RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menjalin kerja sama dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), organisasi gereja terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan lebih dari 6,5 juta jemaat. Kerja sama ini ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Medan, Sumatera Utara, Selasa (26/8/2025).
Melalui kolaborasi tersebut, BTN menghadirkan berbagai produk dan layanan perbankan, mulai dari tabungan khusus untuk jemaat, solusi pengelolaan dana gereja melalui Bale Korpora, hingga fasilitas pembiayaan rumah dan kredit lain untuk Yayasan Universitas HKBP Nommensen.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyebut kerja sama ini sejalan dengan misi perseroan mendorong inklusi keuangan. "BTN merasa sangat terhormat dan bangga dapat bekerja sama dengan HKBP. Nilai-nilai yang dipegang HKBP sebagai pusat spiritual dan motor penggerak pembangunan manusia sejalan dengan semangat BTN yang berkomitmen pada inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:Nixon menambahkan, sinergi dengan HKBP bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan kemasyarakatan. BTN akan menyalurkan produk Tabungan Khusus untuk jemaat HKBP, sebagai simbol integrasi antara ibadah, tabungan, dan dukungan terhadap pelayanan gereja.
Selain itu, Bale Korpora yang dikembangkan BTN akan membantu HKBP mengelola dana gereja secara transparan, efisien, dan profesional. Layanan ini mencakup transfer, pembayaran, payroll, hingga manajemen likuiditas. "Dengan layanan ini, diharapkan jemaat HKBP dapat memanfaatkan ekosistem keuangan digital yang mudah, aman, dan cepat," jelas Nixon.
BTN juga memperkenalkan Bale Properti dan program Kredit Ringan BTN, yang ditujukan untuk kebutuhan hunian, pendidikan, maupun kesejahteraan jemaat dengan penawaran bunga khusus sesuai kategori KPR Subsidi maupun Non Subsidi.
Menurut Nixon, jangkauan HKBP yang tersebar hingga mancanegara memberi kesempatan bagi BTN memperkuat posisinya sebagai bank transaksional modern. "Kami harap kerja sama ini menjadi awal kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara BTN dan HKBP, sehingga dapat tercapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan jemaat dan kemajuan bangsa," tegasnya.
Ketua Umum HKBP, Pdt. Victor Tinambunan, menyambut positif kerja sama ini. "Dengan adanya kolaborasi bersama BTN, kami berharap para pendeta, pengurus, dan jemaat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan berkontribusi lebih besar bagi negara," ungkapnya.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi BTN memperluas basis dana murah ritel dan institusional, sekaligus mendukung penguatan peran HKBP di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.(jns)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik