Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
JELAJAHNEWS.ID -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memproyeksikan tambahan likuiditas Rp25 triliun yang resmi ditempatkan pemerintah akan terserap habis pada akhir 2025. Proyeksi tersebut seiring dengan tingginya permintaan kredit di sektor perumahan maupun nonperumahan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan langkah pemerintah menyalurkan dana segar sangat membantu perbankan di tengah ketatnya persaingan memperoleh pendanaan murah. Menurutnya, persaingan kini beralih dari memperebutkan dana menjadi bagaimana bank menyalurkan kredit.
"Dengan adanya tambahan dana Rp25 triliun, likuiditas tidak lagi menjadi masalah bagi BTN setidaknya untuk enam bulan ke depan. Saya perkirakan Desember sudah terserap habis," ujar Nixon dalam forum Media Gathering BTN 2025: Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga:Perkiraan tersebut didasarkan pada rata-rata penyaluran kredit BTN yang mencapai Rp6–7 triliun per bulan. Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra, menyebut angka tersebut sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). "Realisasi kredit rata-rata kami Rp6–7 triliun per bulan. Jadi pada akhir tahun, Rp25 triliun itu akan habis terserap," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan Rp200 triliun ke lima bank milik negara, termasuk BTN yang memperoleh porsi Rp25 triliun untuk disalurkan ke sektor riil. Dana ini berlaku enam bulan dan bisa diperpanjang.
Nixon menilai skema ini mirip Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19, ketika BTN menerima Rp10 triliun dan berhasil menyalurkannya sebagai kredit hingga ekonomi berangsur pulih. "Kali ini pipeline kredit BTN lebih dari Rp30 triliun. Jadi tambahan likuiditas ini langsung mempercepat realisasi pembiayaan agar nasabah tidak pindah ke bank lain," katanya.
BTN Tekan Biaya Dana, Tingkatkan Profitabilitas
BTN juga optimistis tambahan likuiditas memperkuat upaya menekan biaya dana (cost of fund), terutama setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan (BI Rate) 125 basis poin dalam setahun terakhir.
"Pemerintah memutuskan tambahan dana Jumat (12 September), dan Senin (15 September) kami langsung turunkan bunga deposito special rate 50 bps. Dana Rp25 triliun membantu BTN menurunkan suku bunga dana mahal, dan special rate akan terus turun hingga akhir tahun," ungkap Nixon.
Penurunan biaya dana ini diproyeksikan meningkatkan profitabilitas BTN yang tercermin pada margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM). Hingga semester I-2025, NIM BTN naik 139 bps ke level 4,4% berkat efisiensi biaya dana.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi