RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - DPRD Medan melalui sidang paripurna resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Senin (8/6/2020). Pembentukan Pansus berdasarkan usulan Fraksi di DPRD Medan.
“Tujuh (7) dari 8 Fraksi di DPRD Medan telah menyetujui pembentukan Pansus, ujar Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai paripurna.
Dikatakan Hasyim, adapun dilakukan pembentukan Pansus bukan mencari cari kesalahan Gugus Tugas Pemko Medan dalam penanganan Covid 19. Bahkan, kinerja Pansus nantinya akan bekerja maksimal dan bukan hanya menghabiskan anggaran seperti yang dituding segelintir orang.
“Saya pastikan keberadaan Pansus bukan untuk memojokkan Pemko bila terjadi kelurangan. Tetapi Pansus akan membantu Walikota mengawasi penggunaan anggaran Covid, ” tegas Hasyim SE (foto) yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan itu.
Ditambahkan Hasyim, Pansus nantinya akan bekerja agar penanganan Covid 19 lebih maksimal. “Baik itu penggunaan anggaran dan penanganan terkena dampak Covid 19,” ujar Hasyim seraya menyebut agar bawahan Plt Walikota Medan bekerja dengan hati hati sehingga tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.
Politikus PDIP ini juga memastikan tidak selamanya pansus dibentuk hanya untuk menghabiskan anggaran. Tapi, sebaliknya yakni mengoptimalkan pengawasan.
“Pansus juga bisa memaksimalkan anggaran supaya tidak terjadi kebocoran,” ucapnya.
Satu satunya Fraksi yang tidak setuju dan menilai pembentukan Pansus tidak begiti urgen yakni Fraksi PAN Medan. Menurut anggota DPRD dari Fraksi PAN, Sudari menyebut pihaknya ingin memaksimalkan kinerja Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesehatan. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik