DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Pasca pandemi Corona Covid-19, warga Kota Medan merasa resah tagihan PDAM Tirtanadi membengkak.
Warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya, merasa keberatan karna tagihan di bulan Juli 2020 meningkat tidak wajar.
\"Biasanya bayar tagihan Rp.100.000 kok sekarang Rp 200.000 an,\" ujarnya.
Ia mengeluhkan harus membayar tagihan bulan Juli 2020 yang dianggapnya tidak wajar.
Terpisah diruang kerjanya, Kepala Cabang Pdam Tirtanadi Cabang Sei Agul, Taslim mengatakan, bahwa tagihan Pdam pelanggan meningkat karna petugas tidak turun mengecek standmeter warga, selama pandemi Covid-19.
\"Selama 2 bulan, pasca pandemi covid-19, petugas tidak turun ke lapangan untuk mengecek standmeter pelanggan,\" ujar Taslim.
Ia mengakui, selama Covid-19, petugas menulis standmeter pelanggan mengikuti tagihan bulan sebelumnya, guna meringankan pelanggan.
Terkait membengkaknya tagihan warga di bulan Juli 2020, Taslim mengatakan itu hal wajar, disebabkan akumulasi tagihan 3 bulan terakhir.
Menurutnya, tambah Taslim, kenaikan pemakaian pelanggan, diduga karna pelanggan lebih banyak dirumah pasca Covid-19.
\"Tidak ada kenaikan tarif Pdam Tirtanadi, kita masih mengacu tarif restribusi yang diterbitkan 30 Januari 2017,\" tegasnya.
Taslim juga berharap agar pelanggan memaklumi petugas yang tidak bisa mengecek standmeter pelanggan pasca pandemi Covid-19.
\"Kedepan, kita tetap konsisten memberikan layanan terbaik buat pelanggan, khususnya warga Kota Medan,\" pungkasnya.(Jai)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik