DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
“Saya ingin tidak ada lagi diskriminasi dalam rekrutmen. Termasuk batasan usia,” katanya dengan tegas usai membuka Job Fair di Kantor Kemnaker, Kamis (22/5/2025).
Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan imbauan resmi dalam bentuk Surat Edaran, yang mendorong perusahaan untuk tidak lagi mencantumkan batas maksimal usia dalam lowongan kerja. Meskipun belum ada kepastian kapan edaran tersebut terbit, ia memastikan langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah menciptakan pasar kerja yang adil.
“Kita sudah mulai dari larangan penahanan ijazah, dan sekarang kita lanjut ke hal lain yang menghambat pencari kerja. Semua harus diberi peluang yang sama,” tambahnya.
Wacana ini sejatinya sudah ia sampaikan sejak awal Mei lalu. Di hadapan pekerja dan mitra BPJS Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan: "Siapapun harus bisa bekerja tanpa dibatasi umur.”
Yassierli juga memastikan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyisir hal-hal yang berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Termasuk aturan atau syarat batas usia tersebut.
“Jadi kalau ada terkait tentang hambatan-hambatan seperti itu yang kita mau sisir, sehingga semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja,” ujarnya.
Langkah ini menjadi angin segar, terutama bagi para pencari kerja berusia di atas 35 tahun yang kerap kali tersingkir di awal proses rekrutmen. Jika benar diterapkan, Indonesia bisa mencatat tonggak penting dalam perjalanan menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif.(jn/**)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik