DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Verifikasi ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN/DP/1/2023 terkait pendataan perusahaan pers.
Perwakilan Dewan Pers, Khairiah Lubis, menyatakan apresiasinya terhadap Neracanews.com yang telah memenuhi berbagai persyaratan verifikasi. "Saya bangga terhadap media yang telah menjalani verifikasi, ini merupakan langkah menuju profesionalisme dan etika pers yang lebih baik," ujar Khairiah, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Diklat IJTI.
Pimpinan Umum Neracanews.com, Acong Sembiring, mengucapkan terima kasih atas proses verifikasi tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumatera Utara atas bimbingan dan dukungannya.
"Verifikasi ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam memenuhi ketentuan undang-undang dan menjaga etika jurnalistik," ujarnya.
Pimpinan Redaksi Neracanews.com, Tania Depari, turut menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia menegaskan bahwa Neracanews.com berkomitmen pada prinsip akurasi, keseimbangan, dan kejelasan (Accuracy, Balance, Clarity).
Tim verifikasi faktual dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, dan dihadiri oleh sejumlah anggota dari Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, serta Sekretariat Dewan Pers.(**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah