[adsense]

Pernyataan itu disampaikan menyusul viralnya video seorang perempuan di media sosial yang membuat konten lomba komentar rasis dengan hadiah sebesar Rp100 ribu bagi komentar paling rasis di akun pribadinya.

Konten tersebut memicu kecaman luas dari publik karena dinilai mengandung unsur diskriminasi ras dan etnis. Polemik semakin berkembang setelah pembuat konten disebut mengaku tidak takut dilaporkan ke aparat penegak hukum karena kedua orang tuanya merupakan perwira polisi.

[adsense]

Baca Juga:

• PAW DPRD Tapsel Tak Tuntas, Publik Minta Mahkamah Partai NasDem Jangan Bunuh Demokrasi

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mencontohkan kasus YouTuber dan streamer Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan alias Resbob yang diproses hukum hingga dijatuhi pidana karena menghina suku Sunda melalui konten digital. Menurut Abdullah, kasus tersebut menjadi bukti bahwa tindakan rasis di ruang digital dapat berujung pada proses hukum serius.

[adsense]

Ia menilai lomba komentar rasis di media sosial bukan sekadar candaan atau upaya mencari perhatian di internet. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang majemuk.

"Mengingat dampaknya sangat serius, tidak boleh ada toleransi dan normalisasi terhadap segala bentuk rasisme digital. Jika dibiarkan, akan muncul banyak konten serupa demi viralitas dan engagement media sosial," ujarnya.

[adsense]

Abdullah mengatakan, penyebaran konten bernuansa rasis dapat merusak harmoni sosial, memperkeruh hubungan antarkelompok masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan objektif agar kasus serupa tidak terus berulang.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI itu juga menyoroti pengakuan pembuat konten yang merasa kebal hukum karena berasal dari keluarga anggota kepolisian. Menurut dia, pernyataan tersebut menjadi ujian nyata bagi komitmen reformasi Polri yang selama ini digaungkan.

[adsense]

"Polri harus membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Namun yang paling penting, kepolisian wajib proaktif menangani kasus ini secara cepat, profesional, dan transparan agar tidak muncul kesan adanya perlindungan terhadap pelaku," katanya.

Ia menegaskan, penanganan yang tegas dan terbuka penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bukti bahwa hukum diterapkan secara setara tanpa memandang latar belakang pelaku.

[adsense]

"Melalui penegakan hukum yang tegas dan objektif, Polri dapat membuktikan bahwa tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus rasisme. Siapa pun pelakunya, termasuk jika berasal dari keluarga aparat, tetap wajib diproses sesuai hukum yang berlaku," tutur Abdullah.

Kasus ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap maraknya konten provokatif di media sosial yang dibuat demi meningkatkan popularitas atau interaksi digital. Sejumlah pihak mendorong agar pengawasan dan edukasi mengenai etika bermedia sosial diperkuat guna mencegah munculnya konten yang mengandung unsur diskriminasi dan ujaran kebencian.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Saat diwawancarai, Jumat (8/5/2026), Saiful menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan program beasiswa KIP di Sumatera Utara.

[adsense]

"Benar, saya dimintai keterangan serta data terkait penyaluran beasiswa KIP di Sumatera Utara," ujar Saiful.

Di hadapan jaksa, ia memaparkan data penerima beasiswa KIP yang saat ini berjumlah 5.048 mahasiswa yang tersebar di 165 perguruan tinggi di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

[adsense]

Saiful menjelaskan, LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan maupun penentuan mahasiswa penerima beasiswa KIP. Peran lembaga tersebut terbatas pada verifikasi data yang diajukan oleh perguruan tinggi.

"LLDIKTI tidak mengelola dana dan tidak menentukan penerima beasiswa. Kami hanya melakukan verifikasi data usulan dari perguruan tinggi sebelum diteruskan ke pusat," katanya.

[adsense]

[adsense]

Ia menambahkan, berdasarkan petunjuk teknis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, LLDIKTI membentuk Tim Pengelola Beasiswa KIP Kuliah yang terdiri atas tiga orang staf. Tim tersebut bertugas sebagai penanggung jawab data, pengelola data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), serta operator KIP Kuliah.

Setelah proses verifikasi di tingkat LLDIKTI, data calon penerima beasiswa dikirimkan ke Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan (double check), termasuk validasi status akreditasi perguruan tinggi dan program studi.

[adsense]

Mahasiswa yang dinyatakan lolos akan tercatat dalam PDDIKTI setelah melalui proses verifikasi akhir melalui sistem informasi manajemen KIP Kuliah.

Saiful juga menjelaskan mekanisme pencairan dana beasiswa. Dana tersebut ditransfer langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui bank penyalur ke dua rekening, yakni rekening perguruan tinggi untuk pembayaran biaya pendidikan dan rekening mahasiswa untuk biaya hidup.

[adsense]

"Setelah ditetapkan sebagai penerima, hubungan penyaluran dana langsung antara kementerian dengan perguruan tinggi dan mahasiswa. Peran kami hanya pada tahap verifikasi dan penerusan data," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan terbuka untuk diawasi. Pemanggilan oleh Kejatisu, menurutnya, merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas program.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Ke depan, ia berharap pengelolaan beasiswa KIP tetap berjalan transparan dan tepat sasaran guna mendukung akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu di Sumatera Utara.(jns/**)

[adsense]

[adsense]

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sekaligus memperkuat layanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat, Tapanuli Utara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Nixon menjelaskan, Tapanuli Utara ditopang basis pertanian dan perkebunan yang kuat. Didukung potensi pariwisata kawasan Danau Toba serta posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapanuli.

[adsense]

Baca Juga:

• Laba BTN Tumbuh 22,6 Persen Kuartal I 2026, Didukung Transformasi dan Pembiayaan Perumahan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ekonomi Tapanuli Utara pada 2025 tumbuh sekitar 4,58% setelah sebelumnya naik 4,77% di 2024. Pertumbuhan tersebut dinilai menunjukkan aktivitas ekonomi daerah yang terus berkembang.

[adsense]

Nixon menyatakan, Tapanuli Utara juga menjadi bagian penting dari ekosistem kawasan Danau Toba yang merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional. Dengan semakin berkembangnya konektivitas, sektor pariwisata, serta aktivitas ekonomi di kawasan Danau Toba, kebutuhan terhadap layanan perbankan, pembiayaan, perumahan, UMKM, hingga pembangunan infrastruktur daerah diperkirakan akan terus meningkat.

"BTN ingin hadir menjadi bagian yang mendukung pertumbuhan tersebut. Hari ini BTN tidak hanya berbicara tentang pembiayaan perumahan, tetapi juga fokus menjadi ecosystem enabler melalui strategi BTN Beyond Mortgage," terang Nixon.

[adsense]

Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, BTN akan mendukung pengelolaan keuangan daerah, penguatan transaksi layanan publik, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, perseroan juga memperluas dukungan terhadap sektor UMKM, layanan rumah sakit daerah, serta pengembangan operasional perusahaan daerah.

Nixon menilai, kolaborasi tersebut sangat strategis. Karena mencakup berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

[adsense]

"Dengan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang terus tumbuh, BTN ingin hadir bukan hanya sebagai bank, tetapi sebagai partner pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat Tapanuli Utara," katanya.

Dalam kerja sama tersebut, BTN juga siap memfasilitasi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat. Mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan non-subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum. Kemudian, pembiayaan UMKM hingga dukungan pembiayaan untuk sektor-sektor strategis daerah.

[adsense]

Kerja sama program BTN Solusi bersama RSUD Tarutung diharapkan dapat memperkuat sistem layanan keuangan rumah sakit. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi transaksi layanan kesehatan. Sementara itu, kolaborasi dengan Perumda Mual Na Tio diarahkan untuk mendukung pengembangan operasional perusahaan daerah sekaligus memperkuat layanan kepada masyarakat.

Nixon berharap sinergi BTN dan pemerintah daerah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Tapanuli Utara. Termasuk menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

[adsense]

"Harapannya, kolaborasi ini mampu menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Tapanuli Utara," ucap Nixon.

Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengapresiasi inisiatif BTN dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, RSUD Tarutung, dan Perumda Mual Na Tio. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, penguatan layanan publik, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

[adsense]

"Kerja sama ini merupakan sinergi yang sangat positif antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Termasuk layanan dasar seperti kesehatan," ungkapnya.

Selain itu, kerja sama tersebut juga mencakup penempatan dana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di BTN. Langkah ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan produktif. Terutama ntuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

[adsense]

Terlebih, Tapanuli Utara saat ini terus berkembang sebagai salah satu kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Danau Toba. Kehadiran BTN melalui berbagai layanan dan dukungan pembiayaan juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas.

"Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing kawasan, serta kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara secara menyeluruh," terang Jonius.

[adsense]

[adsense]

Dalam kunjungan tersebut, Bobby memastikan penanganan korban berjalan maksimal, mulai dari proses identifikasi hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing korban.

[adsense]

Baca Juga:

• AFF U-19 2026 di Sumut, Bobby Nasution Pastikan Stadion Berstandar Tinggi

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Direktur PT ALS Chandra Lubis, keluarga korban, Organisasi Angkutan Darat (Organda), serta Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumut, Bobby menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi tersebut.

[adsense]

"Kami turut berduka sedalam-dalamnya. Saat ini yang dibutuhkan keluarga adalah kesabaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hadir untuk memastikan seluruh korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia, dapat ditangani dan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing," ujar Bobby Nasution.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumut siap membantu seluruh korban tanpa membedakan asal daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan sejak malam kejadian guna mempercepat proses evakuasi dan penanganan korban.

[adsense]

"Artinya, Pemprov Sumut siap membantu para korban, baik yang berasal dari Sumatera Utara maupun dari luar Sumatera Utara," katanya.

Selain memastikan penanganan korban, Bobby juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi umum. Ia menilai keberadaan manifest penumpang menjadi hal krusial dalam proses identifikasi korban ketika terjadi kecelakaan.

[adsense]

"Ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik perusahaan otobus maupun pemerintah daerah. Manifest penumpang sangat penting untuk memudahkan identifikasi korban dan penanganan saat terjadi musibah," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby turut menaiki salah satu bus ALS tujuan Medan–Yogyakarta untuk berdialog langsung dengan sopir dan penumpang. Ia mengingatkan para pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas selama perjalanan.

[adsense]

Sementara itu, Direktur PT ALS Chandra Lubis menyampaikan pihak perusahaan telah menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk membantu proses penanganan korban dan keluarga penumpang.

"Saat ini perwakilan ALS di Sumsel sudah turun ke lapangan dan juga memberikan bantuan berupa akomodasi bagi keluarga korban yang ingin menuju Sumsel," kata Chandra.

[adsense]

Menurut Chandra, berdasarkan informasi awal di lapangan, kondisi jalan yang kurang baik diduga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Bus disebut sempat mengambil jalur kanan sebelum bertabrakan dengan truk tangki minyak.

Meski demikian, pihaknya menegaskan PT ALS akan bertanggung jawab terhadap para korban dan memastikan santunan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumatera Utara Nasjwin Andi Nurdin memastikan seluruh penumpang mendapatkan jaminan santunan. Namun, proses pendataan korban masih menunggu tahapan identifikasi karena sebagian korban mengalami luka bakar.

"Seluruh penumpang dijamin Jasa Raharja. Namun kami masih menunggu proses identifikasi karena kondisi korban terbakar sehingga membutuhkan waktu," ujarnya.(jns)

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Turnamen sepak bola internasional tersebut akan berlangsung pada 1–14 Juni 2026. Sebagai tuan rumah, Sumut menyiapkan tiga stadion, yakni Stadion Utama Sumut, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Dispora.

"Tentunya kita akan memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya, bahkan kita usahakan sepenuhnya di atas layak. Pemerintah kota dan kabupaten bekerja bersama untuk menyukseskan event besar ini," kata Bobby Nasution usai drawing grup AFF U-19 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (7/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• LLDIKTI Wilayah I Sumut Tegaskan Penyaluran KIP Sesuai Juknis

Bobby Nasution mengatakan persiapan penyelenggaraan dilakukan bersama PSSI dan pemerintah daerah agar turnamen berjalan sukses.

[adsense]

"Kita mempersiapkan ini bersama PSSI, bersama Pak Walikota Rico Waas, kita memastikan penyelenggaraan ini berjalan sebaik-baiknya," ujarnya.

Presiden AFF Khiev Sameth menilai Sumatera Utara memiliki sejarah kuat dalam dunia sepak bola, didukung infrastruktur yang baik serta basis suporter yang besar dan antusiasme masyarakat yang tinggi.

[adsense]

"Kami melihat dukungan pemerintah yang besar di sini. Medan juga punya sejarah sepak bola yang kuat, pecinta sepak bola yang besar, dan antusias masyarakat yang tinggi," kata Khiev Sameth.

Dalam hasil drawing, Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor-Leste, dan Myanmar. Presiden PSSI Erick Thohir menilai grup tersebut cukup kompetitif, namun optimistis Timnas Indonesia mampu tampil maksimal.

[adsense]

"Grup kita cukup kompetitif, tetapi kita harus bisa menunjukkan mental juara. Kita tidak takut siapa pun lawannya," kata Erick Thohir.

Sementara itu, Grup B dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Adapun Grup C diisi Australia, Kamboja, dan Filipina.

[adsense]

[adsense]

Sorotan tersebut disampaikan Harris setelah pemerintah merilis laporan APBN Kita Triwulan I 2026. Dalam laporan itu, pemerintah mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Harris mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional tetap perlu dicermati secara realistis, terutama terkait peningkatan defisit APBN yang mencapai 140,5 persen.

Menurut Harris, penyampaian informasi fiskal yang terlalu menonjolkan optimisme berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat. Ia menilai publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk tantangan pembiayaan negara dan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

[adsense]

Baca Juga:

• Harris Turino: Pengawasan Independen Kunci Hindari Krisis di PT Taspen

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola fiskal negara.

[adsense]

Ia menilai keterbukaan pemerintah terkait kondisi APBN akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang," ujarnya.

[adsense]

Selain itu, Harris mengingatkan bahwa pengelolaan APBN tidak dapat dilakukan hanya dengan mengejar capaian jangka pendek. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal tetap sehat dan berkelanjutan agar mampu menopang pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang negara. Menurut Harris, ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang berbunga tinggi dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN pada masa mendatang.

[adsense]

"Membangun negeri ini adalah maraton, bukan sprint dengan doping Lebaran dan utang berbunga tinggi. Mari kita lebih jujur dalam mengelola APBN," katanya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Menurut Mafirion, dugaan kekerasan seksual tersebut telah melanggar hak korban atas rasa aman, martabat kemanusiaan, serta hak untuk terbebas dari kekerasan seksual. Terlebih, sebagian korban diduga masih berstatus anak di bawah umur sehingga kasus ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Kami mengecam keras kejahatan seksual ini. Negara wajib hadir secara aktif. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI sangat krusial dan tidak dapat ditunda lagi," ujar Mafirion, dikutip, Rabu (6/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Mafirion Soroti Aduan Soal Kewarganegaraan dan Perkawinan Campur: Regulasi Harus Diperbaiki, Bukan Dihapus

Ia menegaskan perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama, termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan menjamin keamanan fisik maupun psikologis selama proses hukum berlangsung.

[adsense]

"Perlindungan identitas dan keamanan korban sangat penting untuk mencegah intimidasi maupun reviktimisasi selama proses hukum berjalan," katanya.

Mafirion juga meminta LPSK memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban serta memberikan dukungan rehabilitasi sosial dan psikologis jangka panjang. Menurutnya, koordinasi antara lembaga perlindungan korban dan aparat penegak hukum perlu diperkuat agar proses peradilan benar-benar berpihak kepada korban.

[adsense]

"LPSK harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban, serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang. Koordinasi dengan aparat penegak hukum harus terus dilakukan agar proses peradilan benar-benar berpihak pada korban," tegasnya.

Selain itu, Mafirion mendorong Komnas HAM dan lembaga perlindungan anak melakukan investigasi independen untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara transparan. Ia juga meminta Komnas Perempuan dan KPAI mengawal proses hukum agar berjalan dengan perspektif perlindungan anak dan korban kekerasan seksual.

[adsense]

Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, guna mencegah terulangnya kasus serupa.

"Komnas Perempuan dan KPAI harus memastikan proses hukum berjalan transparan dan berperspektif perlindungan anak, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan agar kasus seperti ini tidak terulang," ujarnya.

[adsense]

Mafirion turut mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku guna memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek jera.

"Saya menuntut negara hadir secara nyata, cepat, dan terkoordinasi. Sebagai wakil rakyat, kami berdiri bersama para korban dan menuntut keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Tanpa keterlibatan aktif lembaga negara, korban akan terus berada dalam posisi rentan," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman saat menanggapi penyerahan hasil kerja Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, substansi dalam KUHAP baru merupakan hasil akumulasi berbagai aspirasi publik yang dihimpun melalui puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara DPR, pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.

"Kekhawatiran soal potensi kesewenang-wenangan itu sudah dijawab dalam KUHAP. Dalam hukum acara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penggunaan upaya paksa, semuanya kini diatur lebih ketat," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Rabu (6/5/2026).

[adsense]

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa KUHAP lama yang berlaku sejak tahun 1981 dinilai belum memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap proses penyidikan juga dianggap belum cukup kuat sehingga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, lanjutnya, KUHAP baru dirancang dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan penguatan mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum.

[adsense]

Dalam regulasi baru tersebut, sejumlah hak warga negara diperkuat secara signifikan. Di antaranya hak memperoleh pendampingan advokat sejak awal pemeriksaan, penguatan posisi advokat dalam proses hukum, perluasan kewenangan praperadilan, hingga pengetatan prosedur penahanan.

Selain itu, KUHAP baru juga mengatur secara tegas larangan tindakan kekerasan, intimidasi, dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Bahkan, terdapat ancaman sanksi etik, profesi, hingga pidana bagi penyidik yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

[adsense]

"Yang tidak kalah penting, KUHAP baru juga memuat mekanisme keadilan restoratif yang memberi ruang lebih luas bagi penyelesaian perkara melalui musyawarah yang solutif," kata Habiburokhman.

Menurutnya, pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyelesaian perkara tertentu tanpa harus selalu berujung pada proses pidana formal, selama tetap memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

Habiburokhman menambahkan, semangat pembaruan dalam KUHAP baru juga tercermin dari penanganan sejumlah kasus yang sempat menjadi perhatian publik dan dibahas dalam RDPU Komisi III DPR RI. Beberapa di antaranya kasus Nabilah O'Brien, guru Tri Wulandari di Muara Jambi, dan Hogi Minaya di Sleman.

Dikatakan Habiburokhman, berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya sistem hukum acara pidana yang lebih adil, transparan, dan mengedepankan perlindungan hak warga negara.

[adsense]

"Karena itu, ke depan sepanjang KUHAP baru diterapkan secara murni dan konsisten, kami yakin institusi Polri akan semakin baik dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat pun akan semakin mudah memperoleh keadilan," ujarnya.(jn/**)

[adsense]

Penyaluran dana tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Bobby Nasution menjelaskan bahwa total dana yang disalurkan pada tahap pertama ini terdiri atas bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp175 miliar.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta BPJS Kesehatan Tindak Tegas Rumah Sakit yang Tolak Pasien

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Total kewajiban yang harus dituntaskan mencapai Rp3,31 triliun dan direncanakan disalurkan dalam tiga tahap sepanjang tahun 2026.

[adsense]

Selain membahas penyaluran dana, Bobby juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah daerah di Sumut. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui target di atas 15 persen.

Meski demikian, Bobby mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, tingginya pendapatan daerah harus diiringi dengan percepatan belanja agar manfaat anggaran dapat langsung dirasakan masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi.

[adsense]

"Tolong ditingkatkan keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja. Jangan sampai pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program di daerah," tegasnya.

Ia menilai, belanja daerah yang terlalu rendah berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana yang seharusnya beredar di masyarakat menjadi tertahan di kas pemerintah daerah.

[adsense]

Ke depan, Pemprov Sumut juga berencana menerapkan metodologi baru dalam menentukan prioritas dukungan fiskal kepada daerah. Penilaian tidak lagi hanya berbasis capaian angka makro, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program kerja yang dijalankan masing-masing pemerintah daerah.

Bobby menjelaskan, terdapat 10 indikator makro yang akan menjadi acuan dalam evaluasi tersebut, di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup.

[adsense]

Menurutnya, daerah yang aktif menghadirkan program inovatif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan indikator pembangunan akan menjadi prioritas dukungan dari Pemprov Sumut.

"Kami akan melihat bagaimana program Bapak dan Ibu pada tahun 2026. Apakah program tersebut berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang aktif melakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan akan kami dukung penuh," kata Bobby.

[adsense]

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Pertemuan itu dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, serta jajaran BPJS Kesehatan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut di sektor kesehatan. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari seluruh pihak agar program tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta BPJS Kesehatan Tindak Tegas Rumah Sakit yang Tolak Pasien

Meski capaian layanan kesehatan di Sumut dinilai cukup baik, Bobby mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah adanya pembatasan jenis layanan kesehatan berdasarkan penyakit maupun penyebab penyakit tertentu.

[adsense]

Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

"Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu, Program Berobat Gratis menjadi program utama. Apalagi capaian UHC di Sumut berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan sehingga masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan," tegasnya.

[adsense]

Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumut mengarahkan alokasi anggaran kesehatan secara tepat sasaran. Menurutnya, sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

"Dengan begitu, anggaran yang terbatas di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.

[adsense]

Selain memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan, Bobby menilai kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga harus menjadi perhatian utama. Ia menegaskan masyarakat berharap memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan terhadap pasien.

"Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, kami berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi Sumut juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut yang telah mendukung peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.

[adsense]

Menurut Akmal, BPJS Kesehatan mendukung penuh Program Berobat Gratis (Probis) yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumut.

"BPJS Kesehatan siap mendukung program-program pelayanan kesehatan di Sumatera Utara agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Akmal.

[adsense]

[adsense]

Dalam aksinya, massa menyampaikan protes dengan membawa atribut simbolik sebagai bentuk kritik terhadap dugaan perilaku tidak pantas yang dinilai mencoreng citra institusi penegak hukum.

Koordinator aksi, Fernanda Hutabarat, mengatakan oknum jaksa berinisial MP yang bertugas di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) berinisial TIU.

[adsense]

Baca Juga:

• Sinergi Percepatan Hunian, Pemko P.Sidimpuan Gelar Rapat Koordinasi Huntara dan Huntap

"Perselingkuhan diduga terjadi saat yang bersangkutan masih memiliki istri sah. Bahkan hubungan itu disebut masih berlanjut hingga saat ini," ujarnya.

[adsense]

Ia menambahkan, pihak istri sah disebut telah melayangkan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, namun hingga kini dinilai belum mendapat respons yang memadai.

Selain itu, massa juga menyoroti adanya gugatan cerai yang diajukan oleh oknum jaksa tersebut ke Pengadilan Negeri Medan yang diduga dilakukan tanpa izin pimpinan, sebagaimana ketentuan bagi aparatur sipil negara (ASN).

[adsense]

Massa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mencopot dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum jaksa tersebut, serta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan.

Mereka juga meminta agar pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan, serta menilai penegakan kode etik harus dilakukan tanpa tebang pilih.

[adsense]

Salah seorang peserta aksi menyatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri.(jns/**)

[adsense]

[adsense]

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Pertemuan itu dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, serta jajaran BPJS Kesehatan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut di sektor kesehatan. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari seluruh pihak agar program tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

[adsense]

Baca Juga:

• Dampak Sosial Jadi Sorotan, Bobby Nasution Tekankan Kehati-hatian Pencabutan Izin Hutan

"Kami mengapresiasi dukungan semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara, khususnya BPJS Kesehatan. Ini merupakan urusan wajib pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bobby Nasution.

Meski capaian layanan kesehatan di Sumut dinilai cukup baik, Bobby mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah adanya pembatasan jenis layanan kesehatan berdasarkan penyakit maupun penyebab penyakit tertentu.

[adsense]

Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

"Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu, Program Berobat Gratis menjadi program utama. Apalagi capaian UHC di Sumut berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan sehingga masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan," tegasnya.

[adsense]

[adsense]

Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumut mengarahkan alokasi anggaran kesehatan secara tepat sasaran. Menurutnya, sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

"Dengan begitu, anggaran yang terbatas di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Janji Perjuangkan Pesangon Buruh Perusahaan Kehutanan Terdampak Pencabutan Izin

Selain memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan, Bobby menilai kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga harus menjadi perhatian utama. Ia menegaskan masyarakat berharap memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan terhadap pasien.

"Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, kami berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi Sumut juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata," ujarnya.

[adsense]

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut yang telah mendukung peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.

[adsense]

[adsense]

[adsense]

[adsense]

Menurut Akmal, BPJS Kesehatan mendukung penuh Program Berobat Gratis (Probis) yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumut.

"BPJS Kesehatan siap mendukung program-program pelayanan kesehatan di Sumatera Utara agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Akmal.

[adsense]

Baca Juga:

• Jelang Idulfitri, Bobby Nasution Tinjau Harga Bahan Pokok di Pasar Sukaramai Medan

[adsense]

[adsense]

Pernyataan itu disampaikan Puan menanggapi sejumlah kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, serta kasus pencabulan yang melibatkan oknum anggota TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan ruang aman bagi anak dan perempuan, khususnya di lingkungan dengan relasi kuasa yang kuat," ujar Puan dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (4/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DPR Desak Peningkatan Keselamatan Usai Kecelakaan KRL dan KA di Bekasi Timur

Pelaku diduga menggunakan modus relasi kuasa dengan memanfaatkan posisinya sebagai pengasuh pesantren. Korban diminta untuk tunduk dan patuh sebagai bentuk ketaatan. Selain itu, pelaku juga diduga melakukan tindakan tidak senonoh dengan memanfaatkan ketergantungan korban terhadap lingkungan pesantren.

[adsense]

Sebagian besar korban diketahui berasal dari keluarga kurang mampu atau berstatus yatim piatu. Mereka diduga mengalami tekanan psikologis, termasuk ancaman dikeluarkan dari pesantren apabila menolak perintah pelaku.

Puan menegaskan bahwa modus relasi kuasa sering dimanfaatkan pelaku untuk mengeksploitasi korban yang berada dalam posisi sosial lebih lemah. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga sistem perlindungan yang belum optimal.

[adsense]

"Ketika korban sulit mengakses bantuan atau melaporkan kejadian, maka persoalannya bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada sistem yang belum memberikan perlindungan efektif," kata politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia menekankan bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada proses hukum semata. Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta memastikan adanya penguatan sistem perlindungan yang dapat dirasakan langsung oleh korban.

[adsense]

"Selain penanganan hukum yang berkeadilan, termasuk segera menangkap tersangka, kami mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah memastikan korban mendapatkan perlindungan menyeluruh," ujarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelaku dengan relasi kuasa, seperti tokoh agama atau pendidik, dapat dikenai pemberatan hukuman hingga sepertiga dari pidana maksimal.

[adsense]

UU tersebut juga mengatur perlindungan komprehensif bagi korban, termasuk penanganan medis, perlindungan fisik dan psikologis, pemulihan, serta hak atas restitusi. Korban juga berhak memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan jaminan kerahasiaan identitas.

"Maka para korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan dari negara, termasuk keamanan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis tanpa hambatan struktural," tegas Puan.

[adsense]

[adsense]

Di Sumatera Utara, kita masih menjumpai jurnalis yang menghadapi tekanan saat menjalankan tugas. Akses informasi publik tidak selalu terbuka, bahkan untuk isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kritik terhadap kebijakan kerap dianggap ancaman, bukan bagian dari kontrol demokrasi. Dalam situasi seperti ini, kebebasan pers belum sepenuhnya menjadi realitas. Ia masih diperjuangkan.

Pers juga sedang menghadapi persoalan serius dari dalam. Ledakan media siber di daerah tidak diiringi dengan standar jurnalistik yang memadai. Banyak media hadir tanpa sistem redaksi yang jelas, tanpa proses verifikasi yang ketat, bahkan tanpa komitmen terhadap kode etik. Berita diproduksi cepat, tetapi miskin akurasi. Judul dibuat menggoda, tetapi sering menyesatkan.

[adsense]

Kita mulai melihat gejala yang mengkhawatirkan: publik semakin sulit membedakan mana produk jurnalistik yang kredibel dan mana yang sekadar konten. Ketika semua berlomba menjadi yang tercepat, kebenaran sering kali tertinggal. Ketika klik menjadi tujuan, kepentingan publik perlahan disingkirkan.

Lebih jauh lagi, praktik "jurnalisme transaksional" masih menjadi bayang-bayang yang nyata. Tidak semua, tetapi cukup untuk merusak wajah pers secara keseluruhan. Ketika pemberitaan bisa dinegosiasikan, ketika independensi bisa ditawar, maka sesungguhnya yang hilang bukan hanya etika, tetapi kepercayaan.

[adsense]

Sebagai bagian dari Media Siber Indonesia, kami melihat bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan menjadi "rahasia umum". Harus ada keberanian untuk membersihkan diri. Penegakan standar, penguatan kompetensi, dan disiplin terhadap kode etik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Di sisi lain, negara juga tidak boleh lepas tangan. Perlindungan terhadap jurnalis harus nyata, bukan sekadar normatif. Masih adanya intimidasi, ancaman, hingga upaya kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik adalah bentuk kegagalan dalam menjamin kebebasan pers. Regulasi harus menjadi pelindung, bukan alat tekanan.

[adsense]

Ekosistem media juga perlu dibenahi. Ketergantungan pada iklan dan kepentingan tertentu membuat banyak media berada dalam posisi rentan. Independensi tidak hanya diuji oleh kekuasaan politik, tetapi juga oleh tekanan ekonomi yang sering kali lebih sunyi, namun mematikan.

Alarm bahwa kebebasan pers bisa kehilangan makna jika tidak dijaga dengan integritas. Alarm bahwa ancaman terbesar tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Dan alarm bahwa tanpa kepercayaan publik, pers tidak lebih dari sekadar industri informasi, bukan pilar demokrasi.

[adsense]

Pers harus kembali pada jati dirinya: menyuarakan kebenaran, berpihak pada kepentingan publik, dan menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan yang dapat mencederai independensi.

Karena pada akhirnya, kebebasan pers bukan soal seberapa keras kita bersuara, tetapi seberapa jujur kita menjaga maknanya.

[adsense]

[adsense]

Oleh: Lilik Riadi Dalimunthe (Ketua Forum Pemred Sumatera Utara) Media Siber Indonesia

[adsense]

[adsense]

Dalam momentum pelantikan tersebut, Erwan menegaskan pentingnya persatuan, soliditas, dan kebangkitan keluarga besar Nasution sebagai kekuatan sosial, budaya, dan pembangunan di Sumatera Utara.

Pelantikan pengurus DPD IKANAS Sumut periode 2025–2030 berlangsung khidmat dengan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua Umum DPP IKANAS Saipullah Nasution, jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta keluarga besar Nasution Dohot Anak Boru dari berbagai daerah.

[adsense]

Dalam sambutannya, Ketua DPD IKANAS Sumut H. Ir. Erwan Rozadi Nasution membuka pidato dengan salam penghormatan kepada seluruh tamu undangan dan mengajak hadirin bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan menghadiri pelantikan tersebut.

"Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka pelantikan pengurus DPD IKANAS periode 2025–2030," ujar Erwan.

[adsense]

Erwan menekankan bahwa keluarga besar Nasution memiliki akar sejarah besar yang harus dijaga dan dibanggakan. Menurutnya, Nasution bukan sekadar marga, melainkan kekuatan historis yang telah melahirkan banyak tokoh penting bangsa.

Ia menyampaikan bahwa keluarga besar Nasution berasal dari rumah pusaka dan memiliki persebaran luas di berbagai wilayah, sehingga harus disatukan dalam satu wadah besar yang kuat melalui IKANAS.

[adsense]

"Nasution itu ada di mana-mana. Maka setelah pelantikan ini, saya tegaskan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, kita harus bersatu, kita harus kompak, kita harus menjadi keluarga besar IKANAS di Sumatera Utara," tegasnya.

Secara tidak langsung, Erwan juga menyoroti bahwa selama ini potensi besar masyarakat Nasution belum sepenuhnya terhimpun secara optimal. Karena itu, kepengurusan baru diminta menutup fragmentasi lama dan membuka babak baru organisasi yang lebih progresif.

[adsense]

Menurut Erwan, sejarah telah membuktikan besarnya kontribusi tokoh-tokoh bermarga Nasution bagi Indonesia, mulai dari Willem Iskandar atau Sati Nasution di bidang pendidikan, Ida Loemongga Haroen Nasution di dunia kedokteran, hingga Jenderal Besar AH Nasution dalam perjuangan nasional dan militer.

Ia menilai warisan besar tersebut harus menjadi energi kolektif generasi baru Nasution agar tidak hanya dikenal secara genealogis, tetapi juga melalui karya nyata.

[adsense]

"Saat ini Sumatera Utara dipimpin putra terbaik bermarga Nasution. Ini kelanjutan sejarah dari Sultan Muhammad Amin Nasution sebagai gubernur pertama Sumatera Utara. Karena itu, Nasution harus bersatu, harus kompak, dan hadir di garis terdepan dalam pembangunan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial," katanya.

Erwan juga menegaskan bahwa organisasi harus dijalankan dengan filosofi persaudaraan, keselarasan tindakan, dan semangat saling menguatkan. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah pengabdian.

[adsense]

"Jabatan ini adalah ladang amal. Berkerjalah dengan kasih sayang, persatuan, dan kebersamaan. Jangan saling menjatuhkan. Yang kuat menopang yang lemah, yang tahu membimbing yang belum tahu," ujarnya.

Dalam laporan organisasinya, Erwan menyampaikan bahwa struktur DPC IKANAS telah terbentuk di sejumlah daerah seperti Medan, Deli Serdang, Batubara, Asahan, Labura, Labuhanbatu, Labusel, Tapanuli Selatan, dan Padang Lawas. Sementara wilayah lain masih dalam tahap persiapan dan akan segera dibentuk guna memperluas konsolidasi organisasi.

[adsense]

Erwan menutup sambutannya dengan seruan persatuan total bagi seluruh pengurus dan keluarga besar Nasution.

"Mari kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru dengan optimisme untuk kejayaan IKANAS Sumatera Utara. Kita harus bersatu, satu tujuan, satu keluarga," pungkasnya.

[adsense]

Ketua Umum DPP IKANAS Saipullah Nasution dalam arahannya menegaskan bahwa IKANAS harus menjadi wadah besar silaturahmi dan kekuatan sosial keluarga Nasution Dohot Anak Boru.

"Kepada DPD IKANAS Sumut yang baru dilantik, semoga amanah ini bisa membawa IKANAS Sumut menjadi barometer bagi IKANAS pusat. Anggota harus berkontribusi aktif dan berpartisipasi positif dalam mendukung pembangunan di daerah masing-masing," ujar Saipullah.

[adsense]

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan tiga fondasi utama organisasi, yakni visi-misi yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, dan kemampuan membaca peluang strategis. Menurut Bobby, IKANAS memiliki keunggulan besar karena dibangun atas dasar ikatan darah, sejarah, dan silsilah yang kuat.

"IKANAS hadir karena ikatan darah dan keturunan. Ini menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan visi yang jelas dan kontribusi nyata," kata Bobby.

[adsense]

Pelantikan DPD IKANAS Sumut periode 2025–2030 menjadi momentum penting konsolidasi keluarga besar Nasution di Sumatera Utara, sekaligus penegasan bahwa di bawah kepemimpinan H. Ir. Erwan Rozadi Nasution, IKANAS diharapkan tampil sebagai organisasi yang tidak hanya menjaga persaudaraan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, daerah, dan bangsa.(jns/**)

[adsense]

Afriansyah mengungkapkan bahwa struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal. Dari total angkatan kerja, lebih dari 155 juta orang berada di sektor tersebut, sementara jutaan lainnya belum terserap di pasar kerja formal.

"Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja, khususnya di kalangan pemuda, agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan industri," ujar Afriansyah dalam sambutannya pada pelantikan Biru Muda Project bertajuk "UNWRAP: From Potential to Impact Conference 2026" di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

"Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari angka statistik, tetapi mampu menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata," tegasnya.

[adsense]

Afriansyah juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya transformasi menyeluruh dalam pembangunan SDM agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan industri modern.

[adsense]

Dalam konteks tersebut, generasi muda didorong untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja melalui inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital.

"Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan peluang kerja baru, terutama di era digital," kata Afriansyah.

[adsense]

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia industri, akademisi, komunitas, hingga media.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan empat pilar strategis pada 2026, yakni penguatan pelatihan vokasi melalui skilling (peningkatan keterampilan) dan reskilling (pelatihan ulang), pengembangan Talent and Innovation Hub (Pusat Talenta dan Inovasi/TIH), perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics (Klinik Produktivitas Tenaga Kerja).

[adsense]

Selain itu, pengembangan talenta juga dilakukan melalui pendekatan inkubasi untuk mendorong lahirnya wirausaha digital baru. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pelaku ekonomi mandiri yang inovatif, termasuk di sektor ekonomi kreatif dan industri hijau.

"Seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global," ujar Afriansyah.

[adsense]

[adsense]

Pertemuan yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pimpinan Komisi III serta Komisi IX DPR RI.

"Tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang yang baru," ujar Dasco.

[adsense]

Baca Juga:

• DPR Kritik Rencana Penutupan Prodi: Dinilai Abaikan Akar Masalah Pengangguran Terdidik

Ia menekankan bahwa percepatan penyusunan sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, terutama kalangan buruh dan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

[adsense]

"Cepat atau lambatnya Undang-Undang ini tergantung dari kawan-kawan buruh. Organisasi buruh dan APINDO akan duduk bersama merumuskan substansi yang nantinya dibahas di DPR," jelasnya.

Menurut Dasco, pendekatan partisipatif ini bertujuan menghasilkan regulasi yang komprehensif serta meminimalkan potensi sengketa hukum di masa mendatang. Ia menilai pelibatan buruh sejak tahap awal penting agar UU yang dihasilkan tidak kembali diuji di MK.

[adsense]

"Supaya Undang-Undang ini tidak mubazir dan tidak digugat lagi, kami harap substansinya 'dimasak' bersama oleh buruh, lalu dibahas bersama pemerintah dan DPR," tegasnya.

Selain itu, DPR RI menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan buruh dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Aspirasi tersebut juga telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan DPR.

[adsense]

Dalam kesempatan itu, Dasco turut mengimbau agar aksi peringatan May Day berlangsung tertib dan kondusif.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan respons atas kondisi ketenagakerjaan yang dinilai masih memprihatinkan.

[adsense]

"Kami ingin menyuarakan aspirasi dari pekerja di berbagai sektor, mulai dari industri, perkebunan, pertambangan, hingga tenaga kesehatan dan pendidik," ujar perwakilan buruh.

Aliansi buruh mengusung sejumlah tuntutan utama, di antaranya pembentukan UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja, reformasi sistem pengupahan nasional, serta evaluasi praktik alih daya (outsourcing) dan fleksibilitas kerja.

[adsense]

Mereka juga menyoroti kesenjangan upah antar daerah, meningkatnya jumlah pekerja tidak tetap, serta lemahnya perlindungan hak pekerja. Selain itu, buruh menekankan pentingnya jaminan kepastian kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan bagi pekerja sektor informal serta pekerja berbasis platform digital.

Aksi serupa juga digelar di berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Maluku Utara, sebagai bentuk konsolidasi nasional gerakan buruh.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa manfaat suatu jurusan tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kebutuhan industri. Ia menilai rendahnya serapan lulusan di dunia kerja tidak seharusnya langsung dibebankan kepada perguruan tinggi.

"Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Masalah pendidikan tinggi kita bukan hanya karena banyaknya jurusan yang tidak relevan, tetapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar," ujar Fikri, dikutip, Kamis (30/4/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Ketua DPR Desak Peningkatan Keselamatan Usai Kecelakaan KRL dan KA di Bekasi Timur

Data Laporan Kinerja (LAKIN) dari sejumlah perguruan tinggi menunjukkan tingkat serapan lulusan yang relatif tinggi. Universitas Negeri Jakarta (UNJ), misalnya, mencatat capaian IKU 1 sebesar 85,25 persen pada 2023, sementara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mencapai 62,96 persen. Secara umum, rata-rata serapan lulusan berada pada kisaran 60 hingga 80 persen.

[adsense]

Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan data makro ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran dari kalangan sarjana pada 2024 mencapai 842.378 orang. Selain itu, rasio kewirausahaan nasional masih stagnan di angka 3,5 persen.

Fikri menilai ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dan ketersediaan lapangan kerja berkualitas.

[adsense]

Kritik DPR juga dipicu oleh klaim pemerintah mengenai kelebihan lulusan pendidikan guru yang disebut mencapai 490.000 orang per tahun, sementara kebutuhan hanya sekitar 20.000 orang. Fikri mempertanyakan validitas data tersebut, mengingat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mencatat kekurangan sekitar 374.000 guru di sekolah negeri.

"Klaim 490 ribu lulusan dibandingkan kebutuhan 20 ribu akan menyesatkan jika tidak disertai penjelasan metodologi. Menutup prodi keguruan tanpa memperbaiki distribusi guru justru berpotensi memperparah ketimpangan pendidikan," katanya.

[adsense]

DPR pun merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan tenaga profesional di daerah, serta peningkatan kualitas kurikulum.

Menurut Fikri, langkah penutupan prodi seharusnya bukan menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan pengangguran terdidik.

[adsense]

"Bukan kampus yang pertama kali harus disalahkan ketika lulusan menganggur, melainkan negara yang perlu menjelaskan mengapa perencanaan lapangan kerja dan penempatan profesi belum berjalan optimal," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

"Atas nama pribadi maupun atas nama DPR RI, saya sampaikan dukacita mendalam untuk para korban dalam kecelakaan kereta api yang terjadi semalam di wilayah Bekasi," ujar Puan, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula dari sebuah taksi listrik yang terhenti di perlintasan sebidang di kawasan Bulak Kapal. Kendaraan tersebut kemudian tertabrak KRL yang melintas menuju Jakarta. Akibat kejadian itu, rangkaian KRL berhenti di jalur rel.

[adsense]

Baca Juga:

• Sah! Efrida Yanti Pakpahan Resmi Dilantik, Bupati Tekankan Pemerataan dan Digitalisasi Pendidikan

Puan menegaskan, insiden ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan sistem keselamatan transportasi kereta api, terutama di jalur padat seperti wilayah Jabodetabek.

[adsense]

"Kita minta Pemerintah, KAI, bersama pemangku kepentingan terkait untuk lebih memprioritaskan persoalan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan harus diperbaiki," tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti kondisi perlintasan sebidang yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah. Menurutnya, rendahnya tingkat keamanan di titik tersebut kerap menjadi penyebab kecelakaan.

[adsense]

"Terutama pada perlintasan sebidang yang masih banyak kita temukan di sepanjang jalur kereta. Karena keamanannya sangat kurang, kecelakaan sering terjadi dan ini harus disikapi dengan serius," imbuh politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, Puan menilai kecelakaan ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik, khususnya KRL yang menjadi tulang punggung mobilitas di kawasan metropolitan.

[adsense]

"Dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KRL bukan sekadar moda angkut massal, melainkan infrastruktur sosial yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan masyarakat setiap hari," jelasnya.

Menurut Puan, meningkatnya frekuensi perjalanan, penggunaan lintasan yang sama oleh berbagai jenis kereta, serta terbatasnya ruang toleransi terhadap gangguan membuat sistem transportasi kereta semakin kompleks. Oleh karena itu, keselamatan tidak cukup hanya berbasis prosedur operasional, tetapi harus ditingkatkan melalui standar pengamanan yang lebih kuat dan terukur.

[adsense]

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh pascakejadian. Pemerintah dan operator diminta memastikan adanya pembaruan standar keselamatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Justru setelah insiden seperti ini, operator dan Pemerintah perlu menunjukkan bahwa standar keselamatan diperbarui secara nyata, terukur, dan dapat dipahami masyarakat," ujarnya.

[adsense]

Puan menambahkan, investigasi atas kecelakaan ini harus menghasilkan pembelajaran struktural guna mencegah kejadian serupa terulang. Ia berharap masyarakat tetap melihat KRL sebagai moda transportasi yang aman dan dapat diandalkan.

"Yang terpenting, masyarakat harus yakin bahwa menggunakan KRL tetap merupakan pilihan transportasi yang aman, rasional, dan didukung oleh sistem keselamatan yang terus diperkuat," tutup Puan.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Dalam paparannya, Yassierli menekankan bahwa keselamatan kerja tidak lagi hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental pekerja. Hal ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di lingkungan kerja.

"Jika manusia adalah pusat dari keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang perlu kita lindungi bukan hanya fisiknya. Kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang sesungguhnya," ujar Yassierli.

[adsense]

Ia menjelaskan, meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental dipicu oleh tingginya risiko psikososial di tempat kerja. Faktor-faktor seperti tekanan kerja berlebihan, jam kerja panjang, konflik antarpekerja, serta minimnya dukungan organisasi menjadi pemicu utama gangguan mental di kalangan pekerja.

Data International Labour Organization (ILO) tahun 2026 menunjukkan kondisi tersebut berdampak signifikan secara global. Tercatat sekitar 840 ribu kematian per tahun berkaitan dengan risiko kerja, hilangnya sekitar 12 miliar hari kerja produktif, serta kerugian ekonomi mencapai 1,37 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

[adsense]

Di Indonesia, situasinya tidak jauh berbeda. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, lebih dari 19 juta angkatan kerja mengalami gangguan mental emosional, sementara lebih dari 12 juta lainnya mengalami depresi. Kelompok pekerja sektor informal, seperti buruh, sopir, dan pekerja rumah tangga, disebut paling rentan terhadap kondisi tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, Yassierli meminta jajaran pengawas ketenagakerjaan memperkuat pengawasan penerapan SMK3 di perusahaan. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus mencakup tidak hanya keselamatan fisik, tetapi juga aspek beban kerja, jam kerja, serta kondisi psikososial pekerja.

[adsense]

Selain itu, Kemnaker mengoptimalkan peran enam Balai K3 yang tersebar di berbagai wilayah sebagai pusat sosialisasi, promosi, dan sertifikasi SMK3. Balai tersebut juga difungsikan sebagai tempat pengujian untuk memperkuat standar keselamatan dan kesehatan kerja di dunia usaha.

Yassierli juga mendorong dinas ketenagakerjaan di daerah agar mempercepat implementasi SMK3, baik di perusahaan maupun instansi pemerintah. Upaya ini termasuk peningkatan jumlah serta kapasitas asesor K3 guna memastikan penerapan standar berjalan efektif.

[adsense]

"Kami ingin memastikan setiap tempat kerja tidak hanya aman, tetapi juga sehat dan nyaman bagi pekerja," kata Yassierli.