[adsense]

Abdullah menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut aparat penegak hukum. Menurutnya, masyarakat tidak boleh menjadi korban intimidasi oleh pihak yang tidak mampu menunjukkan identitas maupun dasar hukum atas tindakan yang dilakukan.

"Kalau identitasnya saja tidak berani ditunjukkan, publik patut mempertanyakan siapa sebenarnya mereka dan untuk kepentingan siapa mereka bertindak," kata Abdullah, yang akrab disapa Abduh, Kamis (11/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi III DPR Soroti Darurat Narkoba di Sultra, Desak Penguatan Pengawasan Jalur Laut

"Kalau memang ada dugaan kendaraan hasil curian, laporkan kepada kepolisian dan biarkan aparat bekerja. Tidak boleh ada pihak yang bertindak seolah-olah memiliki kewenangan hukum sendiri. Negara hukum tidak boleh kalah oleh cara-cara seperti itu," tegasnya.

[adsense]

Selain meminta penangkapan terhadap kedua pria tersebut, Abduh juga mendesak kepolisian mengungkap identitas serta latar belakang pekerjaan mereka. Hal itu dinilai penting untuk memastikan apakah keduanya benar merupakan debt collector atau penagih utang, atau justru mengatasnamakan profesi tersebut untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Menurut dia, apabila hasil penyelidikan menunjukkan kedua pria tersebut bekerja sebagai debt collector, maka perusahaan pembiayaan atau leasing yang mempekerjakan mereka juga harus turut diperiksa. Penegakan hukum, kata Abduh, tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menjangkau pihak yang memberi perintah dan memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

[adsense]

"Jangan berhenti pada dua orang itu saja. Jika mereka bekerja atas perintah pihak tertentu, maka pihak yang memberi perintah juga harus dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pelaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Abduh menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan hukum dan mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terbukti mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Menurutnya, negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan hak-hak warga yang dirugikan.

[adsense]

Sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, Abduh meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap aktivitas debt collector. Ia mengusulkan pembentukan basis data digital yang memuat identitas, legalitas, serta perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan para penagih utang tersebut.

"Saya meminta OJK membuat basis data digital debt collector beserta leasing yang mempekerjakannya. Debt collector juga wajib menggunakan seragam resmi, membawa kartu identitas yang mudah diverifikasi, serta memiliki sertifikasi yang terstandar. Debt collector resmi harus mudah dikenali, mudah diverifikasi, dan mudah dimintai pertanggungjawaban," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi belakangan ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat ketidakpastian geopolitik internasional. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui alasan dan mekanisme yang digunakan dalam penyesuaian harga tersebut.

"Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak yang terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM," kata Dony saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Gugatan Eddi Sullam Ditolak Total Mahkamah Partai NasDem, PAW DPRD Tapsel Ditagih Segera Tuntas

"Kalau kita ingin mengikuti dengan harga yang lama, memang harga minyak dunia sedang meningkat, dengan efek dari geopolitik yang ada hari ini, buktinya sekarang naik," ujarnya.

[adsense]

Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Pertamina tidak mungkin terus mempertahankan harga lama ketika biaya pengadaan energi mengalami kenaikan. Menurutnya, mekanisme penyesuaian harga merupakan konsekuensi dari sistem yang selama ini diterapkan pada BBM non-subsidi.

"BBM Non-PSO ini dari sekian lama sudah terikat dengan harga internasional. Jadi harga itu bagaimana kondisi minyak dunia naik turun, kita juga akan mengikuti," katanya.

[adsense]

Meski demikian, DPR menilai keterbukaan informasi tetap diperlukan agar masyarakat memahami faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, Komisi XII akan meminta penjelasan rinci mengenai komponen biaya, formula harga, serta pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan harga baru Pertamax dan Pertamax Green.

Dony berharap pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Pertamina dapat menghasilkan penjelasan yang jelas dan konkret kepada publik.

[adsense]

"Mudah-mudahan setelah pertemuan nanti kita mendapat jawaban yang konkret dari pihak terkait yaitu Kementerian ESDM dan juga Pertamina," ujarnya.

Di sisi lain, Dony menegaskan bahwa perhatian utama pemerintah dan DPR saat ini adalah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak gejolak harga energi global adalah pengguna BBM subsidi karena jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pengguna BBM non-subsidi.

[adsense]

"Sebetulnya yang berdampak paling utama adalah yang PSO (subsidi). Ini kita coba untuk menahan PSO tidak akan naik," kata Dony.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan harga BBM subsidi melalui dukungan anggaran negara agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap biaya hidup.

[adsense]

"Jadi harga ini kita tahan di yang subsidi. Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Karena yang subsidi ini yang pemanfaatannya adalah masyarakat luas," tegasnya.

Menurut Dony, pemerintah juga tidak dapat menanggung seluruh kenaikan harga BBM non-subsidi karena berpotensi membebani anggaran negara dan menciptakan subsidi ganda. Selain itu, Pertamina tetap harus menyesuaikan biaya pengadaan energi yang mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

[adsense]

"Yang non-subsidi yaitu sudah terikat dengan harga dunia. Kita tidak mungkin itu juga ditanggung oleh pihak Pemerintah. Karena double subsidi nantinya dan juga ditanggung oleh Pertamina," jelasnya.

DPR, lanjut Dony, akan terus mengawasi kebijakan energi nasional agar tetap berpihak kepada masyarakat. Pemanggilan Kementerian ESDM dan Pertamina diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dasar penetapan harga BBM non-subsidi sekaligus memastikan setiap kebijakan dilakukan secara objektif, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

[adsense]

"Kita akan mengklarifikasi sebenarnya hitungannya seperti apa dan betul-betul kita akan mendukung yang pro rakyat, itu yang paling utama," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

Ia menilai sejumlah program yang disiapkan TVRI masih berfokus pada Pulau Jawa dan belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang memiliki antusiasme tinggi terhadap sepak bola.

Pernyataan tersebut disampaikan Putra Nababan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA, di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Putra menyoroti rencana kegiatan nonton bareng (nobar) pembukaan Piala Dunia yang dipusatkan di Jakarta dan Bandung. Menurutnya, pemilihan lokasi tersebut menunjukkan bahwa orientasi program TVRI masih terlalu terpusat di Pulau Jawa.

"Kok kick-off awalnya itu Jakarta, Bandung. Kenapa tidak dibikin di Ambon? Kenapa tidak dibikin di NTT? Kenapa tidak dibikin di Papua? Kenapa tidak dibikin di Makassar? Kenapa? Piala Dunia ini punya kita semua, bukan Jawa-sentris, Pulau Jawa saja," ujar Putra.

[adsense]

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa masyarakat di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola. Oleh karena itu, momentum Piala Dunia dinilai sangat tepat untuk memperkuat kehadiran TVRI sekaligus memperluas jangkauan layanan siaran di berbagai daerah.

Putra mengingatkan bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan wilayah. Menurutnya, semangat pemerataan tersebut belum terlihat secara optimal dalam perencanaan program maupun penggunaan anggaran yang dipaparkan TVRI.

[adsense]

[adsense]

"Sudah saya warning berkali-kali bahwa kita punya saudara-saudara di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang luar biasa cintanya sama bola. Kalau ini pernah disuarakan bahwa TVRI adalah program Presiden untuk semua masyarakat Indonesia, tolong lakukan, dan ini tidak tercermin dari anggaran yang sudah ada," katanya.

Selain menyoroti aspek pemerataan layanan, Putra juga mengkritisi realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan TVRI yang baru mencapai 16 persen. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting untuk mendukung kualitas penyiaran, terutama dalam menayangkan ajang internasional berskala besar seperti Piala Dunia.

[adsense]

Ia mengaku belum melihat adanya langkah nyata yang menunjukkan peningkatan akses siaran bagi masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Padahal, waktu pelaksanaan Piala Dunia sudah semakin dekat.

"Saya tidak melihat dari paparan unit kerja yang ada keberpihakan atau perbaikan terhadap jangkauan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur untuk bisa menyaksikan tayangan TVRI nanti," tegasnya.

[adsense]

Putra juga menyoroti peningkatan jangkauan siaran TVRI yang dinilai masih minim. Berdasarkan data yang dipaparkan, cakupan layanan TVRI hanya bertambah dari 75 persen menjadi 77 persen. Ia menilai capaian tersebut belum memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat menjelang penyelenggaraan Piala Dunia.

"Ini merupakan kekecewaan kita setelah berkali-kali rapat tertutup maupun rapat terbuka. Ternyata hasilnya masih berpihak pada daerah-daerah yang memang sudah menjadi jangkauan TVRI. Penambahannya dari 75 persen hanya menjadi 77 persen, sementara kick-off sudah tinggal beberapa hari lagi," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Selain itu, mereka juga meminta Komisi III DPR RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut memantau proses penanganan perkara tersebut.

"Kami menilai penanganan perkara ini berjalan terlalu lambat dan belum menunjukkan keseriusan maksimal dalam pengungkapan kasus," kata Esron J. Silaban di Medan, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bongkar! Nomor Rekening dan Nilai Dana Hibah Terkuak, Kapolres Belum Beri Jawab Detail

Esron menjelaskan, Ripin meninggal dunia pada 27 April 2025. Pada awalnya, peristiwa tersebut disebut sebagai kecelakaan lalu lintas berdasarkan keterangan salah satu pihak yang bersama korban. Namun, hasil pemeriksaan Unit Laka Lantas Polresta Deli Serdang tidak menemukan fakta yang mengarah pada dugaan kecelakaan lalu lintas.

[adsense]

Berdasarkan hasil gelar perkara, penanganan kasus kemudian dilimpahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang dan ditingkatkan ke tahap penyidikan dugaan tindak pidana terhadap nyawa orang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/9/IV/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT tanggal 30 April 2025.

Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum sempat menetapkan dua orang tersangka atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Namun, melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penetapan tersangka dan penahanan dinyatakan tidak sah karena adanya persoalan prosedural dalam proses penyidikan.

[adsense]

Meski demikian, penasehat hukum menegaskan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak menghapus substansi dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

"Substansi dugaan tindak pidana atas meninggalnya almarhum Ripin tetap wajib diungkap secara terang dan profesional," ujar Esron.

[adsense]

Menurut dia, setelah putusan praperadilan yang dijatuhkan pada 11 Desember 2025, perkembangan penyidikan belum menunjukkan kemajuan berarti.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir tertanggal 5 Mei 2026, pemeriksaan yang dilakukan penyidik baru sebatas terhadap sekitar 10 orang saksi.

[adsense]

Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi keluarga korban yang hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya Ripin.

Guna mendorong pengungkapan perkara, pihak keluarga melalui penasehat hukumnya mengaku telah berulang kali menyampaikan surat kepada Polda Sumatera Utara.

[adsense]

Pihaknya juga telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi kepada Kapolda Sumut guna menyampaikan secara langsung harapan keluarga korban terkait penanganan perkara tersebut.

Selain itu, penasehat hukum keluarga korban juga telah menyurati Kapolri untuk meminta supervisi serta perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut.

[adsense]

Esron berharap Komisi III DPR RI dan Komnas HAM turut memantau jalannya penanganan perkara demi memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pihaknya juga mendesak Polresta Deli Serdang serta Polda Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret dan serius untuk menuntaskan perkara tersebut.

[adsense]

"Kami mendesak agar perkara ini tidak terus berjalan tanpa arah dan tanpa kepastian hukum yang jelas. Negara tidak boleh kalah dalam mengungkap kebenaran," tegasnya.

Keluarga almarhum Ripin berharap institusi penegak hukum benar-benar hadir memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berharap hukum tetap berdiri tegak tanpa pandang bulu.

[adsense]

"Kami berharap Kapolri, Komisi III DPR RI, dan Komnas HAM dapat memberikan perhatian terhadap perkara ini agar keluarga korban memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan yang telah lama dinantikan," kata Esron.(jns/**)

[adsense]

Berdasarkan dokumen laporan yang diperoleh, laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2398/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 5 Juni 2026. Dalam laporan itu, AS disebut sebagai terlapor atas dugaan perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran dalam rumah tangga, serta dugaan hubungan dengan perempuan lain.

Selain menempuh jalur hukum, pihak keluarga melalui kuasa hukum istri AS , Ricky Panjaitan ,SH juga telah mengirimkan surat resmi kepada Rektor UIN Sumut.

[adsense]

Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi sekaligus dorongan agar pihak kampus melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran disiplin atau etika.

"Ada dugaan ketidaksesuaian aktivitas perjalanan dinas, dugaan kedekatan dengan seorang perempuan berinisial AZS, serta dugaan aktivitas di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan," ungkap Ricky , Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Ia juga mengungkap adanya dugaan peristiwa di salah satu hotel di Kota Medan yang disebut melibatkan keluarga dan saksi, bahkan AS diduga berada dalam kondisi tidak sadar penuh saat peristiwa itu terjadi.

"Informasi tersebut masih merupakan bagian dari pengaduan yang disampaikan pihak pelapor dan belum memperoleh tanggapan maupun klarifikasi dari pihak terlapor," tambah Ricky.

[adsense]

Ricky turut menyampaikan adanya dugaan penelantaran nafkah sejak awal pernikahan, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga, serta berbagai persoalan rumah tangga yang disebut berujung pada keretakan hubungan suami istri.

"Kami meminta UIN Sumut memberikan klarifikasi atas persoalan tersebut dalam waktu tiga hari sejak surat diterima, dan meminta adanya permintaan maaf tertulis serta tindakan tegas dari institusi pendidikan apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat akademik tersebut," pungkasnya.

[adsense]

Hingga berita ini diterbitkan, pihak AS belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tuduhan yang disampaikan dalam laporan maupun surat pengaduan tersebut. Demikian pula pihak UIN Sumut belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai langkah yang akan diambil terhadap persoalan tersebut.

Sementara itu, proses hukum di Polrestabes Medan masih berlangsung. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat akademik di perguruan tinggi negeri. (jns).

[adsense]

[adsense]

Pekerjaan perawatan tersebut diperkirakan berdampak pada terganggunya distribusi air bersih ke sejumlah wilayah pelanggan yang selama ini dilayani melalui jaringan pipa utama tersebut.

Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi, Lokot Parlindungan Siregar, mengatakan pekerjaan perbaikan dijadwalkan dimulai pada Selasa (9/6/2026) pukul 20.00 WIB hingga selesai.

[adsense]

Baca Juga:

• Gugatan Eddi Sullam Ditolak Total Mahkamah Partai NasDem, PAW DPRD Tapsel Ditagih Segera Tuntas

[adsense]

"Pekerjaan perawatan ini dilakukan karena adanya kebocoran pada pipa JDU berdiameter 1.000 milimeter. Akibatnya, distribusi air bersih kepada sejumlah pelanggan yang dilayani melalui jaringan tersebut akan mengalami gangguan selama proses perbaikan berlangsung," kata Lokot kepada wartawan, Senin (8/6/2026) malam.

[adsense]

Menurutnya, tim teknis Perumda Tirtanadi telah diterjunkan ke lokasi sejak kebocoran terdeteksi. Langkah penanganan darurat dilakukan untuk memastikan kerusakan tidak bertambah parah sekaligus mempercepat proses pemulihan layanan kepada pelanggan.

Lokot menjelaskan, selama pekerjaan berlangsung sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian sementara pasokan.

[adsense]

Kondisi tersebut terjadi karena jaringan yang diperbaiki merupakan salah satu jalur distribusi utama yang memasok kebutuhan air bersih ke berbagai kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.

Adapun wilayah yang terdampak meliputi area pelayanan Cabang Deli Tua, Cabang Medan Kota, Cabang Medan Denai, Cabang HM Yamin, serta Cabang Tuasan dan sekitarnya.

[adsense]

Perumda Tirtanadi mengimbau pelanggan di wilayah terdampak untuk melakukan antisipasi dengan menampung air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai.

Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama proses perbaikan berlangsung.

[adsense]

"Kami mengimbau pelanggan untuk melakukan penampungan air dan menghemat penggunaannya selama pekerjaan berlangsung. Langkah ini penting untuk mengantisipasi gangguan distribusi hingga pelayanan kembali normal," ujar Lokot.

Untuk mengurangi dampak gangguan layanan, Perumda Tirtanadi memastikan pekerjaan perbaikan akan dilakukan secepat mungkin dengan mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan.

[adsense]

Perusahaan juga menyiapkan layanan mobil tangki air bagi pelanggan yang membutuhkan pasokan air bersih selama masa perbaikan.

Lokot menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut.

[adsense]

"Atas nama manajemen Perumda Tirtanadi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami menargetkan proses perbaikan dapat diselesaikan secepat mungkin agar distribusi air bersih ke wilayah terdampak kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," katanya.

Perbaikan pipa utama ini dilakukan sebagai upaya menjaga keandalan sistem distribusi air bersih dan mencegah gangguan yang lebih besar di kemudian hari.

[adsense]

Tirtanadi berharap dukungan dan pengertian masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung hingga layanan kembali beroperasi secara normal.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center 0811 601 5000 atau Cabang Perumda Tirtanadi terdekat.(jns/**)

[adsense]

[adsense]

Bobby mengungkapkan banyak keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik bergilir yang terjadi berulang dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai jadwal maupun lokasi yang terdampak, sehingga kesulitan melakukan persiapan.

"Masyarakat sudah mengeluh, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada listrik. Masalahnya, masyarakat tidak diberi informasi yang jelas mengenai pelaksanaannya sehingga tidak memiliki waktu untuk bersiap, dan kondisi ini terjadi berulang setiap hari," kata Bobby Nasution saat meninjau Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Lorong XII Nomor 6, Medan, Senin (8/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Usai Komentarnya Viral Soal Komunitas Lari di Teladan, Kini Bobby Bela Banban

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan kepada kami di pemerintah daerah, mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN dapat menyampaikan informasi kepada bupati dan wali kota agar mereka bisa membantu menyosialisasikan kepada masyarakat. Jadi jangan seperti ini dan terus beralasan," tegasnya.

[adsense]

Sebagai bentuk tanggung jawab atas gangguan layanan tersebut, Bobby meminta PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak di Sumut. Kompensasi yang dimaksud tidak harus berupa uang tunai, melainkan dapat diberikan dalam bentuk keringanan tagihan listrik atau diskon pembelian token listrik bagi pelanggan prabayar sesuai ketentuan yang berlaku.

"Besaran kompensasi nanti bisa ditentukan oleh PLN. Yang jelas, kami menekankan harus ada kompensasi. Sebagaimana pelanggan yang terlambat membayar tagihan akan dikenakan sanksi, maka ketika layanan terganggu masyarakat juga berhak mendapatkan perhatian. Kita tunggu dua hingga tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya," ujar Bobby.

[adsense]

Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN UID Sumut Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Sumut dan seluruh masyarakat atas gangguan pasokan listrik yang terjadi.

Menurut Mundakhir, PLN saat ini terus mempercepat proses perbaikan terhadap 12 tower SUTET yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem. Ia memastikan seluruh sumber daya telah dikerahkan agar pemulihan sistem kelistrikan dapat berlangsung secepat mungkin.

[adsense]

Terkait usulan pemberian kompensasi, Mundakhir mengatakan pihaknya akan meneruskan permintaan tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, kewenangan penetapan kompensasi bagi pelanggan berada di tingkat pemerintah pusat.

PLN menargetkan perbaikan jaringan dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari mendatang. Dengan rampungnya proses tersebut, pasokan listrik di berbagai wilayah Sumatera Utara diharapkan kembali normal dan aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa gangguan.(jns)

[adsense]

[adsense]

"Tube settler setiap clarifier memiliki 16 sel kesemuanya berjalan normal," kata Azanil Putra Ka.IPA Delitua Perumda Tirtanadi, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Azanil kegunaan clarifier itu sendiri adalah untuk menangkap flok - flok ataupun partikel - partikel lumpur yang melayang.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik Direksi Tirtanadi dan Dewas PD AIJ, Tekankan Perbaikan Layanan Air

Ia mengakui bahwa kondisi tube settler yang ada saat ini diperlukan perawatan ekstra namun masih dapat digunakan serta dilakukan perbaikan secara kontinu, sehingga seluruh kegiatan pengolahan air di IPA Delitua tetap berjalan normal dengan menggunakan bahan - bahan kimia yang standar, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 2 tahun 2003.

[adsense]

IPA Delitua, jelas Azanil, kapasitas terpasang produksi 1400 liter/detik, dengan cakupan layanan Cabang Delitua, Cabang Medan Kota, Cabang HM Yamin, Cabang Medan Denai dan Cabang Tuasan.

"Air ini kan dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak mana mungkin kami dalam pengelolaannya tidak sesuai standar," tegas Azanil.

[adsense]

Sementara Ka. IPA Sibolangit Subhandi ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa pengolahan air di IPA Sibolangit seperti pemancar lau kaban sudah terpasang springkel dengan baik yang kegunaannya untuk menangkap oksigen XN untuk menaikkan PH.

"Springkel itu sudah terpasang dengan baik untuk menangkap oksigen XN sehingga PHnya naik," ujar Subhandi.

[adsense]

Selain itu kata Subhandi pipa yang untuk mengalirkan bahan kimia soda ash dan kaporit akan dilakukan penutup pipa serta dibersihkan pada tiap 3 bulan sekali.

Dikatakan Subhandi di IPA Sibolangit pemeriksaan kualitas air menggunakan turbidity meter pada tiap 1 jam sekali.

[adsense]

"Kualitas air di IPA Sibolangit diperiksa menggunakan turbidity meter setiap 1 jam sekali sehingga sesuai Permenkes No 2 tahun 2003," kata Subhandi.

Subhandi memastikan air yang keluar dari IPA Sibolangit pengolahannya sudah sesuai standar sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam menggunakannya.(jns/**)

[adsense]

[adsense]

Herdensi menilai bahwa lapas dan rumah tahanan (rutan) pada dasarnya merupakan tempat pembinaan bagi para terpidana sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

"Karena itu, lapas seharusnya menjadi lingkungan yang steril dari berbagai potensi tindak pidana baru, termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika," ujar Herdensi, Jumat (5/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Ombudsman Sumut 'Jemput Bola' di Imigrasi Belawan, Temukan Sejumlah Kendala Layanan Publik

Menurut Ombudsman, temuan ganja dalam jumlah besar di dalam lapas menjadi indikasi adanya kegagalan dalam sistem pengawasan dan pengendalian yang dijalankan oleh pihak pengelola lapas.

"Peristiwa yang terjadi di Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan merupakan bukti nyata bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang maupun mobilitas orang di dalam lapas belum berjalan secara optimal. Temuan 6,8 kilogram ganja menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan standar operasional prosedur yang seharusnya dilaksanakan secara ketat," jelas Herdensi.

[adsense]

Lebih lanjut, Herdensi menegaskan bahwa setiap orang maupun barang yang masuk dan keluar dari lingkungan lapas semestinya melalui proses pemeriksaan yang ketat dan berlapis. Prosedur tersebut merupakan bagian penting dari upaya pencegahan masuknya barang-barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Ia menuturkan, keberadaan narkotika dalam jumlah besar di dalam lapas tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga menjadi indikator buruknya tata kelola pemasyarakatan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat fungsi pembinaan yang menjadi tujuan utama keberadaan lapas.

[adsense]

Atas temuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumatera Utara untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan terbuka terhadap Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan beserta seluruh jajarannya.

[adsense]

Selain itu, Ombudsman juga mendesak agar tindakan tegas diberikan kepada setiap oknum yang terbukti terlibat dalam masuknya narkotika ke dalam lapas, baik dari kalangan narapidana maupun petugas.

"Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan dalam sistem pengawasan. Jika ditemukan adanya keterlibatan oknum, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Herdensi.

[adsense]

Baca Juga:

• Ombudsman Apresiasi Kebijakan Gubernur Sumut Gratiskan Pendidikan di Nias dan Daerah Terdampak Bencana

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman meminta dilakukan perbaikan terhadap standar operasional prosedur pemeriksaan mobilitas orang dan barang di lingkungan lapas.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Temuan ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh lembaga pemasyarakatan agar meningkatkan pengawasan demi menjaga integritas sistem pembinaan narapidana.(jns/**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menurut Rico, sejak PSSI melakukan kunjungan ke Kota Medan pada Februari hingga Mei 2026, pembahasan yang dilakukan hanya terkait pembenahan Stadion Teladan dan sejumlah fasilitas pendukung pertandingan.

"Baik soal itu, saya sampaikan mulai Februari sampai Maret PSSI datang ke Kota Medan hingga bulan Mei tidak pernah ada komitmen apa pun selain membenahi Stadion Teladan. Itu tanggungjawabnya," katanya menjawab wartawan usai menghadiri acara di Gedung PKK Kota Medan, Rabu (3/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Jawab Kekhawatiran Publik, Rico Waas Pastikan Jalur Evakuasi Stadion Teladan Siap

Ia menegaskan, permintaan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi karena penggunaan anggaran pemerintah daerah harus melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

[adsense]

"Hingga 24 Mei keluar surat PSSI untuk dukungan dari Pemko Medan untuk akomodasi. Dan perlu dipahami, secara aturan tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Rico mengatakan, Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meminta arahan terkait surat permintaan tersebut.

[adsense]

"Maka dari itu surat kami tembusan ke Kemendagri untuk menemukan arahan, masukan bagaimana bisa dilaksanakan. Dan perlu publik paham bahwa setiap uang anggaran yang keluar dari pemerintah kota melalui rancangan APBD," katanya.

Ia menegaskan tidak ingin penggunaan anggaran daerah menyalahi aturan karena seluruh dana yang digunakan merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

[adsense]

"Surat masuk 24 Mei, satu minggu sebelum AFF. APBD ini kan uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan, harus akuntabel, transparan. Saya tidak mau kalau jadi disalahgunakan," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman sebelumnya menegaskan keterlibatan Pemko Medan dalam persiapan AFF U-19 hanya sebatas penyediaan dan pembenahan fasilitas stadion serta lapangan latihan.

[adsense]

"Sejak awal tidak pernah ada komitmen dari Pemko Medan untuk menanggung biaya akomodasi hotel maupun penginapan peserta AFF. Tidak pernah dibahas. Yang diminta kepada kami hanya pembenahan lapangan dan stadion," kata Wiriya, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam pertemuan dengan PSSI pada Maret 2026, Pemko Medan diminta menyiapkan Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Lapangan Taman Cadika sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan turnamen.

[adsense]

Setelah dilakukan inspeksi oleh PSSI, sejumlah fasilitas tersebut diminta untuk dibenahi agar memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan internasional.

Menurut Wiriya, Stadion Kebun Bunga dan Lapangan Taman Cadika dipersiapkan sebagai lokasi latihan peserta, sementara Stadion Teladan direncanakan menjadi venue pertandingan meski masih dalam tahap renovasi.

[adsense]

"Kontrak pekerjaan Stadion Teladan baru selesai September 2026. Dari awal PSSI sudah mengetahui stadion ini masih dalam tahap pengerjaan melalui proyek APBN dan APBD," ujarnya.

Meski demikian, Pemko Medan tetap melakukan berbagai pembenahan yang diperlukan, termasuk perbaikan kamar mandi, ruang ganti pemain, ruang ofisial, hingga pelaksanaan gotong royong di kawasan stadion.

[adsense]

Terkait pembiayaan akomodasi, Wiriya menegaskan tidak ada dasar regulasi yang memungkinkan penggunaan anggaran daerah untuk membayar hotel peserta turnamen internasional tersebut.

"Tiba-tiba datang surat meminta pembiayaan. Kami melihat tidak ada ketentuan atau aturan yang dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Anggaran juga tidak tersedia untuk itu, sehingga tidak bisa dipenuhi," katanya.

[adsense]

Wiriya menyebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga terkait.

"Dalam hal ini penyelenggaranya jelas PSSI. Bahkan ada surat dari Sekretaris Jenderal Kemenpora kepada PSSI tertanggal 29 April 2026 terkait penyelenggaraan AFF," ujarnya.

[adsense]

Karena itu, Pemko Medan menilai tidak tepat jika biaya akomodasi peserta dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Jangan kemudian tiba-tiba meminta menggunakan dana BTT. Tidak bisa seperti itu. Pemda hanya membantu penyediaan fasilitas stadion dan lapangan," tegasnya.

[adsense]

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Pemko Medan telah mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada 26 Mei 2026 guna meminta pendapat terkait permintaan dukungan pembiayaan yang disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga.(jns)

[adsense]

Kepastian tersebut disampaikan Rico usai meninjau langsung Stadion Teladan saat pertandingan Malaysia melawan Singapura berlangsung, Selasa (2/6/2026) malam. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh fasilitas stadion yang mulai digunakan untuk pertandingan resmi internasional pada hari itu.

"Jalur evakuasi sudah ada, berada di sisi barat selatan dan barat utara stadion. Itu merupakan sebuah keharusan," tegas Rico menjawab wartawan usai tinjauan.

[adsense]

Baca Juga:

• Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Wali Kota Medan Tekankan Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelayanan Publik

"Alhamdulillah pertandingan berjalan dengan baik. Tadi hujan cukup deras, tetapi lapangan tidak tergenang. Sound system dan lighting juga berfungsi dengan baik. Secara umum fasilitas stadion dalam kondisi bagus," ujarnya didampingi Kadis Perkimcikataru Jhon Ester Lase, Kadispora T. Chairuniza, dan Kadis Kominfo Arrahman Pane.

[adsense]

Rico mengatakan, kesiapan Stadion Teladan tidak hanya diukur dari kelayakan fasilitas pertandingan, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penonton maupun peserta turnamen.

Menurutnya, aspek keselamatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan event olahraga berskala internasional.

[adsense]

Dalam kunjungan itu pun terungkap bahwa sejumlah wartawan asing yang meliput AFF U-19 memberikan apresiasi terhadap kualitas Stadion Teladan, khususnya kondisi rumput lapangan yang tetap terjaga meski diguyur hujan.

"Beberapa jurnalis dari luar negeri menyampaikan bahwa kualitas rumput stadion ini sangat baik. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kota Medan," katanya.

[adsense]

Karenanya Rico berharap Stadion Teladan dapat terus dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan olahraga dan menjadi simbol kebangkitan sepak bola di Kota Medan.

"Stadion Teladan adalah kebanggaan masyarakat Kota Medan. Ke depan harus kita jaga dan rawat bersama agar terus menjadi aset kebanggaan warga sekaligus menghadirkan semangat baru bagi dunia olahraga," ujarnya.

[adsense]

Sorotan terhadap aspek keselamatan Stadion Teladan sebelumnya disampaikan Ketua Komisi III Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Sumatera Utara, Yusuf. Ia meminta pemerintah dan panitia penyelenggara terbuka kepada publik mengenai skema pengamanan, jalur evakuasi, prosedur tanggap darurat, serta standar keselamatan yang diterapkan selama AFF U-19 berlangsung pada 1–13 Juni 2026.

Meski mengapresiasi langkah Pemko Medan dan Pemprov Sumut yang melakukan peninjauan langsung ke stadion, Yusuf menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan ribuan orang.

[adsense]

"Saya mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar jangan sampai Kota Medan menjadi Kanjuruhan kedua. Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya," ujarnya.

Dengan adanya kepastian mengenai jalur evakuasi dan kesiapan fasilitas keselamatan di Stadion Teladan, penyelenggaraan AFF U-19 diharapkan tidak hanya sukses dari sisi pertandingan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman bagi seluruh penonton yang hadir.

[adsense]

[adsense]

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman, mengatakan pembahasan yang melibatkan Pemko Medan sejak awal hanya terkait penyediaan dan pembenahan fasilitas lapangan serta stadion yang akan digunakan selama pelaksanaan kejuaraan.

"Sejak awal tidak pernah ada komitmen dari Pemko Medan untuk menanggung biaya akomodasi hotel maupun penginapan lainnya bagi peserta AFF. Tidak pernah dibahas. Yang diminta kepada kami hanya pembenahan lapangan dan stadion," ujar Wiriya kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Pembunuhan Berencana Berhasil Diungkap, Kasat Reskrim Polres Tapsel dan Tim Diguyur Penghargaan

Wiriya mengatakan, Lapangan Kebun Bunga dan Taman Cadika hanya dipersiapkan sebagai lokasi latihan peserta AFF U-19. Sementara Stadion Teladan direncanakan menjadi venue pertandingan meski hingga kini masih dalam proses renovasi.

[adsense]

"Kontrak pekerjaan Stadion Teladan baru selesai September 2026. Dari awal PSSI sudah mengetahui stadion ini masih dalam tahap pengerjaan melalui proyek APBN dan APBD. Namun Pemko tetap berupaya maksimal mendukung pelaksanaan AFF dengan membenahi fasilitas yang diperlukan seperti kamar mandi, ruang ganti pemain dan ruang ofisial," katanya.

Bahkan, lanjut Wiriya, Pemko Medan turut menggelar gotong royong di area stadion meski secara teknis tanggung jawab proyek masih berada di tangan kontraktor karena pekerjaan belum diserahterimakan.

[adsense]

Ia mengungkapkan, surat permintaan dukungan pembiayaan dari PSSI baru diterima Pemko Medan pada 24 Mei 2026 atau sekitar sepekan lalu. Pemko pun menilai permintaan tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang memungkinkan penggunaan anggaran daerah.

"Tiba-tiba datang surat meminta pembiayaan. Kami melihat tidak ada ketentuan atau aturan yang dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Anggaran juga tidak tersedia untuk itu, sehingga tidak bisa dipenuhi," tegasnya.

[adsense]

PSSI Disebut Bertanggung Jawab

Wiriya menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga bersangkutan.

[adsense]

"Dalam hal ini penyelenggaranya jelas PSSI. Bahkan ada surat dari Sekretaris Jenderal Kemenpora kepada PSSI tertanggal 29 April 2026 terkait penyelenggaraan AFF. Jadi penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah merupakan kewenangan dan tanggung jawab PSSI bersama federasi sepak bola terkait," ujarnya.

Karena itu, Pemko Medan menilai tidak tepat apabila biaya akomodasi peserta dibebankan kepada pemerintah daerah melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Bahwa penggunaan dana BTT sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan akomodasi peserta AFF U-19.

[adsense]

"Jangan kemudian tiba-tiba meminta menggunakan dana BTT. Tidak bisa seperti itu. Pemda hanya membantu penyediaan fasilitas stadion dan lapangan," tegasnya.

Usaha memperjelas persoalan tersebut, Pemko Medan telah mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 26 Mei 2026 guna meminta pendapat dan penjelasan terkait permintaan dukungan pembiayaan yang disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

[adsense]

"Kami tahu secara aturan tidak boleh membiayai itu. Selain itu, dari awal memang tidak pernah ada pembicaraan atau komitmen terkait pembiayaan akomodasi. Yang diminta hanya dukungan fasilitas stadion dan lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, persoalan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship 2026 mencuat setelah sejumlah tim peserta dikabarkan mengalami kendala pembayaran hotel.

[adsense]

Salah seorang panitia pelaksana ASEAN Boys Championship, Muhammad Fauzi, mengaku kecewa karena Pemko Medan dinilai tidak memenuhi komitmen terkait pembiayaan akomodasi peserta.

"Kami kecewa karena Pemko Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta AFF ini. Kasihan para pemain muda yang datang untuk bertanding justru harus dipusingkan dengan persoalan hotel," ujar Fauzi.

[adsense]

Ia menyebut Timor Leste telah meninggalkan Grand Mercure Medan akibat persoalan pembayaran hotel. Sementara tim Filipina juga disebut terancam mengalami kondisi serupa.

Menurut Fauzi, sebelumnya terdapat komitmen bahwa biaya akomodasi peserta akan ditanggung. Karena itu, kondisi yang terjadi saat ini dinilai berpotensi mencoreng nama Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan internasional.

[adsense]

"Event ini membawa nama Indonesia di level internasional. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, tentu akan berdampak pada citra penyelenggaraan turnamen," ujarnya.(jns/**)

[adsense]

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Bobby menegaskan perlunya langkah terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

[adsense]

Baca Juga:

• Narkoba Meresahkan, Rakyat Turun ke Jalan Desak Polisi Bertindak Tegas

Menurut Bobby, ancaman narkoba tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi muda. Ia menilai narkoba kini semakin mudah diakses masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau dan mulai menyasar kelompok usia yang lebih muda.

[adsense]

Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumut berencana memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat, terutama di wilayah yang tergolong rawan peredaran narkoba. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkotika akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus untuk menjalankan program penanganan secara masif dan berkelanjutan.

[adsense]

Terkait kebutuhan anggaran yang dihadapi BNNP Sumut, Bobby menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kemampuan dan mekanisme yang berlaku.

"Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba," tegasnya.

[adsense]

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 10 persen dari total penduduk Sumut yang berjumlah sekitar 15 juta jiwa tercatat sebagai pengguna narkoba.

"Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa," kata Tatar.

[adsense]

Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya kondisi geografis wilayah yang menjadi jalur strategis masuknya narkotika dari berbagai daerah maupun jaringan internasional. Selain itu, beberapa wilayah di bagian selatan Sumut juga dinilai rawan menjadi pintu masuk penyelundupan.

Menurut Tatar, sepanjang 2025 mayoritas penyalahguna narkoba berasal dari kelompok usia produktif, yakni 15 hingga 45 tahun. Namun, dalam perkembangannya, tren penyalahgunaan mulai menjangkau anak-anak usia sekolah, sehingga memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.

[adsense]

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap memprioritaskan pengawasan dan penindakan di pintu-pintu masuk utama serta kawasan pedesaan yang mulai terpapar peredaran narkoba. Upaya tersebut, lanjut Tatar, telah menunjukkan hasil awal berupa penurunan angka peredaran di sejumlah wilayah.

"Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa," ujarnya.(jns)

[adsense]

[adsense]

Anggota Timwas Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan bahwa pelaksanaan haji tahun ini menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam pengelolaan transportasi dan mobilisasi jemaah pada fase puncak ibadah haji. Menurutnya, kelancaran pergerakan jemaah dari hotel menuju Arafah hingga Mina menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini.

"Kami mengapresiasi kinerja penyelenggaraan haji tahun ini yang relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara umum pelaksanaan berjalan tertib, meskipun tentu tetap ada beberapa aspek yang ke depan wajib disempurnakan," ujar Jazilul saat berada di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (30/5/2026).

[adsense]

Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu menilai keberhasilan dalam mengatur arus pergerakan jemaah mampu menekan potensi keterlambatan dan kepadatan yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sistem transportasi dan mobilisasi yang lebih tertata dinilai memberikan dampak positif terhadap kelancaran rangkaian ibadah para jemaah.

Meski demikian, DPR menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia bersama penyedia layanan haji di Arab Saudi. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah fasilitas akomodasi, termasuk kapasitas tenda yang digunakan jemaah selama menjalani prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

[adsense]

Menurut Jazilul, evaluasi terhadap fasilitas dasar menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, kesehatan, dan konsentrasi jemaah saat menjalankan ibadah. Ia menegaskan bahwa kualitas layanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran transportasi, tetapi juga dari ketersediaan fasilitas yang memadai.

"Masih ada sejumlah fasilitas akomodasi dan kapasitas tenda yang perlu dievaluasi. Tujuannya agar ke depan jemaah Indonesia benar-benar bisa seratus persen fokus beribadah tanpa terganggu masalah fasilitas dasar," tegasnya.

[adsense]

[adsense]

Lebih lanjut, ia menilai peningkatan mutu layanan haji harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Standar kenyamanan tempat tinggal sementara, kecukupan ruang bagi jemaah, hingga berbagai layanan pendukung lainnya perlu masuk dalam agenda perbaikan jangka panjang.

Gus Jazil menekankan bahwa evaluasi pascapenyelenggaraan haji harus dilakukan secara komprehensif agar capaian positif yang diraih pada musim haji 2026 dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

[adsense]

"Perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan sampai capaian yang baik hari ini membuat kita berhenti melakukan pembenahan," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak semata-mata diukur dari kelancaran mobilisasi jemaah, melainkan juga dari kemampuan penyelenggara menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

"Tidak 100 persen salah komunitas lari. Kalau boleh antusiasme olahraga, komunitas lari atau sepakbola jangan jadi permusuhan. Jangan perang lagi di media sosial, karena tidak 100 persen salah komunitas lari. Karena memang ada undangan dari panitia lokal," kata Bobby tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud panitia lokal usai meninjau Teladan bersama Wali Kota Medan Rico Waas dan Tim PSSI, Sabtu (30/5/2026).

Kata Bobby, niat para komunitas lari hanya sekedar mengupdate kondisi Stadion Taladan. Dan sesuai namanya, para anggota lari hanya lari-lari kecil di atas rumput Stadion Teladan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution : Lapangan Stadion Teladan Siap, Tapi Keputusan Penonton Ada Di PSSI Dan FIFA

Sikap Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution ini plin plan karena berubah dari awal yang terkesan tendensius. Awalnya Bobby turut merespons viralnya video sebuah komunitas lari yang menggunakan area Stadion Teladan Medan sebelum stadion tersebut resmi dibuka untuk umum.

[adsense]

Melalui kolom komentar di media sosial, Bobby Nasution menuliskan respons singkat yang langsung menjadi perhatian warganet.

"Wow, ampun sekali lihatnya ?," tulis Bobby Nasution di salah satu unggahan terkait polemik tersebut.

[adsense]

Komentar itu kemudian ramai mendapat respons dari masyarakat, khususnya warga Medan dan Sumatera Utara. Banyak warganet mengaku sependapat dengan reaksi Gubernur Sumut terkait penggunaan area stadion yang saat ini masih dalam tahap persiapan.

Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan komunitas lari membuat konten di atas rumput Stadion Teladan. Dalam unggahan tersebut, komunitas itu mengaku merasa terhormat karena menjadi pihak pertama yang diundang merasakan atmosfer stadion sebelum turnamen AFF U-19 2026 dimulai.

[adsense]

Namun tak lama setelah menjadi sorotan publik, unggahan video tersebut diketahui telah dihapus dari media sosial.

Polemik itu semakin ramai diperbincangkan karena sebelumnya Wali Kota Medan Rico Waas bersama jajaran OPD Kota Medan baru saja melakukan gotong royong membersihkan dan merapikan Stadion Teladan demi persiapan ajang internasional tersebut.

[adsense]

Sejumlah warga menilai rumput stadion yang sedang dalam masa perawatan seharusnya dijaga agar tetap dalam kondisi optimal untuk mendukung pelaksanaan AFF U-19 mendatang.

Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahana Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, John Ester Lase menyebut izin akses terhadap penggunaan Stadion Teladan dalam video viral tersebut merupakan dari PSSI.

[adsense]

"Terkait kegiatan lari yang viral di medsos, merupakan seizin Panitia/PSSI dalam rangka menyongsong pelaksanaan pertandingan AFF U-19," ujar John saat dihubungi, Jumat (29/5/2026).

Bahkan Wali Kota Medan Rico Waas tak tinggal diam.

[adsense]

Rico menegaskan akan menginvestigasi siapa di balik Banban Runing Club hingga bisa mengakses masuk Stadion Teladan.(jns)

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menyiapkan lapangan utama dan seluruh fasilitas inti pertandingan. Namun, keputusan final mengenai kelayakan stadion berada sepenuhnya di tangan otoritas sepak bola PSSI dan FIFA.

"Kami dari Pemerintah Daerah ditugaskan dan diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan lapangan dan fasilitas pertandingan. Poin utamanya adalah lapangannya. Tapi yang menilai kan bukan kami sendiri, melainkan PSSI dan FIFA," ujar Bobby Nasution usai meninjau Stadion Teladan Medan bersama Wali Kota Medan Rico Waas, Sabtu (30/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Salat Idul Adha di Binjai, Pemprov Sumut Salurkan 167 Hewan Kurban

Namun, hingga saat ini tempat latihan tersebut belum bisa digunakan secara optimal oleh negara peserta. Salah satu kendalanya adalah adanya kegiatan kompetisi internal yang masih dilakukan. Kondisi ini dinilai krusial karena mengganggu privasi tim nasional negara luar yang membutuhkan sterilisasi area saat latihan taktik.

[adsense]

"Tempat latihan ini kan krusial, tidak boleh dilihat (sembarangan). Nanti negara-negara lain latihan tekniknya kecuri. Karena fasilitas pendukung seperti tempat penonton, akses tribun, kamar mandi, dan segala macam belum mendukung 100 persen, PSSI mengambil langkah ini untuk menjaga nama baik kita juga," tambah Bobby.

Meski fasilitas penunjang bagi penonton belum sepenuhnya siap, Bobby memastikan bahwa aspek teknis di dalam lapangan utama sudah berada dalam kondisi prima dan siap pakai.

[adsense]

"Kalau dijadikan tempat pertandingan, karena melihat akses tribun tadi, tetap bisa dilakukan karena lapangannya oke, sound system-nya oke, lighting oke, dan layarnya hidup semua. Bisa dilakukan, tapi kemungkinan tanpa penonton," jelasnya.

Menyikapi situasi ini, Pemda Sumut menyatakan akan menghormati dan mendukung penuh segala keputusan yang diterbitkan oleh PSSI demi kenyamanan tim-tim tamu dari negara tetangga.

[adsense]

"Hari ini keputusannya dari PSSI. Tentu kami tetap support apa pun keputusan dari PSSI karena ini bukan untuk gaya-gayaan, melainkan untuk menjaga tamunya dari negara-negara tetangga," pungkas Bobby.

Di tempat yang sama juga di sampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Ia menyebutkan Pemko Medan telah berupaya maksimal agar pelaksanaan turnamen AFF di stadion kebanggaan masyarakat Kota Medan tersebut dapat berjalan dengan sukses.

[adsense]

"Kita sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan Stadion Teladan untuk AFF, namun keputusan akhir tetap kepada PSSI. Tapi kalau penyelenggaraan AFF tetap akan berlangsung sesuai agenda yang telah ditetapkan," ujarnya.

Pemko Medan, kata Rico, sejak awal telah melakukan berbagai persiapan guna mendukung pelaksanaan turnamen internasional tersebut. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari percepatan pembangunan hingga koordinasi dengan pihak terkait agar stadion memenuhi standar yang dipersyaratkan.

[adsense]

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang membuat pertandingan belum memungkinkan untuk dihadiri langsung oleh suporter maupun masyarakat umum.

Karena itu, tambah Rico, penyelenggara memutuskan pertandingan AFF di Stadion Teladan digelar tanpa penonton demi menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kompetisi.

[adsense]

"Kami sudah berusaha agar pelaksanaan AFF di Stadion Teladan dapat berjalan sukses. Namun, ada beberapa kendala yang membuat pelaksanaannya harus dilakukan tanpa penonton," katanya.

Selain membahas kesiapan penyelenggaraan AFF, Rico juga menyinggung perkembangan pendanaan pembangunan Stadion Teladan.

[adsense]

Ia menyebutkan bahwa dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, proses dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kini masih belum tuntas. Kondisi tersebut turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan dan fasilitas pendukung stadion.

[adsense]

Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, Pemko Medan tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar Stadion Teladan dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi standar penyelenggaraan event olahraga berskala nasional maupun internasional.

Pemko Medan berharap pelaksanaan AFF di Stadion Teladan tetap dapat berlangsung lancar, aman, dan sukses meskipun tanpa kehadiran penonton di tribun.

[adsense]

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib serta memberikan citra positif bagi Kota Medan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan ajang sepak bola internasional tersebut.

[adsense]

Pernyataan itu disampaikan Andreas usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026). Rapat membahas kebijakan menghadapi dampak perkembangan AI terhadap hak cipta dan optimalisasi penegakan hukum kekayaan intelektual dalam ekosistem digital.

Menurut Andreas, perkembangan AI yang berlangsung sangat cepat telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia. Karena itu, DPR bersama pemerintah berupaya mengantisipasi potensi kekosongan regulasi agar pemanfaatan teknologi tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.

[adsense]

Baca Juga:

• DPR Soroti Modus Baru TPPO, Maruli Siahaan Desak Pengawasan Ketat di Pintu Internasional

Ia menjelaskan bahwa AI kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut digunakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, industri kreatif, media digital, kesehatan, hingga pelayanan publik.

[adsense]

Menurutnya, tanpa regulasi yang memadai, pemanfaatan AI berpotensi menimbulkan penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya generasi muda.

"Kalau kita tidak mengatur ini di dalam kehidupan, akan terjadi chaos dalam kemanfaatannya dan penyalahgunaannya yang bisa berbahaya untuk perkembangan generasi muda kita," tegasnya.

[adsense]

Perkembangan AI generatif dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi perhatian banyak negara. Teknologi ini mampu menghasilkan berbagai bentuk karya, seperti teks, gambar, video, musik, hingga kode program secara otomatis hanya melalui instruksi sederhana. Kemampuan tersebut memunculkan perdebatan mengenai hak cipta, keamanan data, etika digital, dan perlindungan pekerja kreatif.

Sejumlah negara telah mengambil langkah regulatif untuk mengantisipasi perkembangan tersebut. Uni Eropa, misalnya, telah mengesahkan AI Act, yang saat ini menjadi salah satu regulasi AI paling komprehensif di dunia. Sementara itu, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang masih terus membahas batasan penggunaan data serta tanggung jawab hukum dalam pemanfaatan AI generatif.

[adsense]

Andreas menilai Indonesia perlu mempelajari pengalaman negara-negara tersebut agar regulasi yang disusun tidak bersifat parsial maupun tertinggal dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, ia meminta DJKI segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk melakukan kajian mendalam.

"Tadi saya minta supaya Dirjen Kekayaan Intelektual secepatnya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk kemudian melakukan studi komparasi dengan negara-negara yang sudah mempunyai regulasi yang matang," katanya.

[adsense]

Lebih lanjut, Andreas menekankan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan karya, bukan sebagai subjek hukum. Menurutnya, manusia tetap menjadi pihak yang memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut.

"AI itu tools, alat, bukan subyek. Subyek tetap manusia sehingga cipta itu tetap ada di manusia. AI ini alat untuk membantu manusia mencipta," jelasnya.

[adsense]

Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh menggeser peran manusia dalam proses kreatif maupun pengambilan keputusan. Karena itu, Komisi XIII DPR RI mendorong lahirnya regulasi AI yang mampu melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual, sekaligus memastikan pemanfaatannya tetap berlandaskan etika, kepentingan nasional, dan kepentingan masyarakat luas.

[adsense]

Gubernur Bobby Nasution hadir bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap. Ketiganya menempati saf pertama bersama Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, dan Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F Simanjuntak.

Sementara itu, di saf perempuan tampak hadir Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumut Evi Novida, Ketua TP PKK Kota Binjai Nurhayati, serta Staf Ahli I Ketua TP PKK Kota Binjai Yolanda Febriana yang turut berbaur bersama masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Akses Sulit Jadi Sorotan, Bobby Nasution Percepat Program Puskesmas Rawat Inap di Daerah Terpencil

Usai pelaksanaan salat, Bobby Nasution mengatakan Iduladha menjadi momen penting untuk memperkuat semangat berbagi kepada masyarakat melalui penyaluran hewan kurban di seluruh wilayah Sumatera Utara.

[adsense]

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 167 hewan kurban ke seluruh kabupaten/kota di Sumut. Hari ini hewan kurban juga kita salurkan di Kota Binjai," ujar Bobby Nasution.

Selain penyaluran hewan kurban dari Pemprov Sumut, Bobby juga menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Sumatera Utara.

[adsense]

"Dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ada bantuan 33 ekor lembu untuk kabupaten/kota dan satu ekor untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi total bantuan hewan kurban dari Presiden sebanyak 34 ekor untuk Sumut," katanya.

Setelah pelaksanaan Salat Iduladha, Bobby Nasution bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut menghadiri silaturahmi dan jamuan bersama Pemerintah Kota Binjai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Binjai, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

[adsense]

Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB, Bobby bersama rombongan kembali ke Lapangan Merdeka Kota Binjai untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban yang berasal dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumut, Wakil Gubernur Sumut, dan Pj Sekdaprov Sumut.

Dalam khutbahnya, Prof HM Jamil menyampaikan bahwa Hari Raya Iduladha merupakan refleksi keteladanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dan Siti Hajar dalam menjalankan ketaatan dan pengorbanan kepada Allah SWT.

[adsense]

"Hari Raya Iduladha merupakan rekonstruksi sejarah kehidupan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dan Siti Hajar sebagai figur keluarga penuh keteladanan, ketaatan, dan pengorbanan," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Iduladha sebagai sarana introspeksi diri untuk memperbaiki kualitas kehidupan, baik dalam hubungan sosial maupun spiritual.

[adsense]

"Jadilah orang terbaik di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT," pesan Jamil.

[adsense]

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Komitmen Pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (26/5/2026).

Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan, terwujudnya Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan tidak akan tercapai apabila perempuan dan anak masih mengalami ketertinggalan serta kekerasan.

[adsense]

Baca Juga:

• Idul Adha 1447 H, Pemprov Sumut Terima Sapi Kurban Presiden Berbobot 1,3 Ton

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.975 perempuan dan anak di Sumut menjadi korban kekerasan. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.822 korban.

[adsense]

Dari total korban pada tahun 2025, sebanyak 68,8% merupakan anak-anak, dengan rincian 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa.

"Laporan ini hanya sebagian kecil dari kekerasan yang terjadi di masyarakat," katanya.

[adsense]

Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Sumut terus memperkuat berbagai kebijakan strategis, di antaranya penguatan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta kerja sama lintas sektoral hingga tingkat desa dan kelurahan.

Untuk mewujudkan RBI, Sulaiman mengajak seluruh pihak menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi.

[adsense]

"Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar memenuhi target indikator kerja, tetapi tentang menyelamatkan peradaban Sumatera Utara," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Roro Endah Sri Rejeki, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas dukungannya dalam penguatan program Ruang Bersama Indonesia.

[adsense]

Menurutnya, RBI diharapkan menjadi ruang aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang jumlahnya mencapai sekitar 60% dari total penduduk Indonesia.

Ia mengatakan, program tersebut juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan perempuan dan anak sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul.

[adsense]

"Kualitas hidup perempuan perlu terus ditingkatkan. Hak-hak perempuan dan anak harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," ujarnya.

Roro juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, serta perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan.

[adsense]

Karena itu, RBI tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan, tetapi juga upaya pencegahan sejak dini melalui edukasi, penguatan norma sosial, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Kita ingin membangun ruang bersama yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan bagi perempuan dan anak," ucapnya

[adsense]

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Webinar Sesi VIII Tahun 2026 bertema "Smart ASN: Kerja Cerdas dengan AI" yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut secara virtual melalui Zoom, di Ruang Rapat Sekda Sumut, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (26/5/2026).

Dalam sambutannya, Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sumut yang secara konsisten menghadirkan ruang belajar dan peningkatan kompetensi bagi ASN di tengah pesatnya transformasi digital birokrasi.

[adsense]

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut Ingatkan ASN Jauhi Judi Online dan Pinjaman Ilegal

"Dalam konteks birokrasi modern, AI dapat membantu ASN meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mulai dari penyusunan dokumen, pengolahan informasi, analisis awal data, penyusunan bahan paparan, hingga mendukung pelayanan publik yang cepat dan responsif," ujarnya.

[adsense]

Namun demikian, menurutnya, pemanfaatan AI juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu dipahami bersama, seperti potensi kebocoran data, kesalahan informasi, bias hasil analisis, pelanggaran hak cipta, hingga pengambilan keputusan yang tidak akuntabel.

Karena itu, ASN dituntut memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, integritas, serta tanggung jawab moral dan administratif dalam setiap penggunaan teknologi.

[adsense]

Sulaiman menegaskan, pemanfaatan AI oleh ASN harus tetap sejalan dengan nilai ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar menggunakan AI secara bijak, menjaga keamanan dan kerahasiaan data pemerintahan, melakukan validasi informasi, serta menjunjung tinggi etika dalam pemanfaatan teknologi digital.

[adsense]

Sekda berharap melalui webinar tersebut ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin cerdas, adaptif, inovatif, dan siap menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan profesionalisme serta integritas sebagai pelayan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPSDM Sumut Agustinus menyampaikan bahwa Webinar Sesi VIII Tahun 2026 bertema "Smart ASN: Kerja Cerdas dengan AI" bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ASN terhadap isu-isu strategis ke-ASN-an serta inovasi dalam birokrasi pemerintahan.

[adsense]

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana meningkatkan pemahaman ASN mengenai pemanfaatan AI agar mampu mendukung terciptanya ASN yang inovatif, adaptif, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.