Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI , Yunus Nusi tak membantah bahwa pihaknya belum melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam menetapkan enam dari sebelas stadion untuk Piala Dunia U-20 tahun 2021 mendatang.
Sebelumnya, PSSI telah memutuskan akan menggunakan enam stadion yang meliputi Stadion Gelora Jakabaring - Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) - Jakarta, Stadion Si Jalak Harupat - Kabupaten Bandung, Stadion Manahan - Solo, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) - Surabaya, dan Stadion Kapten I Wayan Dipta - Gianyar untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U-20 tahun 2021.
Pemilihan keenam stadion itupun telah disampaikan kepada FIFA. Selain itu, PSSI juga telah melapor kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait penetapan enam stadion tersebut agar infrastruktur pendukungnya segera dibangun.
“Secepatnya akan kami laporkan ke Kemenpora. Untuk ke Kementerian PUPR, sudah kami layangkan suratnya. Keputusan mengenai penetapan enam stadion untuk Piala Dunia U-20 2021 itu datangnya dari PSSI,” kata Yunus Nusi belum lama ini, yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI.
Diketahui sebelumnya, Kemenpora melalui Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S. Dewa Broto menyatakan bahwa pihaknya tak diajak dalam menentukan enam stadion untuk Piala Dunia U-20 tahun 2021.
“Ini perlu diluruskan, jangan ada kebohongan. Jujur, sejauh ini kami belum terima apapun laporan dari PSSI,” ujar Gatot.
Gatot pun menyayangkan sikap PSSI yang tak melibatkan Kemenpora dalam pemilihan stadion untuk Piala Dunia U-20 tahun 2021. Padahal menurutnya, kedua belah pihak seringkali mengadakan rapat untuk membahas turnamen tersebut.
“Apa sih susahnya? Sekarang ada media elektronik seperti WhatsApp. Mereka pun punya nomor saya, apa susahnya tinggal menghubungi. Pak Yunus Nusi (Plt Sekjen PSSI), dua hari lalu saat rapat bilang sudah dikirim ke kami. Tapi faktanya belum diterima. Pak Menpora, Zainudin Amali, juga belum. Ke saya juga belum. Padahal dua hari yang lalu rapat, hari ini dikirimkan, tapi belum ada,” terang Gatot. (blc)
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik