Perluas Akses Air Bersih, Perumda Tirtanadi Siapkan Program Sambungan Baru dan Keringanan Tunggakan
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
MEDAN - Warga kota Medan akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Walikota (Pilwalkot) pada 9 Desember 2020. Sosok bakal calon Walikota dan wakilnya pun mulai mengerucut. Apalagi pada 4-6 September nanti sudah harus dilakukan pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Partai pengusung pun sudah mulai memetakan berbagai jurus dan strategi sgar meraih Medan 1 dan 2. Setelah Partai Demokrat memunculkan jagoannya untuk mengusung Ir Akhyar Nasution pada Pilwalkot Medan periode 2020-2024. Dua partai berbeda dikabarkan akan ikut berkoalisi.
Tentu saja 4 kursi Partai Demokrat dari 50 kursi anggota DPRD Medan sudah sempurna memenuhi syarat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika saja salah satu saja partai tersebut berkenan berkoalisi. Partai PAN dan PKS misalnya memiliki 6 Kursi dan 7 kursi di DPRD Medan sangat dimungkinkan mengusung Akhyar Nasution.
Maka, bisa saja salah satu kader dari PKS dan PAN mengambil posisi Wakil pasangan Ir Akhyar Nasution. Klop sudah, pasangan Akyar Nasution memenuhi syarat 17 kursi untuk mendaftar ke KPU. Dimana persyaratan harus memiliki minimal 20 persen dari jumlah 50 kursi di DPRD Medan.
Diketahui, PKS dan PAN, partai bernuansa religius dan sederhana. Sangat tepat jika digandengkan sosok Ir Akhyar Nasution yang dikenal pekerja keras dan sederhana itu.
Ketika hal itu di konfirmasi Awak media Selasa (16/6/2020) kepada Sekretaris DPD PKS Medan Rudiyanto Simangunsong (foto) tidak membantah kemungkinan PKS, PAN dan Demokrat dalam Pilwalkot Medan 2020-2024 akan berkoalisi. “Bisa saja PKS dan Demokrat berkoalisi bahkan dengan PAN juga kita berharap dapat bersama,” sebutnya.
Ditambahkan Rudiyanto, sebelum pendaftaran Calon mereka sangat berpeluang berkoalisi dengan partai mana pun. “Dengan PDI Perjuangan juga kita berpeluang koalisi serta partai lainnya,” imbuh Ketua Komisi I DPRD Medan itu.
Namun kata Rudiyanto, PKS beberapa waktu yang lalu sudah melaunching calon Walikota Medan yakni H.Salman Alfarisi,Lc.MA menjadi calon Walikota Medan dari kader PKS. Mengenai partai apa saja PKS sudah berkomunikasi. “Kami pikir hampir semua partai-partai yang ada di Kota Medan kita sudah melakukan hal itu. Karena itu kami menilai hampir semua partai dan calon yang berkomunikasi adalah orang-orang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Medan H T Bahrumsyah SH ketika dikonfirmasi, hingga berita ini dibuat belum mendapat jawaban.(Is)
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik