RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memulai tahun ajaran baru 2020-2021 pada bulan Juli bulan depan harus dikaji ulang. Mengingat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Indonesia khususnya Medan semakin meningkat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Surianto (Butong) menyikapi penetapan tatap muka belajar bagi siswa ajaran baru 2020-2021 kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (23/6/2020).
Untuk itu, Surianto (foto) menilai di Kota Medan belum layak untuk membuka kegiatan belajar mengajar siswa tatap muka di dalam kelas. Apalagi kondisi saat ini Kota Medan masih masuk zona merah,
“Banyak siswa yang belajar datang dari kecamatan lain. Dan ada juga siswa pindahan dari sekolah lain. Kita berharap Pemko Medan, dalam hal ini Disdik Medan mempertimbangkan secara matang rencana membuka sekolah kembali di tengah pandemi Covid-19. Sebab, saat ini penularan Covid-19 justru meningkat di sejumlah daerah”, ujar anggota Komisi II DPRD Medan itu.
Dirinya juga meminta wacana pembukaan sekolah perlu pertimbangan matang. “Mulai dari posisi sekolah di zona covid seperti apa, protokol kesehatannya bagaimana, hingga sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan harus jelas,” katanya.
Butong menilai, pembukaan sekolah di tengah pandemi merupakan pertaruhan besar. Sebab, hingga saat ini belum ada tanda kasus corona akan mereda. Dia khawatir akan peningkatan kasus Covid-19 di wilayah sekolah dibuka kembali.
“Hingga kemarin kurva kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam, sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut maka potensi penularannya di kalangan peserta kegiatan belajar-mengajar akan sangat besar,” kata dia.
Butong menekankan, pemerintah perlu mempertimbangkan pembukaan sekolah berdasarkan zona. Jika berada di zona merah, seharusnya pembukaan sekolah ditolak.
“Jika sekolah berada di zona hijau boleh saja dibuka kembali, namun jika di zona merah wacana pembukaan sekolah harus ditolak,” kata dia.
Selain itu protokol kesehatan harus dilakukan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan bagi guru dan siswa, serta tes PCR. Juga pola duduk di kelas harus diatur.
“Semua protokol kesehatan tersebut harus disosialisasikan kepada para orangtua siswa serta dilakukan simulasinya sebelum proses pembukaan sekolah,” katanya. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik