[adsense]

Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan pelayanan Perumda Tirtanadi yang berlangsung di Aula Lantai IV Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, Medan, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi, yakni Yudha Johansyah dan Arief S. Trinugroho, Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti, Direktur Bisnis dan Pemasaran Ikrimah Hamidy, serta pihak terkait lainnya.

[adsense]

Baca Juga:

• LP3SU Sebut Tindak Lanjut LHP BPK Perumda Tirtanadi Sudah Diselesaikan

Di antaranya pemasangan jaringan pipa distribusi yang dibiayai Perumda Tirtanadi untuk sedikitnya lima rumah penduduk dengan panjang jaringan maksimal 50 meter, penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang sambungannya telah diputus, cicilan biaya pemasangan kembali, serta program cicilan pemasangan sambungan baru.

[adsense]

Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat dan layak.

Menurut Ardian, berbagai kemudahan yang ditawarkan merupakan langkah nyata perusahaan untuk membantu masyarakat memperoleh layanan air bersih.

[adsense]

Ia memastikan peningkatan pelayanan dan pengembangan infrastruktur akan terus dilakukan agar akses air minum semakin mudah dan nyaman.

"Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses air bersih yang sehat. Infrastruktur yang dibangun juga menjadi aset bersama yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," ujar Ardian.

[adsense]

Program pemasangan jaringan distribusi tersebut dapat diikuti apabila terdapat sedikitnya lima calon pelanggan dengan panjang jaringan pipa distribusi 50 meter.

Untuk pelanggan baru, biaya sambungan ditetapkan sebesar Rp2.050.000 per pelanggan.

[adsense]

Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi Ikrimah Hamidy melalui Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi Sahrim Siregar menjelaskan, proses menjadi pelanggan baru dimulai dari pendaftaran, pendataan, survei, pembayaran, hingga pemasangan sambungan.

Perumda Tirtanadi juga memberikan kemudahan melalui skema pembayaran secara cicilan. Pelanggan baru tidak harus membayar seluruh biaya pemasangan sekaligus.

[adsense]

"Pelanggan baru juga diberikan kemudahan melalui skema cicilan. Pembayaran awal ditetapkan sebesar 30 persen dari biaya yang harus dibayarkan," jelas Sahrim.

Selain menyasar calon pelanggan baru, program tersebut juga memberikan kemudahan bagi pelanggan lama yang sambungannya telah diputus akibat tunggakan.

[adsense]

Jika pelanggan kembali mengajukan penyambungan, Perumda Tirtanadi memberikan program penghapusan denda tunggakan sekaligus fasilitas cicilan biaya pemasangan kembali baru sesuai ketentuan yang berlaku.

[adsense]

Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi Arief S. Trinugroho mengatakan pihaknya siap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah ditetapkan manajemen.

Pihaknya, kata Arief, terbuka terhadap diskusi dan masukan masyarakat maupun pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

[adsense]

Menurut Arief, sejak kepemimpinan Direktur Utama Ardian Surbakti, berbagai langkah dan program telah dilakukan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Melalui berbagai program tersebut, Perumda Tirtanadi berharap semakin banyak masyarakat dapat memperoleh akses terhadap air minum yang sehat dan layak.

[adsense]

Selain itu, peningkatan cakupan pelayanan juga diharapkan berjalan seiring dengan pembenahan dan pengembangan infrastruktur jaringan air minum.

Perumda Tirtanadi menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

[adsense]

Dengan dukungan berbagai pihak, perluasan akses air bersih di Sumatera Utara diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan.(**)

[adsense]

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan, pihaknya telah meminta Polrestabes Medan mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, seluruh informasi dan fakta yang berkaitan dengan kematian WL harus ditelusuri agar proses pengungkapan perkara dapat dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Komisi III DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban," ujar Hinca dalam konferensi pers setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan, kuasa hukum, serta keluarga korban di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Komisi III : Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri

Selain meminta Polrestabes Medan mengusut perkara, Hinca mengatakan Komisi III juga meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara melakukan supervisi terhadap penanganan kasus yang sedang ditangani Polrestabes Medan.

[adsense]

Menurut Hinca, supervisi diperlukan agar proses penanganan perkara berjalan secara lengkap dan terkoordinasi. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian.

"Nanti saya minta Pak Dirkrimum juga jelaskan laporan korban sudah sampai mana ke Polda supaya biar sama. Jadi poin kedua ini Polda Sumut akan mensupervisi agar lengkap semua untuk kita awasi," ujar politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut.

[adsense]

Komisi III juga meminta agar Polrestabes Medan memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memperoleh maupun menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perkara. Menurut Hinca, keterlibatan keluarga penting karena mereka dapat memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan penyidik dalam proses pengungkapan kasus.

Selain akses untuk menyampaikan informasi, keluarga korban juga diminta mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, termasuk bukti maupun informasi lain yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan penyidikan.

[adsense]

Hinca menilai keterbukaan informasi diperlukan agar tidak berkembang berbagai tafsir maupun dugaan yang berpotensi mengganggu proses pengungkapan perkara. Karena itu, komunikasi antara aparat penegak hukum dan keluarga korban perlu dijaga selama proses penanganan kasus berlangsung.

Komisi III DPR RI, lanjut Hinca, tidak akan melepas pengawasan terhadap perkara tersebut. Pengawasan akan dilakukan terhadap proses yang berjalan di Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan untuk memastikan setiap tahapan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[adsense]

"Terakhir, Komisi III DPR RI akan mengawal secara langsung proses pengungkapan kasus kematian almarhumah yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan dan memastikan pengungkapan kasus ini akan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Pengawalan tersebut diharapkan dapat mendorong proses pengungkapan perkara yang objektif dan berbasis fakta. Bagi keluarga korban, keterbukaan proses serta kepastian hukum menjadi hal penting untuk memperoleh kejelasan mengenai rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian WL.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage, sejalan dengan arah transformasi Danantara. BTN ingin membawa kompetensi di sektor perumahan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat secara lebih luas.

"Kami ingin bergerak lebih luas. Bukan hanya sebagai bank penyedia pembiayaan rumah, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah daerah," kata Nixon dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama BTN dengan Pemerintah Kota Padang di Balai Kota Padang, Senin (10/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• BTN Cetak Kinerja Cemerlang, Laba Bersih Semester I Tahun 2026 Melesat 40,8 Persen dan NPL Turun Jadi 2,99 Persen

BTN memiliki fondasi yang kuat di sektor perumahan Kota Padang. Market share kredit pemilikan rumah (KPR) BTN di kota tersebut mencapai sekitar 44%. Perseroan juga telah bekerja sama dengan sejumlah developer yang menyediakan pilihan hunian bagi masyarakat.

[adsense]

Nixon mengatakan, capaian tersebut menjadi modal untuk memperluas kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang. Terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan ASN. BTN akan menghubungkan kebutuhan hunian ASN dengan ketersediaan rumah dari developer mitra serta dukungan pembiayaan.

Namun, pendekatan yang ditawarkan BTN tidak sebatas mendorong ASN mengambil KPR. Perseroan juga akan memberikan edukasi mengenai perencanaan kepemilikan rumah. Mulai pilihan hunian, kemampuan pembiayaan, skema pembiayaan, hingga perencanaan kepemilikan rumah sesuai kemampuan masing-masing.

[adsense]

"Kepemilikan rumah merupakan bagian penting dari kesejahteraan ASN. Rumah bukan hanya aset. Tetapi tempat keluarga tumbuh, anak-anak belajar, dan keluarga membangun masa depan," ujarnya.

Nixon menegaskan, kesepakatan tersebut bukan menjadi titik akhir. Melainkan awal dari kolaborasi yang lebih luas. Dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), misalnya, BTN membuka ruang kerja sama dalam mendukung pengelolaan rekening kas umum daerah (RKUD), layanan perbankan, serta transaksi pemerintah daerah yang lebih efektif dan digital.

[adsense]

Sementara dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kolaborasi diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan hunian, rumah susun, serta penyediaan solusi perbankan BTN. Ekosistem tersebut juga akan diperkuat melalui keterlibatan developer untuk memperluas pilihan hunian masyarakat. Di sektor UMKM, BTN akan memperluas akses pembiayaan, layanan transaksi, dan digitalisasi.

"Langkah tersebut diharapkan mendorong pelaku UMKM tumbuh dan naik kelas," ungkap Nixon.

[adsense]

Kolaborasi juga menyasar sektor kesehatan. Bersama RSUD dr. Rasidin, BTN membuka peluang digitalisasi penerimaan rumah sakit dan pengembangan kanal pembayaran. Serta, efisiensi dan modernisasi pengelolaan keuangan rumah sakit.

Melalui strategi Beyond Mortgage, BTN ingin mengubah pendekatan dari sekadar pembiayaan rumah menjadi ekosistem perumahan dengan layanan perbankan yang lebih komprehensif. Perseroan juga mendorong kemitraan pembangunan. Agar kerja sama dengan pemerintah daerah dapat berkembang menjadi kolaborasi jangka panjang.

[adsense]

"Membangun rumah bukan hanya membangun sebuah bangunan. Membangun rumah adalah membangun keluarga. Dan ketika kita membangun keluarga, sesungguhnya kita sedang membangun masa depan Kota Padang," pungkas Nixon.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan, program unggulan Pemkot Padang mencakup peningkatan layanan Padang Sehat, pemerataan akses kesehatan, hingga percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur dasar. Dalam upaya mendukung pembangunan, khususnya sektor perumahan, Fadly menilai kerja sama dengan BTN memiliki peran penting.

[adsense]

"Kerja sama dengan BTN di bidang pembangunan, khususnya perumahan, saya rasa sangat penting. Agar masyarakat lebih mudah menjangkau akses terhadap kepemilikan rumah dengan pelayanan yang lebih mutakhir dan up to date," ujar Fadly.

Modernisasi layanan BTN juga dapat mendukung tata kelola yang lebih rapi, terjaga, dan efisien. Hal tersebut dinilai sejalan dengan prioritas Pemkot Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

[adsense]

"Dengan modernisasi BTN tentu membantu tata kelola lebih rapi, terjaga, dan efisien. Itu yang menjadi prioritas kami," katanya.(**)

[adsense]

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman pun turut angkat bicara dalam kasus tersebut. Dia mengatakan DPR RI akan segera memanggil Polda Sumut, Polrestabes Medan dan pihak keluarga untuk hadir mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

" Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan pihak kepolisian dan keluarga korban untuk memastikan penyebab kematian wanita WLG," katanya, dikutip awak media melalui akun medsos, Sabtu (08/08/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Dulu Dikenal Pulau Penjara, Kini Nusakambangan Dipuji DPR sebagai Lumbung Pangan Masa Depan

" Nantinya kita akan meminta penjelasan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa di Kompleks Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, beberapa waktu lalu," tambah politisi dari Partai Gerindra tersebut.

[adsense]

Habiburokhman menerangkan, pemanggilan itu dilakukan menyusul adanya keraguan dari pihak keluarga terhadap penyebab kematian korban serta laporan dugaan pembunuhan yang telah disampaikan ke Polda Sumut.

" Komisi III mendesak Polda Sumatera Utara, termasuk Polrestabes Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini, untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan," imbuhnya.

[adsense]

Menurut dia, proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berdasarkan pendekatan ilmiah agar seluruh fakta terkait kematian korban dapat terungkap.

[adsense]

" Kami dari Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus ini. Pada Selasa 11 Agustus 2026 mendatang akan digelar RPDU bersama Polda Sumut, Polrestabes Medan dan pihak keluarga," tuturnya seraya meminta seluruh pihak dapat menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan serta mengedepankan proses hukum berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.(jn/**)

[adsense]

Baca Juga:

• Baleg DPR RI Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Interoperabilitas Data

[adsense]

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyusul adanya keraguan dan sejumlah kejanggalan yang dirasakan pihak keluarga korban terkait penyebab kematian Winda. Komisi III meminta aparat penegak hukum tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara menyeluruh.

"Komisi III DPR RI dengan saksama mengikuti perkembangan kasus meninggalnya WL, mantan istri anggota Polri di Medan, yang disebutkan meninggal karena bunuh diri dengan menggunakan senjata api," kata Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima Parlementaria di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi III DPR Minta Bareskrim Usut Tuntas Kematian Karumga Eks Jampidsus

"Mengingat adanya keraguan dan kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga korban, maka Komisi III mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan," ujar politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.

[adsense]

Habiburokhman juga mengingatkan agar tidak ada fakta dalam perkara tersebut yang disembunyikan. Ia meminta aparat bekerja berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kesimpulan mengenai penyebab kematian korban tidak diambil secara tergesa-gesa.

"Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi. Dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan, apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional, serta berbasis pendekatan ilmiah," tegasnya.

[adsense]

Komisi III DPR RI, lanjut Habiburokhman, akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penanganan perkara tersebut. Komisi yang membidangi antara lain urusan penegakan hukum itu juga berencana meminta penjelasan langsung dari pihak kepolisian dan keluarga korban.

"Kami, Komisi III DPR RI, akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum," ungkap Habiburokhman.

[adsense]

Sebelumnya, Winda Lorenza ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, pada Minggu (2/8/2026). Dalam penanganan awal, polisi menduga korban meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api jenis revolver.

Namun, pihak keluarga menyatakan memiliki keraguan dan merasakan sejumlah kejanggalan terkait kematian Winda. Keluarga kemudian melaporkan dugaan pembunuhan kepada pihak berwenang.

[adsense]

Perbedaan pandangan mengenai penyebab kematian tersebut membuat penanganan perkara menjadi perhatian publik dan Komisi III DPR RI. Karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan diharapkan mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti yang tersedia, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.

Hingga seluruh proses tersebut selesai, dugaan bunuh diri maupun dugaan pembunuhan masih perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses penyelidikan dan belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan akhir.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Dalam rekaman yang beredar, pria yang disebut-sebut merupakan legislator dari Partai Hanura itu terlihat sedang berkumpul bersama sejumlah orang. Mereka tampak menikmati minuman tuak dalam suasana pertemuan informal.

Di tengah pertemuan tersebut, pria dalam video terlihat menerima sebuah perangkat yang menyerupai vape dari seseorang yang berada di dekatnya. Perangkat itu kemudian diisap beberapa kali. Adegan tersebut menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian setelah rekaman beredar luas di media sosial.

[adsense]

Saat memegang perangkat tersebut, pria yang berada dalam video juga terdengar mengucapkan kalimat dalam bahasa daerah yang kurang lebih bermakna, "Tidak difoto ini, kan?" Ucapan tersebut turut menjadi sorotan warganet karena muncul sesaat setelah dirinya menggunakan perangkat yang disebut-sebut menyerupai vape.

Salah satu akun Facebook yang diketahui mengunggah rekaman tersebut adalah akun bernama Anes Priskhy Sitepu. Berdasarkan penelusuran wartawan, video tersebut diunggah pada 20 Juni 2026. Meski demikian, hingga kini belum diketahui secara pasti kapan dan di mana rekaman itu pertama kali dibuat.

[adsense]

Video tersebut kemudian kembali menjadi perhatian publik setelah beredar dan diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak mengaitkan perangkat yang digunakan dalam rekaman dengan istilah "vape getar" serta menduga perangkat tersebut mengandung zat narkotika. Namun, dalam informasi yang tersedia, belum terdapat bukti atau hasil pemeriksaan yang mengonfirmasi dugaan tersebut.

Ketika dikonfirmasi mengenai video yang viral itu, EAS mengakui bahwa pria yang terlihat dalam rekaman tersebut memang dirinya. Namun, ia menegaskan bahwa peristiwa yang terekam dalam video merupakan kejadian lama.

[adsense]

"Biasa orang sirik. Tes swab pun kita berani kok," ujar EAS kepada wartawan, Kamis (6/8) malam.

[adsense]

Terkait isu mengenai perangkat yang diisapnya dalam video, khususnya dugaan bahwa benda tersebut merupakan vape yang mengandung zat narkotika, EAS membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Nggak benar itu," tegasnya.

[adsense]

Dalam proses konfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, EAS sempat memberikan respons dengan nada tinggi. Ia bahkan menyatakan tidak keberatan apabila persoalan tersebut diberitakan oleh media.

"Kalau mau diberitakan, beritakan aja. Nggak ada masalah," katanya sebelum mengakhiri percakapan.

[adsense]

Hingga berita ini disusun, belum ada informasi mengenai pemeriksaan terhadap perangkat yang terlihat dalam video maupun keterangan resmi yang dapat memastikan kandungan benda tersebut. Karena itu, dugaan mengenai adanya zat narkotika dalam perangkat tersebut masih sebatas isu yang beredar di media sosial. Klarifikasi dan bukti yang dapat diverifikasi menjadi penting agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.(jns)

[adsense]

[adsense]

Menurutnya, langkah tersebut penting karena pelaku kini semakin memanfaatkan sistem pembayaran digital, khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), untuk menerima setoran dari para pemain.

Pernyataan itu disampaikan Junico Siahaan, yang akrab disapa Nico, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

[adsense]

Menurut Nico, pemberantasan judi daring tidak akan efektif apabila pemerintah hanya berfokus pada pemblokiran situs. Selama rekening penampung, transaksi keuangan, dan jaringan pinjaman daring ilegal masih beroperasi, praktik perjudian akan terus berkembang dengan berbagai modus baru.

"Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah situs yang diblokir. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman daring ilegal masih tersedia, jaringan judi daring akan terus berpindah bentuk," tegas Nico.

[adsense]

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 88,6 persen frekuensi transaksi deposit judi daring pada triwulan I 2026 dilakukan melalui QRIS. Sementara itu, transaksi melalui transfer bank maupun dompet digital hanya menyumbang 11,4 persen.

Menurut Nico, perubahan pola transaksi tersebut menjadi tantangan baru yang harus direspons melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta penyelenggara sistem pembayaran.

[adsense]

Ia juga menyoroti munculnya praktik deposit dengan nominal yang sangat kecil, bahkan mulai dari Rp5.000, yang dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap judi daring, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak.

"Apalagi ada temuan bandar judi daring kini menawarkan deposit mulai Rp5.000 melalui QRIS. Ini sangat membahayakan karena bisa menyasar anak-anak," ujarnya.

[adsense]

Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai nominal deposit yang rendah dapat menghilangkan hambatan psikologis masyarakat untuk mencoba berjudi. Padahal, transaksi kecil yang dilakukan berulang kali berpotensi menguras keuangan keluarga tanpa disadari.

"Deposit Rp5.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga dapat habis tanpa terasa," katanya.

[adsense]

Berdasarkan catatan PPATK, perputaran dana judi daring sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun melalui 422,1 juta transaksi. Sementara pada triwulan I 2026, nilai perputaran dana telah mencapai Rp40,3 triliun, dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun.

Meski nilai perputaran tahunan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Nico mengingatkan bahwa meningkatnya frekuensi transaksi justru menunjukkan semakin mudahnya masyarakat mengakses praktik perjudian daring.

[adsense]

Selain itu, ia menyoroti data Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan ancaman serius yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda.

Karena itu, Nico mendorong pemerintah membangun sistem pertukaran data lintas lembaga secara real time (waktu nyata), memperketat verifikasi merchant penerima QRIS, memperkuat deteksi transaksi mencurigakan, serta menindak rekening penampung, bandar, dan jaringan pinjaman daring ilegal yang mendukung ekosistem perjudian.

[adsense]

"Pemerintah juga harus memutus keterkaitan antara judi daring dan pinjaman daring ilegal dengan menindak bandar, memblokir rekening penampung, menghentikan promosi, serta melacak aset dan praktik jual beli rekening," tegasnya.

Di sisi lain, Nico mengapresiasi langkah Komdigi yang telah memutus akses terhadap 3,7 juta situs dan konten judi daring sejak Oktober 2024. Namun, ia menilai upaya tersebut harus diimbangi dengan penindakan terhadap aliran dana agar pemberantasan judi daring benar-benar efektif.

[adsense]

"Negara harus hadir sebelum rekening masyarakat terkuras dan keluarga terjerat utang, bukan setelah kerusakan terjadi. Yang harus diputus bukan hanya situsnya, melainkan aliran dana dan seluruh ekosistem kejahatannya," pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I tersebut.

[adsense]

[adsense]

Menurut Zulfikar, pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk melalui penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih berpihak kepada daerah.

Bahkan masih kata Zulfikar , pembahasan mengenai penguatan pemerintah daerah harus diawali dengan pemahaman yang utuh terhadap semangat ketatanegaraan Indonesia.

[adsense]

Baca Juga:

• Percepat Legalitas Aset Daerah, Kantor Pertanahan P.Sidimpuan Perkuat Sinergi dengan Pemda se-Sumut

"Judul besarnya adalah bagaimana sekarang dan ke depan kita benar-benar memberdayakan pemerintah daerah, baik dari sisi kewenangan maupun sisi keuangan," ujar Zulfikar, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026)

[adsense]

Zulfikar menjelaskan bahwa semangat tersebut sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat hanya menangani enam urusan pemerintahan absolut, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Adapun sebagian besar urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Namun, menurut politikus Fraksi Partai Golkar itu, implementasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan amanat undang-undang. Ia menilai pola kerja pemerintah masih didominasi pelaksanaan program oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

[adsense]

"Jangan lagi kementerian dan lembaga diberi belanja modal. Kalau memang konstruksi undang-undangnya seperti itu, maka pemerintah pusat seharusnya lebih berperan pada penyusunan regulasi, pembinaan, dan pengawasan. Pelaksanaan program semestinya lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah," tegasnya.

Karena itu, Zulfikar mendorong adanya keberanian politik dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, struktur anggaran negara perlu diubah agar pemerintah daerah memperoleh porsi yang lebih besar sesuai dengan luasnya kewenangan yang mereka jalankan.

[adsense]

Ia bahkan mengusulkan agar belanja modal kementerian dan lembaga dievaluasi secara menyeluruh sehingga alokasi anggaran yang dapat dikelola pemerintah daerah meningkat.

"Kita uji saja nanti pada pembahasan APBN 2027. Berani tidak kita mengubah postur anggaran sehingga daerah memperoleh porsi yang lebih besar, karena kewenangan yang diemban daerah jauh lebih banyak dibandingkan pemerintah pusat," katanya.

[adsense]

Selain aspek anggaran, Zulfikar menilai kapasitas fiskal daerah sebenarnya telah diperkuat melalui Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi tersebut dinilai telah memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.

"Undang-undangnya sudah memberikan ruang untuk memberdayakan daerah dari sisi keuangan. Persoalannya, cara kerja kita sering kali belum mengikuti cara berpikir yang sudah dibangun dalam regulasi itu," ujarnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Ia menegaskan proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan agar penyebab kematian dapat diungkap berdasarkan fakta hukum.

Permintaan tersebut disampaikan Habib Aboe menyusul munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait penyebab meninggalnya Sutrimo. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dijawab melalui penyelidikan dan penyidikan yang mendalam sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di ruang publik.

[adsense]

Baca Juga:

• Anggota Komisi III DPR Desak Polisi Tangkap Dua Pria yang Diduga Intimidasi Pemilik Fortuner di Bekasi

"Saat ini banyak spekulasi liar yang berkembang di masyarakat terkait meninggalnya Saudara Sutrimo. Oleh karena itu, saya meminta Bareskrim Polri melakukan penyidikan secara mendalam, komprehensif, dan profesional agar diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penyebab kematiannya," ujar Habib Aboe, di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa setiap perkara yang menjadi perhatian masyarakat harus ditangani berdasarkan alat bukti yang sah, hasil pemeriksaan forensik, serta proses penyidikan yang objektif. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada asumsi maupun opini yang belum terverifikasi.

[adsense]

"Penegakan hukum harus bertumpu pada fakta, alat bukti, hasil pemeriksaan forensik, serta proses penyidikan yang objektif. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak terus dibayangi berbagai dugaan yang belum tentu benar," katanya.

Habib Aboe menyatakan optimistis Bareskrim Polri memiliki kapasitas, pengalaman, dan profesionalisme untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara independen tanpa tekanan maupun intervensi.

[adsense]

[adsense]

"Saya meyakini Bareskrim Polri memiliki kapasitas, pengalaman, dan profesionalisme untuk mengusut perkara ini secara tuntas. Berikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara independen sehingga hasil penyidikannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Ia berharap hasil penyidikan dapat segera memberikan kepastian mengenai penyebab meninggalnya Sutrimo sehingga berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat dihentikan. Menurutnya, kejelasan hasil penyidikan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

[adsense]

Baca Juga:

• Komisi III DPRD Langkat Tinjau PT Tirta Investama, Dorong Peningkatan Retribusi ABT

Di akhir keterangannya, Habib Aboe mengimbau seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum penyidik menyampaikan hasil resmi.

Menurutnya, sikap tersebut diperlukan agar ruang publik tetap dipenuhi informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak memicu munculnya opini yang berpotensi mengganggu jalannya proses penyidikan.

[adsense]

Ia menegaskan bahwa transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah menyusul penangkapan AKP Pardiman oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri bersama enam anggotanya serta seorang anggota Polda Aceh. Menurutnya, kasus tersebut menjadi peringatan serius bahwa pemberantasan narkotika harus dimulai dari pembenahan internal institusi penegak hukum.

"Polri harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada perlakuan khusus terhadap anggota yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba," tegas Abdullah, di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Polantas P.Sidimpuan Bagikan Makan Siang kepada Pengendara Tertib, Sisipkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Abdullah menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang berkekuatan hukum, para oknum tidak cukup hanya dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian dari institusi Polri. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[adsense]

"Kalau terbukti terlibat, bukan hanya dipecat dari kepolisian, tetapi juga harus dijerat pidana. Tidak boleh ada toleransi terhadap polisi yang justru terlibat dalam peredaran narkoba," tandasnya.

Menurut Abdullah, konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu merupakan kunci untuk menjaga kredibilitas institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia meminta Polri memastikan seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penanganan perkara tersebut.

[adsense]

Ia juga menilai bahwa pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pelaku di luar institusi, tetapi juga terhadap aparat yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Langkah tegas terhadap oknum aparat, menurutnya, akan menjadi bukti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang selama ini memiliki tugas memberantas kejahatan narkotika. Abdullah berharap Polri dapat mengusut perkara tersebut hingga tuntas dan menindak setiap pihak yang terbukti bersalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

[adsense]

[adsense]

Ia menilai Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk melanjutkan upaya pemberantasan korupsi secara konsisten dan berkelanjutan.

"Korupsi kian marak. Indonesia hari ini butuh figur seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan perjuangannya dalam pemberantasan korupsi," ujar Firman, di Jakarta, Minggu (26/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Firman Soebagyo Soroti Minimnya Anggaran dan Lemahnya Penegakan Hukum dalam Penanganan Karhutla

Meski demikian, Firman menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan kepada presiden seorang diri. Menurutnya, upaya tersebut memerlukan dukungan penuh dari jajaran pemerintahan, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta masyarakat yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum.

"Tidak bisa berhasil tanpa pembantu-pembantu Presiden di pemerintahan yang kuat dan aparat penegak hukum yang bersih," tegasnya.

[adsense]

Firman menilai sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif. Ia menegaskan bahwa integritas aparatur negara harus menjadi fondasi utama agar upaya penegakan hukum berjalan secara konsisten dan bebas dari intervensi.

Selain menyoroti pentingnya kepemimpinan dan dukungan kelembagaan, Firman juga mengkritisi ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan yang disebut mengatur mekanisme pengampunan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui pembayaran denda. Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi melemahkan semangat penegakan hukum dan bertentangan dengan cita-cita reformasi.

[adsense]

[adsense]

"Adanya pasal kompromi dengan para koruptor dalam UU Kejaksaan yang mengatur tentang sanksi pengampunan dengan denda ini akan sangat mencederai semangat supremasi hukum. Ini salah satu tuntutan reformasi. Ini akan mempersulit Presiden Prabowo," katanya.

Firman meminta DPR bersama pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap ketentuan tersebut. Ia menilai setiap regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi harus mampu memperkuat efek jera serta memberikan kepastian hukum, bukan justru membuka ruang kompromi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

[adsense]

"Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas tanpa kompromi," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mengambil tindakan sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

[adsense]

Baca Juga:

• Antonius Tumanggor Serap Aspirasi Warga Helvetia, Banjir dan Kenaikan PBB Jadi Sorotan

Politikus Fraksi Partai Golkar itu menilai tindakan massa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan. Menurutnya, rasa keadilan masyarakat tidak boleh diwujudkan melalui kekerasan, melainkan harus disalurkan melalui penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan.

[adsense]

Sari juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan objektif. Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penegakan hukum, Sari mendorong penguatan edukasi hukum kepada masyarakat agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, memperluas program literasi hukum secara berkelanjutan.

[adsense]

"Literasi hukum masyarakat harus terus ditingkatkan. Edukasi mengenai bahaya tindakan main hakim sendiri perlu dilakukan secara luas melalui sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa. Masyarakat harus memahami bahwa tindakan menghakimi sendiri dapat berakibat fatal, baik bagi korban maupun bagi pelakunya yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," tegasnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI tersebut berharap peristiwa di Bali menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan sesuai prosedur merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.

[adsense]

Di akhir keterangannya, Sari mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menahan diri dari tindakan emosional, dan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menahan diri dari tindakan emosional, serta memercayakan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum harus tetap berada di tangan institusi yang diberi kewenangan oleh negara," pungkasnya.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan, serta melindungi profesi tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• DPR Desak Investigasi Independen atas Tewasnya Ibu Hamil akibat Penembakan di Intan Jaya

Menurut Achmad, profesi tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan sektor pekerjaan lain. Selain memikul tanggung jawab terhadap keselamatan pasien, mereka juga menghadapi risiko tinggi terpapar penyakit menular maupun infeksi dalam menjalankan tugas.

[adsense]

"Pekan lalu saya bertemu dengan komunitas bidan, perawat, dan tenaga kesehatan. Mereka menyampaikan bahwa masih ada tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah maupun klinik dengan penghasilan sekitar Rp1,7 juta per bulan. Padahal mereka menangani keselamatan pasien, mendampingi persalinan ibu dan bayi, serta menghadapi risiko tinggi terpapar penyakit infeksi," ujar Achmad Ru'yat, menjelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, kesejahteraan tenaga kesehatan harus sejalan dengan besarnya tanggung jawab yang mereka emban sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

[adsense]

Achmad menegaskan, keberadaan regulasi yang secara khusus mengatur upah minimum tenaga kesehatan akan memberikan kepastian bagi para pekerja di sektor kesehatan sekaligus menjadi pedoman bagi institusi pelayanan kesehatan dalam memenuhi hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Karena itu, perlu ada payung hukum dalam RUU Ketenagakerjaan yang mengatur upah minimum bagi tenaga kesehatan. Selama ini pengaturan tersebut belum ada, padahal sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh tenaga kesehatan kita," tegas politikus Fraksi PKS tersebut.

[adsense]

Menurutnya, pembentukan regulasi tersebut bukan hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional. Dengan adanya kepastian mengenai standar pengupahan, diharapkan tenaga kesehatan dapat bekerja secara lebih optimal tanpa dibayangi persoalan kesejahteraan.

Achmad berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang sedang berlangsung di DPR RI. Ia menilai keberadaan aturan mengenai upah minimum tenaga kesehatan akan menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus penghargaan terhadap profesi yang memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan masyarakat.(jn/**)

[adsense]

[adsense]

"Ternyata Nias ini dalam sejarah tercatat di mancanegara. Kami akan bawa ini untuk ditularkan kepada generasi muda di luar Kepulauan Nias," ujar Surya saat mengunjungi Museum Pusaka Nias, Rabu (22/7/2026) sore.

Menurutnya, berbagai koleksi yang tersimpan di Museum Pusaka Nias memiliki nilai sejarah, budaya, dan pendidikan yang sangat tinggi. Karena itu, pelestarian museum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah provinsi dan seluruh elemen masyarakat.

[adsense]

Baca Juga:

• Wagub Sumut Minta OPD Percepat Proyek Strategis Daerah, Sisa Waktu Efektif Tinggal 142 Hari Kerja

Surya menjelaskan, perhatian terhadap Museum Pusaka Nias sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah langkah Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang berkantor di Kepulauan Nias guna mempercepat pembangunan sekaligus menghapus status daerah tertinggal.

[adsense]

"Ini adalah tekad kami bersama. Pak Gubernur sudah sepekan berada di sini dan kami saling bergantian. Semoga ke depan tidak ada lagi daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Menjaga bukti sejarah ini juga sangat penting sebagai sumber pengetahuan sekaligus destinasi wisata yang tidak kalah menarik dibanding daerah lain," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Museum Pusaka Nias, Nata'alui Duha, menjelaskan bahwa secara historis Kepulauan Nias terbagi ke dalam dua kawasan budaya besar, yakni Nias Utara dan Nias Selatan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk rumah adat, dialek bahasa, hingga sejumlah tradisi yang berkembang di masing-masing wilayah.

[adsense]

"Kalau di Selatan bentuk rumahnya segi empat, sedangkan di Utara berbentuk oval. Bahasanya juga berbeda antara wilayah utara dan Telukdalam. Jauh sebelum ada pemekaran kabupaten dan kota, Nias merupakan satu wilayah budaya yang terbagi menjadi Utara dan Selatan," jelas Nata.

Selain memperkenalkan kekayaan budaya, Museum Pusaka Nias juga menyimpan catatan sejarah masa kolonial. Nata mengungkapkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, sejumlah masyarakat Nias pernah dijadikan objek penelitian oleh ilmuwan kolonial. Wajah mereka dicetak menggunakan bahan gipsum yang ditempelkan selama berjam-jam, kemudian hasil cetakannya dibawa ke Belanda sebagai bahan penelitian.

[adsense]

"Ini menjadi bagian dari sejarah bagaimana orang Nias dijadikan objek riset. Prosesnya dilakukan secara paksa sehingga terkesan menyiksa. Cetakan wajah itu kemudian dibawa ke Belanda sebagai bahan penelitian. Foto-foto yang ada di dinding museum merupakan orang-orang yang wajahnya pernah dicetak," ungkapnya.

Nata berharap perhatian yang diberikan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat pelestarian Museum Pusaka Nias sekaligus mengembangkannya sebagai destinasi wisata sejarah unggulan. Menurutnya, pengembangan museum tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya masyarakat Ono Niha, tetapi juga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepulauan Nias.(jns)

[adsense]

[adsense]

Kepastian itu disampaikan Surya saat meninjau langsung lokasi pembangunan, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Surya menerima laporan bahwa terdapat sembilan titik longsor di sepanjang ruas jalan Miga-Lolowua yang membutuhkan penanganan.

Pemerintah Provinsi Sumut kemudian membangun turap atau bronjong sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur jalan. Bangunan tersebut berfungsi sebagai pondasi sekaligus penahan beban badan jalan agar konstruksi lebih kokoh dan mampu menghadapi potensi longsor.

[adsense]

Baca Juga:

• Wagub Sumut Dorong Museum Pusaka Nias Menjadi Destinasi Wisata Sejarah Berkelas Dunia

Menurut Surya, penanganan ruas jalan tersebut perlu dilakukan secara tepat waktu karena Miga-Lolowua merupakan salah satu jalur penting bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Jalan tersebut menghubungkan Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Nias Barat sehingga keberadaannya memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antardaerah.

[adsense]

Surya meminta pelaksana pekerjaan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan dan memastikan pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, infrastruktur jalan harus segera difungsikan secara optimal karena menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus bagian penting dari pembangunan wilayah.

"Kalau sudah ada penetapan waktunya, segera selesaikan sesuai jadwal. Karena jalan ini penting dan dibutuhkan masyarakat. Apalagi jalur ini menghubungkan Kota Gunungsitoli dan Nias Barat. Begitu juga di tempat lain di Kepulauan Nias," tegasnya.

[adsense]

Dalam peninjauan tersebut, Surya juga melihat secara langsung salah satu titik longsor yang mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kerusakan badan jalan dapat mengganggu kelancaran arus transportasi sekaligus meningkatkan risiko bagi pengguna jalan.

Pekerjaan penanganan dilakukan dengan membangun pondasi yang kuat terlebih dahulu. Struktur tersebut diharapkan dapat memperkokoh badan jalan dan memberikan perlindungan terhadap bagian jalan yang rawan mengalami longsor.

[adsense]

Berdasarkan target pekerjaan yang disampaikan, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan. Surya meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditentukan.

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari perhatian Pemprov Sumut terhadap Kepulauan Nias. Selain menjaga konektivitas, pembangunan jalan dan penanganan titik longsor dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat serta mempercepat pembangunan kawasan.

[adsense]

Kunjungan Surya juga sejalan dengan agenda Gubernur Sumut Bobby Nasution yang berkantor di Kepulauan Nias. Agenda tersebut diarahkan untuk memastikan berbagai program pembangunan di kawasan Kepulauan Nias berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Prinsipnya kita ingin pembangunan infrastruktur ini tepat waktu. Sebagaimana pesan Pak Gubernur (Bobby Nasution) pada agenda Berkantor di Kepulauan Nias untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, dan wilayah ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," pungkas Surya.(jns)

[adsense]

[adsense]

Kegiatan bertajuk "Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" tersebut digelar di Ramayana Kota Tebingtinggi sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan. Masing-masing anak mendapatkan voucher belanja senilai Rp500 ribu untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah sesuai pilihan mereka.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi TP PKK Provinsi Sumut, DWP Provinsi Sumut, dan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumut. Ratusan anak yang mengikuti kegiatan berasal dari lima kecamatan di Kota Tebingtinggi.

[adsense]

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Tinjau Posyandu di Samosir, Tekankan Kolaborasi Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

Didampingi Ketua DWP Sumut Evi Novida Ginting dan Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi Susmita Wanti Irdian Saragih, Kahiyang tampak berinteraksi langsung dengan para peserta. Ia beberapa kali mengajak anak-anak berbincang mengenai kebutuhan sekolah dan aktivitas mereka sehari-hari.

[adsense]

"Kamu mau belanja apa?" tanya Kahiyang kepada salah seorang anak laki-laki.

Tidak hanya memberikan kesempatan berbelanja, Kahiyang juga menyampaikan pesan kepada anak-anak agar tetap bersemangat menempuh pendidikan. Ia mengajak mereka menyayangi orang tua, rajin belajar, serta tidak berhenti mengejar cita-cita.

[adsense]

Menurut Kahiyang, kegiatan tersebut memang sederhana, tetapi diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberikan dukungan nyata kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Anak-anak ini merupakan tanggung jawab kita bersama agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan menjadi generasi emas Indonesia," kata Kahiyang Ayu.

[adsense]

Ia menilai perhatian terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk generasi yang sehat, percaya diri, dan memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.

Antusiasme terlihat dari wajah anak-anak yang mendapatkan kesempatan memilih sendiri perlengkapan sekolah. Bagi sebagian peserta, kegiatan tersebut menjadi pengalaman menyenangkan karena mereka dapat memilih barang yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung aktivitas belajar.

[adsense]

Sabil, siswa kelas III sekolah dasar, mengaku senang mendapatkan kesempatan berbelanja bersama temannya, Alea. Ia memilih tas dan sepatu baru untuk digunakan ke sekolah.

"Senang sekali belanja dibayarin. Terima kasih untuk semuanya," ujar Sabil.

[adsense]

Kebahagiaan serupa dirasakan M. Ilham Fahmi, siswa kelas VI sekolah dasar, yang datang bersama ibunya. Ia memilih baju olahraga dan sepatu sekolah karena sepatu yang selama ini digunakan sudah terasa sempit.

"Mau beli baju bola, beli sepatu. Sepatu lama sudah sempit," tuturnya.(jns)

[adsense]

[adsense]

Ajakan tersebut disampaikan Surya saat membacakan sambutan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution sekaligus membuka kegiatan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di Alun-Alun Kota Gunungsitoli, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sibolga sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap uang rupiah layak edar.

Dalam sambutannya, Surya mengatakan Kepulauan Nias memiliki potensi ekonomi yang besar. Potensi tersebut antara lain berasal dari sektor pariwisata, kelautan, pertanian, perkebunan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.

[adsense]

"Kepulauan Nias punya potensi yang sangat besar. Mulai dari sektor pariwisata kelas dunia, kelautan, pertanian, perkebunan, serta UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat," ujar Surya.

Menurutnya, potensi ekonomi tersebut perlu didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.

[adsense]

Karena itu, Surya menilai kegiatan Jelajah Rupiah memiliki arti penting. Program tersebut tidak sekadar mendistribusikan uang rupiah layak edar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses yang setara terhadap alat pembayaran resmi negara.

"Dengan potensi itu, perlu dukungan sistem pembayaran yang aman, lancar, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena Jelajah Rupiah ini bukan sekadar mendistribusikan uang layak edar, tetapi menghadirkan negara agar masyarakat mendapatkan hak yang sama mengakses rupiah," jelasnya.

[adsense]

Surya juga mengingatkan masyarakat agar memiliki literasi keuangan yang memadai. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai metode pembayaran digital yang semakin mudah digunakan, tetapi keberadaan uang tunai tetap memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

"Masyarakat juga harus memiliki literasi keuangan yang memadai. Penggunaan pembayaran digital, QRIS, mobile banking maupun instrumen pembayaran lainnya harus berjalan seiring dengan ketersediaan uang tunai untuk saling melengkapi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.

[adsense]

Ia menekankan bahwa penggunaan transaksi digital dan uang tunai tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan sesuai kebutuhan masyarakat, sepanjang sistem pembayaran tetap aman, mudah diakses, dan mendukung kegiatan ekonomi.

Selain mendorong penggunaan rupiah, Surya juga mengingatkan pentingnya merawat uang rupiah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi fisik uang agar tetap layak digunakan sehingga masa edar uang dapat berlangsung lebih panjang.

[adsense]

Surya berharap kegiatan Jelajah Rupiah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kepulauan Nias, terutama dalam memperluas akses terhadap uang rupiah layak edar. Kehadiran layanan tersebut dinilai penting mengingat karakteristik Kepulauan Nias yang terdiri atas wilayah kepulauan dengan kebutuhan akses layanan keuangan yang beragam.

Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Sibolga Riza Putera mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumut terhadap pelaksanaan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias.

[adsense]

Menurut Riza, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk membangun sistem pembayaran yang inklusif, efisien, dan aman. Sistem pembayaran yang baik juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Tim Jelajah Rupiah dilepas dari Kota Gunungsitoli untuk mendistribusikan uang rupiah layak edar ke berbagai wilayah di Kepulauan Nias.(jns)

[adsense]

[adsense]

Penegasan tersebut disampaikan Surya saat meninjau SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Kota Gunungsitoli dalam agenda Berkantor di Kepulauan Nias, Rabu (22/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, masing-masing sekolah akan memperoleh tambahan satu ruang kelas baru untuk meningkatkan kapasitas penerimaan peserta didik.

Surya mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan ruang kelas baru berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu. Saat ini, pembangunan masih berada pada tahap awal, yakni persiapan pondasi bangunan.

[adsense]

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Ruang Bersama Indonesia Jadi Benteng Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam kunjungan itu, Surya didampingi Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumut Titiek Sugiharti serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

[adsense]

Menurut Surya, penambahan ruang kelas merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan akses pendidikan. Ketersediaan ruang belajar yang memadai diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran sekaligus memberikan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman bagi siswa.

Namun, ia mengingatkan pembangunan infrastruktur tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan. Kualitas tenaga pendidik dan proses belajar mengajar tetap menjadi faktor utama dalam membentuk karakter serta kemampuan peserta didik.

[adsense]

Surya secara khusus mengingatkan para guru agar mampu menjadi teladan bagi siswa, tidak hanya ketika berada di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

"Karena guru adalah teladan bagi siswa. Jadi Anda harus menjaga etika, terutama di luar sekolah," katanya saat didampingi Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli.

[adsense]

Menurutnya, perilaku dan keteladanan guru memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, peningkatan fasilitas sekolah perlu dibarengi dengan komitmen seluruh tenaga pendidik untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga menyampaikan bahwa perhatian Pemprov Sumut terhadap Kepulauan Nias mendapat respons positif dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Ia mengatakan kehadiran pemerintah provinsi melalui berbagai program pembangunan diharapkan dapat memperkuat rasa keterhubungan masyarakat Kepulauan Nias dengan Sumatera Utara.

[adsense]

"Ketika kami hadir, Wali Kota Gunungsitoli dan Bupati Nias Barat menyebut, sepanjang hidup baru kali ini Kepulauan Nias merasa bagian dari Sumatera Utara. Mereka merasa perhatian Gubernur Bobby Nasution sangat besar di sini," jelas Surya.

Sementara itu, pihak sekolah menyambut baik perhatian Pemprov Sumut terhadap pembangunan fasilitas pendidikan. Kepala SMK Negeri 3 Gunungsitoli Melinus T dan Kepala SMK Negeri 5 Gunungsitoli Edid Bestari Zendrato menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan di Kepulauan Nias.

[adsense]

Mereka berharap pembangunan ruang kelas baru dapat berjalan sesuai rencana dan segera dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pemprov Sumut selanjutnya diharapkan tidak hanya memastikan penyelesaian pembangunan ruang kelas, tetapi juga terus memperkuat kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan lainnya.

[adsense]

[adsense]

Penguatan layanan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk memastikan masyarakat Kepulauan Nias memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin memadai. Wakil Gubernur Sumut Surya meninjau langsung RSUD Tafaeri di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Selasa (21/7/2026), dalam agenda Berkantor di Nias.

Dalam kunjungan tersebut, Surya melihat langsung berbagai fasilitas pelayanan, termasuk ruang rawat inap. Ia juga memastikan peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga medis berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

[adsense]

RSUD Tafaeri mengalami peningkatan kapasitas setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan membangun gedung baru untuk menambah fasilitas pelayanan. Sementara itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan dalam penyediaan dokter spesialis melalui kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

"Kalau fasilitas sudah bagus, berarti dokternya harus disiapkan. Pak Gubernur ingin semua daerah di Nias tidak ada lagi yang tertinggal. Terutama Nias Utara ini," ujar Surya.

[adsense]

Menurut Surya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu daerah. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, penguatan RSUD Tafaeri menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan di Kepulauan Nias yang didorong Gubernur Sumut Bobby Nasution. Pemerintah provinsi berupaya memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan pelayanan dasar yang tidak kalah dengan daerah lainnya.

[adsense]

Direktur RSUD Tafaeri Wariswan Lahagu mengatakan dukungan Pemprov Sumut telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan rumah sakit. Ia menjelaskan, ketika mulai beroperasi pada 2019, RSUD Tafaeri masih memiliki kapasitas yang relatif terbatas dan setara dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Perkembangan terjadi pada 2024 ketika RSUD Tafaeri meningkat status menjadi rumah sakit tipe D. Saat ini, rumah sakit tersebut memiliki 50 tempat tidur, tujuh dokter spesialis, satu dokter gigi, tujuh dokter umum, serta hampir 200 tenaga kesehatan yang terdiri atas perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya.

[adsense]

Dengan kapasitas tersebut, Wariswan menilai RSUD Tafaeri kini telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C.

"Mungkin kalau tidak ada bantuan dari provinsi untuk penyediaan dokter spesialis, mungkin sampai saat ini kami RSUD tetap kesulitan. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah memperhatikan Nias Utara," ujar Wariswan.

[adsense]

Menurutnya, keberadaan dokter spesialis menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemampuan pelayanan rumah sakit. Dengan tenaga medis yang lebih lengkap, masyarakat diharapkan tidak harus selalu dirujuk ke rumah sakit di daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan tertentu.

Sementara itu, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengatakan kondisi geografis daerah menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan. Kabupaten Nias Utara memiliki luas sekitar 1.200 kilometer persegi dengan wilayah yang didominasi dataran tinggi dan medan yang cukup berat.

[adsense]

Karena itu, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana penunjang pelayanan kesehatan. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah kendaraan khusus untuk mengangkut jenazah.

"Kami juga berharap kalau bisa kita mendapat bantuan berupa mobil jenazah. Mengingat selama ini kita hanya pakai mobil pengangkut pasien. Tetapi kami sangat berbahagia, karena perhatian Pemprov Sumut kepada Nias Utara sangat besar untuk membuat kabupaten ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," kata Yusman.

[adsense]

Menutup kunjungannya, Surya mengingatkan jajaran RSUD Tafaeri dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara agar menjaga integritas dalam menjalankan pelayanan publik. Menurutnya, integritas pimpinan harus menjadi contoh bagi seluruh jajaran.(jns)

[adsense]

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Adimulia Medan, Kamis (23/7/2026). Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi investasi, tetapi juga mampu mendorong keterhubungan potensi ekonomi antardaerah di Pulau Sumatera.

Kesiapan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Ameriza M Moesa beserta jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (21/7/2026).

[adsense]

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bawa Agenda Percepatan Pembangunan Saat Berkantor di Kepulauan Nias

Bobby menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Utara sebagai tuan rumah BI Investment Day. Menurutnya, Pulau Sumatera memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sumber daya alam, komoditas unggulan, infrastruktur, hingga sektor pariwisata.

[adsense]

"Potensi Sumatera ini sangat luar biasa. Melalui kegiatan BI Investment Day ini, kita berharap arus investasi tidak hanya masuk ke satu daerah saja, tetapi dapat terintegrasi dan memberi dampak ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat di Pulau Sumatera," ujar Bobby.

Menurut Bobby, investasi tidak seharusnya berkembang secara parsial di masing-masing provinsi. Kolaborasi lintas daerah diperlukan agar potensi yang dimiliki setiap wilayah dapat saling melengkapi dan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas.

[adsense]

Karena itu, Pemprov Sumut berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya di Sumatera. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik bagi investor sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain membahas promosi investasi, pertemuan Bobby dan BI juga membahas sejumlah agenda penguatan ekonomi daerah. Di antaranya kemudahan berusaha, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

[adsense]

Menurut Bobby, berbagai program tersebut penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Sumatera Utara sekaligus memperkuat tata kelola perekonomian daerah di tengah perkembangan ekonomi digital.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ameriza M Moesa mengatakan BI Investment Day dirancang sebagai forum strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

[adsense]

Forum tersebut direncanakan dihadiri sedikitnya lima gubernur dari berbagai provinsi di Sumatera. Pertemuan itu diharapkan membuka ruang pembahasan yang lebih luas mengenai peluang investasi serta potensi kerja sama lintas provinsi.

"Melalui BI Investment Day, kami ingin memperkuat kolaborasi lintas provinsi di Pulau Sumatera. Acara ini menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai potensi keunggulan daerah, menarik arus investasi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Ameriza.

[adsense]

Ia menjelaskan, potensi investasi di Sumatera cukup beragam. Infrastruktur, komoditas unggulan, serta pariwisata menjadi sejumlah sektor yang dapat dikembangkan secara lebih optimal melalui kolaborasi antardaerah.

Menurut Ameriza, penguatan investasi di Pulau Sumatera juga memiliki arti penting dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengembangan potensi daerah secara terintegrasi, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

[adsense]