DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Komisi II DPRD Medan sepakat menolak rencana Pemerintah Kota Medan melakukan alih fungsi hutan Mangrove di kawasan pesisir Belawan untuk alasan apapun.
“Apapun alasannya, mengalihfungsikan hutan Mangrove akan kita tolak,” kata Ketua Komisi II Aulia Rachman ketika ditemui di gedung dewan, Kamis (14/01/2020).
Menurut Aulia, banyak fungsi keberadaan hutan mangrove. Di antaranya mampu meminimalisir terjadinya pemanasan global. Kemudian mampu menahan tekanan air ke daratan dan dapat menetralisir sisa campuran bahan kimia agar tidak mencemari laut.
“Saat ini masih banyak tumbuh hutan mangrove di kawasan pesisir Belawan. Seperti di kawasan Seruai, Belawan Indah dan di kawasan Danau Siombak,” kata politisi Partai Gerindra Kota Medan ini.
Aulia berharap Pemko Medan perlu melestarikan hutan Mangrove, bukan malah ingin mengalihfungsikannya. Aulia juga mengapresiasi teman-teman satu komisinya dan dari fraksi lain yang menyuarakan agar Pemko Medan tidak mengalihfungsikan kawasan hutan Mangrove.
“Hutan mangrove perlu dipertahankan karena merupakan tatanan ekosistem dan bisa dijadikan daerah tujuan wisata alam di kawasan Medan Utara,” katanya.
Dalam pemandangan umum Fraksi HPP (Hanura, PSI dan PPP) pada rapat paripurna, Senin (13/01/2020) kemarin, juru bicara fraksi Hendra DS menjelaskan tentang rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Kota Medan tahun 2011-2031. Di sana Hendra menegaskan kalaupun harus dilakukan perubahan (RTRW) untuk mendorong pertumbuhan kawasan Medan Utara namun jangan sampai mengorbankan fungsi kawasan hutan Mangrove.
“Saya sangat sepakat agar kawasan hutan Mangrove tetap dipertahankan,” kata Aulia.
Sementara Pegiat Pecinta Rumah Mangtove Wibi Nugraha mengapresiasi langkah Komisi II DPRD Medan dan Fraksi HPP yang dengan tegas menolak rencana Pemko Medan yang ingin mengalihfungsikan hutan Mangrove di kawasan pesisir Medan Utara.
“Keberadaan hutan Mangrove sangat dibutuhkan untuk keseimbangan alam, mencegah abrasi. Bahkan banyak ekosistem hidup dari keberadaan hutan Mangrove,” kata Wibi.
Wibi Nugraha pernah meraih juara terbaik I Nasional Wana Lestari 2019 kategori Kader Konservasi Alam. Dia juga pernah mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan mendapat undangan resmi dari Presiden mengikuti pelaksanaan upacara HUT RI di Istana Negara.(Ismal)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik