JELAJAHNEWS.ID -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai penyalur terbesar untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang jauh melampui bank-bank milik negara lainnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan data penyaluran KPR Subsidi FLPP hingga 26 September 2025, yang menunjukkan BTN berada di tingkat teratas dengan jumlah yang disalurkan mencapai 93.098 unit, disusul unit usaha syariahnya yakni BTN Syariah dengan 36.589 unit.
Jika ditotal, penyaluran BTN dan BTN Syariah mencapai 129.687 unit atau setara 37 persen dari total kuota KPR Subsidi FLPP tahun ini yang telah ditetapkan sebanyak 350.000 unit secara nasional. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penyaluran oleh bank-bank milik negara lainnya atau Himbara, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebanyak 17.515 unit, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan capaian 8.440 unit, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 7.963 unit.
Baca Juga:Dengan penguasaan pangsa pasar KPR Subsidi FLPP lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang terus konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Ara sebelumnya menyebutkan, sebagai bank yang berkontribusi paling besar dibandingkan bank-bank penyalur KPR FLPP lainnya, BTN diharapkan dapat terus mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran pembiayaan untuk pembangunan dan renovasi rumah rakyat.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada," ujar Menteri PKP dalam acara penandatanganan komitmen dukungan KPR FLPP di BTN pertengahan tahun ini.
BTN juga menunjukkan optimismenya bahwa penyaluran 220.000 rumah melalui KPR FLPP sesuai yang dialokasikan pemeirntah untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun 2025 dapat tercapai.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah
