DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Lahir di Jakarta, 17 Maret 1968, Rudy merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) serta alumni Sekolah Polisi Negara angkatan 1993. Kariernya di institusi kepolisian banyak diwarnai dengan penugasan strategis yang menyoroti kepiawaiannya di bidang penyelidikan dan hukum.
Karier dan Reputasi yang Solid
Sepanjang perjalanan kariernya, Rudy pernah menduduki sejumlah posisi penting, mulai dari Kapolres Metro Jakarta Barat hingga Dirreskrimum Polda Metro Jaya, di mana ia dikenal karena ketegasan dalam menangani kriminalitas di jantung Ibu Kota. Ia juga pernah menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, memperkuat fondasi hukum internal kepolisian.
Sebagai Kapolda Banten (2020–2023), Rudy mendorong pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial. Selama masa kepemimpinannya, tingkat kepercayaan publik meningkat dan angka kriminalitas menunjukkan tren menurun.
Kini, Rudy menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Desember 2023, sebuah jabatan lintas sektor yang menunjukkan fleksibilitas dan kepemimpinan birokratisnya.
Deretan Penghargaan dan Dedikasi Tanpa Kompromi
Rudy juga telah mengantongi sejumlah tanda jasa kehormatan, seperti Bintang Bhayangkara Pratama, Satyalancana Pengabdian untuk masa kerja 8, 16, hingga 24 tahun, serta penghargaan lain atas kontribusinya di bidang sosial, pendidikan, dan kebijakan publik.
Dengan kombinasi latar akademik hukum, pengalaman operasional, dan keteguhan moral, Rudy Heriyanto menjadi salah satu figur yang diperhitungkan sebagai calon Kapolri masa depan—perwira tinggi yang bukan hanya mengedepankan ketertiban, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah