RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Medan, Robi Barus SE, dipercaya memimpin Panitia Khusus (Pansus) Corona Virus Disease (Covid-19) DPRD Kota Medan.
Kepercayaan itu diberikan para anggota Pansus dalam rapat internal yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (9/6/2020).
Usai ditetapkan sebagai Ketua Pansus, Robi Barus SE (foto), kepada wartawan mengatakan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah melakukan rapat internal menyusun jadwal pemanggilan counterpart terkait.
“Nantinya kita akan panggil OPD terkait dalam persoalan Covid-19 ini, seperti Gugus Tugas, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” katanya.
Untuk Gugus Tugas, sebut Robi, nantinya Pansus akan meminta keterangan terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam penanganan wabah Covid-19 ini, termasuk juga penggunaan anggarannya.
“Sampai saat ini belum diketahui secara jelas berapa biaya penanganan pasien dan biaya dokter. Ini juga kita perlu tahu,” ucapnya.
Sedangkan Dinas Sosial, sambung Robi, Pansus juga ingin mengetahui seberapa besar dana yang digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Kita juga ingin tahu apakah bantuan yang disalurkan sudah sesuai dan tepat sasaran,” katanya.
Disisi lain, tambah anggota Komisi I ini, Pansus juga ingin mengetahui metode penanganan Covid-19 yang dilakukan. Sebab, katanya, Perwal No 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan tidak jelas pelaksanaannya.
“Ada ruang abu-abu dalam Perwal itu, karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dibilang PSBB tidak, Cluster Isolation tak jelas. Lihat saja sendiri, kondisi di lapangan seperti suasana normal-normal saja dan tanpa ada persoalan,” ungkapnya.
Intinya, lanjut Robi, Pansus bukan mencari kesalahan, akan tetapi ingin mengetahui secara jelas dan transparan metode serta penggunaan anggaran dalam penanganan Covid- ini.
“Jangan nanti, penggunaan anggaran untuk Covid-19 ini nantinya menjadi persoalan hukum di belakang hari, ini yang kita tidak ingin. Makanya, kita ingin transparan agar tidak menjadi persoalan,” pungkasnya. (rel/Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik