Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Dalam rapat tersebut, Presiden secara resmi menetapkan bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Provinsi Aceh.
"Saya memutuskan bahwa empat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara resmi merupakan bagian dari wilayah administrasi Aceh," ujar Prabowo, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga:
Keputusan ini diambil berdasarkan laporan menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri dan diperkuat oleh data valid yang mendukung aspek historis, geografis, dan administratif.
Menurut Presiden, penetapan ini merupakan bentuk kepastian hukum atas batas wilayah dan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu administratif secara adil dan terukur.
"Keputusan ini diambil setelah melalui kajian komprehensif lintas kementerian dan lembaga," ujar Presiden.
Presiden juga menyampaikan harapannya agar keputusan ini menjadi solusi yang adil dan konstruktif bagi masyarakat di kedua provinsi, khususnya dalam menjaga hubungan sosial, pemerintahan, serta pembangunan daerah perbatasan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
Pengembalian empat pulau ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antarwilayah dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya berharap keputusan ini dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara," pungkasnya.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah