RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Fraksi PAN DPRD Medan dorong Pemko Medan supaya memaksimalkan pergeseran anggaran untuk penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penambahan anggaran guna memaksimalkan penanganan dampak dan pencegahan.
“Penambahan anggaran skala besar pantas dilakukan untuk biaya pencegahan dan antisipasi dampak wabah Covid 19 di Kota Medan,” tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Edwin Sugesti (foto) kepada wartawan di gedung dewan usai mengikuti rapat koordinasi unsur pimpinan dewan dan pimpinan Fraksi Fraksi DPRD Medan, Senin (6/4/2020).
Dikatakan Edwin Sugesti, penambahan untuk keperluan penanganan Covid 19 sangat memungkinkan. Banyak pos mata anggaran di APBD Pemko Medan TA 2020 yang sangat dimungkinkan untuk digeser atau dialihkan. “Karena akibat dampak Covid 19 itu, banyak program kegiatan di beberapa OPD (Organisasi Peimpinan Daerah) Pemko Medan menjadi batal. Belum lagi SILPA APBD 2019 lalu. Tentu, anggaran dapat dialihkan,” sebut Sugesti.
Menurut Edwin, selain penambahan anggaran untuk keperluan pencegahan Covid 19. Pemko Medan juga dapat mengalokasikan anggaran untuk pembelian masker yang akan diberikan gratis kepada masyarakat. Begitu juga untuk melakukan rapid tet Covid 19 kepada masyarakat.
Dan yang sangat penting tambah Edwin, Pemko Medan harus menambah jumlah beras yang didistribusikan tahap awal yakni 980 ton beras. “Jumlah itu tidaklah cukup untuk 62 hari dan pembagiannya belum merata,” terang Edwin.
Pada hal tambah Edwin, akibat dampak virus corona, babyak warga Kota Medan yang selama ini mampu menjadi tidak mampu karena usahanya ditutup. “Hampir semua pergerakan ekonomi terhenti saat ini, banyak warga yang selama ini mampu dan beralih menjadi miskin mendadak,” urainya.
Untuk itu lah sebut Edwin, Fraksi PAN mendorong Pemko Medan harus melayani warga Kota Medan dengan tulus dan manusiawi. “Segala upaya kita dukung demi membantu rakyat yang kesusahan,” bebernya. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik