DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
“Saya ingin tidak ada lagi diskriminasi dalam rekrutmen. Termasuk batasan usia,” katanya dengan tegas usai membuka Job Fair di Kantor Kemnaker, Kamis (22/5/2025).
Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan imbauan resmi dalam bentuk Surat Edaran, yang mendorong perusahaan untuk tidak lagi mencantumkan batas maksimal usia dalam lowongan kerja. Meskipun belum ada kepastian kapan edaran tersebut terbit, ia memastikan langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah menciptakan pasar kerja yang adil.
“Kita sudah mulai dari larangan penahanan ijazah, dan sekarang kita lanjut ke hal lain yang menghambat pencari kerja. Semua harus diberi peluang yang sama,” tambahnya.
Wacana ini sejatinya sudah ia sampaikan sejak awal Mei lalu. Di hadapan pekerja dan mitra BPJS Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan: "Siapapun harus bisa bekerja tanpa dibatasi umur.”
Yassierli juga memastikan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyisir hal-hal yang berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Termasuk aturan atau syarat batas usia tersebut.
“Jadi kalau ada terkait tentang hambatan-hambatan seperti itu yang kita mau sisir, sehingga semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja,” ujarnya.
Langkah ini menjadi angin segar, terutama bagi para pencari kerja berusia di atas 35 tahun yang kerap kali tersingkir di awal proses rekrutmen. Jika benar diterapkan, Indonesia bisa mencatat tonggak penting dalam perjalanan menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif.(jn/**)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum