Terkait Tuntutan 17 Pensiunan, Perumda Tirtanadi: Sebagian Dana dari AJB Bumiputera Sudah Diterima
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
MEDAN - Kondisi Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Selain dililit hutang Rp 64 Miliar, pelayanan di rumah sakit milik Pemko Medan itu dituding buruk beberapa tahun terakhir ini.
Tentu saja, rapat anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun 2019 saat melakukan pembahasan dengan pihak manajemen RS Pirngadi lebih tepat disebut diskusi dan penyampaian curahan hati (curhat).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution didampingi Wong Cun Sen, Sudari ST, Hendri Duin Sembiring, Edward Hutabarat, Syaiful Ramadhan dan M Rizki Lubis berlangsung diruang Banggar gedung DPRD Medan, Rabu sore (13/5/2020). Pihak manajemen RS Pirngadi menghadirkan Direktur Urama (Dirut) Suryadi Panjaitan dan beberapa stafnya.
Dalam paparannya, Suryadi Panjaitan menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki hutang sebesar Rp 64 Miliar. Untuk menanggulangi pembayaran hutang dan biaya operasional tidak lagi seimbang dengan pemasukan.
Namun kata Suryadi, kendati kondisi demikian, manajemen Pirngadi masih bisa diselamatkan atau diperbaiki. Salah satunya menerapkan PP No 72 Tahun 2019 tentang unit otonomi khusus khusus untuk rumah sakit.
“Dengan penerapan PP itu, dipastikan kondisi rumah sakit Pirngadi akan segera bangkit lagi,” umbar Suryadi yang mengaku mampu menaikkan kelas type Rumah Sakit Pirngadi dari C ke B.
Ditambahkan Suryadi, pihaknya juga butuh suntikan dana sekitar Rp 40 Miliar untuk biaya farmasi dan pembelian alat kesehatan. Sedangkan untuk bayar hutang dan jasa masih dimungkinkan dari pendapatan.
Selain itu kata Suryadi, tenaga medis di RS Pirngadi juga butuh bantuan ekstra sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima.
Menyikapi keluhan Suryadi, anggota Pansus LKPj, Hendri Duin Sembiring (foto) mengatakan, setuju untuk suntikan dana ke Pirngadi. Tetapi tambah Hendri Duin, untuk pemulihan itu tidak semata mata karena pemberian bantuan.
Menurutnya, sejak dini harus dilakukan perubahan perbaikan pelayanan. “SDM tenaga medis harus dirombak total. Mulai dari penyambutan, pelayanan dan perawatan harus ditingkatkan,” tandas Hendri Duin seraya menyebut pelayanan RS Pingadi selama ini sangat buruk.
Ditambahkan, pada prinsipnya DPRD setuju dengan bantuan dana ke Pirngadi tetapi harus memiliki konsep yang jelas. “SDM tenaga medis dan manajemen harus diperbaiki seperti jam bertamu,” ujarnya.
Anggota Pansus lainnya Edward Hutabarat juga menyampaikan, mengaku prihatin dengan kondisi Pirngadi yang nyaris bangkrut. Edward pun mendorong agar membantu keuangan demi peningkatan pengelolaan pelayanan lebih baik.
“Kita sangat berharap kondisi Rumah Sakit itu jangan menakutkan, mencekam. Bagaimana supaya bisa berubah menjadi nyaman, bersih dan indah,” ujarnya seraya berharap jangan sampai ketinggalan dengan rumah sakit swasta.
Pada kesempatan itu, Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution, Wong Cun Sen, Sudari dan Syaiful mengaku sepakat membenahi RS Pirngadi dengan pengalokasian dana bantuan.
Dewan setuju agar RS Pirngadi tetap dipertahankan menjadi kebanggaan warga kota Medan. Dewan berharap, agar Suryadi mampu dan dituntut memperbaiki kinerja serta manajemen. (Is)
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yan
Politik
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyiaran tidak menjadi aturan yang memb
Politik
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi