DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menggandeng Grup Facebook yang meliputi Facebook (FB), Instagram (IG), dan Whatsapp (WA) untuk mempercepat akselerasi digitalisasi pelaku UMKM di Indonesia.
“Masih banyak pelaku UMKM yang belum berjualan di marketplace yang ada. Oleh karena itu, dengan kerja sama ini, kita akan mendorong UMKM berjualan di media sosial di Facebook, Instagram, dan Whatsapp,” tandas MenkopUKM, Teten Masduki, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2020).
Langkah akselerasi digitalisasi itu dilakukan, lanjut Teten, karena tren market ke depan mengarah ke sana. “Para pelaku UMKM bisa memanfaatkan saluran digital media sosial untuk memperluas akses pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Teten.
Selain itu, menurut Teten, digitalisasi akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan lebih mudah. “Transaksi perdagangan UMKM akan terekam dengan baik, sehingga bisa tergambar kinerja bisnisnya secara lebih transparan,” ujar MenkopUKM.
Dengan digitalisasi juga, business process pelaku UMKM tergambar lebih akuntable. “Sehingga, mereka bisa mendapat nilai investasi yang lebih besar lagi,” ucap Teten.
Dalam kesempatan yang sama, Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Leonard Theosabrata mengakui bahwa pihaknya sebagai pengelola Smesco Indonesia sudah bekerja sama dengan Grup Facebook dalam hal pelatihan-pelatihan.
“Arah dari kerja sama pelatihan itu adalah agar pelaku UMKM menjual produknya di berbagai marketplace untuk lebih meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya,” ucap Leonard.
Hanya saja, Leonard menekankan adanya perlakuan yang berbeda bagi setiap pelaku UMKM. “Kita tidak bisa menyamakan perlakuan, karena antara usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat berbeda. Baik dari sisi skala usahanya maupun hal-hal lainnya,” kata Leonard.
Sementara itu, Kepala kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari mengatakan, kerja sama Facebook dengan KemenkopUKM dan beberapa marketplace itu dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pelaku UMKM.
“Pasalnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negeri ini. Dan pandemi Covid-19 merupakan tantangan tersendiri bagi seluruh pelaku UMKM”, kata Ruben.
Ruben menambahkan, pihaknya sudah melakukan pelatihan (secara virtual) untuk 85 ribu UMKM di seluruh Indonesia. “Dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, kita akan melakukan pelatihan bagi 15 ribu UMKM yang ada di bawah naungan Smesco Indonesia,” pungkas Ruben. (skb)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik