RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck) mengapresiasi hasil kunjungan kerja (kunker) Tim DPRD Provinsi Sumut ke Kabupaten/Kota terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019.
Juga optimis sinergi dengan DPRD akan membuat pembangunan ke depan lebih baik lagi. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumut di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut, belum lama ini. Ijeck berharap OPD Pemprovsu bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat.
“Laporan dari Tim Kunker DPRD akan kita jadikan masukan, catatan dan evaluasi agar kita bisa bekerja lebih baik lagi. Ini masukan yang sangat penting. Kita akan lakukan perbaikan ke depannya dan saya optimis sinergi kita dengan DPRD akan membuat pembangunan di Sumut lebih baik lagi,” kata Ijeck.
Menurutnya, Pemprovsu akan tetap fokus pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pertanian.
“Banyak aspek yang memang perlu menjadi perhatian, tetapi sesuai dengan visi dan misi, kita fokus pada bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pertanian,” tambahnya.
Ada 12 Tim Kunker yang dibentuk DPRD Provinsi Sumut dan dibagi sesuai dengan Dapil masing-masing. Berbagai pembangunan dilaporkan Tim Kunker pada kesempatan ini, seperti salah satunya Dapil 1 Sumut.
Ketua Tim 1 Parlaungan Simangunsong menyampaikan, Pemprovsu sudah melakukan pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 6,65km, menutup lubang jalan 432m dan perawatan selokan di Jalan Marelan (Sp. Kantor- Batas Deli Serdang).
Selain itu, Pemprovsu juga sudah membangun sarana air minum dan MCK sebanyak tiga buah (Kelurahan Tanah 600, Kelurahan Terjun dan Pasar 1 Marelan). Juga pembangunan sarana air bersih bersumber dari air tanah di daerah sulit air di Kelurahan Sei Mati.
Untuk pendidikan, Pemprovsu telah membangun dua ruang kelas untuk SMA Negeri 16 Kecamatan Medan Marelan dan SMA Negeri 19 Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan untuk SMA Negeri 5 Medan Kecematan Medan Kota dibangunkan tiga ruang kelas.
“Walau begitu, ada beberapa catatan penting untuk Pemprov Sumut, seperti peningkatan jumlah debit air di sumur karena di Pasar 1 Marelan sumur bornya kurang tepat sehingga airnya tidak deras. Namun secara keseluruhan realisasi APBD Pemprov Sumut sudah baik,” kata Parlaungan.
Sedangkan untuk Dapil 9, menurut laporan Ketua Tim Jubel Tambunan, Pemprov Sumut lebih berfokus ke pertanian, seperti memberikan 16 ekor kerbau ke Kelompok Tani Kartini di Desa Parsingguran II dan Kelompok Tani Nauli di Desa Aek Nauli, Kabupaten Humbahas, masing-masing kelompok tani mendapat 8 ekor kerbau.
“Di Dapil 9, pertanian menjadi mayoritas pencaharian penduduk. Humbahas mendapat bantuan 16 ekor kerbau, Sibolga dilakukan banyak perbaikan irigasi. Tetapi ada catatan-catatan, seperti perlunya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik dan juga infrastruktur seperti jalan,” kata Jubel.
Secara keseluruhan, menurut Ketua DPRD Sumut, Baskami Giting, realisasi APBD Sumut cukup baik. Namun, Baskami menambahkan, Pemprovsu perlu merealisasikan masukan-masukan Tim Kunker untuk meningkatkan pembangunan di Sumut secara lebih merata.
“Secara keseluruhan cukup baik, tetapi dari laporan tim kunker masih ada beberapa bagian yang perlu dibenahi. Bila itu dibenahi maka pembangunan di Sumut akan berjalan lebih baik dan terarah menuju Sumut yang bermartabat,” kata Baskami. (IP)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik