Wacana WFH untuk Hemat BBM, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak dan Jaga Layanan
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas,
Politik
Yang paling dibutuhkan para pengembang saat ini adalah komitmen BTN untuk mempercepat dan menyederhanakan proses KPR, khususnya KPR subsidi. Prosedur yang mudah dan cepat diyakini dapat memperlancar pembiayaan perumahan dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera memiliki rumah.
"Harapan REI kepada BTN tentu komitmen yang lebih kuat, khususnya untuk membantu sektor perumahan. Layanannya perlu terus ditingkatkan agar konsumen bisa mendapatkan KPR bersubsidi dengan proses pengajuan yang sederhana dan lebih cepat," ujar Bambang.
Bambang menegaskan, percepatan layanan KPR menjadi kunci BTN untuk tetap menjadi pemain utama. Termasuk dalam mendukung target besar pemerintah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan hingga beberapa tahun ke depan.
"Dengan proses yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien, target pemerintah sebanyak 3 juta rumah bisa lebih mudah tercapai," tegasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menegaskan, perbankan, khususnya BTN, dan para pengembang adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berkolaborasi dalam penyaluran rumah rakyat, termasuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terlebih, tahun 2025 menjadi tahun yang menantang seiring pelaksanaan program 3 juta rumah.
Junaidi berharap BTN, sebagai pemimpin pasar KPR di Indonesia yang menguasai lebih dari 80% KPR subsidi, dapat terus berkontribusi melalui inovasi pembiayaan dan program lainnya. "Saya melihat BTN kini kian ekspansif. BTN bergerilya ke pelosok desa, menyasar pekerja sektor informal—mulai tukang cukur, pedagang bakso, hingga ojek online—yang selama ini sulit tersentuh layanan perbankan. Ini sudah dibuktikan dengan akad kredit BTN untuk pekerja informal di sejumlah proyek anggota Apersi," ungkap Junaidi.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan, sepanjang 2025 Apersi telah membangun 66.147 rumah subsidi, atau sekitar 29,88% dari total penyaluran KPR FLPP nasional sebesar 221.395 unit. Capaian ini menempatkan Apersi sebagai penyumbang terbesar kedua penyaluran KPR FLPP secara nasional.
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas,
Politik
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode
Politik
Lilik Riadi Dalimunthe resmi dilantik sebagai Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera
Politik
Komisi III DPR RI mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator
Politik
Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan resmi menahan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padangsidimpuan berinisial &ldquoA&rdquo atas dugaan
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan pembagian paket sehat dan pelayanan Posyandu bagi 22 Warga Binaan
Hukum
Kasus hukum yang menjerat Nabilah O&rsquoBrien mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Rikwanto, mengingatkan
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan malam Nuzulul Qur&rsquoan 17 Ramadhan 1447 Hijriah di Lapangan Serbag
Hukum
Semangat Tahun Kuda Api terasa di berbagai kota. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN
Ekonomi