Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, langsung menemui dan berdialog dengan para driver ojek online (Ojol) yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (20/5/2025). Aksi ini digelar oleh Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) dalam kegiatan bertajuk Aksi Damai 2025.
Dalam aksi tersebut, para pengemudi menyuarakan empat tuntutan utama, yaitu:
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai payung hukum Ojol.
Penghapusan program instan dari aplikator yang dianggap merugikan mitra driver.
Peninjauan potongan aplikasi berdasarkan Permenhub No. 667 Tahun 2022.
Jaminan perlindungan serta keselamatan kerja bagi para driver.
Bobby Nasution menyampaikan komitmennya untuk mempelajari dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia menyebut, Pemprov akan mempertimbangkan pembuatan peraturan gubernur (Pergub) dan jika memungkinkan, mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda).
“Kami akan sampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Aspirasi teman-teman driver harus sampai ke tingkat nasional,” ujarnya di atas mobil orator, disambut antusias ribuan demonstran.
Gubernur juga menyoroti pentingnya jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi para pengemudi online. Ia menegaskan bahwa aplikator harus turut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada mitra mereka.
“Saya minta aplikator menanggung BPJS mitranya. Ini bagian dari tanggung jawab sosial mereka,” tegas Bobby.
Menutup dialog, Bobby memberikan waktu dua minggu kepada para aplikator untuk merespons tuntutan. Ia juga menjanjikan pertemuan lanjutan antara Pemprov, driver, dan aplikator.
Pihak aplikator, melalui perwakilannya Fadil Pasaribu, menyatakan komitmennya untuk membuka ruang diskusi dan akan menyampaikan aspirasi driver ke manajemen pusat. Hal serupa juga disampaikan oleh perwakilan aplikator lainnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Agam Zubir, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur. Ia berharap pemerintah terus hadir dalam menjembatani masalah antara driver dan aplikator.(jns)
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik