DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - DPRD Medan melalui sidang paripurna resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Senin (8/6/2020). Pembentukan Pansus berdasarkan usulan Fraksi di DPRD Medan.
“Tujuh (7) dari 8 Fraksi di DPRD Medan telah menyetujui pembentukan Pansus, ujar Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai paripurna.
Dikatakan Hasyim, adapun dilakukan pembentukan Pansus bukan mencari cari kesalahan Gugus Tugas Pemko Medan dalam penanganan Covid 19. Bahkan, kinerja Pansus nantinya akan bekerja maksimal dan bukan hanya menghabiskan anggaran seperti yang dituding segelintir orang.
“Saya pastikan keberadaan Pansus bukan untuk memojokkan Pemko bila terjadi kelurangan. Tetapi Pansus akan membantu Walikota mengawasi penggunaan anggaran Covid, ” tegas Hasyim SE (foto) yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan itu.
Ditambahkan Hasyim, Pansus nantinya akan bekerja agar penanganan Covid 19 lebih maksimal. “Baik itu penggunaan anggaran dan penanganan terkena dampak Covid 19,” ujar Hasyim seraya menyebut agar bawahan Plt Walikota Medan bekerja dengan hati hati sehingga tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.
Politikus PDIP ini juga memastikan tidak selamanya pansus dibentuk hanya untuk menghabiskan anggaran. Tapi, sebaliknya yakni mengoptimalkan pengawasan.
“Pansus juga bisa memaksimalkan anggaran supaya tidak terjadi kebocoran,” ucapnya.
Satu satunya Fraksi yang tidak setuju dan menilai pembentukan Pansus tidak begiti urgen yakni Fraksi PAN Medan. Menurut anggota DPRD dari Fraksi PAN, Sudari menyebut pihaknya ingin memaksimalkan kinerja Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesehatan. (Is)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik