MEDAN – Bukan jamannya lagi Kapolda dan Kapolres duduk manis di belakang meja atau menerima tamu-tamu penting di ruangannya, kalau pakaian compang camping kerap ditolak. Di jaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak ada lagi istilah seperti itu.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Opinion Polri Agus Flores, lewat keterangan tertulis yang diterima jelajahnews.id, Minggu (10/4/2022) sore.
Agus Flores menegaskan bahwa sangat wajar kalau Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya mantan Kabareskrim Polri bersikap tegas kepada anak buahnya yang tidak serius menangani pengaduan masyarakat.
Disamping itu lanjutnya, jika ada Kapolda atau Kapolres tidak melayani masyarakat maka laporkan saja ke Kapolri dan para PJU Mabes Polri, Polda dan Polres harus bekerja dan melihat kondisi masyarakat dilapangan.
Pengacara itu juga menyampaikan peran FRN sebelum Kapolri mengirimkan surat, FR lebih dahulu mengirimkan surat somasi ke Kapolda dan Kapolres terkait keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian.
”Jika tetap aduan masyarakat tidak serius ditangani, FRN mengajukan surat untuk mutasi Kapolda dan Kapolres tidak serius,” tegasnya. (JNS/Malau)
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik