DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memulai tahun ajaran baru 2020-2021 pada bulan Juli bulan depan harus dikaji ulang. Mengingat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Indonesia khususnya Medan semakin meningkat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Surianto (Butong) menyikapi penetapan tatap muka belajar bagi siswa ajaran baru 2020-2021 kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (23/6/2020).
Untuk itu, Surianto (foto) menilai di Kota Medan belum layak untuk membuka kegiatan belajar mengajar siswa tatap muka di dalam kelas. Apalagi kondisi saat ini Kota Medan masih masuk zona merah,
“Banyak siswa yang belajar datang dari kecamatan lain. Dan ada juga siswa pindahan dari sekolah lain. Kita berharap Pemko Medan, dalam hal ini Disdik Medan mempertimbangkan secara matang rencana membuka sekolah kembali di tengah pandemi Covid-19. Sebab, saat ini penularan Covid-19 justru meningkat di sejumlah daerah”, ujar anggota Komisi II DPRD Medan itu.
Dirinya juga meminta wacana pembukaan sekolah perlu pertimbangan matang. “Mulai dari posisi sekolah di zona covid seperti apa, protokol kesehatannya bagaimana, hingga sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan harus jelas,” katanya.
Butong menilai, pembukaan sekolah di tengah pandemi merupakan pertaruhan besar. Sebab, hingga saat ini belum ada tanda kasus corona akan mereda. Dia khawatir akan peningkatan kasus Covid-19 di wilayah sekolah dibuka kembali.
“Hingga kemarin kurva kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam, sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut maka potensi penularannya di kalangan peserta kegiatan belajar-mengajar akan sangat besar,” kata dia.
Butong menekankan, pemerintah perlu mempertimbangkan pembukaan sekolah berdasarkan zona. Jika berada di zona merah, seharusnya pembukaan sekolah ditolak.
“Jika sekolah berada di zona hijau boleh saja dibuka kembali, namun jika di zona merah wacana pembukaan sekolah harus ditolak,” kata dia.
Selain itu protokol kesehatan harus dilakukan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan bagi guru dan siswa, serta tes PCR. Juga pola duduk di kelas harus diatur.
“Semua protokol kesehatan tersebut harus disosialisasikan kepada para orangtua siswa serta dilakukan simulasinya sebelum proses pembukaan sekolah,” katanya. (Is)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik