DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus Rp80 untuk layanan transportasi umum pada 5 Oktober 2025. Kebijakan ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan tarif spesial tersebut berlaku di seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
"Pada tanggal tersebut, semua transportasi yang dikelola Pemprov DKI-Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta-bayarnya Rp80," ujar Pramono dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga:
Menurut Pramono, kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan Pemprov DKI terhadap TNI yang selama ini menjaga keamanan dan keutuhan bangsa. Ia berharap pemberlakuan tarif khusus dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, khususnya anggota TNI.
Selain soal tarif, Pramono menegaskan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) yang bertepatan dengan peringatan HUT TNI tetap berlangsung. Pemprov DKI, kata dia, telah berkoordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya terkait hal ini.
"Kami sudah berkonsultasi dengan Pangdam Jaya. Pada hari itu car free day tetap diadakan karena sesuai arahan dari Markas Besar TNI. Mudah-mudahan kebijakan ini memberikan manfaat bagi kita semua," tuturnya.
Dengan kebijakan tarif Rp80 ini, Pemprov DKI tidak hanya menghadirkan kemudahan transportasi bagi masyarakat, tetapi juga menyampaikan simbol penghormatan atas peran penting TNI dalam menjaga stabilitas nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik