Jaga Alam , Songsong Masa Depan: Jejak Konservasi INALUM dari Danau Toba hingga Pesisir Batu Bara
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
MEDAN – Masa pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama kesehatan, sosial, dan ekonomi. Namun dibalik itu, pandemi ini dapat menjadi momen untuk berbenah bagi pemerintahan.
Sebagaimana hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck) saat memberi sambutan pada pembukaan Webinar ‘Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit’ dari Kantor DPRD Sumut, Selasa (23/6/2020).
“Pandemi ini menurut kami, bisa menjadi introspeksi diri untuk kita semua. Terkhusus pemerintah,” kata Ijeck.
Ijeck pun mencontohkan, pelayanan kesehatan adalah salah satu hal yang perlu diperbaiki. Antara lain, rumah sakit tipe B harus ada di Kabupaten/Kota. Untuk itu, ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan melakukan pembangunan dan peningkatan rumah sakit yang ada di Kabupaten/Kota.
“Kami merencanakan penyebaran untuk pembangunan atau peningkatan dari rumah sakit yang ada supaya bisa melayani kesehatan di masyarakat. Apalagi pandemi ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan virus ini bisa hilang dari muka bumi,” sebutnya.
Begitu pula dengan data kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu terus diperbarui. Karena menurutnya, dalam setiap kegiatan apapun, data ini sangatlah penting. Oleh karenanya ia mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat bawah hingga Pemprovsu dapat bekerja sama menangani Covid-19 di Sumut.
Begitu pula dengan masyarakat, juga bisa berkontribusi menghadapi Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Apalagi saat ini Indonesia akan melaksanakan New Normal.
“Tidak bisa hanya berdiam diri dan berputus asa. Kita harus tetap aktif, agar ekonomi kita bangkit,” tegas Ijeck.
Senada dengan Wagubsu, Kapolda Sumut, Martuani Sormin Siregar mengatakan penanggulangan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Martuani pun mengharapkan agar masyarakat bisa terlibat secara aktif. Selain itu, ia juga mengharapkan agar Kepala Daerah Kabupaten/Kota terus memberi edukasi kepada masyarakat terutama memulai tatanan normal baru.
“Ini bukan mudah, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua kita. Semua masyarakat harus aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumut,” ujar Martuani.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Corneles Galanjinjinay mengharapkan para pemimpin mulai pusat hingga ke tingkat terbawah bisa bersinergi menangani Covid-19. “Kepemimpinan yang cocok kita laksanakan adalah kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada kondisi kritis hari ini,” kata Corneles. (IP)
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah