Wakil Komisi II Berharap BLH Tindak Pemilik Usaha Cemari Lingkungan di Medan

MEDAN - Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST ingatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemko jangan “tidur” membiarkan pemilik usaha melakukan pencemaran lingkungan di kota Medan. Bagi pemilik usaha yang tidak mengikuti ketentuan supaya di tindak.

“BLH Medan harus tegas terhadap pelaku usaha yang tidak perduli terhadap lingkungan. Jangan ada pembiaran usaha yang tidak mengikuti aturan,” tegas wakil Komisi Sudari ST (foto) kepada wartawan melalui whats\'up, Rabu (5/2/2020).

Dikatakan, pihaknya mendorong BLH supaya melakukan pengawasan maksimal. Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan supaya ditindak tegas. “Kita (red-DPRD) Medan mendukung penuh kinerja BLH dan sama sama memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sehingga kota Medan benar benar bersih bebas limbah dan pencemaran lingkungan,” ujar Sudari asal politisi PAN itu.

Sebelumnya, Sudari mengaku telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak restoran Sari Laut Nelayan terkait Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dimana, pemilik restoran tersebut diwarning agar memperbaiki IPAL. Bila belum diperbaiki, DPRD akan merekomendasi supaya pemilik diberikan sanksi tegas.

“Kami beri waktu 2 bulan untuk memperbaikinya. Setelah itu, kami akan datang lagi untuk mengeceknya apakah sudah sesuai dengan aturan. Jika terbukti belum akan diberikan sanksi,” ujar Sudari mengulang perkataan Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Aulia Rachman, dalam rapat dengar pendapat dengan manajemen Restoran Sari Laut Nelayan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Tenaga Kerja, di gedung dewan, Selasa (4/2/2020).

Disebutkan, saat itu Aulia mengatakan, apa yang disampaikan pihak manajemen restoran bukanlah IPAL, melainkan hanya filter agar sampah tidak masuk ke selokan. “Tapi, air dan minyak tetap masuk kedalam selokan,” ujarnya.

Bahkan Aulia Rachman mengaku sangat menyayangkan kinerja pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemko Medan yang dituding mandul tidak melakukan pengawasan. Sehingga, sudah cukup lama restoran beroperasi tidak mematuhi ketentuan. Terkait hal itu Aulia mendorong BLH supaya tegas menegakkan aturan.

Sementara kata Sudari, apa yang mereka disaksikan Komisi II saat Sidak ke Restoran Sari Laut Nelayan di Jalan Merak Jingga itu bukan Ipal, tetapi hanya trafing.“Itu hanya trafing memisahkan antara sampah dengan air dan oil. Kalau air dan oil tetap masuk ke selokan. Bercampurnya air dan oil ini yang menjadi asam,” terangnya.

Sudari menyarankan agar pihak manajemen Sari Laut Nelayan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam memperbaiki Ipal tersebut. “Jadi, pihak Nelayan bisa berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga nantinya ditunjuk konsultan untuk membenahinya,” saran Sudari.(Ismal)