MEDAN - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim, SE meminta Pemko Medan melakukan pendataan warga miskin secara menyeluruh, terkait penyerahan bantuan kepada warga prasejahtera yang terdampak Covid-19.
“Sebab, kami melihat langsung ke lapangan, pada tahap pertama, banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan sembako, padahal kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan,” ucap Ketua Hasyim di sela-sela pembagian sembako yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Senin (11/5/2020).
Hasyim yang juga Ketua DPRD Kota Medan ini menyarankan, Pemko agar melibatkan seluruh kepala lingkungan, karena mereka yang lebih tahu kondisi warganya.
Diketahui, DPC PDI Perjuangan mulai awal pekan ini membagikan 900 paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula dan lainnya kepada warga prasejahtera di 21 kecamatan di Kota Medan.
Didampingi Sekretaris, Robi Barus dan pengurus, Paul Mei Anton Simanjuntak, dan sejumlah pengurus lainnya, seperti Parlindungan Sinaga, Cut Zuriaty, Ruth Brahmana dan Heni Ria, Hasyim mengatakan, pembagian 900 paket tersebut dilakukan secara bertahap. “Hari ini pertama, kami serahkan di Kecamatan Medan Petisah yang sengaja dipusatkan di Kantor DPC. Lalu di Kecamatan Medan Barat dan Baru,” kata dia.
Kemudian, lanjutnya, hari berikutnya di kecamatan lain. Sisa 18 kecamatan, per hari kami serahkan di tiga kecamatan. “Bertahap ini, karena keterbatasan waktu,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Hasyim mengakui DPC PDI Perjuangan Kota Medan sudah beberapa kali menggelar baksos, berkaitan dampak Covid-19. “Kami pernah buat dapur umum sebelum Ramadhan, bagikan sembako di awal Ramadhan, pembagian takjil (makanan untuk buka puasa) yang dikoordinir Majelis Taklim DPC. Dan hari ini (Senin, red) kami bagikan sembako lagi,” kata dia.
Hasyim yang dua periode menjadi Ketua DPC ini berharap doa dan dukungan masyarakat kepada partainya agar bisa terus berbuat untuk kepentingan masyarakat. “Doakan kami, agar bisa bekerja dan mengabdi dengan ketulusan hati,” pintanya. (rel/Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik