Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Seorang nenek lanjut usia bernama Rosdiana (62) melaporkan oknum pengacara berinisial MBP ke Polrestabes Medan pada Sabtu, (3/12/2022).
Laporan tersebut tertuang dalam nomor: STTLP/B/3697/XII/2022/SPKT Restabes Medan/Polda Sumatera Utara.
MBP dilaporkan karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang milik korbannya sebesar Rp 40 juta atas pengurusan sertifikat tanah.
Rosdiana mengaku merasa ditipu sejak tahun 2019 silam.
Awalnya Ia memberikan uang jasa kuasa kepada MBP untuk mengurus sengketa warisan suaminya, sekaligus pengurusan sertifikat tanah.
Saat itu Rosdiana hendak membuat setifikat tanah yang baru untuk warisan milik suaminya dengan balik nama atas nama Marwan.
"Dari tahun 2019 sertifikat itu tidak kunjung selesai," kata Rosdiana, Rabu (21/12/2022).
Akibat tak selesainya kepengurusan sertifikat tanah itu, membuat Marwan suami Rosdiana mengalami sakit penyakit hingga stroke. Kini Marwan hanya terbaring lemas di tempat tidur.
Korban telah menyerahkan uang senilai Rp40 juta dan diterima oleh oknum pengacara inisial MBP. Dana itu mengurus sertifikat tanah warisan milik Marwan.
Namun sayang sampai saat ini sertifikat tanah tak kunjung selesai dan uang yang diserahkan tidak dikembalikan.
"Rp40 juta uang diduga sudah diberikan, tapi tidak selesai. Bukan hanya tidak selesai, dana tidak kembali," kata kuasa hukum korban Paul JJ Tambunan, Marthin Van Hof Manurung dan Riawindo Asay Sormin, Rabu (21/12/2022).
Dikatakan Paul kasus ini sudah berjalan di Polrestabes Medan dan pelapor sudah diperiksa penyidik. "Kami berharap agar kasus ini cepat dituntaskan," ujarnya.
Disamping itu, kejadian yang dialami korban diperkuat lagi dengan keterangan dari anaknya bernama DP.
Ia menegaskan terlapor (MBP) sudah menerima uang untuk pengurusan sertifikat tanah atas nama Marwan.
Tidak hanya itu korban juga sudah dibawa ke hadapan Notaris, akan tetapi uang yang diberikan kepada MBP diduga tidak di serahkan ke Notaris.
"Dua puluh jutakan bang untuk bayar jasa dia, dua puluh juta lagi untuk mengurus setifikat, tapi tidak dikasih ke Notaris. Diapun tidak ada kabar lagi bang, ditanyain dia bilang nanti-nanti-nanti gitulah bang," ungkap DP kesal.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kasatreskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fathir Mustafa kepada JelajahNews.id juga membenarkan atas laporan korban.
Fathir mengatakan pihaknya saat ini sedang melaksanakan rangkaian penyelidikan dan berjanji akan menuntaskan serta berupaya sesegera mungkin menyelesaikan kasus tersebut.
"Iya pak, untuk laporan sudah kami terima terkait STPL tersebut. Saat ini sedang kami laksanakan penyelidikan, kami upayakan segera kami tuntaskan," ujar Fathir via WhatsApp, Rabu (21/12/2022) malam. (JN-PS).
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik