[adsense]

Dua kawasan dengan karakter yang berbeda itu memiliki satu benang merah, keduanya menjadi bagian dari komitmen PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dalam menjaga keseimbangan alam. Bagi perusahaan pengolahan aluminium tersebut, keberlanjutan bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata yang diwujudkan melalui berbagai program konservasi lingkungan.

Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, INALUM menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian penting dari strategi bisnis perusahaan. Keberhasilan sebuah industri, menurut perusahaan, tidak hanya diukur dari pertumbuhan produksi atau pencapaian ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.

[adsense]

Baca Juga:

• PT Inalum Gelar Pasar Murah di Samosir, 1.000 Paket Sembako Disalurkan untuk Warga Rentan

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang memadukan kepentingan industri, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian alam. Seluruh program lingkungan perusahaan juga dijalankan dengan mengacu pada berbagai regulasi nasional, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga ketentuan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup.

[adsense]

Salah satu langkah awal yang dilakukan perusahaan adalah mengenali terlebih dahulu kekayaan hayati di sekitar wilayah operasionalnya. Melalui pemetaan flora dan fauna, INALUM mengidentifikasi berbagai spesies yang masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) maupun daftar konservasi nasional. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perlindungan yang lebih tepat sasaran.

Komitmen menjaga keanekaragaman hayati itu juga diwujudkan melalui rehabilitasi habitat di kawasan Pantai Sejarah dan Pantai Perjuangan, Kabupaten Batu Bara. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mempertahankan habitat berbagai spesies yang hidup di kawasan tersebut.

[adsense]

Perhatian perusahaan terhadap lingkungan tidak berhenti di kawasan pesisir. Bersama PT PLN Indonesia Power (PJT I), INALUM mengembangkan berbagai program konservasi di kawasan Daerah Tangkapan Air Danau Toba sepanjang 2025. Program tersebut mencakup pembangunan 10.000 unit biopori, 500 unit sumur resapan, serta 15 sumur injeksi untuk meningkatkan kemampuan tanah menyerap air.

Selain itu, perusahaan membentuk tiga kebun bibit rakyat yang mampu memproduksi sekitar 150.000 bibit setiap tahun. Produksi bibit juga diperkuat melalui pembibitan modern dengan kapasitas mencapai 500.000 bibit per tahun. Upaya tersebut didukung pengembangan 15 sekolah peduli lingkungan yang diharapkan mampu menanamkan kesadaran konservasi kepada generasi muda.

[adsense]

Program perlindungan kawasan juga terus diperluas melalui penanaman pohon di lebih dari 1.000 hektare lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Daerah Tangkapan Air Danau Toba yang memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya air dan keseimbangan ekosistem.

Di sektor energi, komitmen terhadap lingkungan juga terlihat dari penggunaan listrik berbasis energi terbarukan. Pada 2025, sebanyak 95,51 persen kebutuhan energi produksi aluminium dipenuhi melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA), meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 94,29 persen.

[adsense]

Penggunaan energi bersih tersebut berjalan beriringan dengan berbagai program efisiensi energi yang turut berkontribusi dalam menekan emisi karbon perusahaan. Sejak 2018, area reboisasi di Daerah Tangkapan Air Danau Toba pun telah mencapai lebih dari 2.300 hektare.

Program penghijauan menjadi salah satu langkah nyata yang terus diperkuat perusahaan. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2025, INALUM telah melakukan penanaman pohon di lahan seluas sekitar 1.934 hektare.

[adsense]

Salah satu wujud komitmen itu hadir melalui pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kehati Paritohan seluas empat hektare. Kawasan ini tidak hanya ditanami berbagai tanaman endemik seperti kemenyan, suren, dan andaliman, tetapi juga dilengkapi fasilitas biopori, sumur resapan, kolam ikan, hingga penangkaran rusa.

Lebih dari sekadar ruang hijau, kawasan tersebut kini berfungsi sebagai pusat edukasi lingkungan yang mengajak masyarakat mengenal pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menjadi laboratorium alam bagi berbagai kegiatan konservasi.

[adsense]

Di wilayah pesisir Kabupaten Batu Bara, perhatian perusahaan juga tertuju pada ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga garis pantai. Sepanjang 2025, sebanyak 15.000 bibit mangrove ditanam bersama masyarakat melalui Program Pohon Asuh dan kolaborasi dengan kelompok tani maupun organisasi nelayan.

Keberadaan mangrove bukan hanya berfungsi sebagai benteng alami yang mampu mengurangi dampak abrasi, tetapi juga menjadi habitat berbagai biota laut serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencaharian dari laut.

[adsense]

Konservasi pesisir pun diperluas melalui perlindungan habitat burung migran yang setiap tahun singgah di kawasan Batu Bara. Berbagai kegiatan edukasi masyarakat, bird watching, hingga sosialisasi peraturan desa mengenai perlindungan burung air migran menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

Seluruh rangkaian program itu menggambarkan bahwa pembangunan industri tidak selalu harus berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan berdampingan ketika dikelola dengan komitmen yang kuat dan perencanaan yang berkelanjutan.

[adsense]

Bagi INALUM, menjaga alam berarti menjaga masa depan. Sebab keberlanjutan sejati bukan hanya tentang menghasilkan aluminium untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga memastikan hutan tetap hijau, air tetap lestari, pesisir tetap terlindungi, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Dari Danau Toba hingga pesisir Batu Bara, jejak konservasi itu menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat tumbuh bersama menuju masa depan yang lebih hijau.(Fitmen/jn)

[adsense]

[adsense]

Perjalanan Messi di panggung terbesar sepak bola dunia dimulai pada Piala Dunia 2006 dengan torehan satu gol. Pada edisi 2010 di Afrika Selatan, ia gagal mencetak gol meski tampil sebagai motor serangan Argentina.

Empat tahun kemudian di Brasil, performanya melonjak drastis dengan mencetak empat gol dan membawa Argentina melaju hingga partai final. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Messi kembali menyumbang satu gol, sebelum mencapai puncak performanya di Qatar 2022 lewat tujuh gol yang mengantarkan Albiceleste meraih gelar juara dunia.

[adsense]

Baca Juga:

• Audiensi Sertipikasi Ruko Jalan Thamrin, Kantah P.Sidimpuan Dorong Kepastian Hukum bagi Ahli Waris

Rincian gol Lionel Messi di Piala Dunia:

[adsense]

2006: 1 gol

2010: 0 gol

[adsense]

2014: 4 gol

2018: 1 gol

[adsense]

2022: 7 gol

2026: 5 gol (hingga saat ini)

[adsense]

Dengan total 18 gol dari 28 pertandingan, Messi tidak hanya memperpanjang daftar rekornya, tetapi juga membuktikan konsistensi luar biasa selama enam edisi Piala Dunia. Meski Argentina telah memastikan tiket ke fase gugur, kontribusi sang kapten diperkirakan masih akan menjadi tumpuan utama dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia.(jn/**)

[adsense]

Menurutnya, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama sehingga desain pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tugas calon pengelola koperasi.

[adsense]

Baca Juga:

• TB Hasanuddin: Jika Sudah Bukan WNI, Pemerintah Tak Wajib Lindungi Oknum Marinir Satria Arta

TB Hasanuddin menilai, kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi secara serius dan menyeluruh, terutama terkait relevansi pelatihan militer bagi peserta yang nantinya akan mengemban tugas manajerial di sektor koperasi.

[adsense]

"Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang relevan," ujar TB Hasanuddin, Kamis (25/6/2026).

Purnawirawan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI tersebut menilai pelatihan kemiliteran tetap dapat diberikan, tetapi hanya dalam porsi dasar dan terbatas sebagai sarana membangun kedisiplinan serta kekompakan antarpeserta.

[adsense]

"Pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja," katanya.

Menurut TB Hasanuddin, materi pelatihan dasar dapat difokuskan pada pembentukan karakter, seperti latihan baris-berbaris untuk membangun kerapian, kegiatan santiaji atau pembinaan mental, apel guna menanamkan disiplin waktu, serta senam pagi untuk menjaga kebugaran fisik.

[adsense]

Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara ketat sebelum peserta mengikuti aktivitas fisik. Menurutnya, proses skrining kesehatan yang akurat menjadi langkah penting untuk mencegah risiko selama pelatihan berlangsung.

"Sebelum mengikuti aktivitas fisik, peserta harus lolos tes kesehatan. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan ketat oleh tim dokter. Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal," tegasnya.

[adsense]

Berdasarkan informasi yang beredar, tiga peserta yang meninggal dunia masing-masing adalah Anisa Muyassaroh asal Balikpapan yang dilaporkan mengalami heat stroke (serangan panas) dan henti jantung, Yonanda Muhammad Taufiq asal Baturaja yang dilaporkan meninggal akibat cardiac arrest (henti jantung), serta Novia Rahmadhani Sihotang asal Jakarta yang disebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan tuberkulosis (TBC).

Menanggapi peristiwa tersebut, TB Hasanuddin meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Latsarmil. Evaluasi tersebut mencakup mekanisme seleksi kesehatan peserta, tingkat intensitas latihan fisik, kesiapan pengawasan medis selama kegiatan berlangsung, hingga kesesuaian materi pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan calon pengelola koperasi.

[adsense]

Menurutnya, program pengembangan sumber daya manusia harus diselenggarakan dengan mengutamakan keselamatan peserta tanpa mengurangi tujuan pembentukan karakter dan peningkatan kapasitas.

"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan membangun kapasitas SDM tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan peserta," pungkas TB Hasanuddin.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Penegasan tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah saat melakukan kunjungan kerja ke PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (23/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker menegaskan kewajiban perusahaan untuk melakukan alih keahlian (transfer of knowledge) secara masif kepada tenaga ker ja Indonesia sebagai bagian dari komitmen meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

[adsense]

Baca Juga:

• Nilai TKA 2025 Mengkhawatirkan, Komisi X DPR Desak Evaluasi Total Pendidikan Nasional

Wamenaker mengingatkan pihak manajemen perusahaan untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pembinaan yang dilakukan Kemnaker mengacu pada Pasal 45 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021, yang meliputi sosialisasi tata cara penggunaan TKA, penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan, analisis pasar kerja, serta monitoring dan evaluasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

[adsense]

"Pembinaan ini sangat penting untuk memastikan setiap pemberi kerja mematuhi regulasi yang berlaku. Penggunaan TKA harus memberikan nilai tambah strategis bagi bangsa kita melalui peningkatan ko mpetensi tenaga kerja Indonesia," tambahnya.

Selain transfer keahlian, Wamenaker juga menyoroti pentingnya kepatuhan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal di Kabupaten Morowali.

[adsense]

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar manfaat investasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

"Kita ingin investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM lokal, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Afriansyah.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Menurut Saan, sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat segera ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dan pemerintah. Sementara itu, isu-isu yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam akan difasilitasi melalui forum dialog dengan kementerian maupun lembaga terkait.

"DPR akan menindaklanjuti dengan pemerintah. Kalau teman-teman merasa belum cukup mendapatkan penjelasan di forum ini, DPR siap memfasilitasi dialog dengan kementerian-kementerian terkait agar berbagai persoalan dapat dibahas secara langsung," ujar Saan, saat menemui secara langsung perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• PAW NasDem Rampung, KPU Tapsel Ajukan M.Yusuf Siregar Calon Kuat Pengganti Eddi Sullam

Ia menilai dialog menjadi instrumen penting dalam membangun komunikasi publik yang konstruktif. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dapat dibahas secara komprehensif tanpa menimbulkan eskalasi yang berlebihan di tengah masyarakat.

Saan juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. Menurutnya, kedua aspek tersebut memiliki pengaruh besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat serta keberlangsungan pembangunan nasional.

[adsense]

"Stabilitas ekonomi dan politik sangat penting karena memiliki banyak dampak turunan terhadap berbagai sektor. Karena itu, dialog menjadi cara yang efektif untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan," katanya.

Dalam forum tersebut, sejumlah aspirasi mahasiswa yang memerlukan klarifikasi langsung segera ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Salah satu langkah konkret dilakukan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, yang menghubungi langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melalui sambungan telepon di hadapan para mahasiswa.

[adsense]

[adsense]

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons cepat DPR terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. DPR berharap komunikasi langsung dengan pihak terkait dapat mempercepat proses penyelesaian maupun pemberian penjelasan terhadap isu-isu yang menjadi perhatian mahasiswa.

Menutup pertemuan, Saan menyampaikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan terbuka.

[adsense]

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa di DPRD Sulut Berujung Ricuh, Polisi Kerahkan Water Cannon

"Mudah-mudahan kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi dan apa yang menjadi harapan kita bersama dapat tercapai," tuturnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan, penguatan pengawasan, validitas data organisasi pekerja, hingga sistem alih daya (outsourcing).

Afriansyah menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi yang luas bagi organisasi pekerja dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan.

[adsense]

"Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha," kata Afriansyah.

Menurutnya, dialog sosial yang inklusif menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang berimbang. Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, regulasi yang dibentuk diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang tanpa mengabaikan kepentingan pekerja maupun pelaku usaha.

[adsense]

Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Ia menilai pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan seluruh ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten di lapangan.

Pengawasan yang optimal, lanjutnya, tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dengan demikian, hubungan industrial dapat berjalan secara lebih sehat dan berkelanjutan.

[adsense]

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah turut menekankan pentingnya penataan organisasi serikat pekerja dan konfederasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat. Langkah itu diperlukan agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial benar-benar didasarkan pada data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Validitas data organisasi menjadi penting agar setiap proses perundingan dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili," ujarnya.

[adsense]

Ia menjelaskan, data organisasi yang akurat akan mendukung proses perundingan yang lebih transparan dan efektif. Selain itu, validitas data juga dapat memperkuat legitimasi organisasi pekerja dalam menyampaikan aspirasi anggotanya.

Afriansyah juga menyinggung sistem alih daya atau outsourcing yang hingga kini masih diterapkan di sejumlah sektor usaha. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak atas upah, jaminan sosial, dan hak normatif lainnya.

[adsense]

"Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dunia usaha tetap dapat berjalan, tetapi pada saat yang sama hak-hak pekerja juga terlindungi secara maksimal. Keseimbangan inilah yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan," katanya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

[adsense]

Pemerintah, kata dia, akan terus membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Melalui sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat terwujud hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

"Kami ingin setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian nasional," tutur Afriansyah.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Rieke, persoalan yang dihadapi para dokter muda tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah kelulusan UKMPPD. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan tata kelola negara yang melibatkan sistem pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik kedokteran.

[adsense]

"Persoalan yang disampaikan Pergerakan Dokter Muda Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kelulusan UKMPPD. Ini merupakan persoalan tata kelola negara yang berada pada persimpangan rezim pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik kedokteran," tegas Rieke.

Rieke menjelaskan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XVI/2018 telah membedakan secara tegas antara ijazah atau sertifikat profesi dengan sertifikat kompetensi. Ijazah atau sertifikat profesi merupakan pengakuan atas selesainya pendidikan, sedangkan sertifikat kompetensi menjadi syarat kelayakan untuk menjalankan praktik profesi.

[adsense]

Namun, menurutnya, ketentuan Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan justru mencampurkan kedua aspek tersebut. Kondisi itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi mahasiswa retaker atau peserta yang mengulang ujian kompetensi nasional karena belum dinyatakan lulus.

Akibatnya, para mahasiswa retaker berpotensi menghadapi ancaman putus studi (drop out atau DO) meskipun telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan profesi dokter.

[adsense]

"Negara wajib menjaga mutu dokter dan keselamatan pasien. Namun negara juga wajib menjamin hak atas pendidikan, hak atas kepastian hukum, dan hak untuk mengembangkan diri. Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak boleh dilakukan dengan mempertentangkan mutu profesi dan hak konstitusional warga negara," ujarnya.

Sebagai langkah penyelesaian, politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan lima rekomendasi. Salah satu rekomendasi utama adalah mendesak Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera memberlakukan moratorium kebijakan DO terhadap mahasiswa retaker.

[adsense]

Menurut Rieke, langkah tersebut penting dilakukan agar tidak ada mahasiswa yang dirugikan akibat tumpang tindih regulasi yang masih terjadi dalam sistem pendidikan dan sertifikasi profesi kedokteran.

"Kepastian status akademik merupakan bagian penting dari perlindungan hak warga negara. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya kekosongan atau ketidakjelasan status terhadap mereka yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan profesi," katanya.

[adsense]

Selain moratorium, Rieke juga mendorong pembentukan Program Nasional Pembinaan dan Remediasi Kompetensi yang terstruktur bagi para retaker. Program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi peserta yang belum lulus uji kompetensi tanpa harus kehilangan status akademik yang telah diperoleh.

Ia juga meminta Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan DPR RI melakukan pengawasan serta kajian menyeluruh terhadap dampak implementasi Undang-Undang Kesehatan terhadap mahasiswa profesi kedokteran.

[adsense]

Rieke menegaskan bahwa mutu profesi dokter, keselamatan pasien, kepastian hukum, dan perlindungan HAM bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Keempat aspek tersebut, kata dia, harus diwujudkan secara bersamaan dalam sistem hukum dan kebijakan kesehatan nasional.

"Mutu profesi dokter, keselamatan pasien, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tujuan yang harus diwujudkan secara bersamaan. Negara tidak boleh memilih salah satunya, melainkan wajib menjamin seluruhnya dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan," pungkasnya.

[adsense]

[adsense]

Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 16.00 WITA itu awalnya berjalan sebagai penyampaian aspirasi terkait sejumlah isu nasional dan daerah. Namun situasi berubah ketika sejumlah peserta aksi mulai menggoyang pagar Kantor DPRD Sulut hingga terjadi kericuhan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan. Untuk isu nasional, mereka menyoroti program Koperasi Merah Putih, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sementara pada tingkat daerah, mahasiswa meminta evaluasi program Trans Manado, publikasi draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta menolak program MBG dikelola oleh kampus.

[adsense]

Kericuhan pecah ketika massa mulai melempar batu, bambu, dan botol air mineral ke arah area Kantor DPRD Sulut. Aparat kemudian mengambil tindakan pengamanan dengan memukul mundur massa sejauh kurang lebih satu kilometer dari titik awal demonstrasi.

Polisi menggunakan meriam air, gas air mata, dan barisan personel bertameng untuk mengendalikan situasi. Setelah berlangsung sekitar dua jam, kericuhan berhasil diredam pada pukul 18.30 WITA.

[adsense]

Sejumlah mahasiswa sempat diamankan oleh aparat keamanan. Namun, mereka kemudian dilepaskan setelah situasi kembali terkendali. Akibat insiden tersebut, pagar besi di gerbang Kantor DPRD Sulut roboh dan mengalami kerusakan pada beberapa bagian.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengatakan pihaknya sejak awal telah menyiapkan ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan.

[adsense]

"Pada prinsipnya, kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi maupun tuntutan mereka," ujar Royke.

Menurut dia, sejumlah anggota DPRD bahkan telah bersiap menerima perwakilan mahasiswa. Beberapa legislator juga hadir langsung di lokasi untuk mendengarkan tuntutan yang dibawa massa aksi.

[adsense]

Royke menjelaskan, sebelum situasi memanas, pihak DPRD telah berulang kali mengimbau peserta demonstrasi melalui pengeras suara agar menyampaikan aspirasi secara tertib sehingga dialog dapat berlangsung dengan baik.

"Sangat disayangkan, aspirasi mereka belum sempat disampaikan, tetapi aksi sudah dibubarkan oleh aparat keamanan. Kami melihat mulai terjadi tindakan yang tidak tertib, seperti pembakaran ban dan pelemparan benda," katanya.

[adsense]

Ia menegaskan DPRD Sulut tidak pernah menutup ruang komunikasi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, ia berharap penyampaian pendapat di masa mendatang dapat dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan yang berlaku.(jn/**)

[adsense]

Kasus tersebut terjadi di kawasan Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Persoalan ini menjadi sorotan setelah tim Rumah Aspirasi Hinca Panjaitan menyampaikan keluhan yang dialami Jumarimba kepada media.

Anggota tim Rumah Aspirasi Hinca Panjaitan, Ungkap Marpaung, mengatakan transaksi jual beli dilakukan pada April 2025 dengan nilai sebesar Rp1,6 miliar. Penandatanganan dilakukan di hadapan notaris dan pada saat itu Jumarimba menerima uang muka sebesar Rp100 juta.

[adsense]

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Perselingkuhan Oknum Polisi Berujung PTDH, Banding di Polda Sumut Dipertanyakan

"DPM minta lahan dan rumah dikosongkan. Kekurangan ditransfer dua hari kemudian," kata Ungkap Marpaung kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

[adsense]

Ia menjelaskan, lahan dan rumah yang diperjualbelikan berada di sekitar area operasional pertambangan milik perusahaan. Setelah kesepakatan ditandatangani, Jumarimba disebut memenuhi kewajibannya dengan mengosongkan rumah dan menyerahkan lahan sesuai perjanjian.

Akibat belum diterimanya pelunasan pembayaran, Jumarimba dikabarkan harus tinggal sementara di rumah kerabatnya. Kondisi tersebut disebut menimbulkan ketidaknyamanan dan beban psikologis bagi pria lanjut usia tersebut.

[adsense]

"DPM pembohong. Tidak layak dipercaya," ujar Ungkap.

Karena merasa kesepakatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, Jumarimba kini meminta agar lahan dan rumah yang telah diserahkan dikembalikan apabila pelunasan tidak dilakukan.

[adsense]

Ungkap juga mengungkapkan adanya informasi yang diterimanya terkait alasan belum dicairkannya sisa pembayaran. Menurut dia, perusahaan meminta salah seorang anak Jumarimba yang berinisial N menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak membuat atau menyebarkan kritik terhadap perusahaan melalui media sosial.

"Ada lembaran lain harus diteken N, isinya jangan ribut di medsos," kata Ungkap.

[adsense]

Menurutnya, syarat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan isi akta jual beli yang telah ditandatangani sebelumnya. Karena itu, pihak keluarga menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda pembayaran.

Sementara itu, Humas PT Dairi Prima Mineral, Abdul Rahim Siregar, membenarkan bahwa sisa pembayaran belum dilunasi. Namun, ia menyebut pencairan dana masih menunggu penandatanganan surat yang dimaksud oleh anak Jumarimba.

[adsense]

"Ada surat harus ditandatangani N, isinya tidak ribut di medsos. Apalah susahnya menekan surat itu," kata Abdul Rahim Siregar.

Menurut Abdul, selama ini N kerap mengunggah konten yang dinilai merugikan citra perusahaan di media sosial. Ia menyatakan pelunasan pembayaran dapat dilakukan setelah surat tersebut ditandatangani.

[adsense]

Diketahui, PT Dairi Prima Mineral merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan seng dan timbal. Perusahaan tersebut saat ini tengah menjadi perhatian publik seiring berlanjutnya aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi, termasuk setelah diterbitkannya revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) oleh Kementerian Lingkungan Hidup.(jns/**)

[adsense]

Larangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektronik di Sumatera Utara yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai dampak negatif penggunaan vape.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegur PLN, Minta Kompensasi bagi Pelanggan Terdampak Pemadaman Bergilir

Melalui instruksi tersebut, Gubernur Sumut juga meminta seluruh bupati dan wali kota melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan larangan penggunaan vape di daerah masing-masing. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif serta dipatuhi oleh seluruh aparatur dan pegawai di lingkungan pemerintahan daerah.

[adsense]

Bagi ASN, tenaga non-ASN, maupun pegawai BUMD yang terbukti melanggar ketentuan tersebut, pemerintah daerah diminta menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penegakan disiplin, pemerintah kabupaten dan kota juga diwajibkan memasang tanda larangan penggunaan vape di berbagai lokasi strategis agar mudah dilihat dan dipahami masyarakat.

[adsense]

"Bupati dan wali kota juga diminta membuat atau memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di area strategis yang mudah dibaca," ujar Erwin.

Pemerintah provinsi juga mendorong kepala daerah untuk memperluas penerapan kebijakan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha sektor pariwisata seperti hotel dan restoran, serikat pekerja, perusahaan transportasi, organisasi olahraga, hingga rumah sakit.

[adsense]

Melalui imbauan tersebut, instansi dan organisasi terkait diharapkan menerapkan larangan penggunaan vape bagi pekerja, karyawan, anggota organisasi, maupun pihak yang berada dalam lingkup tanggung jawab mereka.

Menurut Erwin, kebijakan pelarangan vape merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia terkait pelarangan total penggunaan rokok elektronik. Berdasarkan hasil kajian BNN, perangkat vape dinilai memiliki kerentanan untuk disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika cair maupun zat berbahaya lainnya.

[adsense]

Dengan diterbitkannya instruksi gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diperkuat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektronik.(jns)

[adsense]

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, apresiasi pasar modal menjadi bukti bahwa investor semakin melihat potensi jangka panjang Indonesia berdasarkan kondisi fundamental yang solid.

"Kita tentu berterima kasih kepada seluruh investor yang menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi kita maupun fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia. Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan," ujar Dony usai Flag Off BTN Jakarta International Marathon di Monas, Jakarta, Minggu (14/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Aksi BUMN Peduli, Danantara Bersama BP BUMN dan BTN Kerahkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera

"Tentu ada isu dan sentimen yang cukup memengaruhi, tetapi pada akhirnya seluruh investor akan melihat fundamental daripada perusahaan maupun negara," kata Dony.

[adsense]

Dony menambahkan, perusahaan-perusahaan nasional khususnya BUMN masih memiliki fundamental yang kuat di berbagai sektor strategis. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan nilai perusahaan sekaligus menjaga kepercayaan investor.

"Teman-teman bisa melihat bahwa fundamental perusahaan kita, baik perbankan, tambang, infrastruktur maupun perusahaan BUMN lainnya semuanya bagus," ujar Dony.

[adsense]

Terkait aksi korporasi seperti pembelian kembali (buyback) saham oleh perusahaan BUMN, Dony mengatakan hal tersebut merupakan mekanisme bisnis yang wajar apabila perusahaan melihat harga saham belum mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

"Buyback itu sebetulnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu pasti kita ambil. Sayang kan daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi dengan saham kita sendiri," jelas Dony.

[adsense]

Dony optimistis kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin kuat seiring solidnya fundamental ekonomi nasional dan transformasi perusahaan-perusahaan BUMN.

[adsense]

"Kalau barang bagus, tentu sayang kalau tidak kita optimalkan," tutup Dony.

Sejalan dengan optimisme tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menilai kuatnya fundamental ekonomi juga perlu terus didukung oleh bergeraknya sektor riil, termasuk industri perumahan yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian.

[adsense]

Nixon mengatakan, BTN tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan dengan terus mendorong permintaan masyarakat terhadap hunian melalui berbagai inovasi pembiayaan.

"Kita harus bisa menciptakan demand, jangan hanya menunggu market. Karena itu, BTN terus mendorong berbagai strategi supaya sektor perumahan tetap bergerak dan masyarakat tetap memiliki akses untuk membeli rumah," ujar Nixon.

[adsense]

Nixon menambahkan, perseroan tetap menjaga target pertumbuhan secara prudent di tengah dinamika ekonomi. BTN juga terus memperkuat strategi bisnis melalui ekspansi kredit yang sehat serta pengelolaan kualitas aset.

"Kita masih percaya pertumbuhan bisa tetap dijaga. Segala cara kita pikirkan agar masyarakat tetap bisa memiliki rumah," tutur Nixon.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Aksi yang semula direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, itu juga diikuti mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan lima tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut telah dirumuskan melalui proses konsolidasi bersama seluruh BEM fakultas di Universitas Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Kenaikan BBM Non-Subsidi Dinilai Tekan Daya Beli Kelas Menengah

Menurut Dimas, aksi yang digelar mahasiswa bersifat terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak berafiliasi dengan kelompok atau organisasi massa tertentu.

[adsense]

"Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun," katanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[adsense]

Mahasiswa menilai pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tuntutan kedua adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa menyoroti tingginya biaya hidup yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

[adsense]

Selanjutnya, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program tersebut menjadi salah satu fokus kritik yang disampaikan dalam aksi.

Tuntutan keempat berkaitan dengan penghentian praktik militerisme di ranah sipil. Mahasiswa menilai perlu adanya batas yang jelas antara institusi militer dan sektor sipil sesuai prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

[adsense]

Sementara itu, tuntutan kelima adalah mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan apabila terdapat kebijakan yang dinilai bermasalah serta tidak menghindari kritik publik. Mahasiswa menilai sikap terbuka dan akuntabel menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Kelima tuntutan tersebut menjadi materi utama yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dapat mendengar dan merespons berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Ajakan itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) XII Tahun 2026 di Open Stage Parapat, Kamis (11/6/2026).

Bobby menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merancang berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Larang ASN, Non-ASN, dan Pegawai BUMD Gunakan Vape

Menurutnya, ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi kebutuhan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen, sehingga Sumatera Utara diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target tersebut.

[adsense]

Bobby menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk yang besar serta struktur demografi yang dimiliki, Sumatera Utara memiliki potensi kuat untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hari ini kita terus berbicara tentang penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk dan demografi yang dimiliki Sumatera Utara, kita harus mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,7 hingga 7,1 persen. Ini target yang harus dicapai bersama," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha, sektor ekonomi, serta aktivitas bisnis yang berkembang di tengah masyarakat. Informasi tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.

Karena itu, Bobby meminta seluruh kepala daerah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami manfaat sensus serta bersedia memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas di lapangan.

[adsense]

"Kalau perlu, kegiatan sosialisasi seperti ini dilaksanakan juga di kabupaten dan kota masing-masing. Tidak semua bupati dan wali kota mendapatkan kesempatan memimpin daerah saat pelaksanaan sensus ekonomi. Semakin banyak masyarakat memahami manfaat sensus, semakin baik kualitas data yang diperoleh," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang hanya dilaksanakan sekali dalam 10 tahun. Oleh karena itu, pelaksanaannya memiliki nilai strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

[adsense]

"Hasil sensus bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan daerah dan nasional untuk beberapa tahun ke depan," ujar Sonny.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah di seluruh Sumatera Utara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan berkualitas.

[adsense]

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, BPS RI mengampanyekan gerakan TIR, yaitu Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga. Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses pendataan berjalan lancar.

"Terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur. Kami mengusung kampanye TIR untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. TIR itu pertama, terima petugas sensus. Kedua, isi data dengan benar. Ketiga, rahasia data tetap terjaga," jelasnya.(jns/**)

[adsense]

[adsense]

Abdullah menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut aparat penegak hukum. Menurutnya, masyarakat tidak boleh menjadi korban intimidasi oleh pihak yang tidak mampu menunjukkan identitas maupun dasar hukum atas tindakan yang dilakukan.

"Kalau identitasnya saja tidak berani ditunjukkan, publik patut mempertanyakan siapa sebenarnya mereka dan untuk kepentingan siapa mereka bertindak," kata Abdullah, yang akrab disapa Abduh, Kamis (11/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi III DPR Soroti Darurat Narkoba di Sultra, Desak Penguatan Pengawasan Jalur Laut

"Kalau memang ada dugaan kendaraan hasil curian, laporkan kepada kepolisian dan biarkan aparat bekerja. Tidak boleh ada pihak yang bertindak seolah-olah memiliki kewenangan hukum sendiri. Negara hukum tidak boleh kalah oleh cara-cara seperti itu," tegasnya.

[adsense]

Selain meminta penangkapan terhadap kedua pria tersebut, Abduh juga mendesak kepolisian mengungkap identitas serta latar belakang pekerjaan mereka. Hal itu dinilai penting untuk memastikan apakah keduanya benar merupakan debt collector atau penagih utang, atau justru mengatasnamakan profesi tersebut untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Menurut dia, apabila hasil penyelidikan menunjukkan kedua pria tersebut bekerja sebagai debt collector, maka perusahaan pembiayaan atau leasing yang mempekerjakan mereka juga harus turut diperiksa. Penegakan hukum, kata Abduh, tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menjangkau pihak yang memberi perintah dan memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

[adsense]

"Jangan berhenti pada dua orang itu saja. Jika mereka bekerja atas perintah pihak tertentu, maka pihak yang memberi perintah juga harus dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pelaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Abduh menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan hukum dan mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terbukti mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Menurutnya, negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan hak-hak warga yang dirugikan.

[adsense]

Sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, Abduh meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap aktivitas debt collector. Ia mengusulkan pembentukan basis data digital yang memuat identitas, legalitas, serta perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan para penagih utang tersebut.

"Saya meminta OJK membuat basis data digital debt collector beserta leasing yang mempekerjakannya. Debt collector juga wajib menggunakan seragam resmi, membawa kartu identitas yang mudah diverifikasi, serta memiliki sertifikasi yang terstandar. Debt collector resmi harus mudah dikenali, mudah diverifikasi, dan mudah dimintai pertanggungjawaban," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi akan menambah beban pengeluaran rumah tangga kelas menengah yang saat ini juga menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.

"Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu," ujar Budi, Kamis (11/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Operator SPBU Diperiksa, Polres Tapsel Bongkar Jejak Distribusi Biosolar Subsidi di Paluta

Menurut Budi, melemahnya kurs rupiah yang disertai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi indikator adanya tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga. Situasi tersebut, kata dia, berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

[adsense]

"Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat," katanya.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah berisiko mengalami penurunan status ekonomi apabila tekanan biaya hidup terus meningkat tanpa diimbangi kebijakan perlindungan yang memadai. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena proses pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang telah kehilangan kemampuan finansial tidaklah mudah.

[adsense]

"Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati," tegasnya.

Lebih lanjut, Budi meminta pemerintah melihat persoalan kenaikan harga BBM non-subsidi dan pelemahan rupiah secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada stabilitas indikator makroekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan belanja masyarakat.

[adsense]

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi pemerintah terkait kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Menurutnya, DPR maupun masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai dasar pengambilan kebijakan serta dampak yang mungkin timbul terhadap kondisi ekonomi nasional.

Budi menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, menjadi langkah penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

[adsense]

"Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi belakangan ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat ketidakpastian geopolitik internasional. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui alasan dan mekanisme yang digunakan dalam penyesuaian harga tersebut.

"Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak yang terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM," kata Dony saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Gugatan Eddi Sullam Ditolak Total Mahkamah Partai NasDem, PAW DPRD Tapsel Ditagih Segera Tuntas

"Kalau kita ingin mengikuti dengan harga yang lama, memang harga minyak dunia sedang meningkat, dengan efek dari geopolitik yang ada hari ini, buktinya sekarang naik," ujarnya.

[adsense]

Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Pertamina tidak mungkin terus mempertahankan harga lama ketika biaya pengadaan energi mengalami kenaikan. Menurutnya, mekanisme penyesuaian harga merupakan konsekuensi dari sistem yang selama ini diterapkan pada BBM non-subsidi.

"BBM Non-PSO ini dari sekian lama sudah terikat dengan harga internasional. Jadi harga itu bagaimana kondisi minyak dunia naik turun, kita juga akan mengikuti," katanya.

[adsense]

Meski demikian, DPR menilai keterbukaan informasi tetap diperlukan agar masyarakat memahami faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, Komisi XII akan meminta penjelasan rinci mengenai komponen biaya, formula harga, serta pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan harga baru Pertamax dan Pertamax Green.

Dony berharap pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Pertamina dapat menghasilkan penjelasan yang jelas dan konkret kepada publik.

[adsense]

"Mudah-mudahan setelah pertemuan nanti kita mendapat jawaban yang konkret dari pihak terkait yaitu Kementerian ESDM dan juga Pertamina," ujarnya.

Di sisi lain, Dony menegaskan bahwa perhatian utama pemerintah dan DPR saat ini adalah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak gejolak harga energi global adalah pengguna BBM subsidi karena jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pengguna BBM non-subsidi.

[adsense]

"Sebetulnya yang berdampak paling utama adalah yang PSO (subsidi). Ini kita coba untuk menahan PSO tidak akan naik," kata Dony.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan harga BBM subsidi melalui dukungan anggaran negara agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap biaya hidup.

[adsense]

"Jadi harga ini kita tahan di yang subsidi. Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Karena yang subsidi ini yang pemanfaatannya adalah masyarakat luas," tegasnya.

Menurut Dony, pemerintah juga tidak dapat menanggung seluruh kenaikan harga BBM non-subsidi karena berpotensi membebani anggaran negara dan menciptakan subsidi ganda. Selain itu, Pertamina tetap harus menyesuaikan biaya pengadaan energi yang mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

[adsense]

"Yang non-subsidi yaitu sudah terikat dengan harga dunia. Kita tidak mungkin itu juga ditanggung oleh pihak Pemerintah. Karena double subsidi nantinya dan juga ditanggung oleh Pertamina," jelasnya.

DPR, lanjut Dony, akan terus mengawasi kebijakan energi nasional agar tetap berpihak kepada masyarakat. Pemanggilan Kementerian ESDM dan Pertamina diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dasar penetapan harga BBM non-subsidi sekaligus memastikan setiap kebijakan dilakukan secara objektif, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

[adsense]

"Kita akan mengklarifikasi sebenarnya hitungannya seperti apa dan betul-betul kita akan mendukung yang pro rakyat, itu yang paling utama," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

Pembahasan percepatan proyek dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Advisor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Program Sistem Transportasi Massal Perkotaan (MASTRANS), Danang Parikesit, beserta jajaran.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai aspek penting yang menjadi penopang keberhasilan proyek, mulai dari pembangunan fisik, kelembagaan, regulasi, hingga skema pembiayaan. Pembahasan tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan operasional sistem transportasi publik modern yang akan melayani kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.

[adsense]

"Pemprov Sumut sangat mendukung proyek BRT Mebidang yang merupakan proyek strategis nasional. Program ini untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan," ujar Sulaiman Harahap.

BRT Mebidang merupakan salah satu proyek transportasi massal yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di kawasan perkotaan. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

[adsense]

Pada tahap awal operasional, BRT Mebidang direncanakan mulai beroperasi tahun ini dengan menggunakan armada bus listrik melalui kerja sama dengan Tiongkok. Penggunaan kendaraan berbasis energi listrik tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transportasi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.

Sebanyak 12 koridor akan dilayani pada tahap awal pengoperasian. Dari jumlah tersebut, 10 koridor berada di wilayah Kota Medan, sedangkan dua koridor lainnya melayani kawasan Mebidang dan akan dikelola oleh Pemprov Sumut bersama Kementerian Perhubungan.

[adsense]

Dua koridor yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut meliputi rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi. Kehadiran koridor tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Terkait kelembagaan, Sulaiman menjelaskan bahwa pengelolaan awal proyek BRT Mebidang akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Perhubungan Sumut. Selain itu, Pemprov Sumut juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), yang berpotensi dilibatkan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan program tersebut.

[adsense]

Sementara itu, Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS, Danang Parikesit, menyampaikan bahwa pembangunan fisik proyek Sistem Transportasi Massal Perkotaan yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang telah berjalan. Sejumlah infrastruktur dasar, seperti halte dan jalur koridor, saat ini terus dikembangkan.

Meski demikian, Danang menilai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait kelembagaan, regulasi, dan mekanisme pembiayaan agar operasional BRT dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting karena proyek ini melibatkan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.(jns/**)

[adsense]

[adsense]

Kondisi tersebut menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat memimpin rapat Penyerahan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2026 secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Rabu (10/6/2026) malam.

Dalam rapat tersebut, Bobby menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen administrasi, terutama Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, keterlambatan penyelesaian dokumen menjadi hambatan utama dalam proses pencairan dana.

[adsense]

"Dari tenggat waktu bulan Juni yang kami berikan agar semua dana dapat tersalurkan ke Pemkab/Pemko, namun sampai saat ini belum ada yang ditransfer karena kendala administrasi," kata Bobby.

Data Pemerintah Provinsi Sumut menunjukkan bahwa dari total 29 daerah penerima DBH, baru 16 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan Perkada. Sementara itu, 13 daerah lainnya masih dalam tahap penyusunan dan penyempurnaan dokumen.

[adsense]

Bobby kemudian meminta masing-masing daerah yang belum menyelesaikan Perkada untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi. Ia menilai identifikasi kendala menjadi langkah penting agar proses penyelesaian administrasi dapat dipercepat.

Selain itu, persoalan juga ditemukan pada tahapan pengadaan barang dan jasa. Dari 16 daerah yang telah memiliki Perkada, sebanyak 10 daerah diketahui belum melaksanakan proses tender. Kondisi tersebut dinilai dapat memperlambat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan.

[adsense]

Karena itu, Bobby meminta seluruh kepala daerah dan jajaran terkait segera menuntaskan kewajiban administratif agar Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan. Ia menegaskan bahwa percepatan administrasi harus menjadi prioritas agar pelaksanaan pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Di sisi lain, Bobby mengingatkan pentingnya tata kelola anggaran yang baik. Ia meminta seluruh pemerintah daerah menjalankan proses penganggaran dan penggunaan DBH secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

[adsense]

"Kegiatan ini murni untuk pembangunan di kabupaten/kota. Saya minta jangan ada yang mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari program ini. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua," ujarnya.

Menurut Bobby, dana tersebut harus difokuskan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap program yang didanai melalui DBH harus memberikan manfaat yang jelas dan terukur.

[adsense]

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap melakukan transfer dana segera setelah seluruh persyaratan administrasi dari pemerintah kabupaten/kota dinyatakan lengkap.(jns/**)

[adsense]

Ia menilai sejumlah program yang disiapkan TVRI masih berfokus pada Pulau Jawa dan belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang memiliki antusiasme tinggi terhadap sepak bola.

Pernyataan tersebut disampaikan Putra Nababan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA, di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Putra menyoroti rencana kegiatan nonton bareng (nobar) pembukaan Piala Dunia yang dipusatkan di Jakarta dan Bandung. Menurutnya, pemilihan lokasi tersebut menunjukkan bahwa orientasi program TVRI masih terlalu terpusat di Pulau Jawa.

"Kok kick-off awalnya itu Jakarta, Bandung. Kenapa tidak dibikin di Ambon? Kenapa tidak dibikin di NTT? Kenapa tidak dibikin di Papua? Kenapa tidak dibikin di Makassar? Kenapa? Piala Dunia ini punya kita semua, bukan Jawa-sentris, Pulau Jawa saja," ujar Putra.

[adsense]

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa masyarakat di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola. Oleh karena itu, momentum Piala Dunia dinilai sangat tepat untuk memperkuat kehadiran TVRI sekaligus memperluas jangkauan layanan siaran di berbagai daerah.

Putra mengingatkan bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan wilayah. Menurutnya, semangat pemerataan tersebut belum terlihat secara optimal dalam perencanaan program maupun penggunaan anggaran yang dipaparkan TVRI.

[adsense]

[adsense]

"Sudah saya warning berkali-kali bahwa kita punya saudara-saudara di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang luar biasa cintanya sama bola. Kalau ini pernah disuarakan bahwa TVRI adalah program Presiden untuk semua masyarakat Indonesia, tolong lakukan, dan ini tidak tercermin dari anggaran yang sudah ada," katanya.

Selain menyoroti aspek pemerataan layanan, Putra juga mengkritisi realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan TVRI yang baru mencapai 16 persen. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting untuk mendukung kualitas penyiaran, terutama dalam menayangkan ajang internasional berskala besar seperti Piala Dunia.

[adsense]

Ia mengaku belum melihat adanya langkah nyata yang menunjukkan peningkatan akses siaran bagi masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Padahal, waktu pelaksanaan Piala Dunia sudah semakin dekat.

"Saya tidak melihat dari paparan unit kerja yang ada keberpihakan atau perbaikan terhadap jangkauan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur untuk bisa menyaksikan tayangan TVRI nanti," tegasnya.

[adsense]

Putra juga menyoroti peningkatan jangkauan siaran TVRI yang dinilai masih minim. Berdasarkan data yang dipaparkan, cakupan layanan TVRI hanya bertambah dari 75 persen menjadi 77 persen. Ia menilai capaian tersebut belum memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat menjelang penyelenggaraan Piala Dunia.

"Ini merupakan kekecewaan kita setelah berkali-kali rapat tertutup maupun rapat terbuka. Ternyata hasilnya masih berpihak pada daerah-daerah yang memang sudah menjadi jangkauan TVRI. Penambahannya dari 75 persen hanya menjadi 77 persen, sementara kick-off sudah tinggal beberapa hari lagi," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Selain itu, mereka juga meminta Komisi III DPR RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut memantau proses penanganan perkara tersebut.

"Kami menilai penanganan perkara ini berjalan terlalu lambat dan belum menunjukkan keseriusan maksimal dalam pengungkapan kasus," kata Esron J. Silaban di Medan, Selasa (9/6/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bongkar! Nomor Rekening dan Nilai Dana Hibah Terkuak, Kapolres Belum Beri Jawab Detail

Esron menjelaskan, Ripin meninggal dunia pada 27 April 2025. Pada awalnya, peristiwa tersebut disebut sebagai kecelakaan lalu lintas berdasarkan keterangan salah satu pihak yang bersama korban. Namun, hasil pemeriksaan Unit Laka Lantas Polresta Deli Serdang tidak menemukan fakta yang mengarah pada dugaan kecelakaan lalu lintas.

[adsense]

Berdasarkan hasil gelar perkara, penanganan kasus kemudian dilimpahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang dan ditingkatkan ke tahap penyidikan dugaan tindak pidana terhadap nyawa orang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/9/IV/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT tanggal 30 April 2025.

Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum sempat menetapkan dua orang tersangka atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Namun, melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penetapan tersangka dan penahanan dinyatakan tidak sah karena adanya persoalan prosedural dalam proses penyidikan.

[adsense]

Meski demikian, penasehat hukum menegaskan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak menghapus substansi dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

"Substansi dugaan tindak pidana atas meninggalnya almarhum Ripin tetap wajib diungkap secara terang dan profesional," ujar Esron.

[adsense]

Menurut dia, setelah putusan praperadilan yang dijatuhkan pada 11 Desember 2025, perkembangan penyidikan belum menunjukkan kemajuan berarti.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir tertanggal 5 Mei 2026, pemeriksaan yang dilakukan penyidik baru sebatas terhadap sekitar 10 orang saksi.

[adsense]

Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi keluarga korban yang hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya Ripin.

Guna mendorong pengungkapan perkara, pihak keluarga melalui penasehat hukumnya mengaku telah berulang kali menyampaikan surat kepada Polda Sumatera Utara.

[adsense]

Pihaknya juga telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi kepada Kapolda Sumut guna menyampaikan secara langsung harapan keluarga korban terkait penanganan perkara tersebut.

Selain itu, penasehat hukum keluarga korban juga telah menyurati Kapolri untuk meminta supervisi serta perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut.

[adsense]

Esron berharap Komisi III DPR RI dan Komnas HAM turut memantau jalannya penanganan perkara demi memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pihaknya juga mendesak Polresta Deli Serdang serta Polda Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret dan serius untuk menuntaskan perkara tersebut.

[adsense]

"Kami mendesak agar perkara ini tidak terus berjalan tanpa arah dan tanpa kepastian hukum yang jelas. Negara tidak boleh kalah dalam mengungkap kebenaran," tegasnya.

Keluarga almarhum Ripin berharap institusi penegak hukum benar-benar hadir memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berharap hukum tetap berdiri tegak tanpa pandang bulu.

[adsense]

"Kami berharap Kapolri, Komisi III DPR RI, dan Komnas HAM dapat memberikan perhatian terhadap perkara ini agar keluarga korban memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan yang telah lama dinantikan," kata Esron.(jns/**)