Laba BTN Tumbuh 22,6 Persen Kuartal I 2026, Didukung Transformasi dan Pembiayaan Perumahan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID - Bupati Tapsel Dolly Pasaribu dan DPRD Tapsel tandatangani persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tapanuli Selatan TA 2022.
Persetujuan ini ditandatangani oleh Bupati dan DPRD pada sidang paripurna di gedung DPRD Tapsel Jalan Prof Lafran Pane, Sipirok, Kamis (15/9/2022).
Bertindak sebagai pimpinan rapat Ketua DPRD Tapsel, Husin Sogot Simatupang, didampingi kedua Wakil Rahmat Nasution dan Borkat, dihadiri anggota DPRD, Wakil Bupati, Pj Sekda, Sekwan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala Bagian dan Camat se-Tapsel.
Bupati Tapsel menyebut setelah mendengar dan mencermati laporan yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) yang telah mengevaluasi dan memberikan saran serta masukan berbagai koreksi untuk penyempurnaan Ranperda P-APBD tahun 2022.
"Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang telah membahas dengan sungguh-sungguh Ranperda P-APBD tahun 2022, melalui Badan Anggaran dan TAPD mulai dari pengajuan draf Ranperda P-APBD 2022 pada tanggal 8 September 2022 yang lalu hingga saat ini," ucap Bupati.
Tahap demi tahap dalam penyusunan Perda P-APBD TA 2022, sebut Bupati telah dilalui bersama. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyiapkan Ranperda P-APBD TA 2022 dan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran P-APBD TA 2022.
"Akan disampaikan kepada Gubernur Sumut untuk dievaluasi sesuai UU No 23/2014 yang ditindaklanjuti PP No 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
APBD yang disetujui bersama maka rancangan tersebut akan disampaikan ke Gubernur paling lama tiga hari harus disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi dengan melampirkan perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS P-APBD, yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
Adapun Ranperda P-APBD TA 2022 dari hasil pembahasan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pendapatan Daerah semula Rp 1.324.150.663.414 berubah menjadi Rp 1.439.319.851.063 atau bertambah sebesar Rp 115.169.187.649.
Untuk belanja daerah pada P-APBD TA 2022 semula Rp 1.433 189.018.736 menjadi Rp 1.665.875.155.039 atau bertambah Rp 232.686.136.303.
Untuk anggaran penerimaan pembiayaan Rp 119.185.293.322 menjadi Rp 245.778.137.938, bertambah Rp 126.592.844.616. Pengeluaran pembiayaan Rp 10.146.938.000 menjadi Rp 19.222.833.962 bertambah Rp 9.075.895.962
"Kiranya persetujuan Ranperda P-APBD menjadi Perda ini dapat menjadi masukan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di tahun-tahun mendatang, dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan masyarakat Tapsel yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera (JN-Irul)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik