[adsense]

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.

"Pada hari ini kita ingin mendengar isi-isi dan poin-poin apa yang akan disampaikan oleh calon Kapolri," ujar Habiburokhman saat membuka rapat.

[adsense]

Baca Juga:

• Perubahan APBD Tapsel 2026 Dibahas, NasDem Beri Catatan, PAN Tetap Ikuti Tahapan

Menurutnya, kritik dari masyarakat harus diterima secara terbuka sebagai bahan evaluasi. Ia menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

[adsense]

"Polri harus terbuka terhadap kritik berbasis fakta, karena dari situlah kita mengetahui apa yang harus diperbaiki," ujar Suyudi.

Salah satu isu yang disoroti adalah fenomena "no viral, no justice" atau laporan baru ditangani setelah menjadi viral. Suyudi menegaskan, ke depan setiap laporan masyarakat harus diproses berdasarkan hukum tanpa menunggu perhatian publik.

[adsense]

"Penanganan laporan harus berubah, dari menunggu viral menjadi sistem yang memverifikasi, menangani, dan memberikan informasi perkembangan kepada pelapor," tegasnya.

Dalam arah transformasinya, Suyudi menawarkan enam program prioritas, yakni penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan sistem rekrutmen, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan internal, serta akuntabilitas anggaran.

[adsense]

Pada aspek sumber daya manusia, ia menekankan pentingnya meritokrasi dan integritas sebagai dasar pengembangan karier. Ia juga menegaskan tidak boleh ada praktik titipan, transaksi, maupun sponsorship dalam tubuh Polri.

Di bidang penegakan hukum, Suyudi ingin mengubah paradigma keberhasilan dari kuantitas perkara menjadi kualitas penanganan yang adil, berbasis bukti, dan memberikan kepastian hukum. Sejumlah tindak pidana yang menjadi prioritas antara lain narkotika, premanisme, pemerasan, kejahatan jalanan, judi daring, penipuan digital, tindak pidana perdagangan orang, kejahatan siber, korupsi, penyelundupan, pencucian uang, serta kejahatan terorganisasi.

[adsense]

Ia juga memaparkan program kerja 100 hari pertama yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap awal selama 30 hari difokuskan pada pemetaan kondisi dan penyusunan dasar kebijakan, dilanjutkan tahap uji perbaikan pada hari ke-31 hingga ke-60, serta tahap evaluasi dan penyempurnaan pada hari ke-61 hingga ke-100.

Menutup paparannya, Suyudi menegaskan komitmennya untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan melalui pengawasan DPR dan partisipasi publik.

[adsense]

"Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, tetapi puncak tanggung jawab," tegasnya.

[adsense]

Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan BTN Housingpreneur menjadi ruang bagi generasi muda dan pelaku usaha untuk mengembangkan solusi perumahan dari sudut pandang yang lebih luas.

"Kami datang bukan untuk mengatakan bahwa BTN telah memiliki seluruh solusi, tetapi justru ingin bertanya kepada generasi muda: solusi apa yang kalian punya? BTN Housingpreneur tidak hanya mencari entrepreneur yang sudah memiliki usaha, tetapi juga calon entrepreneur dan inovator yang mungkin hari ini baru mempunyai ide atau konsep," ujar Rully.

[adsense]

Baca Juga:

• Dari Secangkir Kopi ke Peluang Bisnis, BTN Perkuat Ekosistem Kopi Agar Naik Kelas

Menurut Rully, perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah, tetapi juga mencakup desain, arsitektur, konstruksi, material, teknologi, keberlanjutan, pembiayaan, hingga berbagai layanan di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan transformasi BTN menuju Beyond Mortgage dan peran perseroan dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional.

"Tantangannya bukan sekadar membangun lebih banyak rumah, tetapi menghadirkan hunian yang lebih terjangkau, berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, peserta perlu memulai bukan hanya dari pertanyaan 'saya ingin membuat apa', melainkan 'masalah apa yang ingin saya selesaikan'," kata Rully.

[adsense]

Mengusung tema "Elevate Beyond Your Limit", BTN Housingpreneur Batch 3 berfokus pada tiga pilar, yaitu Sustainability, Technology, dan Access. Peserta dibagi dalam dua kelompok utama, yakni Business Ideation bagi mahasiswa dan masyarakat umum serta Established Business bagi pengusaha dan pengembang.

Kelompok Business Ideation mencakup kategori Rumah Nusantara, Housing Design, dan Housing Innovation. Sementara itu, Established Business meliputi Rumah Nusantara, Housing Ecosystem, Housing Tech, Housing Design, Affordable Housing, dan Commercial Housing.

[adsense]

[adsense]

Rully menegaskan BTN Housingpreneur tidak berhenti pada penentuan pemenang. Peserta terpilih akan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan model bisnis dan kemampuan presentasi, sebelum dipertemukan dengan unit bisnis BTN, pengembang, nasabah, dan mitra dalam proses business matching.

"Ini bukan hanya kompetisi ide. Ide yang terpilih akan mendapatkan coaching dan mentoring, kemudian dapat dipertemukan dengan kebutuhan bisnis yang ada. BTN juga dapat memberikan solusi pembiayaan agar inovasi tersebut berkembang menjadi usaha dan hadir di pasar," ujar Rully.

[adsense]

Baca Juga:

• Perluas Dukungan untuk Ekosistem Transaksi Kampus, BTN Luncurkan 9.800 KTM Co-Branding USU

Kepala Badan Kewirausahaan dan Hubungan Antar Lembaga sekaligus Sekretaris Universitas Indonesia Prof Budi Wiweko, SpOG menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan BTN Housingpreneur untuk ketiga kalinya. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat UI sebagai entrepreneurial university yang mendorong hasil pendidikan, riset, dan inovasi menjadi solusi bagi masyarakat.

"UI menyambut gembira dan mengapresiasi BTN atas penyelenggaraan BTN Housingpreneur Batch 3. Persoalan perumahan merupakan isu penting yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin. Melalui program ini, kami berharap ide dan inovasi generasi muda dapat dikembangkan untuk membantu memecahkan persoalan nyata di masyarakat," ujar Budi.

[adsense]

Wakil Ketua Umum 2 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ar. Firman S. Herwanto menilai BTN Housingpreneur dapat mendorong gagasan desain berkembang menuju implementasi dan model bisnis yang berkelanjutan. Menurutnya, inovasi perumahan tidak cukup hanya menawarkan aspek visual, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kualitas dan keberlanjutan bangunan.

"Kami berharap semakin banyak praktisi muda yang berbagi gagasan segar, tidak hanya berfokus pada visual, tetapi juga menghadirkan program yang tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan perumahan. Inovasi juga perlu mempertimbangkan penggunaan material ramah lingkungan, efektivitas desain, dan siklus hidup bangunan yang lebih panjang," ujar Firman.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Pembukaan BTN Housingpreneur Batch 3 di UI turut menghadirkan gelar wicara bertema "Rumah Ala Gen Z: Dari Sudut Healing sampai Peluang Cuan". Rangkaian program selanjutnya akan diisi dengan roadshow di Institut Teknologi Bandung, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Udayana Bali.

Pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dibuka mulai 28 September hingga 30 November 2026 dan tidak dipungut biaya. Informasi mengenai persyaratan, kategori, dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui www.btnhousingpreneur.com. (**)

[adsense]

Baca Juga:

• BTN Gandeng Pemkot Padang, Perluas Layanan dari KPR hingga Digitalisasi Layanan Publik

[adsense]

[adsense]

Bahtra menilai pengawasan eksternal oleh Ombudsman penting untuk memastikan setiap instansi pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan tersebut harus terus diperkuat guna menjaga transparansi dan akuntabilitas.

"Tentu kita beri dukungan agar Ombudsman terus melakukan pengawasan kepada instansi yang terkait," ujar Bahtra, di Jakarta, dikutip Jumat (25/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Lama Dinanti, PAW Yusuf Siregar Akhirnya Tuntas, Resmi Jadi Anggota DPRD Tapsel

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyebut Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Ombudsman akan terus mendorong lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Ia berharap pengawasan yang dilakukan dapat memberikan masukan konstruktif serta memperbaiki tata kelola di berbagai sektor pemerintahan.

[adsense]

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya "klaster mewah" di dalam area lapas, yang dilengkapi fasilitas seperti ruang tamu, televisi, lemari es (kulkas), dapur, hingga fasilitas lain yang disebut menyerupai hunian apartemen.

Selain itu, Ombudsman juga melaporkan temuan minuman beralkohol di salah satu hunian warga binaan. Temuan tersebut dinilai berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan tata kelola di lingkungan pemasyarakatan.

[adsense]

Ombudsman mengungkapkan bahwa proses sidak sempat mengalami kendala karena adanya dugaan penghalangan dari petugas lapas. Hal ini menyebabkan tim pengawas tidak dapat menjalankan pemantauan secara maksimal pada beberapa titik.(jn/**)

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Sutarto, Selasa (22/9/2026), menyusul rangkaian kasus keracunan yang menimpa pelajar di beberapa wilayah. Kasus pertama terjadi pada 13 Agustus 2026, ketika 353 siswa di SMAN 1 Berastagi serta SMK/SMA Bersama di Kabupaten Karo diduga mengalami keracunan.

Selanjutnya, pada 14 September 2026, sebanyak 22 hingga 30 siswa MTs Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, dilarikan ke rumah sakit dengan dugaan serupa. Terbaru, pada 18 September 2026, sebanyak 38 siswa dari empat sekolah dasar di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, mengalami sakit perut dan muntah-muntah setelah mengonsumsi paket MBG.

[adsense]

"Sumatera Utara termasuk daerah yang banyak mengalami keracunan akibat MBG. Saya meminta penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujar Sutarto.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara itu menjelaskan, BPOM melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi keamanan pangan. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga tersebut perlu dioptimalkan.

[adsense]

"BBPOM ini merupakan instrumen penting yang perannya harus diperkuat dalam pengawasan," jelasnya.

Sutarto menambahkan, peran BPOM telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Dalam regulasi tersebut, BPOM memiliki tanggung jawab dalam pengawasan mulai dari bahan baku hingga distribusi dan penyajian makanan.

[adsense]

[adsense]

"Pengawasan dilakukan sejak tahap persiapan, pengujian bahan mentah, rantai pasok, hingga pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan sinergi dengan BPOM, khususnya dalam hal edukasi keamanan pangan, pencegahan risiko berbasis kajian, serta penguatan kapasitas pengawasan di tingkat daerah.

[adsense]

Selain itu, Sutarto menekankan pentingnya transparansi dalam setiap penanganan kasus, termasuk hasil uji laboratorium, investigasi insiden, serta penelusuran rantai distribusi makanan.

"Perlu ada investigasi menyeluruh, transparansi hasil uji laboratorium, serta tindakan korektif dan penindakan jika ditemukan pelanggaran," tegasnya.

[adsense]

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, khususnya terkait rantai pasok, penyimpanan makanan, dan distribusi.

"Penyimpanan makanan tidak boleh melebihi batas aman, yaitu empat jam pada suhu ruang. Selain itu, proses distribusi dan penyajian harus higienis," tambahnya.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Sutarto mengingatkan, tanpa penguatan pengawasan dan perbaikan sistem, kasus serupa berpotensi terus berulang. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh demi menjamin keamanan program MBG bagi para pelajar.(**)

[adsense]

[adsense]

"Ada selisih Rp10 triliun. Ini bukan angka kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," ujar Zainul, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

[adsense]

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, jumlah hari efektif sekolah dalam satu tahun sekitar 205 hari, setelah dikurangi akhir pekan, hari libur nasional, Ramadan, dan libur semester.

Dengan asumsi biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp222 triliun.

[adsense]

"Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang sekitar Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, totalnya sekitar Rp222 triliun," jelasnya.

Sementara itu, alokasi anggaran pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercatat sebesar Rp232,5 triliun. Perbedaan angka tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan rinci dari BGN.

[adsense]

Menurut Zainul, penghitungan yang akurat sangat penting untuk memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran, sekaligus meningkatkan efektivitas program.

Ia juga mengusulkan agar selisih anggaran tersebut, jika terbukti tersedia, dapat dialihkan untuk mempercepat operasional dapur layanan MBG, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

[adsense]

"Jika ada selisih Rp10 triliun, anggaran itu lebih dari cukup untuk mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T yang saat ini sudah dalam tahap seleksi," tegasnya.

Zainul menilai percepatan operasional dapur di wilayah 3T penting karena penerima manfaat telah menunggu realisasi program, sementara fasilitas pendukung juga sudah disiapkan.

[adsense]

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada ketepatan perencanaan dan distribusi.

"Jangan sampai masalah tata kelola justru menghambat masyarakat mendapatkan haknya. Termasuk dapur-dapur yang sudah menunggu kepastian," ujarnya..(jn/**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menurut Edy, secara ideal terdapat hubungan yang jelas antara akreditasi, peningkatan mutu pelayanan, kepuasan pasien, dan keselamatan pasien. Namun, berdasarkan kondisi yang dipaparkan Menteri Kesehatan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, hubungan tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin.

[adsense]

Baca Juga:

• DPRD Medan Ingatkan Warga Perbarui Data Adminduk, Berpengaruh pada Bantuan Sosial

Politisi PDI-Perjuangan itu menyoroti data bahwa sekitar 82 persen rumah sakit telah memperoleh akreditasi paripurna. Di sisi lain, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap fungsi dan efektivitas sistem akreditasi yang selama ini diterapkan.

[adsense]

"Ini ada hal yang tidak nyambung secara logika, Pak. Jadi pertanyaan mendasarnya, apa fungsi akreditasi? Ini mendasarnya di situ," tegasnya.

[adsense]

Edy juga menyoroti data bahwa dari 144 rumah sakit berstatus akreditasi paripurna, sebanyak 93,75 persen disebut tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan temuan mutu yang disampaikan Menteri Kesehatan.

"Berarti kan ada variabel mutu yang tidak terpotret di akreditasi. Ini, Pak, pertanyaan dasarnya itu. Jadi ini harus kita evaluasi bersama," katanya.

[adsense]

Menurutnya, sistem akreditasi harus mampu menjadi instrumen yang memastikan peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien.

"Kalau sistem akreditasi hanya formalitas, ya enggak. Berarti ngapain kita lakukan akreditasi? Bilangnya mahal, hanya seremonial saja, ini Pak Menteri PR beratnya di situ," pungkas Edy. (jn/**)

[adsense]

[adsense]

Diketahui, status Jakarta kini berubah dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seiring rencana pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di tingkat pusat.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer

Ia menegaskan DPR RI berkomitmen memastikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap proses pembentukan undang-undang.

[adsense]

Salah satu isu yang mengemuka adalah penyesuaian regulasi daerah, termasuk wacana pengurangan jumlah anggota DPRD Jakarta dari 108 menjadi 86 orang.

Selain itu, Baleg juga menerima masukan terkait sejumlah rancangan undang-undang strategis, seperti RUU Satu Data Indonesia, RUU Masyarakat Adat, RUU Barang dan Jasa, hingga RUU Hak Asasi Manusia dan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

[adsense]

Sturman menjelaskan, Baleg akan terus membuka ruang dialog melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), baik di Senayan maupun di berbagai daerah, guna menjaring aspirasi masyarakat secara luas.

"Dari berbagai masukan itu, kami akan menyusun long list rancangan undang-undang, lalu dipilih menjadi prioritas tahunan untuk dibahas di DPR," jelasnya.

[adsense]

Ia menegaskan, penyusunan Prolegnas tidak semata mengejar jumlah undang-undang, melainkan menitikberatkan pada kualitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Undang-undang harus bermakna, lahir dari kebutuhan masyarakat, dan relevan dengan perkembangan zaman," pungkasnya.

[adsense]

[adsense]

Sidang perdana perkara tersebut digelar di Ruang Sidang I PN Lubuk Pakam, Rabu (9/9/2026) siang.

Persidangan diawali dengan pemeriksaan kehadiran para pihak, baik penggugat, tergugat maupun turut tergugat oleh majelis hakim. Dalam sidang tersebut, terdapat pihak tergugat yang tidak hadir.

[adsense]

Para penggugat diwakili tim kuasa hukum yang terdiri atas Bambang H Samosir, SH, MH, Riky Poltak Daniel Sihombing, SH, dan tim.

Adapun pihak yang digugat yakni PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I, Koperasi Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I), serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

[adsense]

Sementara pihak yang turut tergugat yakni Kepala Desa Medan Sinembah, Kepala Desa Limau Manis dan Bupati Deli Serdang.

Setelah pemeriksaan kehadiran para pihak, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya dua pekan mendatang.

[adsense]

Usai persidangan, wartawan mencoba meminta tanggapan dari pihak tergugat, termasuk Koperasi Kodaeral I yang hadir melalui kuasa hukumnya.

Namun, kuasa hukum tersebut memilih tidak memberikan keterangan ketika ditanya mengenai materi gugatan dan langsung meninggalkan ruang persidangan.

[adsense]

Di luar persidangan, puluhan warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani membawa sejumlah spanduk berisi aspirasi dan kekecewaan mereka.

Warga juga menyampaikan orasi di depan Kantor PN Lubuk Pakam sebagai bentuk perjuangan mempertahankan lahan yang mereka klaim telah dikuasai dan dikelola selama belasan bahkan puluhan tahun.

[adsense]

Para penggugat juga menyampaikan kekecewaan karena mengaku tidak menerima kompensasi maupun ganti rugi atas lahan yang mereka klaim telah dikuasai dan selama ini digunakan untuk bercocok tanam.

"Tidak ada kompensasi, tidak ada ganti rugi. Kami sangat bersedih. Tanaman kami dirusak dan lahan kami ditraktor, padahal kami hanya bercocok tanam untuk kehidupan keluarga. Kami tidak banyak-banyak, yang penting kami bisa hidup untuk keluarga kami," kata salah seorang penggugat.

[adsense]

Menurut para penggugat, lahan tersebut selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Tanaman seperti jagung dan ubi disebut menjadi salah satu tumpuan ekonomi keluarga para petani.

Penggugat lainnya menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menolak program pemerintah terkait ketahanan pangan. Namun, mereka keberatan apabila program tersebut dilakukan dengan menguasai lahan yang selama ini mereka kelola.

[adsense]

"Kami tidak melawan negara. Kami tetap mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah. Kami juga mendukung ketahanan pangan. Tetapi nyatanya lahan kami dihancurkan, tanaman jagung kami, tanaman ubi kami ditraktor," kata salah satu penggugat.

Ia mempertanyakan kondisi tersebut karena menurutnya kini lahan yang selama ini digunakan petani justru akan dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan oleh pihak lain.

[adsense]

Warga juga mengaku sempat memasang plang sebagai bentuk penegasan bahwa lahan tersebut sedang dalam proses sengketa. Namun, mereka menyebut plang yang dipasang kemudian turut dicabut atau dipersoalkan oleh pihak lain.

Menurut warga, persoalan tersebut bermula ketika pihak yang mereka persoalkan datang ke lokasi tanpa adanya pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat.

[adsense]

"Tidak ada pendekatan sama kami. Tiba-tiba datang melakukan okupasi, datang mentraktor lahan kami. Kami tidak ingin diokupasi. Kami tetap mendukung program ketahanan pangan, tetapi jangan tanaman kami yang dihancurkan," kata penggugat.

Sementara itu, kuasa hukum para penggugat, Bambang H Samosir, mengatakan gugatan tersebut merupakan bentuk perjuangan masyarakat Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah untuk mendapatkan keadilan atas persoalan lahan yang mereka persoalkan.

[adsense]

"Kedatangan kita hari ini adalah sidang perdana gugatan masyarakat Desa Limau Manis dan Medan Sinembah menggugat instansi-instansi terkait. Yang pertama PTPN, kemudian Kodaeral TNI Angkatan Laut, yang ketiga BPN, kemudian Kepala Desa Limau Manis dan Kepala Desa Medan Sinembah," ujar Bambang.

Menurutnya, masyarakat keberatan dengan adanya tindakan yang mereka sebut sebagai okupasi sepihak. Bambang menyebut lahan tersebut selama ini telah dikuasai dan dikelola masyarakat.

[adsense]

"Banyak masyarakat hari ini tidak sepakat dilakukannya okupasi secara sepihak. Tanah tersebut telah dikuasai masyarakat Desa Limau Manis dan Medan Sinembah lebih dari 20 tahun berturut-turut," kata Bambang.

Bambang juga menyebut lahan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut mencapai sekitar 270 hektare. Ia mengatakan proses penguasaan lahan tersebut menurutnya belum seluruhnya dilakukan dan masih berlangsung.

[adsense]

"Lahan yang sekarang diokupasi melalui surat yang dikirimkan oleh Kodaeral ataupun PTP itu ada kurang lebih 270 hektare. Yang sekarang sedang proses mereka okupasi, belum semua memang, tetapi mereka sedang merambat ke lahan-lahan yang dikuasai masyarakat," tutur Bambang.

Terkait kompensasi, Bambang meluruskan istilah yang digunakan dalam surat terkait persoalan lahan tersebut. Ia menyebut istilah yang digunakan bukan ganti rugi, melainkan tali asih.

[adsense]

"Untuk hari ini bahasa ganti rugi itu saya ralat. Di dalam surat tidak ada bahasa ganti rugi, di dalam surat itu tali asih," tegas Bambang.

Ia menyebut nilai tali asih yang ditawarkan sekitar Rp2 juta per hektare. Menurut Bambang, angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan manfaat lahan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari hasil pertanian.

[adsense]

"Tali asih itu ditawarkan cuma Rp2 juta per hektare. Bayangkan Rp2 juta per hektare untuk memberikan tali asih kepada masyarakat, padahal hasil dari ubi ataupun jagung yang ditanam itu untuk kehidupan sanak keluarga mereka. Jadi saya rasa tali asih yang ditawarkan tidak manusiawi," pungkas Bambang.

Bambang berharap majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut secara adil dengan mempertimbangkan seluruh fakta serta kepentingan masyarakat yang menjadi penggugat.

[adsense]

"Harapan kita kepada majelis hakim tentu supaya putusannya seadil-adilnya. Tolong majelis hakim dalam menilai perkara ini, pakai hati nurani juga. Ke depannya ini kan sidangnya akan panjang, jadi kami berharap majelis hakim menggunakan hati nuraninya untuk memutus perkara ini seadil-adilnya untuk masyarakat," katanya.

Ia menegaskan gugatan tersebut diajukan oleh 54 warga secara pribadi, bukan atas nama kelompok tani.

[adsense]

"Ada sekitar 54 masyarakat. Ini bukan pakai kelompok tani, gugatan ini bukan menggunakan nama kelompok tani, tetapi murni masyarakat yang merasa tanahnya dirampas," sebut Bambang.

Di tengah aksi tersebut, dukungan juga datang dari mahasiswa. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan, Felix Pendrianus Halawa, mengatakan pihaknya hadir ke PN Lubuk Pakam untuk mengawal dan membersamai masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka.

[adsense]

"Jadi sebenarnya kami dari mahasiswa, mahasiswa Medan, punya organisasi namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Hari ini kami datang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam rangka membersamai dan mengawal kasus yang terjadi," ujar Felix.

Menurut Felix, persoalan tersebut menjadi perhatian mahasiswa karena menyangkut kepentingan dan persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat.

[adsense]

"Kasus ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Tentunya dari sisi kemanusiaan, kami sebagai mahasiswa yang sejatinya adalah penyambung lidah rakyat, penyambung aspirasi rakyat, wajib benar-benar turun membersamai rakyat, khususnya masyarakat di sini yang hari ini mengalami banyak masalah soal konflik tanah dengan pemerintah," katanya.

Terkait persoalan tersebut, Felix berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian dan solusi konkret terhadap konflik lahan yang dihadapi masyarakat.

[adsense]

"Untuk Bapak Presiden Prabowo, Bapak lihat rakyat Bapak yang ditindas, lihat rakyat Bapak menjerit. Lahan penghidupannya sudah digunakan bertahun-tahun, diambil paksa. Untuk itu kami minta solusi yang konkret, kami minta solusi yang nyata untuk rakyat," tutup Felix.(**)

[adsense]

Kegiatan diawali dengan upacara yang diikuti seluruh pegawai dan tenaga kerja alih daya secara khidmat. Momentum ini juga menjadi momen penghormatan bagi 50 pegawai yang memasuki masa purna bakti, yang secara simbolis dilepas oleh Direktur Utama Ardian Surbakti bersama jajaran Dewan Pengawas.

Tidak hanya itu, jajaran direksi turut turun langsung ke jalan membagikan brosur program dan souvenir kepada masyarakat sebagai bentuk kedekatan layanan publik.

[adsense]

Baca Juga:

• Terkait Tuntutan 17 Pensiunan, Perumda Tirtanadi: Sebagian Dana dari AJB Bumiputera Sudah Diterima

Menurut Ardian Surbakti, kekompakan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara.

[adsense]

"Momentum HUT ini bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi perjalanan panjang perusahaan sekaligus penguatan komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, inovasi, dan pelayanan," ujarnya.

Selain perlombaan, rangkaian kegiatan juga mencakup aksi sosial donor darah yang terbuka untuk umum serta ajang hiburan "Tirtanadi Idol 2.0" yang melibatkan partisipasi aktif seluruh unit kerja.

[adsense]

Adapun perlombaan yang diselenggarakan yakni; Perlombaan Truf Gembira dan Domino Batu Ceria, Minggu, 6 September 2026 Pukul : 08.00 -15.00 WIB.

[adsense]

Sedangkan lomba memasak nasi goreng, Selasa, 8 September 2026 Pukul : 13.30-16.30 WIB.

Khusus untuk perlombaan ini Seluruh Unit Kerja dan Kepala Unit Kerjanya WAJIB mengikutinya dimana 1 Tim terdiri dari 4 orang.

[adsense]

Untuk PWT (Persatuan Wanita Tirtanadi) mengutus 1 Tim dan Ketua/Pengurus PWT WAJIB ikut sebagai salah satu peserta.

Selain perlombaan HUT ke - 121 Perumda Tirtanadi juga mengadakan aksi sosial donor darah peduli kemanusiaan (TERBUKA UNTUK UMUM). Rabu, 9 September 2026 Pukul : 09.00 - 15.00 WIB.

[adsense]

[adsense]

JAKARTA - Rangkaian Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berakhir di Cendrawasih Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (6/9/2026). Namun, penutupan pameran tersebut bukan menjadi akhir, sebaliknya, ICX 2026 dinilai menjadi titik awal untuk memperkuat kolaborasi ekosistem kopi Indonesia.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, ICX 2026 telah mempertemukan berbagai kekuatan dalam industri kopi, mulai dari pelaku usaha, brand, barista, roaster, komunitas, konsumen, hingga institusi dalam satu ekosistem.

[adsense]

Baca Juga:

• Perluas Dukungan untuk Ekosistem Transaksi Kampus, BTN Luncurkan 9.800 KTM Co-Branding USU

Menurut dia, koneksi yang terbentuk selama rangkaian ICX perlu dilanjutkan menjadi kolaborasi nyata untuk membuka peluang baru dan memperkuat pelaku usaha di industri kopi.

[adsense]

"ICX 2026 menjadi starting point kolaborasi ekosistem kopi Indonesia. Pertemuan dan koneksi yang telah terbentuk ini perlu dilanjutkan menjadi kolaborasi nyata untuk membuka peluang baru, memperkuat pelaku usaha, dan bersama-sama memajukan ekosistem kopi Indonesia," kata Nixon.

Rangkaian ICX 2026 yang digelar di Surabaya, Medan, dan Jakarta menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat sekaligus potensi ekonomi industri kopi nasional. Di Surabaya, ICX mencatat lebih dari 16.500 pengunjung dengan sales volume sekitar Rp3 miliar. Di Medan, jumlah pengunjung mencapai lebih dari 7.700 orang dengan sales volume sekitar Rp1,5 miliar. Sementara Jakarta, hingga Sabtu (5/9), mencatat sekitar 20.000 pengunjung dengan sales volume Rp3,6 miliar.

[adsense]

Nixon menilai capaian tersebut menunjukkan kopi telah berkembang lebih dari sekadar komoditas, tetapi menjadi ekosistem ekonomi yang mempertemukan pengalaman, komunitas, dan aktivitas perdagangan.

"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kopi telah berkembang menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang mempertemukan experience, community, dan commerce," ujarnya.

[adsense]

Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri kopi, mulai dari kekayaan origin, kreativitas, talenta, merek lokal, hingga budaya ngopi. Tantangannya adalah menghubungkan seluruh kekuatan tersebut dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi.

Nixon berharap semakin banyak pelaku usaha kopi lokal tumbuh menjadi brand nasional dan mampu bersaing di pasar global. BTN, kata dia, juga ingin mengambil peran dalam mendukung pertumbuhan tersebut melalui dukungan transaksi dan digitalisasi.

[adsense]

Melalui balé by BTN, perseroan mendorong pengalaman transaksi yang lebih mudah, aman, dan seamless. Digitalisasi bagi BTN tidak sekadar mengubah transaksi konvensional menjadi digital, tetapi juga harus mampu memperbaiki pengalaman pengguna, memperluas pasar, dan membuka peluang baru bagi pelaku usaha.

Nixon mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam ICX 2026 untuk melanjutkan koneksi yang telah terbentuk selama pameran menjadi kolaborasi nyata.

[adsense]

"Jangan hanya membawa pulang kopi. Bawa pulang koneksi baru, inspirasi baru, dan kolaborasi baru. Mari kita lanjutkan apa yang sudah dimulai di ICX ini menjadi kolaborasi nyata setelah acara ini selesai," ujarnya.

Pada hari terakhir, ICX Jakarta 2026 juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif, edukasi, kompetisi, dan business networking. Salah satunya sesi Brew Talks oleh Arutala Coffee bertajuk From Roastery to Market: Building a Coffee Brand that Consumers Choose, yang membahas perjalanan membangun brand kopi dari biji hingga menjadi produk yang dipercaya konsumen.

[adsense]

Puncak kompetisi diisi babak final Indonesia Barista Championship (IBC) Regional 1 Jakarta. Enam finalis yang lolos setelah melewati dua babak sebelumnya adalah I Putu Yoko Permana dari Anomali Coffee, Michelle Chandra sebagai kompetitor independen, Diazka Setya Prakasa dari Toko Kopi Tuku, Aga Muhammad dari Ahead Coffee and Roastery, Maximillian Periatna dari Ratio Coffee Brewers, serta Abednego Ivan Laoh dari Makmur Jaya Coffee Roaster.

Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) Daryanto Witarsa mengatakan, persaingan final menunjukkan kematangan peserta, baik dari sisi racikan maupun presentasi.

[adsense]

"Enam finalis yang naik ke panggung hari ini sudah melalui seleksi yang ketat, dan yang kami lihat bukan cuma soal rasa, tapi bagaimana mereka bisa bercerita lewat kopi yang mereka sajikan. Ini yang membuat IBC tahun ini terasa lebih hidup," ujar Daryanto.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan, ICX Jakarta 2026 berhasil mempertemukan seluruh rantai ekosistem kopi Indonesia, mulai dari petani, roaster, barista, brand, hingga masyarakat penikmat kopi.

[adsense]

"Semangat yang kami lihat dari para barista muda, brand-brand kopi lokal, hingga animo pengunjung menunjukkan bahwa industri kopi Indonesia terus bergerak maju. Ini modal besar untuk membawa ekosistem kopi tanah air semakin kuat ke depannya," ujar Daswar.

Rangkaian ICX Jakarta 2026 ditutup dengan Coffee Rave Party yang menghadirkan Moluccan Soul. Penutupan tersebut sekaligus menandai tuntasnya rangkaian Indonesia Coffee Expo 2026 yang sebelumnya digelar di Surabaya dan Medan.(**)

[adsense]

[adsense]

Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami para penerima manfaat MBG di sejumlah daerah. Semoga mereka yang terdampak segera pulih dan seluruh proses penanganannya berjalan dengan baik," ujar Netty,di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi IX DPR Belum Setujui Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026

"Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia," tambahnya.

[adsense]

Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi makanan. Ia mengingatkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan setelah makanan dikonsumsi.

"Pengawasan harus dimulai sejak penyusunan dan penerapan petunjuk teknis, pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas dan diawasi secara ketat," tegasnya.

[adsense]

Lebih lanjut, Netty mendesak Badan Gizi Nasional untuk membuka hasil audit setiap insiden secara transparan. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah, apakah berasal dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, atau distribusi.

"Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau sebuah SPPG diberi sanksi, tetapi apa penyebabnya. Jika ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya," ujarnya.

[adsense]

Netty juga mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lain yang memiliki potensi risiko serupa, guna mencegah terulangnya kejadian yang sama di masa mendatang.

Selain itu, ia mendorong penguatan partisipasi publik melalui pembukaan kanal pengaduan yang responsif dan mudah diakses oleh orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat umum. Ia bahkan mengusulkan adanya apresiasi bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran secara valid.

[adsense]

"Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi dari keamanan dan kualitasnya. MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia," kata Netty.(**)

[adsense]

[adsense]

"Tentu yang penting bagaimana mereka yang terindikasi keracunan MBG tersebut cepat ditangani tim medis, untuk upaya penyelamatan dan kesembuhannya dulu," ujar Abidin, di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Didesak Masyarakat, Pimpinan DPR Janji Tuntaskan RUU Perampasan Aset Sebelum 15 Desember

Abidin menilai, setelah penanganan korban, BGN perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah agar kejadian serupa tidak terulang.

[adsense]

"Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kasus keracunan MBG tidak terus terjadi. Sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab juga harus ditegakkan," tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, program MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintah tidak hanya dinilai dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan.

[adsense]

"Keberhasilan program ini harus diukur dari kualitas dan keamanan pangan, bukan sekadar jumlah penerima manfaat," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur memutuskan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, menyusul insiden tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya investigasi dan pencegahan risiko lanjutan.

[adsense]

Kasus ini bermula ketika puluhan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Sebanyak 35 santri dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu siang, sehingga total korban terus bertambah.

Abidin menegaskan, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi BGN untuk memperkuat pengawasan di seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.

[adsense]

"Pengawasan harus diperketat di setiap tahapan agar keamanan pangan benar-benar terjamin," katanya.(**)

[adsense]

Apresiasi itu disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka fungsi pengawasan penyaluran KUR di daerah tersebut, Kamis (3/9/2026).

Dalam kunjungan itu, rombongan DPR berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, pihak Bank Sumut, serta para penerima manfaat guna melihat langsung implementasi program di lapangan.

[adsense]

Baca Juga:

• DPR Minta Evaluasi Total Program MBG Usai Dugaan Keracunan di Sidoarjo

Ia menyoroti salah satu keunggulan program tersebut, yakni kemudahan akses pembiayaan tanpa agunan tambahan untuk pinjaman hingga Rp100 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat yang selama ini terkendala jaminan saat mengakses kredit perbankan.

[adsense]

"Kredit KUR ini sampai Rp100 juta itu tanpa harus ada agunan. Jadi tanpa agunan, ini tentu sangat membantu. Dari hasil pengecekan kami, tidak ada yang menggunakan agunan. Ini bukti penyaluran KUR di wilayah Tapanuli Utara berjalan sangat baik," ungkapnya.

Bambang menjelaskan, struktur ekonomi masyarakat Tapanuli Utara didominasi sektor pertanian dan usaha kerajinan. Dengan jumlah penduduk sekitar 350.000 jiwa, sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor tersebut, termasuk lebih dari 6.000 perajin songket yang membutuhkan dukungan modal usaha.

[adsense]

"Mayoritas penduduk adalah petani. Ada juga perajin yang jumlahnya lebih dari enam ribu orang. Mereka sangat membutuhkan akses pembiayaan seperti ini," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Bambang menilai kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dapat membantu pemulihan ekonomi warga yang usahanya sempat terganggu.

[adsense]

"Terutama yang terdampak bencana, program ini menjadi salah satu solusi untuk membantu mereka bangkit kembali. Ini langkah yang sangat baik dan harus dimanfaatkan masyarakat," tuturnya.(**)

[adsense]

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama jajaran Jasa Raharja di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (31/8/2026).

"Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung pengembangan BRT," ujar Bobby.

[adsense]

Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak diukur dari tingginya jumlah kendaraan pribadi, melainkan dari sejauh mana masyarakat beralih menggunakan transportasi massal yang nyaman dan andal.

"Tolok ukur keberhasilan pelayanan publik adalah bagaimana transportasi massal bisa menjadi pilihan utama masyarakat," katanya.

[adsense]

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumut telah meluncurkan layanan BRT Mebidang yang melayani rute Medan–Binjai dan Medan–Lubukpakam. Saat ini, layanan tersebut masih dapat dinikmati masyarakat secara gratis sebagai bagian dari tahap awal pengoperasian.

Selain itu, Bobby mengungkapkan bahwa pembentukan organisasi pengelola BRT sedang dalam proses dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional BRT berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.

[adsense]

"Administrasi organisasinya kami targetkan selesai pada akhir 2026," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pengembangan transportasi di Sumatera Utara.

[adsense]

"Kami akan terus mendukung Sumut agar semakin maju, berkembang, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional," ujar Fatoni.

Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Raharja, Aan Suhanan, menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam mendukung pengembangan transportasi, termasuk upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

[adsense]

"Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi untuk menekan kecelakaan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor," kata Aan.(jns)

[adsense]

Komitmen tersebut disampaikan Teuku Rahmatsyah setelah Kejati Aceh menerima Serambi Award 2026 pada malam puncak penghargaan yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Sabtu (29/8) malam.

"Yang paling penting bagaimana memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI," kata Teuku Rahmatsyah, Minggu (30/8/2026).

[adsense]

Menurut dia, penghargaan yang diberikan Serambi Indonesia tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja Kejati Aceh, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

Ia mengatakan Kejati Aceh akan terus berupaya menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar operasional prosedur (SOP).

[adsense]

"Terima kasih atas apresiasi Serambi Award tahun ini kepada kami, Kejati Aceh. Insya Allah kami dan jajaran terus berusaha menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang ada," ujarnya.

Teuku Rahmatsyah menilai penyelenggaraan Serambi Award 2026 berlangsung luar biasa.

[adsense]

Kehadiran sejumlah tokoh dan pemimpin Aceh dalam kegiatan tersebut, kata dia, menunjukkan pentingnya penghargaan tersebut bagi para penerima.

"Acara tadi malam sangat luar biasa, juga dihadiri oleh tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin di Aceh saat ini. Ini membuktikan bahwa apresiasi Serambi Award menjadi penting bagi penerimanya," katanya.

[adsense]

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemacu bagi Kejati Aceh untuk terus memberikan kinerja terbaik kepada masyarakat.

Selain meningkatkan profesionalitas, Kejati Aceh juga berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang berintegritas dan transparan serta membangun hubungan yang semakin dekat dengan masyarakat.

[adsense]

"Dengan demikian, penghargaan yang diterima menjadi pemacu bagi Kejati Aceh untuk menghadirkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat," katanya.(**)

[adsense]

Namun penyidik belum menyelidiki kayu yang diangkut B apakah dari hutan atau tidak dan belum mendalami keabsahan dokumen yang dibawa oleh B.

Dr. Ramces Pandiangan SH MH kuasa hukum dari B seorang sopir yang ditetapkan penyidik Balai Gakkum Kehutanan Sumatera mengungkap sejumlah kejanggalan.

[adsense]

Baca Juga:

• Penjara Bukan Solusi Bagi Pengguna Narkoba

Anehnya lagi, penyidik Gakkum Kehutanan dan Korwas sepakat dengan proses penanganan kilat sampai mentersangkakan B dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[adsense]

"Isi dalam dasar hukum dimaksud adalah setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik belum menyelidiki asal usul kayu dan keabsahan surat, tapi klien kami sudah dijadikan tersangka. Ini kriminalisasi yang dilakukan penyidik dan Korwas PPNS," tegasnya kembali.

Selain itu, Ramces menambahkan bahwa B ditangkap diperiksa dan dijadikan tersangka dengan tempo satu hari.

[adsense]

"Jadi, B ditangkap di Sibolangit 23 Juli 2026 sekira pukul 00:15 WIB. Lalu diperiksa pagi hari dan di tersangkakan malam hari. Jadi, kapan pihak penyidik melakukan penyelidikan? Penyelidikan itu untuk mendalami dan memfaktakan peristiwa tindak pidana dimaksud," ucapnya.

"Kami tadi datangi kantor Balai Gakkum Kehutanan Sumatera. Untuk mempertegas apakah proses itu sudah sesuai sop karena dilakukan dalam Tempo satu hari? Atau jangan jangan ada sop yang dikangkangi," tuturnya.

[adsense]

Diceritakan Ramces, seharusnya penyidik melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi atau laporan.

"Jadi, dalam menangani tindak pidana undang-undang kehutanan. Penyidik harus ada laporan atau pengaduan, lalu harus ada proses penyelidikan. Di tahapan inilah penyidik memeriksa keabsahan dokumen dan asal-usul kayu. Bahkan wajib memeriksa saksi, misalnya orang yang mempekerjakan B membawa truk, lalu diselidiki dari mana kayu itu diambil. Setelah itu gelar perkara, apakah bisa naik sidik atau tidak," tuturnya.

[adsense]

Kemudian, jika hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana. Maka perkara dihentikan, jika terbukti maka perkara naik ketahapan penyidikan atau sidik.

"Untuk kasus ini, penyidik Gakkum belum memeriksa orang yang menggaji atau mempekerjakan B. Lalu pengusaha somil dan somil itu dapat kayunya dari mana. Seharusnya, penyidik melakukan hal itu sebelum menetapkan orang sebagai tersangka," tuturnya.

[adsense]

"Kami tegaskan lagi, bahwa penyidik Gakkum dan Korwas PPNS Polda Sumut merugikan masyarakat, klien kami. Gakkum dan Korwas digaji untuk menangkap perusak hutan. Bukan mengkriminalisasi sopir yang tidak mengerti atau tidak tahu-menahu mengenai dokumen kehutanan," tambahnya.

Pengacara juga menegaskan agar penyidik Gakkum menegakkan hukum sesuai dengan porsinya dan sesuai prosedur.

[adsense]

"Jika tidak sesuai prosedur ini namanya melanggar ham. Dalam penanganan perkara klien kami, penyidik tidak melakukan penyelidikan. Apakah itu sudah sesuai dengan KUHAP?," tuturnya.

Dalam kasus ini, Ramces mengaku sudah menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kehutanan.

[adsense]

"Kami harapkan penyidik Gakkum dan Korwas PPNS diberikan sanksi tegas. Kami akan mencari keadilan atas pelanggaran ham bagi klien kami ini," terangnya.

Sunarya penyidik dari Balai Gakkum Kehutanan Sumatera mengatakan mereka sudah sesuai prosedur dalam menetapkan tersangka.

[adsense]

"Kami sudah sesuai prosedur dalam menetapkan tersangka. Jika ada yang kami lakukan tidak sesuai dengan prosedur, kalau ada kekeliruan yang kami lakukan. Ada ranahnya, kami sudah sesuai dengan aturan dan sudah terfaktakan," ucapnya.

Namun, Sunarya mengaku belum mengecek apakah kayu itu hasil ilegal dan merupakan kayu hutan lindung atau tidak.

[adsense]

"Kami belum mengecek kebenaran itu. Tapi, untuk penetapan tersangka terhadap B sudah sesuai prosedur. Kami sudah melakukan gelar perkara dengan Korwas PPNS Polda Sumut. Kami juga akan mengecek kayu itu berasal dari hutan dimana," terangnya. (RZ)

[adsense]

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan target tersebut saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) atau Relawan Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam audiensi tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

[adsense]

Baca Juga:

• Tiga Kendaraan di Rumah Ketua DPRD Medan Saat Pohon Tumbang, Sekretariat Jelaskan Statusnya

"Limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," kata Dasco.

[adsense]

Komitmen tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan. Pimpinan DPR juga menuangkannya dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani setelah audiensi dengan AMPB.

Dalam dokumen hasil audiensi tersebut, pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026.

[adsense]

Tidak hanya menetapkan tenggat waktu, pernyataan tersebut juga memuat kesediaan pimpinan DPR untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan apabila RUU Perampasan Aset tidak dapat diselesaikan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Atas permintaan massa AMPB, klausul tersebut kemudian diperluas. Kesediaan mengundurkan diri tidak hanya dari jabatan pimpinan DPR, tetapi juga dari keanggotaan DPR apabila target penyelesaian RUU tersebut tidak terpenuhi.

[adsense]

Meski demikian, Dasco mengingatkan bahwa penyelesaian RUU Perampasan Aset membutuhkan pembahasan secara menyeluruh. DPR masih harus menjalani sejumlah tahapan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan memiliki substansi yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.

Salah satu tahapan yang masih terbuka adalah penyampaian pendapat dan masukan dari masyarakat. Menurut Dasco, partisipasi publik diperlukan untuk memperkaya materi RUU sebelum memasuki tahap akhir pembahasan.

[adsense]

"Masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah, itu bisa nanti diagendakan, nanti tinggal kapan dan waktunya," ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Dasco juga membuka kemungkinan AMPB maupun kelompok masyarakat lainnya kembali diundang DPR untuk menyampaikan pandangan secara lebih komprehensif. Masukan tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi.

[adsense]

"Supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplet untuk memperkaya Perampasan Aset," jelasnya.

Menurut Dasco, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan bagian penting dari pembentukan undang-undang. Aspirasi yang disampaikan melalui audiensi menjadi salah satu bahan yang dapat digunakan DPR dalam menyempurnakan substansi RUU.

[adsense]

Dengan target tersebut, DPR kini memiliki tenggat waktu yang jelas untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset. Proses selanjutnya akan mencakup pembahasan substansi, penyerapan aspirasi publik, hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

[adsense]

Danantara Indonesia resmi membuka DHE 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026). Pameran yang berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari dukungan Danantara Indonesia bersama ekosistem BUMN terhadap Program 3 Juta Rumah Pemerintah.

DHE 2026 menghadirkan lebih dari 120.000 pilihan properti dari lebih dari 130 pengembang BUMN dan swasta. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pameran tersebut diarahkan untuk mempertemukan tiga aspek penting, yakni pasokan hunian dengan harga terjangkau, skema pembiayaan yang kompetitif, serta akses yang lebih mudah bagi masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Danantara Optimistis, Penguatan IHSG Bukti Investor Percaya Fundamental Indonesia

Dari sisi pembiayaan, BTN bersama Danantara dan bank-bank Himbara menghadirkan skema KPR dengan bunga mulai 2,75% dan tenor hingga 30 tahun. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, skema tersebut diarahkan untuk meringankan angsuran sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam memiliki rumah.

[adsense]

"Salah satu yang kita sepakati bersama Danantara dan seluruh Himbara adalah memberikan bunga yang kira-kira mirip bunga promo, mulai 2,75% dengan jangka waktu 30 tahun. Jadi, angsurannya bisa sangat murah supaya daya beli masyarakat juga lebih terjangkau," ujar Nixon.

BTN juga terus memperkuat penyaluran KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah melalui Komite Tapera telah menyepakati pengembangan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun. BTN saat ini masih menunggu kesiapan implementasi skema tersebut sebelum dapat ditawarkan kepada masyarakat.

[adsense]

Menurut Nixon, tenor yang lebih panjang berpotensi menekan cicilan dan memperluas kelompok masyarakat yang dapat mengakses KPR. Dengan skema tersebut, Nixon memperkirakan angsuran dapat berada pada kisaran Rp700.000 hingga Rp800.000 per bulan.

"Kalau ini terjadi, angsurannya bisa antara Rp700.000–Rp800.000. Itu murah sekali buat masyarakat yang tadinya masuk kelompok desil 4–5, sehingga bisa ikut membeli rumah ke depannya," kata Nixon.

[adsense]

Menurut Nixon, strategi meningkatkan keterjangkauan juga perlu mempertimbangkan perkembangan kemampuan finansial masyarakat. Tenor yang lebih panjang dan beban bunga yang lebih ringan pada periode awal dapat memberikan ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai memiliki rumah lebih awal.

"Kita membuat keterjangkauan dulu, supaya orang yang tadinya tidak bankable bisa menjangkau dengan cara memanjangkan tenor kredit. Kemudian bunga dibuat lebih ringan di depan. Nanti penghasilannya naik dan bisa catch up dengan angsuran normalnya. Tapi itu membutuhkan waktu tiga, empat, sampai lima tahun," jelas Nixon.

[adsense]

Selain pembiayaan, BTN mendorong pengembangan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik sebagai alternatif bagi masyarakat perkotaan. Salah satunya melalui pengembangan Hunian Manggarai bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI). Konsep Transit Oriented Development (TOD) tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menekan biaya mobilitas sekaligus memperoleh hunian yang terkoneksi dengan pusat aktivitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai, DHE menjadi wadah kolaborasi untuk mempertemukan berbagai unsur ekosistem perumahan. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap hunian, tetapi juga mendorong transaksi, penyerapan rumah, serta memberikan efek berganda bagi perekonomian.

[adsense]

"Danantara Housing Expo bukan hanya sebagai tempat untuk menawarkan rumah, tetapi juga sebagai platform yang menyatukan pembeli rumah, pengembang, bank, dan berbagai pelaku industri dalam satu ekosistem perumahan," kata Maruarar.(**)

[adsense]

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan jumlah UMKM yang telah mengantongi sertifikat halal saat ini masih jauh dibandingkan total UMKM di Sumut. Dari sekitar 1,4 juta UMKM, baru sekitar 100 ribu UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.

"Berarti masih ada PR kurang lebih 1,3 juta lagi yang harus disertifikasi halal untuk yang produknya memang halal," kata Bobby saat membuka Sumut Halal Fest 2026 di Medan, Rabu (26/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bahas Percepatan Rumah Subsidi Bersama DPR dan Pengembang

"Tahun ini kita bantu sertifikat halal untuk 1.000 UMKM, tapi saya rasa angkanya masih kecil," ujarnya.

[adsense]

Karena itu, Pemprov Sumut berencana meningkatkan jumlah UMKM penerima bantuan sertifikasi halal menjadi minimal 5.000 pelaku usaha per tahun mulai 2027.

[adsense]

"Kalau setiap tahun kita bantu 1.000, mau berapa tahun baru selesai. Maka dari itu kami minta agar bisa ditambah minimal satu tahun 5.000 yang bisa dibantu," kata Bobby.

Menurut Bobby, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi produk UMKM. Pemprov Sumut pun akan menyiapkan insentif agar pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya.

[adsense]

"Tahun depan kami coba beri insentif kepada pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal gratis minimal 5.000 pelaku UMKM," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

[adsense]

Haikal menilai sertifikasi halal bukan hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas.

"Kami mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan jajaran. Kita berharap dengan difasilitasinya sertifikat halal ini, bisa membuat pelaku UMKM lebih berkembang," kata Haikal.

[adsense]

Sumut Halal Fest 2026 digelar pada 26-27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat promosi produk halal sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem industri halal di Sumatera Utara.(rel)

[adsense]

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya saat menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Belgia untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, David Jordens, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (24/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Surya menegaskan Pemprov Sumut berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman bagi investor. Menurutnya, Sumut memiliki berbagai potensi yang masih dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan Belgia.

[adsense]

Baca Juga:

• Tutup PKN Tingkat II Angkatan XII, Wagub Sumut Tekankan Kepemimpinan Adaptif dan Integritas

Surya berharap pertemuan dengan Dubes Belgia tersebut tidak berhenti pada pembahasan awal, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih konkret. Pemprov Sumut juga berharap kolaborasi yang dibangun nantinya memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

"Ke depannya saya harap kita bisa membahas kerja sama yang lebih konkret, kerja sama yang bisa memberikan dampak pada pembangunan Sumut dan Belgia dan juga kesejahteraan masyarakat kita," ujarnya.

[adsense]

Belgia Bidik Teknologi Olahraga

Duta Besar Belgia David Jordens merespons positif peluang kerja sama dengan Sumut, khususnya di sektor olahraga. Dia menilai Sumut memiliki kompleks fasilitas olahraga berstandar internasional yang dapat menjadi salah satu pintu masuk pengembangan kerja sama kedua pihak.

[adsense]

Menurut Jordens, peluang investasi tidak hanya terbatas pada pengembangan atlet, tetapi juga mencakup teknologi dan industri pendukung olahraga.

"Bukan cuma terkait atlet, tetapi juga teknologi olahraga. Kami memiliki banyak perusahaan olahraga seperti penyedia dan pengelolaan rumput lapangan, pencahayaan, desain. Bila ada business matching, saya akan bawa investor ke sini," kata Jordens.

[adsense]

Pernyataan tersebut membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan asal Belgia untuk menjajaki pasar Sumut, khususnya dalam penyediaan teknologi, infrastruktur serta pengelolaan fasilitas olahraga.

Belgia Tertarik Pengembangan Sawit

[adsense]

Selain olahraga dan teknologi, sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut.

[adsense]

Jordens menyampaikan ketertarikannya untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan sawit di Sumut. Menurutnya, tantangan utama industri sawit ke depan adalah meningkatkan produktivitas tanpa harus memperluas lahan.

"Seperti sekarang kita sudah berpikir bagaimana sawit bisa menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang ada, bukan menambah luas lahannya, kita bisa perkuat kerja sama ini," ujarnya.

[adsense]

Kerja sama tersebut dinilai dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan perkebunan sawit yang telah ada.

Surya pun menilai Belgia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dikolaborasikan dengan Sumut, terutama dalam bidang akademik, olahraga dan teknologi.

[adsense]

Pemprov Sumut berharap komunikasi awal dengan pemerintah dan dunia usaha Belgia dapat berkembang menjadi penjajakan investasi dan kerja sama yang lebih konkret, sekaligus membuka peluang masuknya teknologi dan investasi asing untuk mendukung pembangunan daerah.

David Jordens ditunjuk Kerajaan Belgia sebagai Duta Besar untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN pada Agustus 2026, menggantikan Frank Felix. Sebelumnya, Jordens menjabat sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Belgia.(jns)

[adsense]