DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Sejumlah Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bakal dipanggil Kejaksaan Negeri Madina.
Hal itu diakibatkan karena menunggak pembayaran iuran bulanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
"Saya minta agar para penunggak iuran Jamsostek segera di panggil. Silakan Pak Kasidatun segera diselesaikan tunggakan itu," kata Kepala Kejaksaan Negeri Madina Novan Hadian.
Pemanggilan itu untuk mempertanyakan penyebab tersendatnya pembayaran iuran maupun ingin mengetahui kenapa belum terdaftar.
Menurut Inpres Nomor 2 tahun 2021 telah ditegaskan tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu diklarifikasi.
"Kita segera panggil para Kades tersebut untuk menanyakan soal tunggakan dan belum terdaftarnya pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai aturan," katanya.
Novan mengakui bahwa pemanggilan tersebut termasuk dalam penyelesaian permasalahan di luar persidangan.
Langkah ini dilakukan oleh pihaknya untuk memfasilitasi lewat mediasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah desa.
"Dari hasil mediasi memang ada yang langsung membayar tunggakan dan ada yang juga meminta waktu," kata Novan didampingi Kasidatun Edison Sumitro Situmorang, Sabtu (17/12/2022).
Agar tidak terulang, Kajari menghimbau pembayaran iuran pada tahun 2023 diselesaikan di awal tahun.
"Iuran cukup kecil, namun kenapa tidak bisa dipenuhi. Bagi yang tidak kooperatif, tolong itu uang negara," katanya.
Sebagai informasi, dari 340 desa terdapat 53 menunggak dan belum terdaftar sebagai peserta sebanyak 39 desa.
Sedangkan perangkat desa, dari 330 orang ditemukan menunggak sebanyak 54 orang dan belum mendaftar 49 orang.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Sidempuan, Sanco Simanullang terkait langkah tegas Kejari Madina itu menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejari Madina.
"Mengucapkan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Negeri Madina," pungkas Sanco kepada JelajahNews.id, Sabtu (17/12/2022). (JN-BTM).
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum