DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
BELAWAN - Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( DPC HNSI ) Kota Medan, beserta Karang Taruna Kota Medan dan Polsek Belawan menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi 60 anak nelayan yang yatim piatu, Jumat (17/7/2020).
Acara penyerahan tersebut dilaksanakan di halaman sekretariat DPC HNSI Medan, Jalan Stasiun Belawan dan dihadiri Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ir Ikhsar Risyad Marbun Msi, Polsek Belawan Kompol DJ Naibaho, Waka Polsek Belawan AKP Aleksander, Ketua Karang Taruna Medan Akhirudin Nasution, Sekretaris Karang Taruna Medan Suhardi Abi dan pengurus Karang Taruna Kecamatan Medan Belawan.
Ketua DPC HNSI Medan Abdulrahman mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang turut membantu dan mensukseskan acara penyerahan perlengkapan sekolah, bagi 60 anak yatim piatu nelayan yang ada Kota Medan.
\"Kita berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi anak- anak yatim piatu nelayan yang masih duduk di sekolah dasar ini,\" ucap Abdulrahman yang akrab di sapa dengan Atan.
Tambah Atan, selain tempat menampung aspirasi nelayan, DPC HNSI Kota Medan juga sebagai wadah membela hak-hak nelayan Kota Medan dan DPC HNSI Kota Medan juga peduli dengan anak yatim piatu.
\"DPC HNSI Kota Medan merupakan suatu wadahnya nelayan yang ada di Kota Medan dan selalu menampung aspirasi nelayan. Kegiatan peduli dengan anak yatim piatu ini merupakan salah satu program kerja kita,\" ucap Atan.
Sementara itu, Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ir Ikhsar Risyad Marbun Msi memberi apresiasi dan akan mendukung perjuangan HNSI Medan dalam memajukan nelayan, khususnya nelayan Kota Medan.
\"Kegiatan ini sangat bermanfaat dan semoga terus berkelanjutan,\" pungkasnya.( rafli)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah