KARO - Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, bersama Ketua Bhayangkari Polda Sumut Ny Risma Martuani Sormin, Kunjungan Kerja (Kunker) ke Tanah Karo, Kamis (18/6/2020).
Kapolda Sumut dan Ketua Bhayangkari langsung disambut Bupati Tanah Karo Terkelin Brahmana, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Satyo Indriono, Ketua DPRD Tanah Karo, dan Polisi Cilik Polres Tanah Karo.
Martuani mengungkapkan kedatangan bersama Ketua Bhayangkari Polda Sumut serta rombongan dalam kunjungan kerja meninjau kampung tangguh yang berada di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe.
\"Desa Kandibata ini merupakan kampung tangguh, yang didirikan pertama sekali di Sumut maupun di Indonesia dalam menangani masalah penyebaran Covid-19,\" ungkapnya.
\"Namun, karena tidak dipublish saya datang ke sini meliris keberadaan Desa Kandibata meninjau langsung, dan memberikan apresiasi kepada kepala desa dan masyarakat karena berhasil menangani masalah Covid-19,\" tambah Martuani.
Martuani menambahkan sembari meminta agar Pemerintah Kabupaten Tanah Karo bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut memberikan support terhadap keberadaan Kampung Tangguh di Desa Kandibata.
\"Saya sudah berkoordinasi dengan unsur pemerintah se tempat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kampung Tangguh Desa Kandibata. Sebab, anggaran dana desa telah habis digunakan untuk program pencegahan Covid-19,\" ujarnya.
Turut hadir dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Karo turut hadir Dir Binmas Polda Sumut Kombes Pol Hondawan Naibaho, Dir Res Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Robert Da Costa, Dir Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Ronny Samtana, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, dan Dir Intelkam Polda.
Sementara itu, Bupati Tanah Karo Terkelin Brahmana, SH mengapresiasi kunjungan kerja Kapolda Sumut, Ketua Bhayangkari Polda Sumut dan PJU.
\"Kedatangan Kapolda Sumut ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Tanah Karo, guna memberikan support dalam menghadapi pendemi Covid-19,\" tutupnya.(Jai)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi