Polri Harus Usut Tuntas Kasus Kasat Narkoba Tangsel, Tidak Cukup Kena Sanksi Etik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
MEDAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Medan mengkritisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan terhadap perubahan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Melalui anggota Antonius D Tumanggor selaku juru bicara dalam pemandangan umumnya minta agar perubahan tidak dijadikan sarana pembenaran penyimpangan.
“Fraksi kami berharap, perubahan RTRW tidak dijadikan sarana legalisasi atau justifikasi terhadap pelanggaran RTRW,” sebut Antonius Tumanggor (foto) saat membacakan pemandangan umum Fraksi Nasdem atas Ranperda Kota Medan terhadap perubahan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 dalam rapat paripurna dewan di ruang paripurna gedung dewan, Senin sore (13/1/2020).
Namun kata Antonius, dilakukan pengajuan revisi RTRW adalah sebagai upaya menyelaraskan ruang yang tersedia.Selain itu tambah Antonius Tumanggor yang akrab disapa Anton itu, dengan hadirnya perubshan Perda RTRW Kota Medan diharapkan juga tidak akan menimbulkan kesenjangan baru bagi wilayah lain diluar kawasan Medan Utara.
Maka itu lanjut Anton, agar pembahasan Ranperda nantinya dilakukan oleh panitia khusus (Pansus). Dalam Pansus harus melibatkan para ahli, tokoh masyarakat, praktisi dan akademisi yang memiliki integritas tinggi. Sehingga muaranya akan menghasilkan pemerataan pembangunan di Kota Medan guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Disisi lain masih dalam pemandangan umumnya, Antonius juga mempertanyakan konsep Pemko Medan dalam upaya penyediaan fasilitas dasar yang dinilai belum terakomodir di RTRW seperti rencana pengembangan transportasi massal dan jalur Kereta Api.
Seiring dengan itu, terkait akan dampak penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), jalur Kereta Api, maupun infrastruktur jalan terhadap lahan masyarakat kiranya diselesaikan dengan cara humanis.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE (PDIP) didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, HT Bahrumsyah dan Rajudin Sagala dan dihadiri para anggota dewan lainnya. Juga dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman dan para pimpinan Organisas Pimpinan Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan.
Sebagaimana diketahui, susunan komposisi Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah SE (Ketua) Endriansyah Rendy (Sekretaris), Habiburrahman Sinuraya (Bendahara) dan Antonius D Tumanggor (Wakil Ketua). (Ismal)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mendorong Museum Pusaka Nias di Kota Gunungsitoli berkembang menjadi destinasi wisata sejarah
Daerah
Beredarnya tayangan di platform TikTok berjudul "Skandal Dugaan Kebocoran Rp450 Miliar di PDAM Tirtanadi Disorot, Indikasi Tata Kelola
Daerah
Ledakan menggegerkan kawasan Perumahan Grand Polonia, Kota Medan, Senin (20/7/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Peristiwa tersebut mengakibatka
Peristiwa
Tim Nasional Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1&ndash0 pada partai final yang berlangsung
Olahraga
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan kinerja positif pada semester I 2026 dengan mencatat laba bersih konsolidasi sebesar
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat posisinya sebagai mitra gaya hidup masyarakat melalui kolaborasi dalam penyelenggaraa
Ekonomi