JELAJAHNEWS.ID - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengungkap soal sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anggota DPR RI, Effendi Simbolon apabila memang terbukti melakukan pelanggaran etik buntut dari ucapannya TNI mirip gerombolan.
Anggota MKD DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan sanksi maksimal yang bisa dilakukan seperti diterbitkannya rekomendasi Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Effendi Simbolon. Menurutnya, sanksi seperti ini pernah dilakukan MKD sebelumnya.
"Kita merekomendasikan kepada partai di mana seseorang berada, akhirnya ada yang dulu di PAW dari rekomendasi MKD ini, tapi dilihat dari perkembangan hari ini," kata Maman Imanul Haq dilansir dari sindonews.com, Kamis (15/9/2022).
Legislator PKB itu menyampaikan maksud daripada perkembangan yang akan dilihat itu tak terlepas dari permohonan maaf yang telah disampaikan Effendi.
Namun begitu, para pihak baik atas nama perorangan, LSM maupun ormas yang melaporkan Effendi Simbolon ke MKD hari ini turut meminta Effendi memohon maaf secara menyeluruh.
"Menurut saya apa yang dilakukan teman-teman ini betul-betul hanya meminta permohonan maaf tak hanya ke TNI tapi juga ke ormas karena dua kekuatan penting itulah yang menjaga Indonesia dan Kebhinekaan," katanya. (JN/r)
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik