DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, BTN akan mendukung pengelolaan keuangan daerah, penguatan transaksi layanan publik, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, perseroan juga memperluas dukungan terhadap sektor UMKM, layanan rumah sakit daerah, serta pengembangan operasional perusahaan daerah.
Nixon menilai, kolaborasi tersebut sangat strategis. Karena mencakup berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
"Dengan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang terus tumbuh, BTN ingin hadir bukan hanya sebagai bank, tetapi sebagai partner pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat Tapanuli Utara," katanya.
Dalam kerja sama tersebut, BTN juga siap memfasilitasi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat. Mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan non-subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum. Kemudian, pembiayaan UMKM hingga dukungan pembiayaan untuk sektor-sektor strategis daerah.
Kerja sama program BTN Solusi bersama RSUD Tarutung diharapkan dapat memperkuat sistem layanan keuangan rumah sakit. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi transaksi layanan kesehatan. Sementara itu, kolaborasi dengan Perumda Mual Na Tio diarahkan untuk mendukung pengembangan operasional perusahaan daerah sekaligus memperkuat layanan kepada masyarakat.
Nixon berharap sinergi BTN dan pemerintah daerah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Tapanuli Utara. Termasuk menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik