DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul MA Simanjuntak, meminta Kepala Satpol PP Kota Medan untuk menghentikan operasional bengkel perakitan rangka bangunan di Jalan Cengkeh, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas karena tidak memiliki izin.
“Kepada perwakilan pemilik bengkel supaya menghentikan aktifitasnya. Kita menyahuti keluhan masyarakat, mereka terganggu karena suara bising. Rakyat ngadu dan benar terjadi suara bising dan tidak ada pula izin. Jadi, tolong dihentikan dulu,” pinta Paul Simanjuntak didampingi sejumlah anggota komisi kepada perwakilan pemilik bengkel, Edi, ketika meninjau usaha bengkel tersebut, Selasa (14/01/2020).
Paul meminta jajaran Pemko Medan melalui Satpol PP menegakkan aturan yang berlaku. “Bagi yang melanggar kiranya diberikan efek jera,” ujarnya.
Senada dengan itu anggota Komisi IV, Antonius Tumanggor, meminta agar usaha bengkel dihentikan sebelum mengantongi izin resmi.“Kita juga berharap jangan sampai ada gesekan yang memicu keributan, sehingga lingkungan tidak kondusif,” ujar Antonius.
Sementara Camat Medan Amplas, Edie Matondang, mengaku sudah pernah melakukan perintah stop kepada pemilik bengkel. “Kendati sudah kita peringati, pemilik usaha bengkel terkesan bandal tidak mengindahkan saran kita,” kata Edie.
Diketahui, warga mengadu ke Komisi IV DPRD Kota Medan mempersoalkan usaha rakitan rangka baja milik CV Jaya Multi Kontraktor yang berada persis di pemukiman dekat perumahan Villa Gading Mas dan Perumahan Royal Mutiara Residance.
Kenyamanan warga terganggu, karena suara bising dari bengkel saat melakukan perakitan rangka baja serta badan jalan cepat rusak, karena dilalui truk pengangkut baja bertonase tinggi.Ironisnya, mewakili pemilik bengkel bernama, Edy, tidak dapat menunjukkan izin usaha apapun terkait aktifitas yang dilakukan, padahal usaha tersebut sudah beroperasi sekitar 6 bulan.
Setelah melihat dan mendapatkan masukan, Komisi IV bersama Kasatpol PP, Camat Medan Amplas, Lurah Harjosari II dan perwakilan Dinas PKPPR, Cahyadi, sepakat akan melakukan tindakan kepada pemilik bengkel. (Is)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik