DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
MEDAN – Masa pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama kesehatan, sosial, dan ekonomi. Namun dibalik itu, pandemi ini dapat menjadi momen untuk berbenah bagi pemerintahan.
Sebagaimana hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck) saat memberi sambutan pada pembukaan Webinar ‘Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit’ dari Kantor DPRD Sumut, Selasa (23/6/2020).
“Pandemi ini menurut kami, bisa menjadi introspeksi diri untuk kita semua. Terkhusus pemerintah,” kata Ijeck.
Ijeck pun mencontohkan, pelayanan kesehatan adalah salah satu hal yang perlu diperbaiki. Antara lain, rumah sakit tipe B harus ada di Kabupaten/Kota. Untuk itu, ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan melakukan pembangunan dan peningkatan rumah sakit yang ada di Kabupaten/Kota.
“Kami merencanakan penyebaran untuk pembangunan atau peningkatan dari rumah sakit yang ada supaya bisa melayani kesehatan di masyarakat. Apalagi pandemi ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan virus ini bisa hilang dari muka bumi,” sebutnya.
Begitu pula dengan data kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu terus diperbarui. Karena menurutnya, dalam setiap kegiatan apapun, data ini sangatlah penting. Oleh karenanya ia mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat bawah hingga Pemprovsu dapat bekerja sama menangani Covid-19 di Sumut.
Begitu pula dengan masyarakat, juga bisa berkontribusi menghadapi Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Apalagi saat ini Indonesia akan melaksanakan New Normal.
“Tidak bisa hanya berdiam diri dan berputus asa. Kita harus tetap aktif, agar ekonomi kita bangkit,” tegas Ijeck.
Senada dengan Wagubsu, Kapolda Sumut, Martuani Sormin Siregar mengatakan penanggulangan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Martuani pun mengharapkan agar masyarakat bisa terlibat secara aktif. Selain itu, ia juga mengharapkan agar Kepala Daerah Kabupaten/Kota terus memberi edukasi kepada masyarakat terutama memulai tatanan normal baru.
“Ini bukan mudah, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua kita. Semua masyarakat harus aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumut,” ujar Martuani.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Corneles Galanjinjinay mengharapkan para pemimpin mulai pusat hingga ke tingkat terbawah bisa bersinergi menangani Covid-19. “Kepemimpinan yang cocok kita laksanakan adalah kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada kondisi kritis hari ini,” kata Corneles. (IP)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah