Tingkatkan PAD, Bobby Nasution Sebut Sistem Tunai Sering Kebocoran

MEDAN – Wali Kota Medan Bobby Nasution menggunakan beberapa strategi guna tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Sebab, dibutuhkan anggaran besar guna memenuhi seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.

Adapun anggaran tersebut diperuntukkan untuk mensukseskan lima program prioritas utama yang meliputi sektor kesehatan, kebersihan, jalan rusak, penanganan banjir serta penataan kawasan heritage yang akan dijadikan sebagai pasar UMKM untuk membangkitkan perekonomian.

langkah strategis tersebut di antaranya melakukan digitalisasi guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran dengan meluncurkan e-parking di salah satu kawasan Kesawan. Melalui e-parking, retribusi parkir langsung masuk kas daerah.

Selain e-parking, sebelumnya penerapan digitalisasi sudah dilakukan untuk pembayaran uji kendaraan bermotor (KIR) di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) di Terpadu Amplas. selama ini, pembayaran KIR dilakukan tunai, tapi sejak Bobby Nasution melaunching Uji KIR Non Tunai menggunakan QRIS dan QREN.

Kemudian, Bobby Nasution juga telah membuat strategi lainnya dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Medan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Selama ini, pengurusannya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan dan memakan waktu 21 hari, tapi kini, pengurusannya hanya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga hanya memerlukan waktu 14 hari.

“Jika selama ini mengurus IMB lama, sekarang jadi lebih singkat. Saya sudah menginstruksikan untuk dilimpahkan ke DPMPTSP, tidak lagi menunggu rekomendasi dari DPKPPR. Jadi, waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat. Saya minta, pengurusan IMB harus bisa selesai dalam 14 hari, kalau bisa di bawah itu lagi,” kata Bobby Nasution ketika melakukan sidak ke Kantor DPMPTSP beberapa waktu lalu.

Kedua langkah strategis ini harus didukung dengan dilakukannya reformasi birokrasi. Bobby Nasution juga tak segan menindak tegas aparaturnya yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat.

Guna mencegah terjadinya pungli di lingkungan Pemko Medan, Bobby Nasution juga mengreaktifasi Tim Saber Pungli. Tim ini diharapkan mampu membuat Kota Medan terbebas dari segala bentuk pungutan liar, sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam berbagai kegiatan publik, perizinan, kepegawaian, pendidikan, pengadaan barang dan jasa serta menindaklanjuti pungli yang dilaporkan oleh masyarakat.

Upaya Bobby Nasution untuk meningkatkan PAD Kota Medan dengan melakukan sejumlah strategi mendapat apresiasi penuh Direktur Eksekutif Suluh Muda Indonesia (SMII) Kristian Redison Simarmata. Redison menilai, langkah yang dilakukan Bobby Nasution sangat tepat dan efektif karena mendorong transparansi penerimaan PAD. Sebab, sistem tunai yang selama ini dilakukan Pemko Medan, sering mengakibatkan kebocoran serta terjadinya tindak kecurangan lainnya.

“Sebenarnya, kehadiran sistem ini yang kita harapakan. Walaupun agak terlambat, karena kota lain seperti Surabaya sudah menerapkan sistem ini sejak tahun 2002. Meskipun begitu, langkah yang diambil Wali Kota ini sudah benar. Kita berharap kedepannya dilakukan proses monitoring dan evaluasi yang cukup ketat baik dalam uji KIR, e-parking serta pengurusan IMB,” ujar Redison.

Lebih lanjut, Redison juga mengungkapkan, dengan adanya pemberlakuan sistem e-parking dapat mengurangi parkir liar yang selama ini merajalela dan meresahkan masyarakat di Kota Medan. Disamping itu, imbuhnya, Pemko Medan juga dapat menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya, Redison menyarankan kepada Wali Kota untuk mendorong seluruh OPD yang terkait dengan penerimaan anggaran daerah sebaiknya menerapkan sistem non tunai. Sebab, saat ini, hampir rata-rata masyarakat sudah menggunakan pembayaran non tunai. Di samping itu juga, untuk mendorong Kota Medan menjadi smart city, seperti yang diinginkan Wali Kota.(Jai)