Sebagai pengganti, Rusia memperkenalkan aplikasi perpesanan domestik bernama ‘Vlad’s App’, nama tidak resmi yang merujuk pada Presiden Vladimir Putin. Mengutip laporan dari Business Today, pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan digital Rusia dan mengurangi ketergantungan pada layanan asing.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan ‘Vlad’s App’ telah disetujui oleh Duma Negara, lembaga parlemen Rusia. Saat ini, RUU tersebut menunggu pengesahan resmi dari Presiden Putin.
Berbeda dari aplikasi perpesanan biasa, ‘Vlad’s App’ akan terintegrasi dengan berbagai layanan digital nasional dan daerah. Pengguna akan dapat melakukan verifikasi identitas, menandatangani dokumen elektronik, mencatat transaksi, melakukan pembayaran, hingga mengakses layanan publik seperti Gosuslugi, portal resmi milik pemerintah Rusia.
Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik dari para aktivis. Mereka menilai pengesahan RUU tersebut dapat membahayakan kebebasan sipil dan mempermudah pengawasan terhadap masyarakat, terutama pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Para pengkritik menyebut langkah ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap komunikasi bebas di Rusia.
Pemerintah Rusia membantah tuduhan tersebut. Menurut informasi yang beredar, penggunaan ‘Vlad’s App’ nantinya akan didasarkan pada persetujuan pengguna. Namun, bila antusiasme masyarakat rendah, pemerintah dikabarkan akan memberlakukan pelarangan total terhadap aplikasi asing untuk memaksa adopsi aplikasi lokal tersebut.
Untuk tahap awal, ‘Vlad’s App’ hanya akan tersedia bagi warga Rusia dan tidak direncanakan untuk digunakan di luar negeri. Jika kebijakan ini diterapkan sepenuhnya, Rusia berpotensi semakin terisolasi secara digital, sekaligus mengubah cara warganya berkomunikasi dan mengakses informasi secara signifikan.(jn/**)
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yan
Politik
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyiaran tidak menjadi aturan yang memb
Politik
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi