DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
MEDAN – Bukan jamannya lagi Kapolda dan Kapolres duduk manis di belakang meja atau menerima tamu-tamu penting di ruangannya, kalau pakaian compang camping kerap ditolak. Di jaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak ada lagi istilah seperti itu.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Opinion Polri Agus Flores, lewat keterangan tertulis yang diterima jelajahnews.id, Minggu (10/4/2022) sore.
Agus Flores menegaskan bahwa sangat wajar kalau Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya mantan Kabareskrim Polri bersikap tegas kepada anak buahnya yang tidak serius menangani pengaduan masyarakat.
Disamping itu lanjutnya, jika ada Kapolda atau Kapolres tidak melayani masyarakat maka laporkan saja ke Kapolri dan para PJU Mabes Polri, Polda dan Polres harus bekerja dan melihat kondisi masyarakat dilapangan.
Pengacara itu juga menyampaikan peran FRN sebelum Kapolri mengirimkan surat, FR lebih dahulu mengirimkan surat somasi ke Kapolda dan Kapolres terkait keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian.
”Jika tetap aduan masyarakat tidak serius ditangani, FRN mengajukan surat untuk mutasi Kapolda dan Kapolres tidak serius,” tegasnya. (JNS/Malau)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum