MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan mengusulkan agar pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sesuai dengan bidang counterpart komisi DPRD Medan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan Naskah Akademik (NA) nya.
Usulan itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Abdul Rani SH (foto) dalam rapat dengar pendapat dengan Bappeda dan Kesbangpol Kota Medan di ruang rapat Komisi I, Rabu (8/1/2020) yang dipimpin Ketua Komisi, Rudiyanto.
Memang, sebut Rani, dalam Ranperda RTRW itu nantinya melibatkan sejumlah OPD di Pemko Medan, seperti PKPPR terkait pembangunan dan itu counterpartnya Komisi IV, Dinas Lingkungan Hidup terkait lingkungan, itu counterpartnya Komisi II dan Dinas Perindustrian terkait dengan industri, itu counterpartnya Komisi III.
“Tapi, yang mengajukan naskah akademik terhadap Ranperda itu adalah Bappeda. Dari finalisasi Tatib yang telah disahkan, Bappeda itu conuterpartnya Komisi I,” ungkap Rani.
Rani juga mempertanyakan dana bantuan parpol. “Di daerah lain, Labusel dana bantuan Parpol diusulkan Rp10.000, sementara kita di Medan Rp1.780. Kenapa di Labusel berani, kita tidak,” tanya Rani.
Senada dengan itu anggota Komisi I lain, Mulia Asri Rambe, juga meminta agar pembahasan Ranperda RTRW berdasarkan OPD yang mengajukan naskah akademik. “Dan yang mengajukan NA itu Bappeda,” katanya.
Pria yang akrab disapa, Bayek ini, menambahkan Bappeda merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara OPD yang terlibat di dalamnya masih merupakan sub.“Bappeda ini di level atas, sementara OPD masih berada di bawahnya. Karena berada di level atas, maka Bappeda harus membahasnya dengan counterpart terkait,” bilangnya.
Terkait dengan saran dewan, Kepala Bappeda, Irwan Ritonga, mengatakan akan mengkoordinasikan untuk pembahasan Ranperda RTRW itu.Sementara Kepala Kesbangpol, Sulaiman Harahap, mengatakan bantuan Parpol yang diberikan berdasarkan Permendagri No. 38 tahun 2018.
“Dalam Permendagri, bantuan Parpol itu Rp 1.500 per suara, sementara kita di Medan Rp1.780 dan itu sesuai amanat Permendagri tetap diteruskan,” sebut Sulaiman. (lsmal)
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik