DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN – Masa pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama kesehatan, sosial, dan ekonomi. Namun dibalik itu, pandemi ini dapat menjadi momen untuk berbenah bagi pemerintahan.
Sebagaimana hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck) saat memberi sambutan pada pembukaan Webinar ‘Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit’ dari Kantor DPRD Sumut, Selasa (23/6/2020).
“Pandemi ini menurut kami, bisa menjadi introspeksi diri untuk kita semua. Terkhusus pemerintah,” kata Ijeck.
Ijeck pun mencontohkan, pelayanan kesehatan adalah salah satu hal yang perlu diperbaiki. Antara lain, rumah sakit tipe B harus ada di Kabupaten/Kota. Untuk itu, ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan melakukan pembangunan dan peningkatan rumah sakit yang ada di Kabupaten/Kota.
“Kami merencanakan penyebaran untuk pembangunan atau peningkatan dari rumah sakit yang ada supaya bisa melayani kesehatan di masyarakat. Apalagi pandemi ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan virus ini bisa hilang dari muka bumi,” sebutnya.
Begitu pula dengan data kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu terus diperbarui. Karena menurutnya, dalam setiap kegiatan apapun, data ini sangatlah penting. Oleh karenanya ia mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat bawah hingga Pemprovsu dapat bekerja sama menangani Covid-19 di Sumut.
Begitu pula dengan masyarakat, juga bisa berkontribusi menghadapi Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Apalagi saat ini Indonesia akan melaksanakan New Normal.
“Tidak bisa hanya berdiam diri dan berputus asa. Kita harus tetap aktif, agar ekonomi kita bangkit,” tegas Ijeck.
Senada dengan Wagubsu, Kapolda Sumut, Martuani Sormin Siregar mengatakan penanggulangan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Martuani pun mengharapkan agar masyarakat bisa terlibat secara aktif. Selain itu, ia juga mengharapkan agar Kepala Daerah Kabupaten/Kota terus memberi edukasi kepada masyarakat terutama memulai tatanan normal baru.
“Ini bukan mudah, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua kita. Semua masyarakat harus aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumut,” ujar Martuani.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Corneles Galanjinjinay mengharapkan para pemimpin mulai pusat hingga ke tingkat terbawah bisa bersinergi menangani Covid-19. “Kepemimpinan yang cocok kita laksanakan adalah kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada kondisi kritis hari ini,” kata Corneles. (IP)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik