JELAJAHNEWS.ID - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengungkap soal sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anggota DPR RI, Effendi Simbolon apabila memang terbukti melakukan pelanggaran etik buntut dari ucapannya TNI mirip gerombolan.
Anggota MKD DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan sanksi maksimal yang bisa dilakukan seperti diterbitkannya rekomendasi Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Effendi Simbolon. Menurutnya, sanksi seperti ini pernah dilakukan MKD sebelumnya.
"Kita merekomendasikan kepada partai di mana seseorang berada, akhirnya ada yang dulu di PAW dari rekomendasi MKD ini, tapi dilihat dari perkembangan hari ini," kata Maman Imanul Haq dilansir dari sindonews.com, Kamis (15/9/2022).
Legislator PKB itu menyampaikan maksud daripada perkembangan yang akan dilihat itu tak terlepas dari permohonan maaf yang telah disampaikan Effendi.
Namun begitu, para pihak baik atas nama perorangan, LSM maupun ormas yang melaporkan Effendi Simbolon ke MKD hari ini turut meminta Effendi memohon maaf secara menyeluruh.
"Menurut saya apa yang dilakukan teman-teman ini betul-betul hanya meminta permohonan maaf tak hanya ke TNI tapi juga ke ormas karena dua kekuatan penting itulah yang menjaga Indonesia dan Kebhinekaan," katanya. (JN/r)
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah