DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
"Perparkiran tidak lagi menjadi instrumen PAD," ujar Syafrin saat menghadiri rapat dengar pendapat umum bersama Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Perubahan kebijakan tersebut berdampak langsung pada pengurangan jumlah ruas jalan yang diperbolehkan untuk parkir. Dari total 440 ruas jalan yang sebelumnya masuk dalam daftar lokasi parkir, kini hanya tersisa 244 ruas yang masih diizinkan untuk digunakan parkir di badan jalan.
"Angka ini akan terus dikurangi sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu lintas yang sangat dinamis," tambah Syafrin.
Baca Juga:
Langkah ini diambil untuk menekan kemacetan dan mendorong masyarakat agar beralih ke moda transportasi umum. Dishub DKI juga memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memberantas parkir liar yang marak di beberapa titik, terutama di trotoar dan jalur pejalan kaki.
Sebagai bagian dari upaya ini, Dishub melakukan pendekatan kepada pengelola kawasan agar menerapkan tarif parkir sesuai regulasi. Contoh sukses disebutkan Syafrin terjadi di Jalan Kyai Tapa, di mana penurunan tarif parkir dari Rp5.000 menjadi Rp2.000 mendorong pengendara roda dua untuk parkir di dalam area kampus, alih-alih di trotoar.
Tak hanya itu, Dishub juga tengah mengkaji penyesuaian tarif parkir secara menyeluruh berdasarkan masukan dari anggota Pansus DPRD. Penyesuaian tersebut akan mempertimbangkan kemampuan warga dalam menanggung biaya parkir saat menggunakan kendaraan pribadi.
Di akhir pernyataannya, Syafrin mengajak masyarakat untuk tidak sembarangan memarkir kendaraan, terutama di trotoar, demi menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.
"Kami mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama menjaga keteraturan di Jakarta. Ini adalah langkah menuju kota yang lebih tertib dan nyaman untuk semua," pungkasnya.(jnd)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah