DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, pada Senin (26/5/2025). Selain MYT, seorang warga berinisial Y bin KTY yang mengklaim sebagai ahli waris atas lahan tersebut, juga ditetapkan sebagai tersangka.
“Tersangka Y mengaku memiliki hak girik atas lahan, tetapi tidak dapat menunjukkan bukti berupa nomor girik, luas lahan, ataupun dokumen pendukung lain,” ungkap Ade Ary.
Dalam penyelidikan, Y memberikan kuasa kepada pihak hukum GRIB Jaya untuk menguasai lahan yang diklaim. MYT kemudian memerintahkan anggotanya untuk menduduki lahan tersebut, bahkan menyewakannya kepada pemilik warung seafood dan pedagang hewan kurban. Total pungutan dari sewa lahan tersebut mencapai Rp 33,9 juta.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengamankan 17 orang dalam operasi premanisme di lokasi, Sabtu (24/5/2025). Dari jumlah tersebut, 11 merupakan anggota ormas GRIB Jaya dan enam lainnya warga yang mengaku ahli waris lahan BMKG.
Selain melakukan penangkapan, aparat gabungan juga membongkar markas GRIB Jaya yang berdiri di atas lahan milik BMKG.
Penyidik terus mendalami peran para tersangka dalam perkara ini dan menegaskan komitmen untuk menindak tegas upaya penguasaan lahan ilegal, terutama yang melibatkan intimidasi atau pungutan liar.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah