RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Anggota DPRD Medan Hendri Duin Sembiring dorong petugas Dinas Perdagangan Kota Medan proaktif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tera tera. Dengan maksimalnya pengawasan tera ulang, dipastikan akan meningkatkan PAD.
Hal tersebut dicetuskan Hendri Duin Sembiring (foto) saat DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan Kota Medan, di ruang Komisi III gedung dewan, Selasa (9/6/2020). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III Abdul Rahman. Juga dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Damikrot dan stafnya.
Dikatakan Hendri Duin asal politisi PDI P itu, target Rp 350 juta dari retribusi dinilai terlalu kecil. Sebab, banyak pedagang di 53 pasar Kota Medan.
Dikatakan Hendri Duin, dengan pengawas yang maksimal, selain meningkatkan PAD juga akan memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Dimana, saat belanja menggunakan timbangan tidak akan tertipu lagi dengan volume.
Ditambahkan Anggota DPRD Hendri Duin, upaya peningkatan PAD sangat berpotensi. Selain banyak pasar juga banyak restoran, Mall dan hotel di Medan.
Sama halnya dengan banyaknya Pertamina SPBU yang akan menggunakan nozzle. Hendri mendorong agar dilakukan pengawasan.
“Tadi disebut setiap nozzle di SPBU nilai retribusinya Rp 70 ribu. Jumlahnya itu seribu lebih dari 96 SPBU di Kota Medan. Terus yang jual minyak di pinggir jalan itu sejenis pertamina mini apakah itu termasuk, itu nozzle juga kan,” cetus Anggota DPRD Medan Hendri Duin dengan nada bertanya.
Sama halnya Wakil Ketua Komisi III, anggota DPRD Abdul Rahman menyayangkan pernyataan Damikrot yang mengeluhkan jika SPPD petugas tera-tera yang dipotong akibat covid-19. Menurutnya, tak pantas seorang ASN mengeluhkan pemotongan SPPD dalam menyelesaikan tugasnya.
“Saya tadi dengar jika petuga tera yang jumlahnya 16 orang itu ngeluh karena SPPDnya dipotong akibat covid-19. Akibatnya sampai sekarang baru mendata timbangan pedagang di 10 dari 53 pasar tradisional di kota Medan. Jika ini tidak selesai, saya akan buat pernyataan di media kalo dinas perdagangan tak bekerja karena SPPD dipotong,” sebutnya. (rel/Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik