<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
    <channel>
        
        <title></title>
        
        <link>https://www.jelajahnews.id/</link>
        <description>JelajahNews.id adalah media online yang dapat diakses oleh siapa saja dengan mengunjungi website www.jelajahnews.id dan berafiliasi di Dewan Pers Jakarta Pusat.</description>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 12:23:33 +0700+0700</lastBuildDate>
        <language>id-ID</language>

            <item>
            <guid isPermaLink="false">SMSI Medan Soroti Dugaan Transaksi Kios Pasar Petisah, Rico Waas Ancam Tindak Tegas Pelaku Pungli</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 14:21:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[SMSI Medan Soroti Dugaan Transaksi Kios Pasar Petisah, Rico Waas Ancam Tindak Tegas Pelaku Pungli]]></title>
            <description><![CDATA[Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu meminta seluruh pimpinan OPD dan direksi BUMD segera menerjemahkan instr]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID - Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu meminta seluruh pimpinan OPD dan direksi BUMD segera menerjemahkan instruksi maupun peringatan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Wass menjadi langkah pengawasan dan penindakan nyata.</p><p>[adsense]</p><p>Menurut Irwan, peringatan terhadap praktik pungli tidak boleh berhenti sebagai pernyataan publik. Pimpinan masing-masing instansi harus bertanggung jawab mengawasi bawahannya dan tidak melindungi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.</p><p>"Jangan sampai pernyataan Wali Kota Medan hanya menjadi gertakan di atas kertas. Seluruh pimpinan OPD dan BUMD harus bertanggung jawab mengawasi bawahannya. Jika ada oknum yang terbukti melakukan pungli, jangan dilindungi atau ditutup-tutupi. Tindak tegas sesuai aturan," ujar Irwan, Jumat (20/11/2026).</p><p>[adsense]</p><p>Irwan kemudian menyoroti dugaan praktik transaksi kios di Pasar Petisah yang menyeret nama sejumlah oknum pegawai PUD Pasar Medan. </p><p>Disebutkan, pedagang Jusuf Aritonang bersama ibunya, Ayu Simaremare, mengaku dijanjikan memperoleh kios melalui transaksi yang diduga berlangsung di luar mekanisme resmi perusahaan.</p><p>[adsense]</p><p>Berdasarkan pengakuan pihak pedagang, mereka ditawari kios dengan pembayaran sebesar Rp13,7 juta. Uang tersebut disebut telah diserahkan dengan bukti kuitansi, tetapi menurut pengakuan mereka, pembayaran tidak dilakukan melalui rekening resmi perusahaan, melainkan ke rekening pribadi oknum pegawai.</p><p>Setelah pembayaran dilakukan, keluarga tersebut mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kios yang dijanjikan hingga sekitar satu bulan kemudian. Persoalan itu kemudian mencuat ke publik melalui pemberitaan sejumlah media.<hr></p><p>[adsense]</p><p>Irwan juga menyoroti pengakuan pihak pedagang yang menyebut adanya permintaan untuk menghapus pemberitaan, membuat klarifikasi, dan meminta maaf setelah persoalan tersebut menjadi perhatian publik.</p><p>"Ini kan aneh. Pedagang mempertanyakan haknya, malah diintimidasi dan disuruh mengklarifikasi bahwa berita yang sudah viral di media tidak benar, kemudian diminta meminta maaf dan menghapus berita. Seharusnya persoalan ini dijelaskan secara terbuka, bukan justru menekan pihak yang mengadu," tegasnya.</p><p>[adsense]</p><p>Ia meminta Wali Kota Medan dan Inspektorat menindaklanjuti persoalan tersebut secara menyeluruh. </p><p>Direksi PUD Pasar Medan juga didesak memeriksa pegawai yang disebut dalam pengaduan serta memastikan mekanisme pemberian kios berjalan sesuai prosedur resmi.</p><p>[adsense]</p><p>Menurut Irwan, dugaan transaksi kios Pasar Petisah harus menjadi salah satu ujian bagi keseriusan Pemko Medan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan dan BUMD". </p><p>Masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak boleh dirugikan oleh tindakan oknum yang diduga memanfaatkan jabatan," pungkasnya.</p><p>[adsense]<hr></p><p>Informasi dihimpun, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintahan, hingga jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jabatan. </p><p>Ia menegaskan, setiap oknum yang terbukti meminta uang secara tidak resmi atau menyalahgunakan kewenangan untuk merugikan masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan dapat diproses secara hukum.</p><p>[adsense]</p><p>Peringatan tersebut disampaikan Rico dalam konferensi pers terkait kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai di bawah Rp100.000 mulai 2027, di lobi tengah Kantor Wali Kota Medan, Kamis (19/11/2026).</p><p>Rico menegaskan, praktik pungli tidak boleh mendapat tempat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Ia juga meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan pegawai pemerintah, baik melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun secara langsung kepadanya.</p><p>[adsense]</p><p>"Nanti ada oknum pegawai di lingkungan Pemko Medan yang melakukan pungli, nanti ada hukuman untuk itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Berkali-kali kita sampaikan kepada ASN kita. Masyarakat ini melapor dari masing-masing instansi maupun secara langsung bisa melaporkan kepada saya," tegas Rico.</p><p>Dalam perkembangan berikutnya, uang milik Jusuf Aritonang dan Ayu Simaremare disebut telah dikembalikan setelah persoalan tersebut ramai diberitakan. Namun, pengembalian uang itu menurut keterangan pihak pedagang disertai permintaan agar mereka membuat klarifikasi seolah-olah pengaduan sebelumnya tidak benar.</p><p>[adsense]</p><p>Sementara itu, Ayu Simaremare disebut tidak lagi memiliki pekerjaan setelah penertiban aktivitas berjualan di kaki lima Pasar Petisah. Sebelumnya, ia mengaku dijanjikan memperoleh kios melalui transaksi yang kemudian dibatalkan karena disebut tidak sesuai mekanisme resmi.(jn/**)<hr></p><p></p><p>[adsense]</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_334_SMSI-Medan-Soroti-Dugaan-Transaksi-Kios-Pasar-Petisah--Rico-Waas-Ancam-Tindak-Tegas-Pelaku-Pungli.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/peristiwa/48104/smsi-medan-soroti-dugaan-transaksi-kios-pasar-petisah-rico-waas-ancam-tindak-tegas-pelaku-pungli/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Imbas Dugaan &quot;Amburadul&quot; Proyek Drainase Kota Medan Tirtanadi Kena Getahnya, Lokot Sebut Oknum Kontraktor Drainase Penyebabnya</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 11:53:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Imbas Dugaan "Amburadul" Proyek Drainase Kota Medan Tirtanadi Kena Getahnya, Lokot Sebut Oknum Kontraktor Drainase Penyebabnya]]></title>
            <description><![CDATA[Gangguan aliran air bersih di Jalan Rakyat Simpang Sehati, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, memicu perdebatan ]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID  - Gangguan aliran air bersih di Jalan Rakyat Simpang Sehati, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, memicu perdebatan antara warga dan petugas yang diklaim berasal dari PDAM Tirtanadi, Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 11.39 WIB. Warga mempertanyakan penanganan gangguan pasokan air bersih yang berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari, dan menyoroti komunikasi petugas di lapangan yang dinilai kurang memberikan kepastian. </p><p>[adsense]</p><p>Menurut salah satu warga,Ojak, menyampaikan bahwa perbaikan telah dilakukan dan persoalan yang terjadi bukan lagi menjadi kewenangan PDAM, melainkan berkaitan dengan vendor atau pihak pekerjaan umum (PU).</p><p>Ojak menilai pelanggan tidak seharusnya dibebani persoalan teknis mengenai pembagian tanggung jawab maupun biaya perbaikan antara perusahaan penyedia air dan kontraktor pekerjaan drainase.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/ekonomi/33483/naik-367-persen-ump-sumut-2024-sebesar-rp2-710-493/">Naik 3,67 Persen, UMP Sumut 2024 Sebesar Rp2.710.493</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 "Mana tau kita bang, urusan orang itu (pihak terkait) kenapa air bisa masih mati," ujar Ojak.</p><p>Ojak juga menyayangkan komunikasi yang dinilai cenderung defensif dan berujung perdebatan.</p><p>[adsense]</p><p></p><p></p><p>[adsense]</p><hr><p></p><p>[adsense]</p><p>Ia berharap petugas lebih mengutamakan penjelasan mengenai penyebab gangguan, langkah penanganan, serta kepastian kapan aliran air dapat kembali normal.</p><p>Keluhan tersebut menjadi penting karena air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Terhentinya pasokan air dapat mengganggu berbagai aktivitas rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, hingga kebutuhan sanitasi.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/peristiwa/33460/terkesan-terbengkalai-imbas-proyek-drainase-pemko-medan-simpang-jalan-maplindo-rakyat-banjir-kata-makian/">Terkesan Terbengkalai, Imbas Proyek Drainase Pemko Medan, Simpang Jalan Maplindo-Rakyat "Banjir" Kata Makian</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Menanggapi persoalan tersebut, Jumat (20/11/2026) pihak Tirtanadi, Lokot menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rembuk bersama warga untuk menerangkan permasalahan yang terjadi. </p><p>Dalam pertemuan itu, pihak Tirtanadi menjelaskan adanya kerusakan pipa distribusi air yang diduga disebabkan pekerjaan galian drainase.</p><p>[adsense]</p><p>Menurut keterangan Lokot, kerusakan pipa tidak hanya terjadi sekali. Pipa PDAM disebut cukup banyak mengalami kerusakan akibat pekerjaan galian drainase, bahkan kejadian serupa berulang di jalan atau lokasi yang sama.</p><p>"Sudah dilakukan rembuk dengan warga untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dimana pipa pdam cukup banyak rusak akibat galian drainase dan kejadiannya berulang di jalan atau lokasi yang sama," ujar Lokot.</p><p>[adsense]</p><hr><p></p><p>[adsense]</p><p>Menurut Lokot, pengerjaan drainase menimbulkan persoalan tersendiri bagi Tirtanadi, padahal kerusakan jaringan tersebut disebabkan aktivitas kontraktor yang mengerjakan proyek drainase.</p><p>"Masyarakat tahunya ini tanggungjawab pdam, padahal disebabkan oleh kontraktor drainase, sementara biaya perbaikan dan material menjadi beban pdam," ungkap Lokot.</p><p>[adsense]</p><p>Terpisah, Kadis SDABMBK Medan,Khairul Azmi, Jumat (20/11/2026), ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, terkait dugaan amburadulnya pengerjaan drainase di Kota Medan, belum merespon konfirmasi wartawan.(jai/**)</p><p></p><p>[adsense]</p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_5250_Imbas-Dugaan--quot-Amburadul-quot--Proyek-Drainase-Kota-Medan-Tirtanadi-Kena-Getahnya--Lokot-Sebut-Kontraktor-Drainase-Penyebabnya.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/peristiwa/48103/imbas-dugaan-quotamburadulquot-proyek-drainase-kota-medan-tirtanadi-kena-getahnya-lokot-sebut-oknum-kontraktor-drainase-penyebabnya/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Tender Meteran Air Rp20 Miliar, Perumda Tirtanadi Tegaskan Pemenang Ditentukan Sistem Pembobotan</guid>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 23:01:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Tender Meteran Air Rp20 Miliar, Perumda Tirtanadi Tegaskan Pemenang Ditentukan Sistem Pembobotan]]></title>
            <description><![CDATA[Perumda Tirtanadi Sumatera Utara menegaskan pelaksanaan tender pengadaan meteran air senilai sekitar Rp20 miliar telah berjalan sesuai keten]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID  - Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> Sumatera Utara menegaskan pelaksanaan tender pengadaan meteran air senilai sekitar Rp20 miliar telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan pemenang tender tidak semata-mata didasarkan pada harga penawaran terendah, melainkan menggunakan Sistem Nilai atau pembobotan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan harga.</p><p>[adsense]</p><p>Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>, Datuk Syahlafati Ichsan, menjelaskan bahwa mekanisme tender tahun ini berbeda dibandingkan pelaksanaan tender pada tahun sebelumnya. Dalam proses evaluasi, perusahaan menerapkan bobot penilaian teknis sebesar 70 persen dan penilaian harga sebesar 30 persen.</p><p>Menurutnya, sistem tersebut mengacu pada Peraturan Direksi Nomor PER-14/DIR/SMM/2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>.</p><p>[adsense]</p><p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/peristiwa/48049/perumda-tirtanadi-bantah-isu-temuan-bpk-rp182-miliar-sebut-dana-pengadaan-meteran-air-telah-dikembalikan/">Perumda Tirtanadi Bantah Isu Temuan BPK Rp1,82 Miliar, Sebut Dana Pengadaan Meteran Air Telah Dikembalikan</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>"Tender di Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena untuk tahun ini menggunakan Sistem Nilai (pembobotan), dengan bobot teknis sebesar 70 persen, sedangkan untuk bobot harga 30 persen. Pelaksanaan tender sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Datuk Syahlafati Ichsan kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).</p><p>Ia menjelaskan, terdapat lima komponen utama yang menjadi pertimbangan dalam penilaian teknis terhadap produk meteran air yang ditawarkan peserta tender.</p><p>[adsense]</p><p>Pertama, ketebalan digit atau angka penunjuk pada meteran air. Kedua, posisi alat justir yang dirancang berada di bagian dalam sehingga lebih aman dan tidak mudah diubah atau disetel oleh pelanggan yang berpotensi melakukan kecurangan.</p><p>Ketiga, masa garansi yang diberikan penyedia. Dalam evaluasi kali ini, pihaknya mempertimbangkan penawaran garansi dari perusahaan pemenang selama dua tahun, lebih lama dibandingkan garansi yang selama ini umumnya hanya satu tahun.<hr></p><p>[adsense]</p><p>Selanjutnya, hasil pengujian produk dari lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan serta kepemilikan laboratorium pabrik yang telah terakreditasi juga menjadi bagian dari penilaian.</p><p>"Makanya penawar yang terendah belum tentu menang pada tender meter air kemarin karena kelima item tersebut berperan dalam penentuan nilai bobot teknis," ujarnya.</p><p>[adsense]</p><p>Datuk Syahlafati juga menegaskan bahwa Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> tidak pernah mencampuri ataupun membatasi peserta tender dalam menentukan harga penawaran. Sepanjang harga yang diajukan tidak melampaui Harga Perkiraan Sendiri (HPS), peserta memiliki hak untuk menentukan nilai penawarannya masing-masing.</p><p>Dalam tender tersebut, HPS ditetapkan sebesar Rp23.180.030.544 dengan harga satuan Rp554.344.</p><p>[adsense]</p><p>Ia mengatakan, melalui penerapan sistem pembobotan, peserta yang memperoleh nilai kombinasi tertinggi dari aspek teknis dan harga dapat ditetapkan sebagai pemenang, meskipun harga penawarannya lebih tinggi dibandingkan peserta lainnya.</p><p>Selain memperoleh nilai tertinggi, perusahaan pemenang juga harus memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi, termasuk memiliki izin usaha sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan.</p><p>[adsense]<hr></p><p>Lebih lanjut, Datuk Syahlafati menguraikan bahwa HPS memiliki sejumlah fungsi penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya menjadi acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran peserta sehingga panitia dapat mengevaluasi apakah harga yang diajukan tergolong logis dan dapat dipertanggungjawabkan.</p><p>HPS juga menjadi batas tertinggi harga penawaran yang diperbolehkan. Dengan demikian, peserta yang mengajukan harga melebihi HPS akan dinyatakan gugur dalam proses tender.</p><p>[adsense]</p><p>Selain itu, HPS digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan besaran jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan.</p><p>Terkait transparansi pengadaan, ia menyebutkan bahwa pengumuman tender di lingkungan Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> selama ini disampaikan melalui papan pengumuman Kantor Pusat Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>, situs web resmi, serta aplikasi pengadaan elektronik atau e-procurement.</p><p>[adsense]</p><p>Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk mengetahui dan mengakses informasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan perusahaan daerah tersebut.(**)</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_2109_Tender-Meteran-Air-Rp20-Miliar--Perumda-Tirtanadi-Tegaskan-Pemenang-Ditentukan-Sistem-Pembobotan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/ekonomi/48083/tender-meteran-air-rp20-miliar-perumda-tirtanadi-tegaskan-pemenang-ditentukan-sistem-pembobotan/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Komisi IV DPRD Medan Turun ke Taman Malibu Indah, Polemik Iuran Rp2.300 per Meter Persegi Bakal Dibahas dalam RDP</guid>
            <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 08:41:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Komisi IV DPRD Medan Turun ke Taman Malibu Indah, Polemik Iuran Rp2.300 per Meter Persegi Bakal Dibahas dalam RDP]]></title>
            <description><![CDATA[Komisi IV DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iv/" target="_blank">Komisi IV</a> DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (16/11/2026), menindaklanjuti pengaduan warga terkait pengelolaan fasilitas umum dan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL).</p><p>[adsense]</p><p>Kunjungan tersebut dipimpin Ketua <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iv/" target="_blank">Komisi IV</a> DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, bersama anggota Lailatul Badri dan Dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, serta staf <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iv/" target="_blank">Komisi IV</a>. Turut hadir Lurah Suka Damai, petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) kecamatan, serta kepala lingkungan.</p><p>Kedatangan rombongan wakil rakyat itu disambut ratusan warga yang berkumpul di salah satu rumah warga. Mereka diterima Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, Alfian.</p><p>[adsense]</p><p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/politik/47512/komisi-iv-dprd-medan-jadwalkan-ulang-rdp-desak-dishub-hadiri-pembahasan-polemik-parkir-di-kim/">Komisi IV DPRD Medan Jadwalkan Ulang RDP, Desak Dishub Hadiri Pembahasan Polemik Parkir di KIM</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>Di hadapan anggota dewan, Alfian menyampaikan keberatan warga terhadap kebijakan CV Tunas Malibu Impian selaku pihak developer yang menetapkan iuran pengelolaan lingkungan sebesar Rp2.300 per meter persegi.</p><p>Menurut Alfian, selama dirinya memimpin paguyuban, besaran iuran yang diberlakukan hanya Rp1.000 per meter persegi. Karena itu, warga mempertanyakan dasar perubahan tarif yang dinilai dilakukan tanpa melalui musyawarah maupun kesepakatan bersama.</p><p>[adsense]</p><p>"Kami warga keberatan dengan pengutipan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi kepada setiap pemilik rumah. Kami juga tidak pernah diajak berdiskusi dan membicarakan tarif tersebut, tetapi tiba-tiba sudah dilakukan pengutipan. Apa dasar pengutipannya, sementara kami tidak tahu ke mana uang iuran dipergunakan?" ujar Alfian.</p><p>Alfian juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Petrus dan Kelvin sebagai ketua dan wakil ketua kelompok pengelola yang menerapkan tarif tersebut. <hr></p><p>[adsense]</p><p>Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang memilih keduanya maupun bagaimana proses pembentukan kepengurusan baru itu dilakukan.</p><p>Bahkan, Alfian memperlihatkan sejumlah bukti pengutipan iuran, poster berisi ketentuan yang disebut dibuat sepihak oleh CV Tunas Malibu Impian, serta nomor rekening BCA yang digunakan sebagai tempat penyetoran iuran.</p><p>[adsense]</p><p>Ia mengungkapkan, warga yang mempertanyakan kebijakan tersebut telah menyampaikan protes kepada pihak developer. </p><p>Namun, menurut Alfian, protes itu justru diikuti pembatasan penggunaan fasilitas kompleks terhadap warga yang tidak mengikuti ketentuan pengelola.</p><p>[adsense]</p><p>Alfian menyebutkan, dari sekitar 400 kepala keluarga yang bermukim di kompleks tersebut, sebanyak 274 warga tercatat dalam kelompok paguyuban yang menolak kebijakan iuran tersebut.</p><p>Menanggapi pengaduan itu, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan pihaknya perlu mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak agar persoalan dapat diketahui secara utuh.</p><p>[adsense]<hr></p><p>Namun, Paul menyayangkan tidak hadirnya pihak developer dalam pertemuan di lokasi warga tersebut.</p><p>"Saya tidak melihat pihak developer. Tentunya harus hadir kedua belah pihak. Kenapa pihak developer tidak hadir?" kata Paul.</p><p>[adsense]</p><p>Warga kemudian menjelaskan bahwa pihak developer telah diundang, tetapi tidak memenuhi undangan tersebut.</p><p>Dalam kesempatan itu, warga juga mempertanyakan pengelolaan kompleks yang menurut mereka seharusnya diserahkan kepada warga apabila 75 persen unit perumahan telah dihuni.</p><p>[adsense]</p><p>Mereka keberatan apabila pengelolaan justru diserahkan kepada pihak ketiga yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan perusahaan developer.</p><p>Paul mengatakan, pihaknya tidak ingin memaksakan pertemuan kedua kelompok warga yang saat ini memiliki perbedaan pandangan karena khawatir terjadi keributan. Apalagi, persoalan tersebut dikabarkan telah bergulir ke ranah hukum.</p><p>[adsense]</p><p>"Kami ingin menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kami harus mendengarkan kronologi dari masing-masing pihak terlebih dahulu. Jangan sampai karena ingin menyelesaikan persoalan, justru muncul persoalan lain," tegasnya.<hr></p><p>Paul juga meminta agar dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) paguyuban diperlihatkan untuk mengetahui dasar pembentukan dan mekanisme pengelolaannya.</p><p>[adsense]</p><p>Ia menilai legitimasi kepengurusan perlu diperjelas, termasuk dukungan warga terhadap kepengurusan yang ada.</p><p>Usai menerima berkas pengaduan dari Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, rombongan <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iv/" target="_blank">Komisi IV</a> selanjutnya mendatangi kantor pengelola yang berada di kawasan kompleks tersebut.</p><p>[adsense]</p><p>Kedatangan anggota dewan diterima langsung perwakilan developer, Elvie Maria, didampingi kuasa hukum Zani Afo Saragih dan Erfin, serta sejumlah perwakilan warga yang mendukung kebijakan pengelola.</p><p>Dalam pertemuan itu, Elvie menegaskan pihaknya tidak pernah menolak kehadiran anggota DPRD Medan maupun warga yang keberatan terhadap kebijakan pengelolaan kompleks.</p><p>[adsense]</p><p>Ia menjelaskan, kantor resmi perusahaan berada di lokasi tersebut dan memiliki kelengkapan perizinan serta administrasi, termasuk pembayaran pajak.</p><p>"Di situ rumah pribadi. Kami punya kantor resmi yang perizinannya lengkap di sini. Kami adalah pengelola resmi dan sudah puluhan tahun di sini. Kenapa kami diperlakukan seperti penjahat, harus hadir ke rumah orang?" ujarnya.<hr></p><p>[adsense]</p><p>Elvie juga membantah tudingan bahwa pihaknya menghindari pertemuan dengan warga. Menurutnya, warga yang keberatan seharusnya dapat menyampaikan pengaduan langsung ke kantor resmi pengelola.</p><p>Ia bahkan menunjukkan ruangan yang telah dipersiapkan untuk menerima rombongan DPRD Medan sebagai bukti kesediaan pihaknya berdiskusi.</p><p>[adsense]</p><p>"Kalau kami tidak mau menerima anggota dewan, mungkin kursi ini tidak ada sebanyak ini. Artinya, kami sudah mempersiapkan diri secara baik dan beretika," katanya.</p><p>Elvie kembali menegaskan pihaknya tidak menolak kehadiran warga yang memiliki pandangan berbeda. Ia berharap persoalan tersebut dibicarakan melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.</p><p>[adsense]</p><p>Sementara itu, Paul usai pertemuan dengan pihak developer mengatakan <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iv/" target="_blank">Komisi IV</a> akan menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan.</p><p>Menurutnya, seluruh pihak perlu diberikan kesempatan menyampaikan kronologi dan argumentasi masing-masing sebelum DPRD mengambil langkah untuk mencari penyelesaian.</p><p>[adsense]<hr></p><p>"Untuk saat ini kami harus mendengarkan dulu permasalahan masing-masing pihak. Selanjutnya akan dilakukan RDP untuk mencari solusi. Apalagi, kami mendapat informasi bahwa persoalan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru," ungkap Paul.</p><p>Ia menambahkan, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iv/" target="_blank">Komisi IV</a> dapat terlebih dahulu meminta keterangan para pihak secara terpisah untuk menjaga situasi tetap kondusif sebelum mempertemukan mereka dalam forum resmi.</p><p>[adsense]</p><p>Di sisi lain, Alfian menyampaikan apresiasi atas kehadiran <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iv/" target="_blank">Komisi IV</a> DPRD Medan yang telah bersedia mendengarkan aspirasi warga.</p><p>Ia berharap DPRD dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan antara warga dan developer melalui musyawarah sehingga tercapai kesepakatan bersama.</p><p>[adsense]</p><p>"Kami dari warga sangat berharap adanya perdamaian dan penyelesaian yang baik secara musyawarah antara developer dengan warga. Kalau nantinya dipertemukan melalui RDP, kami menghormati keputusan tersebut. Yang terpenting, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan kondisi kompleks tetap kondusif," pungkas Alfian.(**)</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_8942_Komisi-IV-DPRD-Medan-Turun-ke-Taman-Malibu-Indah--Polemik-Iuran-Rp2-300-per-Meter-Persegi-Bakal-Dibahas-dalam-RDP.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/politik/48070/komisi-iv-dprd-medan-turun-ke-taman-malibu-indah-polemik-iuran-rp2300-per-meter-persegi-bakal-dibahas-dalam-rdp/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal</guid>
            <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:44:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal]]></title>
            <description><![CDATA[Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semakin adaptif tanpa meninggalkan nilai budaya dan karakter lingkungan. Gagasan yang diusung <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> Housingpreneur Batch 3 di Bali ini mempertemukan inovasi desain, kebutuhan masyarakat, dan masa depan hunian berkelanjutan.</p><p>[adsense]</p><p>Konsep micro-living dan rumah tumbuh ditawarkan sebagai salah satu solusi oleh Engelberth Yakobus Grenti S, arsitek asal Jakarta, melalui desain Rumah Kampung Kota. Inovasi itu mengantarkannya meraih Juara 2 kategori Rumah Nusantara Business Ideation kategori umum dalam ajang <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> Housingpreneur 2025.</p><p>Founder and Principal Architect E Design Studio tersebut mengusung konsep micro-living dan growable house atau rumah tumbuh. Pendekatan ini tidak sekadar mengoptimalkan ruang berukuran terbatas. Tetapi juga memungkinkan rumah berkembang mengikuti perubahan kebutuhan penghuninya.</p><p>[adsense]</p><p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/ekonomi/48055/naik-kereta-makin-satset-btn-hadirkan-pembayaran-digital-di-loko-cafeacute-dan-restoran-ka/">Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Caf&eacute; dan Restoran KA</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>Menurut Engelberth, tantangan utama perancangan hunian saat ini adalah bagaimana memanfaatkan lahan yang semakin terbatas tanpa mengorbankan fungsi dan kenyamanan. Salah satu prinsip yang menjadi landasan desainnya adalah kecukupan ruang. Bahwa ruang yang ideal tidak selalu harus berukuran besar. Melainkan bagaimana setiap bagian rumah dapat dimanfaatkan secara optimal.</p><p>Dalam penerapannya, desain Rumah Kampung Kota mengintegrasikan sejumlah fungsi ruang. Dapur dapat menyatu dengan ruang makan. Sementara area kerja bisa terhubung dengan ruang komunal. </p><p>[adsense]</p><p>"Penggunaan furnitur multifungsi dan modular juga memungkinkan satu area memiliki lebih dari satu kegunaan," kata Engelberth dalam roadshow <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> Housingpreneur Batch 3 di Universitas Udayana (UNUD), Bali, Kamis (12/11/2026).</p><p>Aspek kenyamanan tetap menjadi perhatian. Mengoptimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara melalui penggunaan internal courtyard, void, serta jendela berukuran besar. Dengan pengolahan desain tersebut, hunian berukuran kompak diharapkan tetap terasa lapang dan sehat.<hr></p><p>[adsense]</p><p>Salah satu keunggulan konsep ini adalah fleksibilitas fungsi ruang. Rumah tidak harus memiliki pembagian fungsi yang permanen sejak awal pembangunan. Sebab, kebutuhan penghuni dapat berubah seiring waktu.</p><p>Area carport, misalnya, tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan. Area tersebut juga berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang usaha atau perluasan aktivitas produktif penghuni. Bahkan, salah satu ruang yang awalnya dirancang sebagai kamar tidur dapat dialihfungsikan menjadi ruang kerja, toko kelontong, hingga usaha coffee and laundry.</p><p>[adsense]</p><p>"Dengan demikian, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal. Tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi keluarga tanpa harus selalu menambah luas bangunan," ungkapnya.</p><p>Persoalan hunian masa depan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lahan dan efisiensi ruang. Di Bali, perkembangan arsitektur juga menghadapi tantangan untuk menjaga identitas budaya di tengah perubahan gaya hidup masyarakat.</p><p>[adsense]</p><p>Guru Besar Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Udayana Prof. Ir. Gusti Ayu Made Suartika, ST., MEngSc., PhD menilai, rumah merupakan refleksi dari penghuninya. Karena itu, perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat secara langsung akan memengaruhi bentuk maupun fungsi rumah.</p><p>"Tradisi dalam berumah sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Karena rumah itu refleksi dari kita. Jadi kalau perilaku dan way of life kita berubah, rumah juga akan berubah," ujar dosen yang akrab disapa Prof GAM itu.</p><p>[adsense]<hr></p><p>Masyarakat selama ini cenderung melihat perubahan rumah dari perspektif makro. Padahal, kebutuhan individu sebagai penghuni merupakan aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan. Manusia menjadi aktor utama dalam menentukan bagaimana rumah dibentuk dan dikembangkan.</p><p>Dia mencontohkan kehidupan masyarakat Bayung Gede yang memiliki tatanan rumah tradisional dengan pembagian zona berdasarkan aturan setempat. Namun, seiring perkembangan aktivitas ekonomi, sebagian masyarakat harus bekerja di Denpasar. Kondisi itu membuat mereka membutuhkan kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas sehari-hari.</p><p>[adsense]</p><p>Suartika menilai, anggapan bahwa rumah tradisional tidak boleh diubah perlu dipandang secara lebih terbuka. Sebab, kehidupan masyarakat tidak pernah berhenti berkembang. Tradisi dalam membangun rumah, semestinya juga mempertimbangkan keputusan dan kebutuhan penghuninya. Bukan semata-mata mengikuti aturan yang didiktekan pihak lain.</p><p>"Rumah merupakan wadah bagi kehidupan seseorang secara utuh. Bukan hanya merepresentasikan seseorang sebagai bagian dari masyarakat atau komunitas, tetapi juga sebagai individu dengan kebutuhan dan karakter tersendiri," jelasnya.</p><p>[adsense]</p><p>Dia menegaskan, budaya bukan sesuatu yang statis. Budaya terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, mempertahankan identitas tidak harus selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk fisik bangunan seperti kondisi semula.</p><p>"Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting sekaligus membangun identitas baru yang tetap memiliki keterkaitan dengan budaya lokal. Bahkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diperkirakan turut mengubah kebutuhan rumah masa depan," tegas Suartika. </p><p>[adsense]</p><p>Meski demikian, dia juga menekankan bahwa keputusan masyarakat untuk mempertahankan rumah tradisional tanpa perubahan harus tetap dihormati. Pilihan tersebut merupakan bentuk kesepakatan bersama atau communal action dalam menjaga nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu komunitas.<hr></p><p>Deputy Regional Business <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> Kanwil Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi menyampaikan, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> Housingpreneur menjadi salah satu upaya perusahaan untuk menggali potensi inovasi dan kreativitas di sektor perumahan. Kegiatan tersebut telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan. Denpasar menjadi kota keempat sekaligus kota terakhir dalam rangkaian <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> Housingpreneur Batch 3 tahun ini.</p><p>[adsense]</p><p>Menurut Ivone, mahasiswa menjadi salah satu kelompok penting yang dilibatkan karena memiliki potensi melahirkan gagasan segar dan inovatif. Program tersebut juga membuka kategori umum. Sehingga kesempatan berinovasi dapat diikuti peserta dari berbagai latar belakang.</p><p>Dia menjelaskan, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976. Selama hampir lima dekade, jutaan masyarakat telah terbantu memiliki rumah melalui fasilitas pembiayaan tersebut. Mulai dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga segmen menengah dan atas.</p><p>[adsense]</p><p>Perkembangan bisnis <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> kini tidak hanya berfokus pada pembiayaan kepemilikan rumah. Perserian mulai memperluas perhatian pada pengembangan ekosistem perumahan secara menyeluruh. Cakupannya meliputi sarana dan prasarana, kebutuhan interior, hingga desain rumah. </p><p>Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian. Salah satunya, melalui pengembangan material ramah lingkungan dan pemanfaatan bahan daur ulang.</p><p>[adsense]</p><p>"Di antaranya plastik daur ulang untuk material paving dan bahan daur ulang lainnya untuk genteng," terang Ivone.</p><p><a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> juga mendorong pengelolaan sampah melalui program Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu. Sampah yang dikumpulkan dan dikelola nasabah dapat diadministrasikan sehingga hasilnya berpotensi dimanfaatkan sebagai pengurang angsuran KPR.<hr></p><p>[adsense]</p><p>"Ke depannya, kami berharap semakin banyak inovasi yang lebih berkembang dan kreatif, khususnya yang berasal dari teman-teman mahasiswa," ujarnya.</p><p>Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Udayana Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dalam <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> Housingpreneur Batch 3. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan industri.</p><p>[adsense]</p><p>Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun pola pikir kritis, serta menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan. Sementara dunia industri memiliki pengalaman langsung mengenai kebutuhan masyarakat dan perkembangan sektor usaha.</p><p>"Pertemuan kedua lingkungan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami persoalan nyata di lapangan, tidak hanya berdasarkan teori yang diperoleh selama perkuliahan," ujar Agoes.</p><p>[adsense]</p><p>Dia menambahkan, masa depan perumahan Bali harus dibangun dengan memperhatikan tiga aspek. Yakni berakar pada identitas lokal, adaptif terhadap perkembangan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.</p><p>Rumah, menurut dia, bukan semata-mata tempat tinggal. Tetapi juga ruang sosial yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Karena itu, pengembangan sektor perumahan tidak cukup hanya mempertimbangkan desain, teknologi konstruksi, dan nilai ekonomi.</p><p>[adsense]<hr></p><p>"Karakter wilayah, keseimbangan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya juga harus menjadi perhatian," tegasnya.(**)</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_670_Hadir-di-Bali--BTN-Housingpreneur-Ajak-Rancang-Rumah-Modern-Bernuansa-Lokal.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/ekonomi/48057/hadir-di-bali-btn-housingpreneur-ajak-rancang-rumah-modern-bernuansa-lokal/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Caf&eacute; dan Restoran KA</guid>
            <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 18:55:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Café dan Restoran KA]]></title>
            <description><![CDATA[PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor. ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (<a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a>) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor. Kali ini, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> menggandeng PT Reska Multi Usaha (KAI Services) untuk memperkuat digitalisasi pembayaran di sektor transportasi dan lifestyle.</p><p>[adsense]</p><p>Kerja sama tersebut mencakup penyediaan fasilitas pembayaran digital berupa 219 QRIS dan mesin electronic data capture (EDC) <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a>. Fasilitas itu ditempatkan di 23 outlet Loko Caf&eacute; dan 28 restoran Kuliner Kereta Api (KA). Sehingga memudahkan transaksi pelanggan di gerai maupun selama perjalanan kereta api di seluruh rute Pulau Jawa.</p><p>Regional Office Head <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> Kantor Wilayah Jawa Barat Asvianti Handaru mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi peluang strategis untuk memperluas jangkauan layanan perbankan digital <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a>. Sebab, KAI Services memiliki jaringan usaha dan interaksi yang luas dengan masyarakat.</p><p>[adsense]</p><p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/ekonomi/47799/btn-housingpreneur-batch-3-dorong-gen-z-hadirkan-inovasi-untuk-masa-depan-sektor-perumahan/">BTN Housingpreneur Batch 3 Dorong Gen Z Hadirkan Inovasi Untuk Masa Depan Sektor Perumahan</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>"Hal ini menjadi peluang strategis bagi <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin dekat, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.</p><p>Selain penyediaan fasilitas pembayaran, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> juga mendorong integrasi pembayaran digital melalui aplikasi KAI Access menggunakan QRIS <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a>. Proses integrasi telah berjalan melalui pertukaran informasi dan data. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan pengembangan sistem.</p><p>[adsense]</p><p>Asvianti berharap integrasi tersebut dapat memperkuat konektivitas layanan digital kedua perusahaan. Sekaligus memberikan pengalaman transaksi yang semakin mudah bagi pelanggan. <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> juga menyiapkan program promosi berupa voucher cashback sebesar 30% dan tersedia voucher senilai Rp30.000 untuk setiap pengguna baru dan aktivasi bal&eacute; By <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> khusus pada periode 11&ndash;13 November.</p><p>Menurut Asvianti, kolaborasi tersebut bukan sekadar penyediaan fasilitas pembayaran. Melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang saling terhubung. Sekaligus memberikan nilai tambah bagi kedua perusahaan.<hr></p><p>[adsense]</p><p>Potensi pengembangan kerja sama di lingkungan KAI Group masih terbuka lebar. Dari sekitar 295 perjalanan kereta api yang berpotensi menjadi cakupan kerja sama, implementasi program saat ini baru menjangkau sekitar 28 perjalanan. Ke depan, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> berharap cakupan tersebut terus diperluas. Agar semakin banyak penumpang menikmati kemudahan transaksi digital.</p><p>Ekspansi ekosistem digital itu sejalan dengan pertumbuhan pengguna aplikasi bal&eacute; by <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a>. Sejak diluncurkan pada 6 Maret 2025, aplikasi tersebut telah menembus 5.021.503 pengguna terdaftar. Tumbuh 51% secara year-on-year (YoY).</p><p>[adsense]</p><p>Hingga September 2026, bal&eacute; by <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> membukukan 2,23 miliar transaksi. Meningkat 46% YoY. Sementara nilai transaksinya mencapai Rp 103,53 triliun atau tumbuh 44% secara tahunan.</p><p>Pertumbuhan tersebut turut memberikan kontribusi terhadap bisnis perseroan. Hingga September 2026, perolehan funding tabungan melalui ekosistem digital <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> meningkat 30%. Sedangkan fee-based income tumbuh 42% secara tahunan.</p><p>[adsense]</p><p><a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> menargetkan jumlah pengguna aktif bal&eacute; by <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> dapat mencapai 12 juta pada tahun depan. Untuk mengejar target tersebut, perseroan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai ekosistem. Mulai dari merchant, pendidikan, transportasi, kesehatan, pariwisata, properti, hingga mitra strategis lainnya.</p><p>Direktur Bisnis Konsumer PT Reska Multi Usaha (KAI Services) Lies Permana Lestari menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurut dia, kerja sama dengan <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transaksi pembayaran nontunai (cashless) sekaligus mempercepat digitalisasi layanan. Kemudahan fasilitas pembayaran menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kenyamanan penumpang kereta api maupun pelanggan Loko Caf&eacute;.</p><p>[adsense]<hr></p><p>"Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan kenyamanan dan nilai tambah bagi penumpang kereta api serta pelanggan KAI Services," ujarnya.</p><p>Ke depan, KAI Services juga akan memperkuat kolaborasi dengan <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a> melalui berbagai program promosi. Khususnya selama periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berbagai penawaran menarik disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman transaksi yang lebih baik bagi pelanggan.</p><p>[adsense]</p><p>"Tentunya, tujuan utama kami adalah memberikan kenyamanan dan nilai tambah bagi penumpang kereta api, termasuk nasabah <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/btn/" target="_blank">BTN</a>," ujar Lies.(**)</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_569_Naik-Kereta-Makin-Sat-Set--BTN-Hadirkan-Pembayaran-Digital-di-Loko-Caf-eacute--dan-Restoran-KA.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/ekonomi/48055/naik-kereta-makin-satset-btn-hadirkan-pembayaran-digital-di-loko-cafeacute-dan-restoran-ka/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Perumda Tirtanadi Bantah Isu Temuan BPK Rp1,82 Miliar, Sebut Dana Pengadaan Meteran Air Telah Dikembalikan</guid>
            <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 19:10:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Perumda Tirtanadi Bantah Isu Temuan BPK Rp1,82 Miliar, Sebut Dana Pengadaan Meteran Air Telah Dikembalikan]]></title>
            <description><![CDATA[Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perumda-tirtanadi/" target="_blank">Perumda Tirtanadi</a>, Perdinan Ginting, membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp1,82 miliar dalam pengadaan meteran air dengan nilai anggaran Rp29 miliar. </p><p>[adsense]</p><p>Ia menyatakan, persoalan yang berkaitan dengan pengadaan pada tahun anggaran 2022 dan semester pertama 2023 tersebut telah ditindaklanjuti dan dana yang menjadi selisih ketidakwajaran harga telah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perumda-tirtanadi/" target="_blank">Perumda Tirtanadi</a>.</p><p>Klarifikasi itu disampaikan Perdinan kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), menyusul beredarnya pemberitaan di TikTok berjudul &quot;DPP HARI Desak Kejatisu Usut Temuan BPK Rp1,82 Miliar Atas Pengadaan Meteran Air Rp29 M&quot;.</p><p>[adsense]</p><p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47699/semarak-hut-ke121-perumda-tirtanadi-perkuat-soliditas-dan-pelayanan-untuk-masyarakat/">Semarak HUT ke-121, Perumda Tirtanadi Perkuat Soliditas dan Pelayanan untuk Masyarakat</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>Menurut Perdinan, informasi yang menyebut adanya temuan BPK perlu dilihat secara utuh dengan memperhatikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pengadaan meteran air untuk tahun anggaran 2022 dan semester pertama 2023 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.</p><p>"Anggaran 2022 dan 2023 pada semester pertama yang disampaikan di TikTok dianggap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dan sudah dikembalikan oleh pihak penyedia," kata Perdinan Ginting.</p><p>[adsense]</p><p>Ia menegaskan, selisih yang berkaitan dengan ketidakwajaran harga berdasarkan pemeriksaan BPK telah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perumda-tirtanadi/" target="_blank">Perumda Tirtanadi</a>. Atas dasar itu, menurutnya, tindak lanjut pemeriksaan tersebut telah dinyatakan selesai sesuai rekomendasi.</p><p>"Selisih ketidakwajaran harga dari pemeriksaan BPK sudah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Tirtanadi, makanya hasil akhir laporan pemeriksaan BPK menjadi selesai sesuai rekomendasi," ujar Perdinan.<hr></p><p>[adsense]</p><p>Untuk memperkuat penjelasannya, Perdinan menyebut informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.</p><p>"Pada aplikasi SIPTL BPK RI Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dengan jelas status pengadaan water meter air anggaran 2022 dan 2023 semester pertama," urainya.</p><p>[adsense]</p><p>Perdinan menambahkan, di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perumda-tirtanadi/" target="_blank">Perumda Tirtanadi</a> terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai informasi yang berkembang. Menurutnya, penyampaian informasi yang benar diperlukan agar masyarakat memperoleh keterangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p><p>Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menerima setiap informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Verifikasi dinilai penting agar masyarakat tidak keliru memahami suatu persoalan dan menentukan sikap berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi.</p><p>[adsense]</p><p>Di tempat terpisah, Ketua Umum Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, menyambut baik kinerja SPI <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perumda-tirtanadi/" target="_blank">Perumda Tirtanadi</a> dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Ia menilai keterbukaan informasi dan penyelesaian rekomendasi pemeriksaan merupakan bagian penting dalam pengawasan internal perusahaan daerah.</p><p>"Selama yang kami ketahui SPI <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perumda-tirtanadi/" target="_blank">Perumda Tirtanadi</a> setiap laporan pemeriksaan akhir BPK tetap menjadi selesai dan sesuai rekomendasi. Ini membuktikan kinerja SPI berjalan baik," ujar Salfimi.(**)</p><p>[adsense]</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_9906_Perumda-Tirtanadi-Bantah-Isu-Temuan-BPK-Rp1-82-Miliar--Sebut-Dana-Pengadaan-Meteran-Air-Telah-Dikembalikan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/peristiwa/48049/perumda-tirtanadi-bantah-isu-temuan-bpk-rp182-miliar-sebut-dana-pengadaan-meteran-air-telah-dikembalikan/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri</guid>
            <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 22:09:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri]]></title>
            <description><![CDATA[Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses ]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID - Anggota Komisi III <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/dpr/" target="_blank">DPR</a> RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan akibat kondisi tertentu. </p><p>[adsense]</p><p>Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk melanjutkan proses perampasan aset ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.</p><p>Pandangan itu disampaikan Soedeson dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).</p><p>[adsense]</p><p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/48002/proyek-irigasi-p3tgai-di-belakang-kantor-bupati-tapsel-disorot-batu-berserakan-dan-adukan-beton-dipertanyakan/">Proyek Irigasi P3-TGAI di Belakang Kantor Bupati Tapsel Disorot, Batu Berserakan dan Adukan Beton Dipertanyakan</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>Dalam rapat tersebut, Soedeson yang juga menjabat Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset menjelaskan bahwa terdapat sejumlah keadaan yang dapat menyebabkan proses pidana terhadap seseorang tidak bisa diteruskan. </p><p>Kondisi tersebut antara lain ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.</p><p>[adsense]</p><p>Namun, menurutnya, terhentinya proses pidana terhadap orang yang bersangkutan tidak serta-merta membuat proses perampasan aset harus dihentikan.</p><p> Dalam kondisi tertentu, mekanisme in rem tetap dapat ditempuh untuk memproses aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.<hr></p><p>[adsense]</p><p>"Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson.</p><p>Selain membahas keberlanjutan mekanisme tersebut, politikus Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti pengaturan mengenai penyitaan aset dalam RUU Perampasan Aset. </p><p>[adsense]</p><p>Ia mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyitaan sebenarnya telah memiliki dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p><p>Soedeson merujuk pada Pasal 39 KUHAP lama yang, menurut penjelasannya, memberikan ruang bagi barang yang sebelumnya telah dikenakan sita perdata atau sita lainnya untuk kemudian dikenakan sita pidana. </p><p>[adsense]</p><p>Ketentuan tersebut dinilainya telah menjadi landasan bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap aset yang berada dalam status sita perdata.</p><p>Atas dasar itu, ia mempertanyakan urgensi pengaturan kembali mekanisme serupa dalam Pasal 80A RUU Perampasan Aset. </p><p>[adsense]<hr></p><p>Menurutnya, penyusunan ketentuan baru harus mempertimbangkan aturan yang telah ada agar tidak menimbulkan pengulangan pengaturan.</p><p>"Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Soedeson.</p><p>[adsense]</p><p>Ia menilai pembentukan regulasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara satu pasal dan pasal lainnya. </p><p>Pengaturan yang terlalu rinci tanpa mempertimbangkan sistem hukum yang sudah berlaku berpotensi menimbulkan tumpang tindih serta menyulitkan aparat dalam penerapannya.</p><p>[adsense]</p><p>Soedeson juga mengingatkan pemerintah dan <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/dpr/" target="_blank">DPR</a> agar memastikan setiap ketentuan dalam RUU Perampasan Aset selaras dengan hukum acara pidana. </p><p>Keselarasan tersebut penting agar proses penyitaan maupun perampasan aset memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.(**)</p><p>[adsense]</p><p><hr></p><p>[adsense]</p><p></p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_3321_Soedeson-Tandra--Perampasan-Aset-Tetap-Bisa-Berjalan-Meski-Tersangka-Meninggal-atau-Melarikan-Diri.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/politik/48047/soedeson-tandra-perampasan-aset-tetap-bisa-berjalan-meski-tersangka-meninggal-atau-melarikan-diri/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Terima Jaket dan Plakat PERBATI Sumut, Menhub Dukung Kepemimpinan Zainuddin Lubis</guid>
            <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 23:32:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Terima Jaket dan Plakat PERBATI Sumut, Menhub Dukung Kepemimpinan Zainuddin Lubis]]></title>
            <description><![CDATA[Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju di Sumatera Utara. Dukungan tersebut disampaikannya saat menerima jaket dan plakat Pengurus Besar Tinju Indonesia (<a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a>) Sumatera Utara yang diserahkan langsung oleh Ketua <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a> Sumut, Zainuddin Lubis, di JW Marriott Hotel Medan, Minggu (8/11/2026).</p><p>[adsense]</p><p>Penyerahan atribut organisasi tersebut berlangsung dalam suasana hangat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut menyaksikan prosesi pemakaian jaket dan penyerahan plakat <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a> kepada Menteri Perhubungan.</p><p>Dalam kesempatan itu, Zainuddin Lubis secara langsung memakaikan jaket <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a> kepada Dudi Purwagandhi. Meski sempat terlihat gugup saat menjalankan prosesi tersebut, Zainuddin tetap menyelesaikan penyerahan atribut organisasi dengan baik.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/48033/david-so-apresiasi-aksi-sosial-perbati-sumut-organisasi-tinju-dinilai-harus-hadir-untuk-masyarakat/">David So Apresiasi Aksi Sosial PERBATI Sumut, Organisasi Tinju Dinilai Harus Hadir untuk Masyarakat</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 Sementara itu, Dudi Purwagandhi tampak senang dan antusias menerima jaket yang menjadi salah satu atribut kebanggaan organisasi tinju tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Zainuddin Lubis atas pemberian jaket dan plakat <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a>.</p><p>Tidak hanya menerima cendera mata organisasi, Menteri Perhubungan tersebut juga menyampaikan dukungan terhadap upaya <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a> Sumut dalam memperkuat pembinaan serta pengembangan olahraga tinju di daerah.</p><p>[adsense]</p><p>Dudi berharap organisasi tersebut dapat terus berperan dalam mendorong kemajuan olahraga tinju di Sumatera Utara, terutama melalui penguatan pembinaan atlet.</p><p>"Mari kita dukung <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a> Sumut, sebagai pembinaan dan pengembangan olahraga tinju di Sumatera Utara. Semoga <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a> Sumut dapat memperkuat pembinaan atlet serta mendorong kemajuan olahraga tinju di Sumatera Utara," ujar Dudi Purwagandhi.</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Pernyataan tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a> Sumut dalam menjalankan program organisasi. Dukungan dari berbagai pihak dinilai penting untuk mendorong perkembangan olahraga, termasuk cabang tinju yang membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan.</p><p>Bagi <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/perbati/" target="_blank">PERBATI</a> Sumut, momentum penyerahan jaket dan plakat tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan identitas organisasi kepada jajaran pemerintah pusat. Melalui pemberian atribut itu, organisasi menyampaikan pesan mengenai komitmennya dalam mengembangkan olahraga tinju di Sumatera Utara.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/48032/tak-hanya-bina-atlet-perbati-sumut-perkuat-misi-kemanusiaan-lewat-santunan-disabilitas/">Tak Hanya Bina Atlet, Perbati Sumut Perkuat Misi Kemanusiaan Lewat Santunan Disabilitas</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Usai prosesi penyerahan, Zainuddin Lubis bersama Dudi Purwagandhi dan Zulkifli Hasan mengabadikan momen tersebut melalui foto bersama. Ketiganya tampak berpose dalam suasana akrab sebagai dokumentasi pertemuan dan penyerahan atribut organisasi.(**)</p><p></p><p>[adsense]</p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_8535_Serahkan-Jaket-dan-Plakat-PERBATI-Sumut--Menhub-Dukung-Kepemimpinan-Zainuddin-Lubis.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/olahraga/48038/terima-jaket-dan-plakat-perbati-sumut-menhub-dukung-kepemimpinan-zainuddin-lubis/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Zainuddin Lubis Kecam Dugaan Penyadapan Presiden, Desak Aktor Intelektual Diungkap</guid>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 23:39:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Zainuddin Lubis Kecam Dugaan Penyadapan Presiden, Desak Aktor Intelektual Diungkap]]></title>
            <description><![CDATA[Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi ]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>Pemerhati politik <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/zainuddin-lubis/" target="_blank">Zainuddin Lubis</a> mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi kepolisian. Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu merupakan perbuatan memalukan dan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.</p><p>[adsense]</p><p>Kecaman tersebut disampaikan Zainuddin menyusul penetapan tiga orang sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).</p><p>Menurut pria yang akrab disapa Zai itu, dugaan penyadapan yang berkaitan dengan keamanan dan kewibawaan kepala negara merupakan persoalan serius. Karena itu, kasus tersebut harus diusut secara menyeluruh dan tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa.</p><p>[adsense]</p><p>"Jika benar penyadapan terhadap Presiden dilakukan oleh petinggi Polri, tentu ini merupakan perbuatan yang sangat memalukan. Bahkan, jika terbukti, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan negara," tegas Zainuddin.</p><p>Ia mendesak aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta di balik perkara tersebut, termasuk pihak yang diduga menjadi aktor intelektual, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.</p><p>[adsense]</p><p>Zainuddin juga meminta proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, pengusutan yang tuntas diperlukan agar kebenaran terungkap sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa.</p><p>Dalam pernyataannya, Zainuddin turut mengutip pandangan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Martinus Hukom, yang sebelumnya menyoroti isu dugaan makar oleh oknum kepolisian.</p><p>[adsense]</p><hr><p>Dalam unggahan status WhatsApp yang dikutip Zainuddin, Martinus menyampaikan kritik keras terhadap kemungkinan keterlibatan oknum kepolisian dalam tindakan makar. Ia menyebut, apabila desas-desus tersebut terbukti benar, peristiwa itu akan menjadi catatan buruk dalam sejarah institusi kepolisian.</p><p>[adsense]</p><p>"Jika desas-desus hari ini benar-benar ada, yang katanya ada segelintir oknum kepolisian melakukan makar, maka Anda sebagai mantan pemimpin Polri telah mengubah sejarah dunia. Dengan demikian, semua prestasi Anda adalah prestasi nomor satu. Terkorup, terjelek, terusak, dan terakhir mencatat untuk pertama kalinya melakukan makar," demikian pernyataan yang dikutip Zainuddin.</p><p>Sementara itu, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.</p><p>[adsense]</p><p>Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta.</p><p>"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep.</p><p>[adsense]</p><p>Dalam perkembangan kasus tersebut, sejumlah nama turut disebut dalam kaitannya dengan dugaan penyadapan, di antaranya Listyo Sigit Prabowo serta dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan, sementara penyidik juga mendalami kemungkinan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon lainnya.</p><p>[adsense]</p><hr><p>Zainuddin berharap pengusutan perkara tersebut dapat mengungkap fakta secara utuh dan menjadi momentum pembenahan institusi kepolisian. Ia menilai transparansi dan penegakan hukum yang objektif penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.</p><p>[adsense]</p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_1540_Zainuddin-Lubis-Kecam-Dugaan-Penyadapan-Presiden--Desak-Aktor-Intelektual-Diungkap.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/politik/48029/zainuddin-lubis-kecam-dugaan-penyadapan-presiden-desak-aktor-intelektual-diungkap/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Perumda Tirtanadi Raih Juara Pertama Nasional Lomba Video Satya JKN Awards 2026</guid>
            <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 22:57:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Perumda Tirtanadi Raih Juara Pertama Nasional Lomba Video Satya JKN Awards 2026]]></title>
            <description><![CDATA[Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya ]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya JKN Awards 2026 tingkat nasional, kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Prestasi tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dukungan perusahaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p><p>[adsense]</p><p>Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, kepada Anggota Dewan Pengawas Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>, Andi Atmoko H. Panggabean, dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/10/2026).</p><p>Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kontribusi tim Sekretaris Perusahaan (Sekper) Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> yang menyajikan konten video edukatif mengenai dukungan badan usaha terhadap program JKN. Konten tersebut mendapat penilaian positif dari dewan juri dan berhasil menempati posisi pertama di antara peserta pada kategori BUMD.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47966/perdinan-ginting-bantah-isu-170-paket-darurat-rp2534-miliar-di-tirtanadi/">Perdinan Ginting Bantah Isu 170 Paket Darurat Rp25,34 Miliar di Tirtanadi</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 Usai menerima penghargaan, Andi Atmoko H. Panggabean menyampaikan apresiasi kepada tim Sekretaris Perusahaan atas kerja keras dan kreativitas dalam menghasilkan konten video yang informatif serta mudah dipahami masyarakat.</p><p>"Alhamdulillah, saya sangat bangga dan mengapresiasi tim Sekretaris Perusahaan atas kerja kerasnya sehingga berhasil meraih juara pertama terbaik nasional. Ternyata tim Sekper mampu menyajikan konten beredukasi tinggi dan mudah dipahami masyarakat," ujar Andi Atmoko, didampingi staf Sekretaris Perusahaan, Syaiful Hadi.</p><p>[adsense]</p><p>Menurut Andi Atmoko, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui media audiovisual dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program jaminan kesehatan.</p><p>Konten video yang dikemas secara menarik dan informatif diharapkan mampu memperluas jangkauan komunikasi perusahaan, sekaligus mendukung penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan kesehatan bagi pekerja.</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Sementara itu, Direktur Utama Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>, Ardian Surbakti, mengatakan perusahaan memiliki perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja para pegawai, baik yang bertugas di lapangan maupun di lingkungan kantor.</p><p>Menurut Ardian, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan perusahaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kondisi pegawai yang terlindungi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan kepada pelanggan.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/ragam/47915/tirtanadi-tanam-1000-pohon-di-sibolangit-dan-berastagi-lindungi-kawasan-resapan-air/">Tirtanadi Tanam 1.000 Pohon di Sibolangit dan Berastagi, Lindungi Kawasan Resapan Air</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Ia menegaskan, perlindungan terhadap pegawai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan internal perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik.</p><p>"Jaminan kesehatan maupun keselamatan kerja bagi pegawai mutlak diberikan perusahaan untuk mendapatkan hasil pelayanan yang prima kepada pelanggan," kata Ardian saat dihubungi melalui telepon seluler.</p><p>[adsense]</p><p>Ardian juga berharap penghargaan tingkat nasional tersebut tidak berhenti sebagai prestasi dalam kompetisi pembuatan konten video. Menurutnya, pesan edukasi yang disampaikan melalui video harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.</p><p>"Keberhasilan juara pertama terbaik nasional ini merupakan langkah awal yang baik untuk berbuat lebih baik lagi. Saya berharap prestasi ini tidak hanya pada konten video, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam melayani pelanggan," ujar Ardian, Sabtu (31/10/2026).(**)</p><p>[adsense]</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p></p><p></p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47791/perumda-tirtanadi-gelar-pasar-murah/">Perumda Tirtanadi Gelar Pasar Murah</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/11/_7931_Perumda-Tirtanadi-Raih-Juara-Pertama-Nasional-Lomba-Video-Satya-JKN-Awards-2026.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/ekonomi/48016/perumda-tirtanadi-raih-juara-pertama-nasional-lomba-video-satya-jkn-awards-2026/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Komisi III DPR Desak Aset Pelaku Kejahatan Keuangan Dikembalikan kepada Korban</guid>
            <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 00:11:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Komisi III DPR Desak Aset Pelaku Kejahatan Keuangan Dikembalikan kepada Korban]]></title>
            <description><![CDATA[Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID - <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iii-dpr/" target="_blank">Komisi III DPR</a> RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban secara cepat dan tuntas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat berbagai kejahatan bermotif ekonomi, mulai dari investasi bodong, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah.</p><p>[adsense]</p><p>Ketua <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iii-dpr/" target="_blank">Komisi III DPR</a> RI, Habiburokhman, mengatakan praktik penegakan hukum selama ini masih menyisakan persoalan dalam pemulihan kerugian korban. Menurutnya, korban kejahatan keuangan kerap menghadapi kesulitan untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian, meskipun pelaku telah diproses secara hukum.</p><p>Ia menilai sistem peradilan pidana konvensional masih terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku, khususnya melalui pidana penjara, dibandingkan pemulihan hak-hak masyarakat yang menjadi korban.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/politik/47538/komisi-iii-dpr-minta-bareskrim-usut-tuntas-kematian-karumga-eks-jampidsus/">Komisi III DPR Minta Bareskrim Usut Tuntas Kematian Karumga Eks Jampidsus</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 "Akibatnya, sering kali pelaku pidana justru memilih &#039;pasang badan&#039; menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun demi mengamankan aset hasil kejahatannya, atau menyembunyikan harta tersebut melalui pencucian uang sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah)," jelas politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut, dikutip, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).</p><p>Menurut Habiburokhman, persoalan lain muncul ketika aset hasil kejahatan berhasil disita oleh aparat penegak hukum. Dalam sejumlah kasus, aset tersebut justru diputuskan untuk dirampas bagi negara, padahal kerugian yang dialami berasal dari uang masyarakat yang menjadi korban penipuan, bukan dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.</p><p>[adsense]</p><p>Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya mekanisme hukum yang secara tegas mengatur pengembalian aset kepada pihak yang berhak. Tanpa mekanisme yang jelas, korban berisiko kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali uang mereka, meskipun aset pelaku telah ditemukan dan dikuasai aparat.</p><p>Habiburokhman mencontohkan sejumlah kasus yang menyita perhatian publik, di antaranya penipuan investasi melalui platform opsi biner Binomo yang dikaitkan dengan Indra Kenz dan Quotex yang dikaitkan dengan Doni Salmanan. Ia juga menyinggung kasus investasi robot perdagangan ilegal, seperti DNA Pro, Fahrenheit, dan Net89, serta penipuan biro perjalanan umrah, termasuk First Travel dan Hannien Tour.</p><p>[adsense]</p><hr><p>"Dalam kasus Binomo, misalnya, para korban sempat mengalami ketidakpastian luar biasa ketika pengadilan tingkat pertama memutuskan aset sitaan dirampas untuk negara, sehingga korban harus berjuang ekstra keras membentuk paguyuban dan menempuh jalur hukum berlapis-lapis hanya untuk meminta kembali uang mereka sendiri," ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur itu.</p><p>[adsense]</p><p>Ia juga menyoroti kasus penipuan perjalanan umrah yang menyebabkan jemaah kehilangan uang yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Menurutnya, ribuan jemaah dalam kasus First Travel dan Hannien Tour menghadapi ketidakpastian mengenai pengembalian kerugian, terutama ketika aset pelaku tidak tersedia atau tidak terdapat mekanisme pengembalian yang jelas.</p><p>Untuk mengatasi persoalan tersebut, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/komisi-iii-dpr/" target="_blank">Komisi III DPR</a> RI mengusulkan penguatan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketentuan yang diusulkan itu mengatur kemungkinan agar aset yang dirampas dapat dimasukkan ke kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban maupun pihak yang berhak.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/hukum/47216/anggota-komisi-iii-dpr-desak-polisi-tangkap-dua-pria-yang-diduga-intimidasi-pemilik-fortuner-di-bekasi/">Anggota Komisi III DPR Desak Polisi Tangkap Dua Pria yang Diduga Intimidasi Pemilik Fortuner di Bekasi</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Habiburokhman menilai ketentuan tersebut penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi hakim dalam menentukan tujuan perampasan aset. Dalam perkara kejahatan bermotif ekonomi yang menimbulkan banyak korban, ia mendorong agar pengembalian kerugian masyarakat menjadi prioritas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme gugatan terhadap aset atau *in rem* dalam RUU Perampasan Aset diharapkan memungkinkan penanganan aset dilakukan tanpa harus selalu menunggu seluruh proses pidana terhadap pelaku selesai. Mekanisme tersebut berkaitan dengan proses hukum terhadap aset, bukan semata-mata penjatuhan hukuman kepada seseorang.</p><p>[adsense]</p><p>Menurutnya, apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang memadai, aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat ditangani melalui mekanisme peradilan yang diatur dalam undang-undang. Setelah terdapat putusan yang sah, pengelolaan dan distribusi hasil perampasan diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan proporsional kepada korban yang telah terverifikasi.</p><p>[adsense]</p><hr><p>"Cara ini sekaligus menutup rapat celah bagi para pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang selama ini gemar menyembunyikan harta lewat atas nama orang lain (*nominee*) atau memilih dipenjara sebentar demi menikmati sisa uang haramnya setelah bebas," pungkasnya.(**)</p><p>[adsense]</p><p></p><p></p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47291/komisi-iii-dprd-langkat-tinjau-pt-tirta-investama-dorong-peningkatan-retribusi-abt/">Komisi III DPRD Langkat Tinjau PT Tirta Investama, Dorong Peningkatan Retribusi ABT</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_8368_Komisi-III-DPR-Desak-Aset-Pelaku-Kejahatan-Keuangan-Dikembalikan-kepada-Korban.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/politik/48004/komisi-iii-dpr-desak-aset-pelaku-kejahatan-keuangan-dikembalikan-kepada-korban/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun</guid>
            <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:33:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun]]></title>
            <description><![CDATA[Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>Wakil Ketua Komisi I DPR RI, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/dave-laksono/" target="_blank">Dave Laksono</a>, mendorong percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian undang-undang tersebut melalui Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025.</p><p>[adsense]</p><p> Menurutnya, tenggat waktu maksimal dua tahun yang diberikan MK tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda proses perubahan regulasi tersebut.</p><p>Dave mengatakan, putusan MK harus ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab melalui koordinasi antara DPR, pemerintah, Kementerian Pertahanan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menyebut TNI telah menyatakan tunduk pada putusan MK, sementara Kementerian Hukum mulai melakukan kajian terhadap putusan tersebut.</p><p>[adsense]</p><p>Karena itu, Komisi I DPR RI akan mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI menyiapkan masukan substantif serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendukung penyusunan revisi undang-undang.</p><p>"Pembahasan di DPR juga perlu membuka partisipasi publik agar perubahan undang-undang menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan," kata Dave dikutip,di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).</p><p>[adsense]</p><p>Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan, batas waktu maksimal dua tahun yang ditetapkan MK harus dihormati. Namun, menurutnya, proses legislasi sebaiknya segera dimulai tanpa harus menunggu mendekati berakhirnya tenggat waktu tersebut.</p><p>Dave menambahkan, Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mengenai tahapan pembentukan undang-undang, termasuk kemungkinan memasukkan revisi UU Peradilan Militer ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Menurut Dave, salah satu substansi utama yang perlu diperjelas dalam revisi tersebut adalah batas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Pengaturan itu diperlukan agar kewenangan mengadili suatu perkara dapat ditentukan secara tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>Ia menilai perubahan regulasi harus mampu menjamin keadilan, memperkuat akuntabilitas, serta tetap menjaga profesionalisme prajurit TNI. Kejelasan aturan juga dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.</p><p>[adsense]</p><p>Dalam perkara yang melibatkan warga sipil, Dave menekankan bahwa penentuan forum peradilan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut juga harus menjamin hak korban serta hak setiap pihak yang berhadapan dengan hukum.</p><p>Ia menambahkan, kejelasan batas kewenangan peradilan merupakan bagian penting dalam mewujudkan persamaan di hadapan hukum. Peradilan militer tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, tetapi kewenangannya perlu disesuaikan dengan putusan MK.</p><p>[adsense]</p><p>Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan pengujian materiil terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan perlunya perubahan undang-undang yang mengatur secara tegas definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batas yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum, serta penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh.</p><p>Perubahan tersebut juga perlu mencakup pengaturan pengadilan militer pertempuran dan penyesuaian hukum acara yang diperlukan. Dengan revisi yang terarah dan partisipatif, Dave berharap pembaruan regulasi dapat menghasilkan sistem peradilan yang lebih jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun prajurit TNI.</p><p>[adsense]</p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_4706_Dave-Laksono-Dorong-Revisi-UU-Peradilan-Militer-Segera-Dibahas--Tak-Perlu-Tunggu-Dua-Tahun.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/politik/47995/dave-laksono-dorong-revisi-uu-peradilan-militer-segera-dibahas-tak-perlu-tunggu-dua-tahun/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Penanganan Karhutla 2026 Berlarut-larut, DPR Desak Presiden Tetapkan Target Terukur dan Evaluasi Jabatan</guid>
            <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:03:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Penanganan Karhutla 2026 Berlarut-larut, DPR Desak Presiden Tetapkan Target Terukur dan Evaluasi Jabatan]]></title>
            <description><![CDATA[Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yang terukur bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam menangani Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026. Langkah tegas dan konkret ini dinilai sangat mendesak seiring dengan meluasnya eskalasi kebakaran yang kini telah melanda sedikitnya 17 provinsi di Indonesia.</p><p>[adsense]</p><p>Slamet menilai bahwa pola penanganan karhutla yang berlarut-larut harus menjadi momentum evaluasi total bagi pemerintah pusat. Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, koordinasi lintas lembaga selama ini tidak boleh berhenti pada wacana seremonial atau rapat administratif semata, melainkan harus dibarengi dengan pembagian tanggung jawab yang jelas serta batas waktu penanganan yang realistis di lapangan.</p><p>"Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara," tegas Slamet dalam keterangan resminya.</p><p>[adsense]</p><p>Berdasarkan data yang disampaikan, ancaman karhutla sebenarnya telah terdeteksi sejak awal tahun. Pada Februari 2026, lonjakan luas lahan yang terbakar tercatat meningkat hingga 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebaran dampak bencana ini tidak lagi terbatas di wilayah langganan seperti Sumatra dan Kalimantan, melainkan telah meluas hingga ke Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.</p><p>Krisis lingkungan ini berimplikasi langsung pada krisis kemanusiaan. Lebih dari 3,4 juta jiwa dilaporkan terpapar asap pekat secara langsung di tujuh provinsi yang menjadi episentrum karhutla. Di Provinsi Kalimantan Barat saja, Dinas Kesehatan mencatat akumulasi lebih dari 165.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak Januari 2026. Bencana ini juga melumpuhkan aktivitas belajar-mengajar sekolah serta mematikan mata pencaharian harian para petani dan nelayan.</p><p>[adsense]</p><p>Slamet menegaskan bahwa penanganan karhutla wajib ditempatkan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara. Merujuk pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, negara menjamin hak setiap warga untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.</p><p>"Ketika jutaan warga terpapar asap, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan aman, dan masyarakat kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat, negara tidak boleh hanya hadir melalui imbauan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV tersebut.</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Oleh karena itu, DPR mendorong perluasan strategi penanganan agar tidak berfokus pada upaya pemadaman fisik api belaka. Pemerintah dituntut memprioritaskan perlindungan kesehatan warga terdampak, pemulihan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta pengalokasian anggaran untuk penguatan langkah pencegahan terpadu.</p><p>Guna menjamin akuntabilitas kinerja birokrasi, Slamet meminta Presiden memberlakukan sistem pelaporan berkala atas capaian nyata di lapangan. Ia juga mengusulkan agar kegagalan pemenuhan target akibat buruknya kinerja dijadikan dasar pertimbangan evaluasi atau pencopotan jabatan pejabat terkait.</p><p>[adsense]</p><p>"Jika target tidak tercapai akibat lemahnya kinerja atau kegagalan menjalankan tanggung jawab, evaluasi jabatan harus menjadi konsekuensi serius. Jika seorang pejabat merasa tidak mampu menjalankan mandatnya, mengundurkan diri secara terhormat juga merupakan bentuk tanggung jawab," tambahnya.</p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_9326_Penanganan-Karhutla-2026-Berlarut-larut--DPR-Desak-Presiden-Tetapkan-Target-Terukur-dan-Evaluasi-Jabatan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/politik/47977/penanganan-karhutla-2026-berlarutlarut-dpr-desak-presiden-tetapkan-target-terukur-dan-evaluasi-jabatan/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Perdinan Ginting Bantah Isu 170 Paket Darurat Rp25,34 Miliar di Tirtanadi</guid>
            <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 20:59:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Perdinan Ginting Bantah Isu 170 Paket Darurat Rp25,34 Miliar di Tirtanadi]]></title>
            <description><![CDATA[Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan ]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID  -  Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan temuan 170 paket pekerjaan darurat (emergency) senilai Rp25,34 miliar di perusahaan daerah tersebut.</p><p>[adsense]</p><p>Ia menyebutkan informasi yang beredar melalui akun Medsos itu tidak sesuai dengan keterangan yang diketahuinya terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p><p>"Berita hoaks itu," tegas Perdinan, Senin (19/10/2026).</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/ekonomi/48016/perumda-tirtanadi-raih-juara-pertama-nasional-lomba-video-satya-jkn-awards-2026/">Perumda Tirtanadi Raih Juara Pertama Nasional Lomba Video Satya JKN Awards 2026</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 Menurut Perdinan, informasi mengenai 170 paket pekerjaan darurat dengan nilai total Rp25,34 miliar tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yang diketahuinya. </p><p>Menurutnya, pemeriksaan terhadap Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> untuk periode 2024 hingga 2025 telah diselesaikan dengan baik dan, menurut keterangannya, tidak menyisakan persoalan sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan tersebut.</p><p>[adsense]</p><p>"Seluruh audit dari BPK selama ini tetap disampaikan kepada kami selaku Pengawas Intern Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>," ujar Perdinan.</p><p>Dirinya juga  membantah keberadaan paket pekerjaan dalam jumlah tersebut maupun nilai anggaran Rp25,34 miliar sebagaimana diberitakan akun media sosial itu. </p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Karena itu, ia menilai informasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat apabila disebarluaskan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.</p><p>"Jelas ini informasi yang menyesatkan karena yang diberitakan itu tidak pernah ada," ujarnya.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/ragam/47915/tirtanadi-tanam-1000-pohon-di-sibolangit-dan-berastagi-lindungi-kawasan-resapan-air/">Tirtanadi Tanam 1.000 Pohon di Sibolangit dan Berastagi, Lindungi Kawasan Resapan Air</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Perdinan mengingatkan media massa dan pengelola akun media sosial agar mengedepankan konfirmasi sebelum menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran maupun hasil pemeriksaan lembaga negara.</p><p>Menurutnya, verifikasi kepada pihak yang berkepentingan diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat memiliki dasar yang jelas.</p><p>[adsense]</p><p>Ia menilai penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga atau perusahaan daerah. </p><p>Karena itu, proses jurnalistik perlu dilakukan secara cermat, mulai dari memeriksa dokumen pendukung hingga meminta penjelasan kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan.</p><p>[adsense]</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Perdinan juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial. (jns)</p><p></p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47791/perumda-tirtanadi-gelar-pasar-murah/">Perumda Tirtanadi Gelar Pasar Murah</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_9317_Perdinan-Ginting-Bantah-Isu-170-Paket-Darurat-Rp25-34-Miliar-di-Tirtanadi.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/daerah/47966/perdinan-ginting-bantah-isu-170-paket-darurat-rp2534-miliar-di-tirtanadi/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Tirtanadi Tanam 1.000 Pohon di Sibolangit dan Berastagi, Lindungi Kawasan Resapan Air</guid>
            <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 23:15:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Tirtanadi Tanam 1.000 Pohon di Sibolangit dan Berastagi, Lindungi Kawasan Resapan Air]]></title>
            <description><![CDATA[Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>Perusahaan Umum Daerah (Perumda) <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Program ini ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat.</p><p>[adsense]</p><p>Direktur Utama Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>, Ardian Surbakti, menegaskan bahwa kegiatan penghijauan tidak boleh berhenti pada seremoni penanaman bibit. Menurutnya, pemeliharaan dan perawatan pohon secara berkelanjutan menjadi faktor penting agar program reboisasi memberikan manfaat nyata bagi lingkungan.</p><p>"Jangan hanya sebatas seremoni. Kegiatan ini harus berkesinambungan, mengingat masih banyak aktivitas penebangan pohon yang dapat merusak lingkungan dan berpotensi mengakibatkan bencana alam," ujar Ardian dalam kegiatan reboisasi di kawasan Sibolangit, Rabu (14/10/2026).</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/ekonomi/48016/perumda-tirtanadi-raih-juara-pertama-nasional-lomba-video-satya-jkn-awards-2026/">Perumda Tirtanadi Raih Juara Pertama Nasional Lomba Video Satya JKN Awards 2026</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 Ia mengajak pemerintah desa dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga serta merawat pohon yang telah ditanam. Ardian menilai pelestarian kawasan sumber mata air merupakan tanggung jawab bersama karena berkaitan erat dengan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan air baku.</p><p>Menurutnya, kawasan resapan air harus dijaga agar tetap berfungsi dengan baik. Keberadaan pepohonan dapat membantu menjaga kondisi lingkungan, mengurangi risiko degradasi lahan, serta mendukung keberlanjutan ekosistem di sekitar sumber mata air.</p><p>[adsense]</p><p>Program reboisasi Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> tahun 2026 dilaksanakan di lima desa, yakni Desa Sibolangit dan Desa Rumah Sumbul di Kabupaten Deli Serdang, serta Desa Ajijulu, Desa Sugihen, dan Desa Merdeka di Kabupaten Karo.</p><p>Dalam rangkaian kegiatan tersebut, penanaman pohon dilakukan di kawasan Rumah Sumbul dan Lau Melas. Sementara itu, di Desa Merdeka dilaksanakan penyerahan bibit secara simbolis kepada pemerintah desa sebagai bagian dari dukungan terhadap program penghijauan.</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Jenis tanaman yang digunakan meliputi gaharu, sengon, durian, alpukat, mahoni, beringin, dan aren. Penanaman dilakukan di kawasan resapan air yang berkaitan dengan sumber mata air untuk mendukung produksi air Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a>.</p><p>Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merdeka, Sempakata Surbakti, menyambut positif program tersebut. Ia menilai reboisasi merupakan langkah penting untuk menjaga lingkungan sekaligus mempertahankan kelestarian sumber air di wilayah desa.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47966/perdinan-ginting-bantah-isu-170-paket-darurat-rp2534-miliar-di-tirtanadi/">Perdinan Ginting Bantah Isu 170 Paket Darurat Rp25,34 Miliar di Tirtanadi</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Sempakata menjelaskan bahwa masyarakat setempat turut dilibatkan dalam kegiatan penanaman. Setelah kegiatan selesai, pemeliharaan bibit akan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan perangkat desa.</p><p>Ia berharap keterlibatan warga tidak hanya berlangsung saat penanaman, tetapi juga berlanjut melalui perawatan dan pengawasan agar bibit dapat tumbuh dengan baik.</p><p>[adsense]</p><p>Sementara itu, Kepala Desa Sibolangit, Samiran Ketaren, berharap program reboisasi dapat memperkuat sinergi antara Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> dan pemerintah desa.</p><p>"Kami berharap Perumda <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/tirtanadi/" target="_blank">Tirtanadi</a> dan Desa Sibolangit dapat terus bersinergi sehingga visi dan misi dalam menjaga lingkungan serta kelestarian sumber air dapat berjalan bersama," ujarnya.(jns)</p><p>[adsense]</p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_4812_Tirtanadi-Tanam-1-000-Pohon-di-Sibolangit-dan-Berastagi--Lindungi-Kawasan-Resapan-Air.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/ragam/47915/tirtanadi-tanam-1000-pohon-di-sibolangit-dan-berastagi-lindungi-kawasan-resapan-air/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Kuasa Hukum Minta Kapolri Usut Dugaan Perusakan Rumah Warga oleh Satpol PP Deli Serdang</guid>
            <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:42:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Kuasa Hukum Minta Kapolri Usut Dugaan Perusakan Rumah Warga oleh Satpol PP Deli Serdang]]></title>
            <description><![CDATA[Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka]]></description>
            <content><![CDATA[<p><b>JELAJAHNEWS.ID -</b>Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang terkait pembongkaran rumah warga di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Pihak kuasa hukum menilai tindakan tersebut telah merugikan kliennya dan meminta agar persoalan itu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p><p>[adsense]</p><p>"Saya memohon kepada Bapak Prabowo, Bapak <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a>, dan Bapak Kapolda agar pelanggaran hukum yang dilakukan Satpol PP Deli Serdang diproses secara hukum. Perusakan yang dilakukan itu sangat tidak manusiawi dan diduga melanggar HAM terhadap klien kami," ujar Ramces, Rabu (14/10/2026) malam.</p><p>Ia menilai dugaan perusakan rumah dan tanaman milik kliennya merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47994/dua-kebakaran-mobil-diduga-angkut-bbm-gegerkan-psidimpuan-warga-dukung-kapolres-usut-tuntas/">Dua Kebakaran Mobil Diduga Angkut BBM Gegerkan P.Sidimpuan, Warga Dukung Kapolres Usut Tuntas!</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 Selain meminta penanganan hukum, Ramces juga menyinggung komitmen <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> yang mengusung slogan kepolisian bersama masyarakat. Ia berharap kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat tanpa harus menunggu persoalan tersebut menjadi perhatian luas di media sosial.</p><p>"Kami menagih janji <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> yang sudah diucapkan di media sosial dan disaksikan ribuan masyarakat Indonesia. Di sini kami menagih janji Bapak <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/kapolri/" target="_blank">Kapolri</a> yang mengatakan tidak perlu viral, lalu dikerjakan polisi," tegasnya.</p><p>[adsense]</p><p>Menurut Ramces, kliennya merupakan bagian dari masyarakat Melayu yang telah tinggal secara turun-temurun di Desa Regemuk. Ia menyebut keluarga warga yang terdampak telah menempati tanah tersebut sejak generasi terdahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka.</p><p>Ramces juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 181 yang, menurut penafsirannya, berkaitan dengan perlindungan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan hutan atau hutan lindung. Ia menyebut ketentuan Pasal 17 ayat A, B, C, dan E sebagai dasar argumentasinya bahwa warga yang tinggal secara terus-menerus di kawasan tersebut tidak dapat serta-merta dipidana.</p><p>[adsense]</p><hr><p></p><p>[adsense]</p><p>Namun, penerapan putusan MK dan ketentuan hukum yang disebutkan tersebut perlu dilihat berdasarkan isi putusan secara lengkap, status kawasan, serta fakta dan ketentuan yang relevan dengan perkara yang dilaporkan.</p><p>Ramces selanjutnya mempertanyakan kewenangan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembongkaran rumah di lokasi yang disebutnya berstatus kawasan hutan lindung. Menurut dia, Satpol PP menjalankan peraturan daerah (Perda), sehingga tindakan terhadap lahan tersebut harus memperhatikan status hukum kawasan dan kewenangan masing-masing instansi.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47990/viral-dugaan-gudang-solar-di-psidimpuan-netizen-desak-aparat-usut-pemiliknya/">Viral Dugaan Gudang Solar di P.Sidimpuan, Netizen Desak Aparat Usut Pemiliknya</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Ia menilai Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pembongkaran tersebut. Ramces berpendapat bahwa tindakan itu diduga melampaui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.</p><p>Di sisi lain, Ramces menyayangkan penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Polres Deli Serdang. Ia menilai kliennya justru mengalami kerugian akibat rumah dan tanaman yang disebut dirusak, tetapi kemudian harus menghadapi proses hukum sebagai tersangka.</p><p>[adsense]</p><p>"Kami tegaskan, klien kami sudah menjadi korban. Rumahnya dirusak, tanamannya dirusak, malah dijadikan tersangka oleh Polres Deli Serdang. Kami meminta agar Pemkab Deli Serdang mengganti rugi semua kerugian klien kami, baik secara materiil maupun imateriil," pungkasnya.</p><p>Sebagai tindak lanjut, pihak kuasa hukum melalui Tiopan Tarigan telah melaporkan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke Polda Sumatera Utara. Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/1744/X/2026/SPKT tertanggal 14 Oktober 2026.</p><p>[adsense]</p><hr><p></p><p>[adsense]</p><p>Ramces menyampaikan bahwa laporan itu bertujuan meminta pertanggungjawaban pihak Satpol PP yang disebut dipimpin oleh Marzuki atas dugaan perusakan rumah milik kliennya.</p><p>"Di sini kami melaporkannya dan meminta pertanggungjawaban penuh kepada Satpol PP yang dikomandoi oleh Marzuki. Marzuki harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melakukan perusakan terhadap rumah klien kami," kata Ramces di Polda Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026).</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/daerah/47989/deklarasi-tolak-narkoba-di-padangsidimpuan-kapolri-ungkap-penyitaan-116-ton-ketamin/">Deklarasi Tolak Narkoba di Padangsidimpuan, Kapolri Ungkap Penyitaan 1,16 Ton Ketamin</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote>			 			 			 Sebelumnya, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyebutkan bahwa rumah maupun gubuk yang digusur Satpol PP Deli Serdang berada diatas tanah orang lain.</p><p>"Rumah itu diatas tanah orang lain,yang punya rumah mendirikan rumah tidak diatas alas haknya," tutupnya.(**)<p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_4004_Kuasa-Hukum-Minta-Kapolri-Usut-Dugaan-Perusakan-Rumah-Warga-oleh-Satpol-PP-Deli-Serdang.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/hukum/47914/kuasa-hukum-minta-kapolri-usut-dugaan-perusakan-rumah-warga-oleh-satpol-pp-deli-serdang/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">HUT ke-59 Rapidin Simbolon, Dari Perjuangan Rakyat hingga Pengawasan MBG</guid>
            <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 17:36:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[HUT ke-59 Rapidin Simbolon, Dari Perjuangan Rakyat hingga Pengawasan MBG]]></title>
            <description><![CDATA[Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID &ndash; Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rapidin/" target="_blank">Rapidin</a> Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026). Lahir di Lumban Lintong pada 11 Oktober 1967, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rapidin/" target="_blank">Rapidin</a> pernah menjabat sebagai Bupati Samosir sebelum melanjutkan pengabdiannya sebagai wakil rakyat di tingkat nasional.</p><p>[adsense]</p><p>Momentum ulang tahun ini berlangsung di tengah berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). </p><p></p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/peristiwa/35681/aksi-massa-di-depan-kejagung-minta-rapidin-simbolon-diproses-hukum/">Aksi Massa di Depan Kejagung, Minta Rapidin Simbolon Diproses Hukum</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 Program yang bertujuan mendukung pemenuhan gizi anak tersebut perlu disertai pengawasan terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, dan tanggung jawab yang jelas apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaannya.</p><p>Perhatian terhadap pelaksanaan MBG juga mengemuka di Kabupaten Karo setelah sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan program tersebut. </p><p>[adsense]</p><p>Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br. Tarigan, sebelumnya memimpin penyampaian aspirasi orang tua siswa ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. </p><p>Aspirasi yang disampaikan meliputi penanganan kesehatan siswa, pemeriksaan lanjutan, kejelasan hasil pemeriksaan laboratorium, serta kepastian tanggung jawab dan kompensasi bagi keluarga terdampak.</p><p>[adsense]</p><hr><p>Iriani Br. Tarigan turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-59 kepada <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rapidin/" target="_blank">Rapidin</a> Simbolon. </p><p>[adsense]</p><p>Ia berharap <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rapidin/" target="_blank">Rapidin</a> senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat serta terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam mendorong kebijakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat luas.</p><p>"Selamat ulang tahun ke-59 kepada Bapak <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rapidin/" target="_blank">Rapidin</a> Simbolon. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kekuatan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab kepada masyarakat. Harapan kita, perhatian terhadap persoalan rakyat terus menjadi bagian penting dari kerja politik, termasuk memastikan program-program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Iriani.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/sumut/5165/kmp-porapora-resmi-berlayar-di-danau-toba/">KMP Porapora Resmi Berlayar di Danau Toba</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Terkait pelaksanaan MBG, Iriani menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak harus disertai perhatian serius terhadap kualitas makanan dan keamanan pangan. </p><p></p><p>[adsense]</p><p>Menurutnya, tujuan program yang baik harus didukung pelaksanaan yang bertanggung jawab, termasuk kepastian penanganan apabila muncul persoalan yang berdampak pada kesehatan siswa.</p><p>[adsense]</p><hr><p>"Program Makan Bergizi Gratis menyangkut kebutuhan anak-anak, sehingga kualitas makanan dan keamanan pangan harus menjadi perhatian serius. Ketika ada siswa yang mengalami gangguan kesehatan, penanganannya tidak boleh berhenti pada pemeriksaan awal. Harus ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan, tindak lanjut terhadap kondisi siswa, dan tanggung jawab kepada keluarga terdampak. Orang tua berhak mendapatkan penjelasan yang terang, sementara anak-anak harus memperoleh perlindungan dan penanganan yang dibutuhkan," lanjutnya.</p><p>[adsense]</p><p>Dia menambahkan, koordinasi antara lembaga terkait, penyedia makanan, dan pihak yang bertanggung jawab perlu ditindaklanjuti sampai persoalan memperoleh kejelasan. </p><p>Pengawasan juga perlu diperkuat agar pelaksanaan MBG tetap berorientasi pada tujuan pemenuhan gizi tanpa mengabaikan keselamatan penerima manfaat.</p><p>[adsense]</p><p>Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rapidin/" target="_blank">Rapidin</a> Simbolon. Ia berharap pertambahan usia tersebut menjadi momentum untuk terus menjaga komitmen terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam memperjuangkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.</p><p>"Selamat ulang tahun ke-59 kepada Bapak <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rapidin/" target="_blank">Rapidin</a> Simbolon. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas. Bagi seorang kader partai, tanggung jawab kepada rakyat harus selalu menjadi perhatian. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perlu didengar dan diperjuangkan agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan," ujar Sutrisno.</p><p>[adsense]</p><p>Menurut Sutrisno, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan keseriusan dalam menangani persoalan yang muncul. </p><p>Dalam pelaksanaan MBG, pemenuhan gizi anak harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang memadai.</p><p>[adsense]</p><hr><p>Ia menilai setiap persoalan yang muncul di lapangan perlu ditindaklanjuti secara terbuka dan bertanggung jawab. </p><p>[adsense]</p><p>Evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata, sementara masyarakat yang terdampak berhak memperoleh penjelasan dan penanganan yang layak.</p><p>Bagi PDI Perjuangan, perhatian terhadap persoalan masyarakat perlu diwujudkan melalui kerja nyata dan pengawalan terhadap kebijakan publik.</p><p>[adsense]</p><p>Momentum ulang tahun <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rapidin/" target="_blank">Rapidin</a> Simbolon ke-59 menjadi kesempatan untuk kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai bagian penting dari perjalanan politik, termasuk memastikan program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dilaksanakan secara bertanggung jawab.</p><p>"Pada akhirnya, program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ketika muncul persoalan, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penjelasan, tetapi juga penyelesaian dan perbaikan. Semoga di usia ke-59 ini, semangat untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat tetap terjaga dan setiap langkah pengabdian membawa manfaat bagi masyarakat," tutup Sutrisno Pangaribuan.(**)</p><p>[adsense]</p><p></p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_5281_HUT-ke-59-Rapidin-Simbolon--Dari-Perjuangan-Rakyat-hingga-Pengawasan-MBG.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/ragam/47899/hut-ke59-rapidin-simbolon-dari-perjuangan-rakyat-hingga-pengawasan-mbg/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">LPON Adukan Arya Sinulingga ke PSSI Pusat</guid>
            <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 19:06:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[LPON Adukan Arya Sinulingga ke PSSI Pusat]]></title>
            <description><![CDATA[Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan]]></description>
            <content><![CDATA[<p>JELAJAHNEWS.ID - Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (<a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a>) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait  pelaksanaan tugas dan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asprov PSSI Sumatera, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/arya-sinulingga/" target="_blank">Arya Sinulingga</a>.</p><p>[adsense]</p><p>"Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola organisasi dan kemajuan sepak bola di Sumatera Utara," kata Ketua <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a> Ariadi di Medan, Sabtu (10/10/2026).</p><p>Ariadi mengatakan, PSSI Pusat harus melakukan klarifikasi sekaligus pemeriksaan terkait SK pengangkatan Arya sebagai Plt karena dalam pelaksanaan Kongres Tahunan PSSI pada 15 Januari 2026, Saudara Wendry dari Gumarang FC  telah meminta kepada Saudara <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/arya-sinulingga/" target="_blank">Arya Sinulingga</a> untuk menunjukkan SK pengangkatan sebagai Plt Asprov PSSI Sumatera Utara yang terbaru.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/sidimpuan-tapsel/43846/kalapas-p-sidimpuan-pantau-progres-persiapan-lahan-bawang-merah-di-lapas/">Kalapas P.Sidimpuan Pantau Progres Persiapan Lahan Bawang Merah di Lapas</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>			 Namun, dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat kongres berlangsung. Karenanya <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a> secara resmi mendesak PSSI Pusat untuk melakukan klarifikasi mengenai dasar hukum dan legalitas pengangkatan serta masa berlaku SK Plt yang bersangkutan.</p><p>Selain itu, sebut Ariadi, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a> juga  mempertanyakan proses penunjukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang berdasarkan informasi telah disusun sebelumnya, sementara pihak-pihak bersangkutan yang disebut tidak hadir dalam proses Kongres Tahunan tersebut.</p><p>[adsense]</p><p>"Untuk itu, kami memohon PSSI Pusat melakukan verifikasi terhadap proses, mekanisme, serta dasar penunjukan kedua komite tersebut agar sesuai dengan ketentuan organisasi PSSI," papar Ariadi didampingi pengurus <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a> lainnya.</p><p>Kata dia, dalam surat itu lembaga yang konsern pada perkembangan olah raga di daerah ini juga meminta  penjelasan dan penegasan dari PSSI Pusat mengenai batas kewenangan seorang Plt Ketua Asprov PSSI, khususnya terkait kewenangan untuk menunjuk atau mengangkat Plt Ketua Askot/Askab PSSI di wilayah Sumatera Utara yang meliputi 33 kabupaten/kota.</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Hal ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan kewenangan organisasi serta untuk menjamin seluruh keputusan di tingkat Asprov, Askot, maupun Askab tetap sesuai dengan statuta dan regulasi PSSI.</p><p>"Plt pada prinsipnya bersifat sementara dan memiliki tugas utama untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sampai dilaksanakannya proses pemilihan atau kongres sesuai ketentuan. Karena itu, kami memohon PSSI Pusat memberikan penjelasan mengenai batas waktu, kewenangan, serta tugas dan tanggung jawab Plt Ketua Asprov PSSI Sumatera Utara, termasuk apakah masa jabatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan organisasi PSSI," sebut Ariadi.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/peristiwa/43845/truck-kontainer-tergelincir-sempat-tutupi-jalan-desa-sianggunan-tapsel-kini-bisa-dilalui/">Truck Kontainer Tergelincir Sempat Tutupi Jalan Desa Sianggunan Tapsel Kini Bisa Dilalui</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p><a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a> menilai masa jabatan Saudara <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/arya-sinulingga/" target="_blank">Arya Sinulingga</a> sebagai Plt Ketua Asprov PSSI Sumatera Utara telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, bahkan disebut mendekati tiga tahun. Kondisi tersebut perlu mendapatkan evaluasi dari PSSI Pusat, khususnya terkait dasar hukum perpanjangan atau keberlanjutan penugasan sebagai Plt serta alasan belum terlaksananya Kongres Pemilihan Asprov PSSI Sumatera Utara.</p><p>Hal penting lainnya yang disoroti <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a> adalah merosotnya prestasi sepak bola Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Plt Asprov PSSI Sumatera Utara <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/arya-sinulingga/" target="_blank">Arya Sinulingga</a>. Perkembangan dan prestasi sepak bola Sumatera Utara belum menunjukkan hasil  maksimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat.</p><p>[adsense]</p><p>"Kami berharap PSSI Pusat dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola organisasi, pembinaan atlet, kompetisi, serta prestasi sepak bola Sumatera Utara selama masa kepemimpinan Plt <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/arya-sinulingga/" target="_blank">Arya Sinulingga</a>," beber Ariadi.</p><p>Hal krusial lainnya yang dipersoalkan <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a>  adalah pertandingan Piala Soeratin yang mempertemukan  Tim Dispora Sumut dengan Tim Binjai. Dalam pertandingan tersebut Tim Dispora Sumut diduga menurunkan 12 pemain dalam waktu yang bersamaan, sehingga Tim Binjai kemudian melakukan walk out dan dikabarkan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Askot.</p><p>[adsense]</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Berdasarkan hal tersebut di atas, Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional memohon kepada Ketua Umum PSSI melalui jajaran terkait agar  melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap legalitas serta dasar penunjukan Saudara <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/arya-sinulingga/" target="_blank">Arya Sinulingga</a> sebagai Plt Ketua Asprov PSSI Sumatera Utara sekaligus  memeriksa masa berlaku dan dasar penerbitan/perpanjangan SK Plt yang bersangkutan.</p><p>PSSI Pusat juga harus melakukan evaluasi terhadap kewenangan Plt dalam mengambil keputusan strategis di lingkungan Asprov, Askot, dan Askab PSSI Sumatera Utara serta memeriksa proses pembentukan dan penunjukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.</p><p>[adsense]</p>
			<blockquote>
      		<div class="clear pd5"></div>
      		<b>Baca Juga:</b>
      		<ul>
      		<li>
      		<a href="https://jelajahnews.id/breaking news/43844/ketua-l-pon-apresiasi-dilaporkannya-dahliana-ke-poldasu/">Ketua L-PON Apresiasi Dilaporkannya Dahliana ke Poldasu</a>
      		</li>
      		</ul>
	      	</blockquote><p>Melakukan evaluasi terhadap lamanya masa jabatan Plt dan memastikan proses Kongres Pemilihan Asprov PSSI Sumatera Utara berjalan sesuai ketentuan.</p><p>Mendesak PSSI Pusat melakukan pemeriksaan sekaligus tindakan terhadap penyelenggaraan pertandingan Piala Soeratin antara Tim Dispora Sumut dan Tim Binjai,  terkait dugaan menurunkan 12 pemain dalam satu pertandingan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kepada pihak pelapor secara transparan sesuai mekanisme yang berlaku.</p><p>[adsense]</p><p>"Kami berharap PSSI Pusat dapat menindaklanjutinya secara objektif, transparan, dan profesional demi menjaga marwah organisasi serta mewujudkan tata kelola sepak bola yang sehat, berintegritas, dan berkeadilan," tegas Ariadi. </p><p>Terpisah, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/arya-sinulingga/" target="_blank">Arya Sinulingga</a>, ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat Whatsapp, Minggu (11/10/2026), terkait dirinya dilaporkan oleh <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/lpon/" target="_blank">LPON</a> belum merespon konfirmasi wartawan.(**)</p><p>[adsense]</p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_1762_LPON-Adukan-Arya-Sinulingga-ke-PSSI-Pusat.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/olahraga/47898/lpon-adukan-arya-sinulingga-ke-pssi-pusat/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">RS Methodist Siap Perluas Akses Layanan BPJS Kesehatan di Medan</guid>
            <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 18:40:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[RS Methodist Siap Perluas Akses Layanan BPJS Kesehatan di Medan]]></title>
            <description><![CDATA[Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t]]></description>
            <content><![CDATA[<p>MEDAN - Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan  memperluas layanan medis yang lebih luas dengan tidak membeda-bedakan golongan masyarakat.</p><p>[adsense]</p><p>Komitmen itu terlihat jelas saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Corporate Social Responsibility (CSR) bersama BPJS Kesehatan Kota Medan, yang berlangsung di Aula <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a>, Jl. M.H Thamrin No.105, Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jumat (9/10/2026).</p><p>Ketua Yayasan <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a>, Ibrahim Siddik, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian BPJS Kesehatan, atas penandatangan Program CSR tersebut. Dimana, sebanyak 200 orang telah ditanggung <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> iuran JKN-nya.</p><p>[adsense]</p><p>"Kita harapkan, hal ini bukan hanya sekadar tanda tangan, tetapi <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ini bentuk komitmen, yang sesuai dengan prinsip 3K; Kolaborasi, Komunikasi dan Komitmen," ungkapnya.</p><p>Tentunya, kata Ibrahim, kerja sama ini akan menjadi permulaan hubungan baik yang terus bertumbuh. "Saling mendukung dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Saya berterima kasih kepada BPJS dan seluruh jajaran atas kerja sama ini. Semoga kerja sama yang kita mulai ini, membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kerja sama kita," ucapnya.</p><p>[adsense]</p><p>Sementara itu, CEO <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> Assoc Prof Dr dr Adrian Khu Sp.OT FICS AIFO-K, menyebut sejak berdirinya <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> hampir 50 tahun, kini telah berganti manajemen pada Oktober 2025 lalu, yang diharapkan sejalan tidak hanya dari dunia kedokteran semata.</p><p>"Namun kita juga harus bisa bersama-sama pemerintah, mendukung program-programnya. Dengan nilai kemanusiaan, kita senantiasa mendukung BPJS Kesehatan. Sehingga apapun akan kita upayakan untuk masyarakat sekitar, dan masyarakat yang lebih luas tentunya. Kita selalu mendukung program BPJS," tutur Adrian Khu.</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Selanjutnya, Kepala BPJS Kesehatan Medan dr. Yasmine Ramadhana Harahap MM AAK, didampingi Kabag Kepesertaan Supriyanto, memastikan layanan BPJS Kesehatan di <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> akan segera dimulai dalam waktu dekat.</p><p>"Kami harus berterima kasih, karena <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> yang telah peduli dengan kepesertaan BPJS. Meskipun kita sudah punya Program UHC Prioritas, namun kemampuan Pemerintah Daerah itu terbatas. Sehingga penting bagi kami, dengan dibukanya layanan pasien BPJS di <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> akan sangat membantu pemerintah," ujarnya.</p><p>[adsense]</p><p>"Kami mengimbau seluruh rumah sakit dapat membantu penuntaskan iuran JKN-nya. Bulan depan kita rencanakan sudah bisa menerima pelayanan BPJS di <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a>. Jadi dalam waktu dekat kita akan kembali mengunjungi layanan dan unit-unit medis di <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> guna melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan," sambung Yasmine.</p><p>Yasmine juga berharap proses pemenuhan persyaratan layanan BPJS Kesehatan di <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> nantinya tidak berlangsung lama. "Mudah-mudahan kesabaran kita semua selalu berbuah manis. Karena saya juga sekilas sudah melihat banyak sekali pembenahan, mudah-mudahan ini langkah awal yang baik."</p><p>[adsense]</p><p>"Saya yakin <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> bukan hanya mencari laba, tapi banyak juga sisi sosial yang sudah dilakukan <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a>. Sehingga mudah-mudahan rencana yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat ini dapat segera terlaksana," kata Yasmine lagi.  </p><p><b>Layanan Unggulan Geriatri dan Trauma Center</b></p><p>[adsense]</p><p>[adsense]</p><hr><p>[adsense]</p><p>Pada kesempatan itu, Dirut <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> dr Denny Hady M.Ked (Clin.Path) Sp.PK, juga turut menyampaikan progres kesiapan rumah sakit itu, dalam melayani kepesertaan BPJS Kesehatan dalam waktu dekat.</p><p>"Dengan dimulainya kerja sama ini, kita berkomitmen dapat memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Ditambah lagi kita punya layanan unggulan Geriatri (pasien lanjut usia) dan Trauma Center," ungkapnya.</p><p>[adsense]</p><p>Dikatakannya, dirinya berharap dengan kerja sama bersama BPJS, <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. "Kita sudah sangat siap untuk membuka layanan pasien BPJS dengan fasilitas medis yang kita miliki," tegasnya.</p><p>Camat Medan Area Dedy Rustam Alamsyah Nasution yang hadir pada penandatanganan tersebut, turut mengapresiasi <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> bersama BPJS Kesehatan. Mengingat kebutuhan layanan medis yang mudah dan terjangkau merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat.</p><p>[adsense]</p><p>"Ini program yang sangat baik. Kita di Pemko Medan memang sudah punya Program UHC. Dengan adanya dukungan stakeholder, tentunya program BPJS bersama <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> akan diperkuat. <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> diharapkan bisa jadi pelopor bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya," pungkasnya.</p><p>Salah seorang dokter ahli di <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a>, dr. Mohammad Nawal Hasya Sp.B, Dokter Spesialis Bedah Emergency Traumatologi, menyebut bahwa <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> sudah bisa dibilang sebagai Rumah Sakit Trauma Center.</p><p>[adsense]</p><p>"Karena dari bagian bedah, kita sudah lengkap pelayanannya. Mulai dari Bedah Umum, Bedah Ortopedi, Bedah Saraf. Ditambah lagi dengan layanan Penyakit Dalam, Spesialis Anak, Poli Paru juga sudah ada. Jadi untuk kesiapan, kita sudah sangat siap," ungkap dokter spesialis ini.</p><hr><p>[adsense]</p><p></p><p>Acara penandatanganan PKS SCR <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a> bersama BPJS ini juga dihadiri Bishop Gereja Methodist Medan, Jajaran BPJS Kota Medan, Jajaran Direksi <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a>, Dinas Kesehatan Kota Medan, sejumlah dokter spesialis dan seluruh staf medis <a href="https://www.jelajahnews.id/tag/rs-methodist/" target="_blank">RS Methodist</a>.(**)</p><p>[adsense]</p><p></p><p>[adsense]</p>]]></content>
            <enclosure url="https://cdn.jelajahnews.id/uploads/images/2026/10/_8096_RS-Methodist-Siap-Perluas-Akses-Layanan-BPJS-Kesehatan-di-Medan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://jelajahnews.id/kesehatan/47890/rs-methodist-siap-perluas-akses-layanan-bpjs-kesehatan-di-medan/</link>
            <author><![CDATA[fitmenjnews]]></author>
        </item>
        </channel>
</rss>