RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Terkait pemanggilan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Akhyar Nasution oleh Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Polda Sumatera Utara, Jumat(12/6/2020) lalu memang terkesan bernuasa politis.
Menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, majunya Akhyar untuk kembali mencalonkan diri sebagai kandidat calon Wali Kota Medan, disinyalir sebagai bentuk pembangkangan terhadap partai yang membesarkannya.
Hal tersebut, disampaikan oleh pengamat Sosial dan Politik (Sospol) M.Dani Manik,SE kepada awak media jelajahnews.id, Selasa (16/6/2020).
Ia mengatakan, terpilihnya Akhyar menjadi wakil bahkan menjadi Plt Wali Kota Medan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya, tak luput dari kerja keras partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP).
\"Akhyar menjadi anggota DPRD bahkan menjadi Plt Wali Kota khan karna PDIP, coba kalau bukan di PDIP, mungkin sekarang belum jadi apa-apa,\" ungkap Dani Manik
Menurut Dani Manik, seharusnya dirinya sebagai kader tentunya mempertimbangkan keputusan partai, bahkan ia tidak bisa sendiri dalam memutuskan pilihan maupun sikapnya tersebut.
\"Khan bisa Akhyar intens melakukan lobi-lobi politik, melalui ring satu partai yang membesarkannya,\" tambahnya.
Bahkan, kata Dani, jika sikapnya masih seperti saat sekarang ini, bukan tidak mungkin dia bakal menghadapi persoalan yang lebih rumit.
\"Jangankan menjadi kandidat kuat sebagai calon incumbent, permasalahan hukum yang saat ini sedang membelenggunya akan menghentikan langkahnya kedepan.
Dani Manik berpandangan, sebaiknya Akhyar sowan(menghadap) petinggi partainya, dan meminta arahan sekalipun mungkin keputusan pahit yang diterimanya.
\"Akhyar harus sadar, dia bukanlah siapa-siapa, kecuali hanya kader partai yang beruntung mempunyai karir cemerlang, diantara kader-kader PDIP yang lebih senior dan yang telah memberikan kontribusi kepada partai selama karir politiknya,\" pungkasnya.(Jai)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik