DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Anggota DPRD Medan Hendri Duin Sembiring dorong petugas Dinas Perdagangan Kota Medan proaktif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tera tera. Dengan maksimalnya pengawasan tera ulang, dipastikan akan meningkatkan PAD.
Hal tersebut dicetuskan Hendri Duin Sembiring (foto) saat DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan Kota Medan, di ruang Komisi III gedung dewan, Selasa (9/6/2020). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III Abdul Rahman. Juga dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Damikrot dan stafnya.
Dikatakan Hendri Duin asal politisi PDI P itu, target Rp 350 juta dari retribusi dinilai terlalu kecil. Sebab, banyak pedagang di 53 pasar Kota Medan.
Dikatakan Hendri Duin, dengan pengawas yang maksimal, selain meningkatkan PAD juga akan memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Dimana, saat belanja menggunakan timbangan tidak akan tertipu lagi dengan volume.
Ditambahkan Anggota DPRD Hendri Duin, upaya peningkatan PAD sangat berpotensi. Selain banyak pasar juga banyak restoran, Mall dan hotel di Medan.
Sama halnya dengan banyaknya Pertamina SPBU yang akan menggunakan nozzle. Hendri mendorong agar dilakukan pengawasan.
“Tadi disebut setiap nozzle di SPBU nilai retribusinya Rp 70 ribu. Jumlahnya itu seribu lebih dari 96 SPBU di Kota Medan. Terus yang jual minyak di pinggir jalan itu sejenis pertamina mini apakah itu termasuk, itu nozzle juga kan,” cetus Anggota DPRD Medan Hendri Duin dengan nada bertanya.
Sama halnya Wakil Ketua Komisi III, anggota DPRD Abdul Rahman menyayangkan pernyataan Damikrot yang mengeluhkan jika SPPD petugas tera-tera yang dipotong akibat covid-19. Menurutnya, tak pantas seorang ASN mengeluhkan pemotongan SPPD dalam menyelesaikan tugasnya.
“Saya tadi dengar jika petuga tera yang jumlahnya 16 orang itu ngeluh karena SPPDnya dipotong akibat covid-19. Akibatnya sampai sekarang baru mendata timbangan pedagang di 10 dari 53 pasar tradisional di kota Medan. Jika ini tidak selesai, saya akan buat pernyataan di media kalo dinas perdagangan tak bekerja karena SPPD dipotong,” sebutnya. (rel/Is)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik