DPR Tegaskan AI Harus Jadi Alat, Bukan Pengganti Manusia
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya Indonesia segera memiliki regulasi yang komprehensif terkait peman
Politik
JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan dugaan kerugian negara di balik sejumlah proyek. Setidaknya, menurut Agung, nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 6 triliun dari 4 proyek.
\"Kami punya 4 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait JICT (Jakarta International Container Terminal), kemudian Koja (Terminal Peti Kemas Koja), Global Bond, dan (Terminal) Kalibaru. Di 4 LHP tersebut kerugian negaranya mencapai angka sekitar lebih dari Rp 6 triliun,\" ucap Ketua BPK Agung di kantornya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Hal itu disampaikan Agung selepas menerima kunjungan dari Pimpinan KPK. Agung mempersilakan aparat penegak hukum untuk melihat ada tidaknya dugaan tindak kejahatan di balik 4 LHP itu.
\"Kami sudah berhasil identifikasi konstruksi perbuatan melawan hukumnya. Kami juga sudah berhasil identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kami juga sudah berhasil identifikasi indikasi kerugian negaranya,\" kata Agung.
\"Kami serahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum tapi saya katakan adalah angka, kalau teman-teman tanya ke kita wewenang, kita kan angka di 4 kasus yang saya sebutkan tadi dan sudah kita selesaikan angkanya itu di atas Rp 6 triliun,\" imbuhnya.
Pada Kamis, 10 Maret 2016 ketika KPK dipimpin Agus Rahardjo telah menerima dokumen kasus dari Pansus Pelindo II. Dokumen yang diterima itu terkait JICT, terminal peti kemas Koja, dan Pelabuhan New Priok (Kalibaru).
\"Baru saja menerima dokumen beberapa kasus yaitu JICT, Koja, dan Kalibaru. Nanti akan dipelajari, mudah-mudahan bisa yang sekarang ditangani KPK,\" kata Agus saat itu.
Agus menegaskan KPK akan mempelajari dokumen-dokumen itu terlebih dahulu. Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, Agus mengatakan akan menggabungkannya dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 3 Quay Container Crane (QCC) di tahun 2010 dengan tersangka RJ Lino.
Sumber : Detik.com
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya Indonesia segera memiliki regulasi yang komprehensif terkait peman
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di Lapangan
Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong terwujudnya program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pe
Daerah
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan bahwa pemanfaatan Artificial Intelli
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN menjadikan peristiwa padamnya listrik di sebagian besar wilayah
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,3 ton untuk per
Daerah
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OP
Daerah
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan pasokan listrik di Sumut dan sejumlah provinsi lain yang terdampak blackout pada
Daerah
Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti meningkatnya kompleksitas modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kini kerap
Politik
Desakan agar Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dicopot dari jabatannya menguat setelah terjadi pemadaman listrik total ata
Peristiwa