DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JAKARTA - Aturan pemerintah memberlakukan penumpang pesawat tujuan dan keluar Jakarta wajib mengantongi hasil test swab polymerase chain reaction (PCR Test) virus corona, mulai hari ini, Selasa (26/5/2020).
Jika penumpang tidak memilik hasil tes swab corona, akibatnya tidak dapat diberangkatkan oleh maskapai.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo guna menindaklanjuti keputusan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan terkait syarat mendapatkan Surat Izin Keluar Masuk(SIKM) ke Jabodetabek,dilansir dari CNNIndonesia.
\"Hasil kesepakatan sebelum memiliki SIKM maka dia wajib melakukan swab test,\" kata Syafrin.
Lebih lanjut, Syafrin mengatakan, ketentuan disepakati sebab banyak masyarakat yang masuk ke Jabodetabek menggunakan angkutan udara hanya membawa surat kesehatan dan belum menjalankan PCR test.
Oleh sebab itu, penumpang pesawat yang memegang sertifikat rapid test diwajibkan melakukan swab test dengan biaya pribadi dan wajib karantina hingga hasilnya tes tersebut keluar.
\"Jadi bagi masyarakat yang mau kembali ke Jakarta yang sudah terlanjur mudik kemudian kembali ke Jakarta maka yang bersangkutan wajib memiliki surat izin masuk di sana ada syaratnya,\" ujarnya.
Ia menambahkan, hal serupa juga berlaku bagi penumpang pesawat yang akan berangkat meninggalkan Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma, yakni telah memiliki hasil PCR test.
Sehingga bila ketentuan ini tidak dilakukan, maka maskapai tidak akan memberangkatkan penumpang.\" Ada penumpang yang sudah beli tiket seperti kejadian tadi pagi, maka hasil kesepakatan sebelum berangkat dia wajib melakukan swab test,\" pungkasnya.(Jai)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah