DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE mengaku akan segera melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) Pemko Medan TA 2020. Percepatan pembahasan guna melakukan pergeseran dan pengalihan beberapa pos anggaran untuk kebutuhan bantuan sosial dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
“Kita targetkan bulan Mei ini, P APBD 2020 sudah disahkan, memang normalnya bulan Agustus. Tetali, kita sudah sepakat percepatan pembahasan. Maka kita minta ke Pemko Medan agar segera membuat rencana keperluan anggaran yang akan dibutuhan dalam penanggulangan Covid-19,” ujar Ihwan Ritonga (foto) kepada wartawan di Medan, Jumat (3/4/2020).
Dijelaskan Ihwan, pihak DPRD dan Pemko Medan sudah melakukan rapat membicarakan rencana P APBD kemarin. Dalam rapat telah disepakati agar beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemko Medan segera membuat rencana target masing masing OPD.
“Kita tunggu Pemko Medan segera memberikan laporan keuangannya. Lebih cepat, lebih bagus,” pinta Ihwan Rotonga.
Dikatakan Ihwan Ritonga, banyak kemungkinan yang akan dilakukan pergeseran mata anggaran untuk bantuan masyarakat terkena dampak sosial Covid-19. Pengalihan anggaran itu dari beberapa programnya yang pasti tidak terlaksana di OPD.
Seperti, tambah Ihwan, beberapa kegiatan seremonial dan pelatihan yang banyak mengundang banyak orang dipastikan batal. “Anggaran itu akan kita geser untuk bantuan sosial. Beberapa kegiatan yang batal itu seperti Ramdhan Fair, Car Free Day dan banyak lagi kegiatan pelatihan yang bisa dibatalkan,” terangnya. (Is)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik